Kajian Timur Tengah

Beranda » Ekonomi Politik Global » Pemerintah Baru: Cabut Subsidi BBM atau Tidak?

Pemerintah Baru: Cabut Subsidi BBM atau Tidak?

New Release 2013

Prahara Suriah

New Release (2013)

"journey to iran"
"doktor cilik"
"princess nadeera"
"doktor cilik"
ahmadinejad
sumber foto: bisnis.com

sumber foto: bisnis.com

Saat berusaha mencari tahu siapa Rini Soewandi (Kepala Staf “Kantor Transisi Jokowi-JK”), saya menemukan artikel lama, tahun 2001. Terlepas dari preferensi politik, artikel ini penting dibaca untuk memahami betapa paradigma ekonomi sangat mempengaruhi kebijakan yang diambil pemerintah. Betapa pentingnya kesatuan paradigma para pengambil kebijakan ekonomi kita. Hanya satu orang saja yang antineolib tidak akan berdaya ketika pejabat di sektor-sektor lain pro-neolib. Ujungnya hanya perdebatan tak habis-habis. Dan betapa, neoliberalisme itu anti rakyat. Isu paling ‘panas’ yang akan menghadang pemerintah baru mendatang adalah pencabutan subsidi BBM. Di satu sisi, BBM memang mahal (karena kita harus impor, itupun harus lewat makelar di Singapura -mafia migas) sehingga subsidi sangat membebani anggaran negara. Di sisi lain, mencabut subsidi akan semakin menyengsarakan masyarakat miskin.

Sebagai pembanding, bisa dibaca tulisan lama saya, bagaimana cara Iran mencabut subsidi BBM transportasinya: Dan Iran pun Cabut Subsidi BBM Transportasinya.

KONTROVERSI PASARISASI HARGA BBM

Oleh: Revrisond Baswir
Staf Pengajar FE UGM, Yogyakarta

Silang pendapat dalam tubuh Kabinet Gotong Royong (KGR) akhir-akhir ini semakin sering muncul ke permukaan. Para menteri yang memiliki keterikatan politis terhadap Presiden Megawati, cenderung lebih akomodatif terhadap aspirasi yang berkembang. Sebaliknya, para menteri yang sama sekali tidak memiliki keterikatan politis terhadap Presiden cenderung lebih sejalan
dengan Dana Moneter Internasional (IMF).

Selang empat bulan belakangan ini, silang pendapat antara dua kubu dalam tubuh KGR itu, setidak-tidaknya telah mengemuka sebanyak tiga kali.

Pertama, ketika kurs rupiah kembali merosot dari Rp8.650 menjadi di atas Rp10.000 pada bulan pertama pemerintahan Presiden Megawati. Menanggapi kemerosotan kurs rupiah yang sangat diluar dugaan tersebut, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Ketua Bappenas Kwik Kian Gie segera angkat suara mengusulkan dipertimbangkannya kembali kemungkinan penerapan sistem kurs tetap.

Tetapi sehari setelah pernyataan Kwik Kian Gie tersebut, bantahan segera muncul dari Menteri Keuangan Boediono. Menurut Boediono, ” Gagasan Kwik Kian Gie memang sangat menarik, tetapi pemerintah akan tetap mempertahankan sistem kurs mengambang bebas sebagai berlangsung saat ini.”

Kedua, ketika minat investor asing untuk menanamkan modalnya di sini tampak semakin merosot. Menanggapi situasi yang sangat merisaukan tersebut, Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rini Suwandi segera muncul kepermukaan mengungkapkan rencana pemerintah untuk membentuk Indonesia Recovery Fund (IRF). Gagasan yang membutuhkan penyertaan modal pemerintah sebesar 20 juta dollar AS tersebut, menurut Rini Suwandi sangat diperlukan untuk mendongkrak minat para investor asing untuk menanamkan modalnya di
sini.

Tetapi selang beberapa hari, Menteri Keuangan Boediono segera melakukan klarifikasi. Menurut Boediono, pemerintah sama sekali belum punya rencana untuk membentuk IRF pada tahun anggaran 2002. Alih-alih mendapat dukungan, gagasan Rini Suwandi untuk membentuk IRF itu justru cenderung berkembang menjadi kontroversi yang sarat dengan nuansa konflik kepentingan.

Ketiga, ketika aksi massa di Argentina berhasil merontokkan pemerintahan Presiden Fernando de la Rua pada 22 Desember lalu. Menyusul kegagalan pelaksanaan program pengencangan ikat pinggang yang dipaksakan IMF tersebut, Menteri Pertambangan dan Enerji Purnomo Yusgiantoro segera mencoba meniupkan angin segar ke tengah-tengah masyarakat dengan mengumumkan penundaan rencana pemerintah untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar rata-rata 30 persen pada 1 Januari 2002 ini. Menurut Yusgiantoro, penurunan harga minyak bumi di pasar internasional dari rata-rata USD22 menjadi USD19 per barrel, menuntut dilakukannya penghitungan ulang terhadap rencana pengurangan subsidi BBM itu.

Tetapi selang sehari setelah itu, Menteri Koordinator Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, segera muncul kepermukaan melakukan bantahan keras. Menurut Dorodjatun, karena rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM sebesar rata-rata 30 persen itu telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sebab itu pemerintah akan tetap melaksanakannya pada bulan Januari ini.

Mencermati ketiga rangkaian silang pendapat tersebut, dapat disaksikan betapa kontroversi di seputar rencana kenaikkan harga BBM yang mencuat belakangan ini, sesungguhnya bukanlah sekedar masalah salah ucap atau masalah lemahnya koordinasi dalam tubuh KGR. Lebih dari sekedar masalah salah ucap atau masalah koordinasi, kontroversi tersebut jelas sekali mengungkapkan terjadinya perbedaan pendekatan dan orientasi dalam mengelola perekonomian.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, para menteri yang memiliki keterikatan terhadap Presiden Megawati cenderung lebih akomodatif terhadap aspirasi yang berkembang, dan karena itu lebih kritis terhadap IMF. Sebaliknya, para menteri yang tidak memiliki keterikatan politik terhadap Presiden, cenderung lebih sejalan dengan IMF, dan karena itu cenderung kurang akomodatif terhadap aspirasi yang berkembang.

Ekonomi-Politik vs. Ekonomi Neoliberal

Jika ditarik jauh kebelakang, tarik menarik antara kedua kubu tersebut secara tidak langsung mengungkapkan terjadinya silang pendapat antara garis pemikiran yang menggunakan rasionalitas ekonomi-politik, dengan yang semata-mata menggunakan rasionalitas ekonomi. Jika dijabarkan secara lebih terinci, perbedaan itu sesungguhnya dilatarbelakangi oleh perbedaan mendasar dalam tiga hal berikut.

Pertama, mengenai arti penting dukungan rakyat dalam proses pengelolaan perekonomian. Bagi kubu ekonomi-politik, dukungan rakyat adalah faktor penentu dalam pelaksanaan kebijakan ekonomi. Ia tidak hanya diperlukan untuk mewujudkan stabilitas politik, tetapi juga untuk menjamin berlangsungnya proses pengembangan ekonomi secara berkeadilan.

Sebaliknya, bagi kubu ekonomi murni, dukungan rakyat tidak perlu menjadi faktor penghambat proses pengelolaan ekonomi. Selain masalah dukungan rakyat memang bukan urusan para ekonom, jika diperlukan, tidak ada salahnya jika dukungan rakyat dikorbankan dalam jangka pendek. Artinya, bagi para penganut paham ekonomi neoliberal ini, demi pelaksanaan kebijakan ekonomi, pemerintah harus berani melakukan tindakan-tindakan yang ‘tidak populer.’

Kedua, mengenai arti penting dukungan para pelaku pasar dalam proses pengelolaan ekonomi. Bagi kubu ekonomi-politik, dukungan pelaku pasar memang perlu mendapat perhatian, tetapi ia bukanlah segala-galanya. Aspirasi pelaku pasar perlu diakomodasi sejauh tidak bertentangan dengan upaya membangun dukungan rakyat.

Sebaliknya bagi kubu ekonomi murni. Bagi kubu ini, dukungan pelaku pasar cenderung dipandang sebagai penentu segala-galanya. Terserah apa pun jenis kebijakan ekonomi yang hendak dilakukan pemerintah, jika tidak mendapat dukungan dari pelaku pasar, ia tidak akan memiliki dampak positif terhadap proses pengembangan ekonomi. Dalam bahasa Menteri Keuangan Boediono, “the bottom line is will the market players believe?”

Ketiga, mengenai arti penting globalisasi bagi masa depan perekonomian Indonesia. Bagi kubu ekonomi-politik, globalisasi bukan harga mati. Bangsa Indonesia memang perlu mempersiapkan diri dalam menyongsong globalisasi, tetapi pada saat yang sama, bangsa Indonesia juga perlu berjuang untuk mewujudkan globalisasi yang berkeadilan.

Sebaliknya bagi kubu ekonomi neoliberal, globalisasi adalah keharusan atau kenyataan hidup yang tidak dapat dielakkan. Sebab itu, agar perekonomian Indonesia bisa mengarungi globalisasi dengan selamat, tiada pilihan lain bagi bangsa ini kecuali mempersiapkan diri secara sungguh-sungguh.

Mencermati ketiga hal yang melatarbelakangi silang sengketa dalam tubuh KGR tersebut, dapat disaksikan bahwa kontroversi kenaikan harga BBM yang terjadi belakngan ini sesungguhnya tidak dapat disederhanakan sebagai masalah teknis ekonomi semata.

Artinya, masalah pengurangan subsidi BBM tidak dapat disederhanakan sekedar sebagai masalah penyesuaian harga BBM dengan harga pasar,
penentuan jumlah dan waktu kenaikannya, atau masalah metode pemberian kompensasi kepada kaum miskin. Masalah peningkatan harga BBM berakar jauh di dalam pendekatan dan orientasi pengelolaan ekonomi Indonesia yang sedang bergeser mengikuti jalan neoliberalisme.

Dengan latar belakang seperti, dengan argumentasi apa pun, kecenderungan kubu ekonomi murni atau kubu neoliberal untuk melakukan tindakan ‘tidak populer’ pada Januari ini, patut dipandang sebagai tindakan bermain api. Setelah pada tahun 2001 KGR gagal memperkuat kurs rupiah menjadi sekitar Rp8.500 per satu dollar AS, menurunkan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) menjadi sekitar 14 persen, mengendalikan inflasi pada tingkat sembilan persen, dan menciptakan lapangan kerja bagi 36 juta pencari kerja Indonesia, tindakan KGR menaikkan harga BBM sebesar rata-rata 30 persen pada Januari ini, patut dipandang sebagai tindakan menyiram BBM ke percikan api kemarahan rakyat.

Kita tentu berharap Presiden Megawati tidak begitu saja bersedia mengarungi mara bahaya neoliberalisme tersebut.

Neoliberalisme vs. Rakyat

Walau pun kontroversi pasarisasi harga BBM tersebut berakar jauh di dalam pendekatan dan orientasi pengelolaan ekonomi, hal itu sama sekali tidak berarti bahwa hal tersebut tidak dapat dikritisi secara teknis ekonomi. Secara umum, kontroversi kenaikan harga BBM dapat dikritisi dengan mencermati tiga hal berikut.

Pertama, soal dasar penghitungan subsidi BBM. Selama ini cenderung dikesankan seolah-olah subsidi BBM dibelanjakan oleh pemerintah untuk menutupi selisih antara harga pokok BBM dengan harga jualnya. Celakanya, selama ini, belum sekalipun pemerintah mencoba membeberkan harga pokok BBM yang sesungguhnya.

Yang lebih celaka, ketika pertanyaan tersebut saya ajukan kepada salah seorang pejabat tinggi Pertamina, dalam sebuah acara debat publik mengenai peningkatan harga BBM beberapa bulan yang lalu, ia serta-merta mengacu pada harga jual BBM di Singapura. Menurut pengakuannya, penentuan subsidi BBM di Indonesia didasarkan atas selisih harga jual BBM di Singapura dengan harga jual BBM di sini.

Masya Allah, penjelasan pejabat tinggi Pertamina tersebut tentu sangat mengejutkan. Bagaimana mungkin harga jual BBM di Singapura ditetapkan sebagai dasar penentuan harga jual dan subsidi BBM yang di produksi dan diedarkan di Indonesia? Belum lagi bila dikaitkan dengan perubahan harga minyak bumi di pasar internasional dan efisiensi biaya produksi BBM di sini. Penurunan harga minyak mentah di pasar internasional sebagaimana berlangsung belakangan ini, sewajarnya mengurangi besarnya belanja subsidi BBM yang harus dikeluarkan oleh pemerintah.

Tapi tentu lain halnya jika dasar penghitungan subsidi adalah harga jual BBM yang berlaku di Singapura. Apa pun alasannya, tindakan seperti itu jelas sangat tidak bertanggungjawab dan sulit diterima akal sehat. Sebab, bagaimana mungkin rakyat Indonesia yang hanya berpendapatan perkapita USD600 per tahun, harus ‘digencet’ membeli BBM sebagaimana penduduk Singapura yang berpendapatan per kapita sebesar USD30.000 per tahun?

Kedua, soal tujuan pengurangan subsidi BBM. Menurut pemerintah, selain untuk menghemat belanja negara, pengurangan subsidi BBM dilakukan untuk mencapai tiga tujuan berikut: Pertama, untuk mencegah pemborosan penggunaan BBM. Kedua, untuk mengatur agar pemberian subsidi lebih tepat sasaran. Dan ketiga, untuk mencegah penyelundupan BBM.

Sepintas lalu keempat alasan yang dikemukakan pemerintah tersebut memang tampak masuk akal. Masalahnya, apakah pemerintah memang telah berusaha secara sungguh-sungguh menghemat dan mencegah kebocoran anggaran pada berbagai pos yang lain? Selain itu apakah pemerintah juga sudah berusaha sekuat tenaga untuk memasukkan kembali dana-dana nonbujeter yang dikelola oleh hampir seluruh instasni pemerintah?

Sehubungan dengan masalah pemborosan BBM dan pengaturan pemberian subsidi, bukankah pemerintah memiliki cara lain untuk melakukan hal tersebut? Sebagai misal, cara yang tidak langsung berpengaruh terhadap peningkatan beban hidup rakyat adalah dengan menaikkan pajak kendaraan pribadi. Dengan cara itu, mereka yang tidak memiliki kendaraan pribadi akan bebas dari dampak kenaikan pajak tersebut. Bahkan, bersamaan dengan itu, pemerintah juga dapat mengurangi pemborosan devisa, kepadatan lalu lintas, dan memperkecil kecemburuan sosial.

Sehubungan dengan masalah penyelundupan BBM, masalah pokoknya saya kira bukanlah pada harga BBM. Sebagai negara miskin, tidak sedikit komoditi yang harga jualnya jauh lebih murah di Indonesia daripada di negara lain. Bahkan, selain menghadapi masalah penyelendupan ke luar, bukankah Indonesia juga menghadapi masalah penyelundupan ke dalam? Masalahnya saya kira terletak pada kesungguhan pemerintah untuk mencegah penyelundupan dalam arti seluas-luasnya.

Dan ketiga, soal pemberian kompensasi terhadap kaum miskin. Walau pun tindakan ini sepintas lalu tampak sangat manusiawi, tetapi diam-diam pemerintah sebenarnya sedang memanipulasi masyarakat dan kaum miskin dengan cara yang sangat canggih.

Perhatikanlah secara cermat, kenaikan harga BBM berlangsung selamanya. Sementara pemberian kompensasi hanya diberikan untuk satu tahun anggaran. Pada tahun berikutnya, ketika harga BBM naik sekali lagi, itu pun jika ada, lagi-lagi kaum miskin hanya menerima kompensasi selama satu tahun untuk kenaikan yang terjadi pada tahun yang bersangkutan. Demikian seterusnya.

Padahal, dengan atau tanpa kenikan harga BBM, pemerintah memiliki kewajiban untuk memberi subsidi terhadap kaum miskin. Undang Undang Dasar 1945 sudah secara tegas mengatur, “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar di pelihara oleh Negara.” Jadi mengapa pemberian subsidi terhadap kaum miskin harus dikaitkan dengan pengurangan subsidi BBM?

Jawabannya saya kira cukup jelas. Baik dengan mencermati ketiga persoalan yang bersifat teknis ekonomi ini, mau pun dengan mencermati orientasi kebijakan ekonomi neoliberal secara keseluruhan, para penganut neoliberal yang terdapat dalam tim ekuin KGR pada dasarnya memang sedang menyosialisasikan dampak krisis yang dialami oleh para konglomerat kepada rakyat banyak. Nah, kalau sudah begitu, siapa bilang neoliberalisme tidak anti rakyat? Wallahualam.

@Jawapos, Senin, 31 Desember 2001

——

Tulisan saya yang lain tentang neolib:

Tentang Subsidi BBM Lagi

Kereta Api dan Neolib

Indonesia For Sale: Absurdnya Neolib

Kejamnya Liberalisme Ekonomi

Tentang Liberalisme Ekonomi: Sri Mulyani Orang Baik Kok!

Peran Bank Dunia dalam Kemunduran Ekonomi Indonesia

Arsip 2007 ~ Sekarang

%d blogger menyukai ini: