Kajian Timur Tengah

Beranda » Amerika » Kerry, Perubahan Iklim, dan Utang Indonesia (Full)

Kerry, Perubahan Iklim, dan Utang Indonesia (Full)

New Release 2013

Prahara Suriah

New Release (2013)

"journey to iran"
"doktor cilik"
"princess nadeera"
"doktor cilik"
ahmadinejad

Berikut ini selengkapnya tulisan saya yang dimuat di Nefosnews.com, tapi dengan penambahan konten: penjelasan lebih lengkap tentang apa itu carbon credit (saya copas 5 paragraf dari buku saya, Obama Revealed; di buku secara detil saya jelaskan berjalin-berkelindannya bisnis karbon dan para pejabat AS; terlepas dari isu lingkungan, bagi mereka, it’s all about big-big money )

Kerry, Perubahan Iklim, dan Utang Indonesia

Dina Y. Sulaeman*

Menlu Amerika Serikat, John Kerry, datang ke Indonesia. Kali ini, misi yang dibawanya ternyata terkait dengan perubahan iklim. Kerry menyebut, indikasi perubahan iklim global antara lain banjir di Indonesia dan badai salju di AS. “Lihat, banjir yang terjadi di kota ini satu meter saja, bisa mengancam banyak orang dan merugikan ekonomi hingga miliaran,” kata Kerry.

Dulu, perubahan iklim disebut “global warming”. Namun seiring dengan banyaknya ilmuwan yang menentang tesis adanya pemanasan global ini, media pun menggunakan istilah “perubahan iklim”.

Kerry pun sepertinya mengakui adanya penentangan sebagian saintis. “Ini bukan opini. Ini fakta, ilmu pengetahuan yang tidak bisa disangkal,” kata Kerry, di Jakarta, pada Minggu (16/2/2014, detikcom).

Terlepas dari pro-kontra kebenaran isu perubahan iklim ini, yang jelas, ada uang triliunan dolar yang terlibat di sini. Tak heran bila Kerry menyatakan, AS siap memimpin dunia untuk menangani perubahan iklim.

Promosi tentang bahaya perubahan iklim memang dilakukan cukup gencar. Banyak pihak yang tergerak (atau dipaksa oleh peraturan suatu negara) untuk ikut berpartisipasi dalam program melawan “perubahan iklim”. Orang-orang tenar dunia seperti kelompok musik Rolling Stones, menunjukkan kepedulian pada lingkungan dengan cara membeli carbon credit.

Perusahaan penerbangan di Inggris, konon memberikan fasilitas penghitungan berapa banyak karbon yang terbuang selama seorang penumpang melakukan perjalanan dengan pesawat, dan si penumpang yang peduli lingkungan akan membeli carbon credit setara dengan karbon yang sudah ‘dibuangnya’.

Perusahaan-perusahaan besar yang ingin menjaga citranya sebagai perusahaan ramah lingkungan, juga melakukan aksi pembelian carbon credit. Tak kurang Presiden SBY pun, dalam konferensi G-20 di Pittsburg, dengan gagah berani menjanjikan akan mengurangi 26 persen – 41persen emisi gas rumah kaca Indonesia pada tahun 2020.

Di negara maju, perdagangan karbon bahkan sudah diatur seperti halnya perdagangan saham. Diperkirakan oleh Bloomberg New Energy Finance (BNEF), nilai pasar karbon global akan mencapai 46 miliar Euro pada tahun 2014. Sebelumnya, tahun 2011, nilai pasar karbon global bahkan pernah mencapai 98 miliar Euro. Tahun 2012 menurun jadi 62 miliar Euro dan tahun 2013, 40 miliar Euro. Naik-turunnya nilai dagang karbon, seiring dengan naik-turunnya kondisi perekonomian global. Yang jelas, BNEF memperkirakan bahwa tahun 2014 ini harga karbon akan naik lebih 50 persen hingga rata-rata 7,5 Euro per ton.

Pemain bisnis ini pun sudah ke level para tokoh dunia. Bila sekarang Menlu Kerry yang “jualan” isu perubahan iklim, dulu Wapres Al Gore yang aktif. Data lama dari Fast Company Magazine menyebutkan, saat Gore meninggalkan jabatan sebagai wapres tahun 2001, kekayaannya hanya US$ 1 juta, dan tahun 2007 dia menyimpan lebih US$ 100 juta. Uangnya bertambah pesat karena bisnis karbon. Al Gore dan David Blood (mantan CEO Goldman Sach) mendirikan perusahaan Generation Investment Management yang mendapatkan keuntungan 10 persen dari Camco Group, perusahaan yang mengatur penjualan carbon kredit.

Apa itu Carbon Credit?

Program Cap-and-Trade bisa dijelaskan secara sederhana sebagai berikut. Perusahaan-perusahaan pemakai energi akan diukur seberapa banyak limbah karbon (CO2 dan gas-gas rumah kaca lain) yang dihasilkannya. Bila melewati batas (cap)  yang ditetapkan pemerintah, perusahaan itu harus membayar sejumlah uang. Namun, bila perusahaan itu menggunakan energi secara bersih dan efisien, sehingga karbon  yang dibuangnya ada di bawah batas, maka kelebihan ’jatah’ karbonnya boleh dijual (trade). Siapa yang akan membelinya? Yaitu, perusahaan yang kelebihan ’jatah’ karbon. Misalnya, batas karbon yang dibolehkan adalah 2 juta ton. Bila perusahaan A hanya membuang karbon 1 juta ton, artinya dia punya kelebihan ’jatah’ 1 juta ton. Nah, jatah ini dijual kepada perusahaan B yang ternyata limbah karbonnya 3 juta ton (kelebihan 1 juta ton dari batas/cap). Perusahaan A tentu saja mendapatkan keuntungan finansial, untuk 1 juta ton karbon, harganya berkisar 10 juta Dollar.Bukan jumlah yang sedikit.

Jual-beli karbon dilakukan dalam bentuk jual-beli sertifikat izin emisi karbon yang dikeluarkan Pemerintah AS melalui lembaga bernama RGGI (The Regional Greenhouse Gas Initiative/ Lembaga Inisiatif Gas Rumah Kaca Regional). Dalam lelang izin emisi karbon (diistilahkan juga dengan carbon credit) pertama bulan September 2008,  RGGI meraup uang sebesar 38,6 juta dollar. Pelelangan carbon credit ini dilakukan setiap tiga bulan, dimulai pada era Bush, dan terus dilanjutkan oleh Obama. Selain RGGI, ada pula perusahaan-perusahaan broker alias makelar yang meraup untung besar dari jual-beli karbon, antara lain, APX.

Parahnya, salah satu alokasi dana yang dikumpulkan dari perdagangan karbon adalah untuk ‘mensubsidi perusahaan’. Inilah yang dikhawatirkan oleh Dale S. Bryk dari Natural Resources Defense Council. Menurutnya, sebagian perusahaan ‘pecundang’ yang harus membeli sertifikat izin emisi karbon dalam jumlah besar justru anak perusahaan dari perusahaan lain yang akan memperoleh keuntungan dari proyek RGGI ini. Keuntungan itu didapat dari subsidi yang akan diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan untuk memperbaiki sistem pembuangan emisi karbonnya. Selain itu, perusahaan akan membebankan pengeluarannya akibat pembelian carbon credit kepada konsumen. Akibatnya, harga-harga akan naik.

Para pelaku bisnis karbon mengklaim, bahwa bisnis ini bertujuan untuk menyelamatkan dunia. Namun, pada dasarnya bisnis ini sangat sedikit memberi pengaruh pada pengurangan emisi karbon global. Hal ini karena perusahaan yang boros karbon hanya perlu membeli carbon credit. Carbon credit ini bisa didapat dari proyek-proyek lingkungan hidup di negara-negara berkembang. Misalnya, sebuah hutan di Aceh, bisa diklaim sebagai proyek penyelamatan lingkungan. Bila proyek itu divalidasi oleh tim khusus yang dibentuk perusahaan perdagangan karbon, maka pemda Aceh bisa menjual carbon credit (dengan harga yang dinegosiasikan perusahaan karbon tersebut). Perusahaan tersebut akan menjual carbon credit dari pemda Aceh ke pasar karbon internasional.

Memang, di satu sisi, pemda Aceh akan meraup keuntungan. Namun yang lebih besar lagi mendapat untung, tentu saja para broker dan bisnismen karbon internasional. Dan yang terpenting, bila isu perubahan iklim memang benar, praktik seperti tak ubahnya bagai “penebusan dosa”. Praktik pembuangan gas rumah kaca tetap dilakukan oleh industri di negara-negara maju, dan mereka menebus “dosa” dengan membeli karbon. Indonesia juga ditekan untuk jangan menebang hutan karena akan semakin membahayakan iklim dunia, padahal sumber bahaya itu masih terus dihasilkan oleh pabrik-pabrik di Barat.

Perubahan Iklim dan Utang

Selain itu, ironisnya, Indonesia pun harus berutang demi mengikuti “permainan” perubahan iklim ini. Hasil analisis Koalisi Anti Utang (KAU) menyebutkan, Indonesia berutang Rp 20 triliun (US$ 2,3 miliar) dari negara maju. Dana itu lebih difokuskan pada program mitigasi, terutama pada sektor konversi lahan (land use, land-use change and forestry/ LULUCF), bukannya mengutamakan keselamatan rakyat terdampak. (Kompas,19/4/2013).

Tiga tahun yang lalu, Siti Badriyah dari Institute for Essential Services Reforms (IESR) pernah menyampaikan, bahwa melalui UNFCCC tahun 1992, negara maju telah berkomitmen untuk mendanai proyek perubahan iklim sesuai dengan tanggungjawab masing-masing atas gas rumah kaca yang mereka hasilkan. Namun, yang terjadi di lapangan adalah, negara maju memberikan bantuan pendanaan tersebut dalam bentuk utang. Lebih parah lagi, hasil temuan Siti menunjukkan, dana utang itu pun tidak digunakan sepenuhnya untuk dana perubahan iklim, melainkan untuk menutup defisit APBN.

Perubahan iklim, terlepas dari nyata atau hoax, adalah bisnis besar dunia. Dan rakyat Indonesia, lagi-lagi jadi korbannya.

(Dina Y. Sulaeman, mahasiswi Program Doktor Hubungan Internasional, Unpad)

Iklan

Arsip 2007 ~ Sekarang

%d blogger menyukai ini: