Kajian Timur Tengah

Beranda » Indonesia » Reposisi Kebijakan Politik Luar Negeri RI di Kawasan Timur Tengah

Reposisi Kebijakan Politik Luar Negeri RI di Kawasan Timur Tengah

New Release 2013

Prahara Suriah

New Release (2013)

"journey to iran"
"doktor cilik"
"princess nadeera"
"doktor cilik"
ahmadinejad

Copas dari situs resmi Kementerian Luar Negeri Indonesia:

ImageHandler.ashxDirektorat Timur Tengah, Kemlu RI bekerja sama dengan Museum KAA menggelar selama sehari penuh acara Focus Group Discussion: “Reposisi Kebijakan Politik Luar Negeri (polugri) RI di Kawasan Timur Tengah” di Museum KAA pada hari Rabu, 28/08/2013, Pkl. 09.00-16.00WIB.

Diskusi, yang dimoderatori Teuku Rezasyah (Direktur Pusat Demokrasi, Diplomasi, dan Pertahanan Indonesia), menghadirkan sejumlah narasumber, yaitu Febrian A. Ruddyard (Direktur Timur Tengah) Broto Wardoyo (Dosen Kajian Timur Tengah, UI), Kusnanto Anggoro (Dosen Pasca Sarjana, UI), dan Dina Y. Sulaeman (Pakar Kajian Timur Tengah).

Dalam kata sambutannya, Febrian A. Ruddyard (Direktur Timur Tengah) menyampaikan bahwa diskusi bertujuan sebagai public consultation guna menyerap feedback dari masyarakat terhadap kebijakan polugri di Kawasan Timur Tengah.

Selain itu, ia menjelaskan sengaja memilih Museum KAA sebagai tempat diskusi karena peran Semangat Bandung yang lahir pada peristiwa KAA 1955 adalah ikon Diplomasi Perjuangan Indonesia.

“Monopoli interpretasi terhadap polugri dianggap sudah usang. Aspirasi dan perhatian publik pada isu-isu internasional di sosial media terbukti efektif membentuk opini publik”, kata Febrian.

Febrian juga menegaskan pentingnya mengedepankan konsep inklusifitas publik untuk menjaring feedback yang solutif terutama dalam merespon isu Timur Tengah.

“Selama ini Timur Tengah adalah selalu menjadi isu paling sensitif bagi publik di Indonesia dibandingkan kawasan-kawasan lain di dunia,” tutupnya.

Dalam sesi diskusi, berbagai analisa dan konsep reposisi kebijakan polugri yang dipaparkan para narasumber diarahkan kepada empat pilar pemutakhiran kebijakan Politik Luar Negeri RI di Kawasan Timur Tengah.

Keempat pilar dimaksud adalah kawasan Timur Tengah yang damai, sejahtera, dan demokratis berdasarkan nilai-nilai demokrasi atas kehendak rakyat serta bebas nuklir dan senjata pemusnah massal lainnya.

Menanggapi itu, Broto Wardoyo menyoroti beberapa hal terkait memanasnya situasi di Timur Tengah, di antaranya demokrasi di Timur Tengah pasca era Perang Dingin, isu terorisme, peningkatan kelas menengah baru, dan transisi politik.

Senada dengan Broto, Kusnanto Anggoro memandang perlunya kehadiran sinergisitas lintas aktor dalam melakukan reposisi kebijakan polugri untuk Kawasan Timur Tengah.

Sudut pandang sosial media muncul dalam presentasi Dina Y. Sulaeman. Maraknya rekayasa informasi di dunia maya dalam kasus Timur Tengah menjadi sorotan utama Dina.

“Ini tentu saja berdampak kurang baik terhadap pembentukan opini publik, terutama pada kebijakan polugri RI di Kawasan Timur Tengah”, kata Dina.

Seakan mempertegas rekomendasi Kusnanto Anggoro, Dina mendorong peningkatan aktifitas sosialisasi kebijakan polugri RI terhadap Kawasan Timur Tengah.

“Sosialisasi perlu dilakukan hingga ke tingkat bawah. Ini penting guna membangun persepsi yang benar tentang konflik Timteng di tengah masyarakat,” tambah Dina.

Diskusi ini juga sukses menjaring aspirasi dari berbagai unsur pemerintah dan elemen masyarakat yang turut hadir dalam diskusi itu.

Di penghujung diskusi, sebuah rekomendasi hasil serapan aspirasi peserta disampaikan oleh Teuku Rezasyah kepada Direktur Timur Tengah.

“Diharapkan rekomendasi ini bermanfaat guna mereposisi kebijakan polugri RI di Kawasan Timur Tengah” tutup Reza. (Sumber : Dit. Infomed/sppnkaa/dsa)

—-

Catatan/refleksi (bukan notulensi) yang saya tulis setelah mengikuti diskusi ini, bisa baca di sini.

Iklan

Arsip 2007 ~ Sekarang

%d blogger menyukai ini: