Kajian Timur Tengah

Beranda » Amerika » Jokowi, Ahok, dan Bank Dunia

Jokowi, Ahok, dan Bank Dunia

New Release 2013

Prahara Suriah

New Release (2013)

"journey to iran"
"doktor cilik"
"princess nadeera"
"doktor cilik"
ahmadinejad

Pagi ini –seperti biasa- saya memulai aktivitas dengan browsing. Ada artikel luar biasa yang saya baca, terkait sikap Jokowi dan Ahok terhadap Bank Dunia/World Bank/WB. Dan, saya nggak bisa menahan diri untuk berkomentar, WOW, mantaaap!!! Minimalnya ada dua hal penolakan Ahok kepada WB:

1)WB minta agar warga pinggir kali yang digusur dikasih ganti rugi uang. Kata Ahok: no way, mereka akan diganti dengan jatah rusun

2) WB akan menyelesaikan proyek dalam 5 thn. Kata Ahok: nunggu buat tanda tangan aja 5 tahun, trus membangunnya 5 tahun; keburu abis tuh duit.

(eh, ini kalimat kutipan ala saya sendiri ya)

Semoga semakin banyak pemimpin yang berani melawan WB (dan para ‘economic hitmen/women’-nya). Sayangnya, banyak pemuja WB di Indonesia (antara lain dengan argumen: “salah satu direkturnya orang Indonesia lho..keren banget! Ini bukti betapa orang Indonesia diakui dunia”). Buat para pemuja WB, ketahuilah WB itu tak lebih dari renternir penghisap darah negara-negara Dunia Ketiga.

Anggoro (2008), peneliti dari Institute of Global Justice, menulis, kerugian yang diderita Indonesia karena menerima pinjaman dari Bank Dunia adalah sebagai berikut.


1. Kerugian dalam bidang ekonomi
-Indonesia kehilangan hasil dari pengilangan minyak dan penambangan mineral (karena diberikan untuk membayar hutang dan karena proses pengilangan dan penambangan itu dilakukan oleh perusahaan-perusahaan transnational partner Bank Dunia)
-Jebakan hutang yang semakin membesar, karena mayoritas hutang diberikan dengan konsesi pembebasan pajak bagi perusahaan-perusahaan AS dan negara donor lainnya.
-Hutang yang diberikan akhirnya kembali dinikmati negara donor karena Indonesia harus membayar “biaya konsultasi” kepada para pakar asing, yang sebenarnya bisa dilakukan oleh para ahli Indonesia sendiri.
-Hutang juga dipakai untuk membiayai penelitian-penelitian yang tidak bermanfaat bagi Indonesia melalui kerjasama-kerjasama dengan lembaga penelitian dan universitas-universitas.
-Bahkan, sebagian hutang dipakai untuk membangun infrastuktur demi kepentingan perusahaan-perusahaan asing, seperti membangun fasilitas pengeboran di ladang minyak Caltex atau Exxon Mobil. Pembangunan infrastruktur itu dilakukan bukan di bawah kontrol pemerintah Indonesia, tetapi langsung dilakukan oleh Caltex dan Exxon.

2. Kerugian dalam bidang politik
– Keterikatan pada hutang membuat pemerintah menjadi sangat bergantung kepada Bank Dunia dan mempengaruhi keputusan-keputusan politik yang dibuat pemerintah. Pemerintah harus berkali-kali membuat reformasi hukum yang sesuai dengan kepentingan Bank Dunia.

Cara kerja Bank Dunia (dan lembaga-lembaga donor lainnya) dalam menyeret Indonesia (dan negara-negara berkembang lain) ke dalam jebakan hutang, diceritakan secara detil oleh John Perkins dalam bukunya, “Economic Hit Men”. Perkins adalah mantan konsultan keuangan yang bekerja pada perusahaan bernama Chas T. Main, yaitu perusahaan konsultan teknik. Perusahaan ini memberikan konsultasi pembangunan proyek-proyek insfrastruktur di negara-negara berkembang yang dananya berasal dari hutang kepada Bank Dunia, IMF, dll.

Mengenai pekerjaannya itu, Perkins menulis:

“…pekerjaanku mempunyai dua tujuan utama. Pertama, aku harus membenarkan pinjaman internasional yang sangat besar jumlahnya, yang akan menyalurkan uang kembali kepada MAIN dan perusahaan-perusahaan Amerika yang lain (seperti Bechtel, Halliburton, Stone & Webster) melalui proyek-proyek rekayasa dan konstruksi raksasa. Kedua, aku akan bekerja untuk membangkrutkan negara-negara yang menerima pinjaman raksasa tersebut (setelah negara itu membayar Main dan kontraktor Amerika lainnya, tentu saja), sehingga mereka untuk selamanya akan berutang kepada kreditor mereka, dan dengan demikian mereka akan menjadi sasaran yang empuk ketika kami memerlukan dukungan mereka, yang meliputi pangkalan-pangkalan militer, suara di PBB, atau akses pada minyak dan sumber daya alam lainn.” (hlm 16-17, edisi bhs Ind)

Dalam wawancaranya dengan Democracy Now! Perkins mengatakan, “Pekerjaan utama saya adalah membuat kesepakatan (deal-making) dalam pemberian hutang kepada negara-negara lain, hutang yang sangat besar, jauh lebih besar daripada kemampuan mereka untuk membayarnya. Salah satu syarat dari hutang itu adalah—contohnya, hutang 1 milyar dolar untuk negara seperti Indonesia atau Ecuador—negara ini harus memberikan 90% dari hutang itu kepada perusahaan AS untuk membangun infrastruktur, misalnya perusahaan Halliburton atau Bechtel. Ini adalah perusahaan-perusahaan besar. Perusahaan ini kemudian akan membangun jaringan listrik, pelabuhan, atau jalan tol, dan ini hanya akan melayani segelintir keluarga kaya di negara-negara itu. Orang-orang miskin di sana akan terjebak dalam hutang yang luar biasa yang tidak mungkin bisa mereka bayar.”

Untuk kasus Ekuador, Perkins menulis, negara itu kini harus memberikan lebih dari 50% pendapatannya untuk membayar hutang. Hal itu tentu tak mungkin dilakukan Ekuador. Sebagai kompensasinya, AS meminta Ekuador agar memberikan ladang-ladang minyaknya kepada perusahaan-perusahaan minyak AS yang kini beroperasi di kawasan Amazon yang kaya minyak.

Tulisan saya selengkapnya soal WB bisa baca di sini.

Iklan

Arsip 2007 ~ Sekarang

%d blogger menyukai ini: