Kajian Timur Tengah

Beranda » Ekonomi Politik Global » Curhat untuk Pak Jonan (Dirut KAI)

Curhat untuk Pak Jonan (Dirut KAI)

New Release 2013

Prahara Suriah

New Release (2013)

"journey to iran"
"doktor cilik"
"princess nadeera"
"doktor cilik"
ahmadinejad

Tulisan ini bukan untuk mendiskreditkan Dirut KAI, Pak Jonan, apalagi untuk menyebutnya ‘pencitraan’. Saya salut atas kerja keras Pak Jonan yang mau bela-belain 15 hari memantau kinerja perusahaan yang dipimpinnya. Ini jauh lebih baik daripada sikap sebagian pejabat kita yang korupsi di sana-sini (atau, main sinetron, misalnya). Tapi, kritik ilmiah tetap penting. Inilah yang ingin saya sampaikan kepada Pak Jonan.

Pak Jonan tidur di KA

Pak Jonan tidur di KA

Saya adalah pengguna kereta api yang benar-benar ekonomi (kereta lokal Cicalengka-Bandung-Padalarang). Tak terhitung lagi berapa kali saya terjepit di antara sesaknya penumpang. Saya hanya bersyukur, saat itu saya tak membawa anak kecil, seperti ibu-ibu lain yang saya lihat. Saya bersyukur, masih kuat untuk melompat setinggi satu meter, karena jarak antara pintu kereta dengan ‘tanah’ stasiun sedemikian tinggi. Entah bagaimana nasib nenek-nenek atau bapak-bapak sepuh. Tapi pernah, saya tak sanggup melompat setinggi itu karena menggendong anak saya Reza. Saat saya mencoba lari ke gerbong lain yang berhenti di ‘trotoar’, kereta sudah terlanjur bergerak dan saya terbawa hingga ke stasiun berikut. Sepertinya, untuk naik kereta lokal ini, orang musti punya keahlian meloncat, Pak.

Ini foto yang memperlihatkan maksud saya (soal jauhnya jarak antara pintu kereta dan ‘tanah’ stasiun, yang tidak ada ‘trotoar’):

Saya benar-benar mengalami, berdiri (dan HARUS berdiri, kalau tidak, tidak akan kebagian tiket) selama satu jam penuh untuk mengantri tiket. Ini foto saat saya berdiri mengantri 1 jam itu (pada bulan puasa kemarin). Antrian mengular di stasiun Bandung, semua ingin membeli tiket pulang ke Cicalengka/Padalarang:

antrian1antrian2

Sedih sekali saya melihat ibu-ibu yang membawa anak kecil, dan ibu-bapak tua, yang berdiri dalam antrian selama sejam, bareng saya. Si anak menangis karena kelelahan. Saya mulai mengantri DUA jam sebelum kereta berangkat. Mengapa loket tidak dibuka saja terus, supaya pembeli segera mendapat tiket, dan duduk tenang menunggu datangnya kereta? Apa Bapak pikir, karena kami rakyat jelata, kami tidak punya kerjaan dan sukarela menghabiskan waktu satu jam sambil berdiri di depan loket tertutup? Kalau saja saya saat itu datang lambat, sudah pasti saya kehabisan tiket. Jadi, saya berdiri di depan loket mulai dua jam sebelum kereta berangkat itu bukan pilihan, tapi terpaksa. Mengapa frekuensi kereta lokal ini tidak diperbanyak?

Pak Jonan memang berhasil membuat kereta api semakin nyaman, tapi hanya untuk SEBAGIAN orang. Saya mengakui kenyamanan kereta saat ini: ada AC di kereta ekonomi lokal ini, ada charger HP, tidak ada lagi pedagang asongan (dari perspektif saya: mereka menyebalkan karena selalu mondar-mandir di tengah penumpang yang berdiri berdesakan; tapi dari perspektif para pedagang itu: mereka punya hak untuk mencari uang dengan berjualan kan?) dan tak ada lagi pengemis; penumpang pun dibatasi (sehingga meskipun berdesakan, tidak separah zaman dulu sebelum pak Jonan jadi Dirut). Lalu, ada kereta Patas AC dengan nomor tempat duduk. Jadi, dengan membayar tiket 6,6 x lipat, seseorang bisa menikmati layanan itu: dipastikan dapat duduk nyaman di kereta ber-AC. Saya highlight ya: membayar tiket 6,6 kali lipat (ekonomi: 1500, patas AC 10.000). Buat saya, alhamdulillah, bukan masalah. Tapi bagaimana dengan tetangga saya: suami dan ketiga anaknya setiap hari harus naik kereta untuk ke kantor dan kampus? Suaminya itu guru, mana kuat membayar tiket @20.000 sehari (pp) untuk dirinya dan 3 anaknya (artinya sehari Rp80.000)?

Dulu, masih ada sistem abonemen yang meringankan biaya para commuter (beli tiket khusus untuk 1 bulan). Dulu ada pilihan, naik ekonomi atau patas murah (tidak pakai AC dan tidak pakai nomer tempat duduk), sehingga orang ekonomi lemah masih bisa memilih. Tapi kini, dengan mahalnya tiket, mereka terpaksa naik ekonomi.

Lalu, bagaimana dengan nasib mereka yang setelah mengantri, tak berhasil dapat tiket? Saat kehabisan tiket, saya harus menunggu kereta selanjutnya, sekitar 2 jam kemudian, dan artinya saya harus berdiri lama di depan loket; karena kalau tidak berdiri dalam antrian, nanti kehabisan lagi. (Catatan, antrian biasanya terjadi di jam-jam sibuk; bisa jadi nanti pak Jonan datang memantau bukan di jam sibuk, tentu saja tak ada antrian) Lalu, ketika orang-orang golongan ekonomi lemah&miskin terpaksa naik kereta ekonomi, padahal tiket dibatasi, saat kehabisan tiket, mereka harus naik apa? Pilihan terbatas: kalau kehabisan tiket ekonomi, kereta yang tersedia selanjutnya adalah patas (atau sebaliknya). Sulit untuk memilih, ketika uang memang benar-benar terbatas. Saat kehabisan tiket ekonomi di jam tertentu, mereka harus menunggu berjam-jam kemudian untuk kereta ekonomi berikutnya. Saya masih beruntung, saya bisa naik kereta mana saja, mau ekonomi, mau patas, it’s ok.

Di antara kami para pengguna kereta lokal ini, beredar desas-desus bahwa sebagian saham PT KAI sudah dijual ke asing, makanya tiba-tiba banyak perubahan besar (termasuk harga tiket yang melonjak drastis, meski diganjar dengan kepastian tempat duduk dan AC). Benarkah demikian Pak Jonan? Di stasiun Bandung, sejak Pak Jonan jadi Dirut, sudah tak ada lagi pedangan asongan, digantikan chain stores (itu lho, toko-toko swalayan terkenal). Saya terkadang merasa miris, sekali jajan, saya harus keluar uang 8000 untuk roti dengan merek terkenal + 8500 untuk coklat panas dengan merek internasional (dikali 3, kalau saya bawa anak-anak). Kira-kira, kemana ya, para pedagang asongan itu? Bagaimana mereka melanjutkan hidup?

Lalu, bagaimana dengan kereta api jarak jauh? Saya heran, mengapa tak banyak yang mengkritik sistem penjualan tiket kereta api yang fluktuatif ala tiket pesawat? Harga tiket hari ini bisa berbeda dengan tiket esok hari. Saya pernah ke Malang dan membeli tiket kereta Malabar eksekutif dengan harga XXX (saya lupa persisnya). Saya beli sebulan sebelum hari H. Beberapa hari menjelang hari H, teman saya, yang mau naik kereta yang sama (karena dia juga mau bareng saya ke Malang), membeli tiket kelas ekonomi. Ternyata, harganya sudah hampir sama dengan harga eksekutif yang saya beli. Akhirnya, dia memilih berpayah-payah naik mobil umum.

Dan saya baca barusan, ternyata harga tiket menjelang lebaran meroket. Ini bagi sebagian orang dianggap wajar karena ‘memang biasanya semua harga -tidak cuma tiket kereta- akan naik menjelang lebaran’.  Tiket ke Madiun bahkan mencapai 600 ribu. Lalu, kalau tak punya uang bagaimana? Ya. tak usah mudik, begitukah jawabannya?

Pertanyaannya, seperti inikah transportasi publik ini akan diurus? Ada uang, ada barang. Yang punya uang diangggap ‘wajar’ untuk menikmati kenyamanan lebih.

Neoliberalisme dalam Transportasi Kita

Saya melihat, akar dari masalah ini adalah ideologi neoliberalisme dalam mengelola negara ini. Dalam perekonomian neolib, investasi asing dan hutang luar negeri menjadi ‘dewa’. Apapun dikorbankan agar para investor asing mau tetap berinvestasi di Indonesia; seolah-olah bangsa ini yang butuh investasi asing (padahal, investor pun butuh lahan, pasar, dan tenaga kerja kita; jadi kita pun punya daya tawar yang tinggi). Untuk mencari sumber dana dengan mudah, alih-alih menggenjot industri dalam negeri dan pertanian untuk kemudian diekspor dan dapat devisa, pemerintah neolib lebih suka berhutang pada lembaga-lembaga pilar neoliberalisme macam IMF dan Bank Dunia, dan mematuhi titah mereka (antara lain: pencabutan subsidi dan privatisasi). Dan seterusnya.

Kembali pada topik kereta api, bila kita memakai rumus ‘follow the money’, kita dengan mudah menemukan jawaban, siapa yang diuntungkan bila transportasi publik buruk? Tentu saja, para kapitalis di bidang otomotif. Lalu, mengapa mereka sedemikian berdaya untuk menekan pemerintah agar tidak membereskan masalah transporatsi publik? Jawabannya, kembali ke paragraf sebelumnya: kita sudah tersandera oleh dewa neoliberalisme: investasi asing dan hutang. Kita takut investor kabur jika kita tidak ‘ramah’ pada mereka; kita tak bisa berkutik ketika pemerintah negara-negara pemberi hutang turun tangan untuk menyelamatkan industriawan mereka yang terancam oleh kebijakan pro-rakyat.

Padahal, kita bisa belajar dari Iran. Pernah terjadi Korsel menolak  membeli minyak Iran (karena ditekan AS). Di saat yang sama, produk LG dan Samsung sangat laris di Iran. Pemerintah Iran mengancam akan menghentikan semua impor barang elektronik Korsel dan dengan segera, Korsel kembali membeli minyak Iran. Ada yang pernah menulis, sesungguhnya yang sangat berkepentingan dengan Indonesia adalah Jepang. Seandainya seluruh produk Jepang dilarang dijual di Indonesia, dalam sekejap Jepang akan collapse. Lalu, dengan bargaining position setinggi ini, pantaskah bila kita terus memposisikan sebagai pihak yang ‘butuh’ sehingga tunduk pada mereka?

Andre Vltchek, jurnalis dan analis politik, penulis buku Indonesia – Archipelago of Fear, pernah menulis artikel yang sangat komprehensif tentang kondisi kereta api di Jakarta. Dan tulisan Vltchek menguatkan argumen saya soal neolib di balik kereta ini. Dia menulis bahwa buruknya  kualitas kereta diikuti oleh skenario lainnya, yaitu produsen mobil Jepang menjual mobil-mobil mereka dengan harga 50-120% lebih tinggi daripada harga jual di AS. Rakyat Indonesia terpaksa membeli mobil-mobil itu, atau, bila tidak, mereka membeli motor (yang disebut Vltchek: fatal buat lingkungan dan tidak efisien, bahkan di banyak kota Asia motor sudah dilarang). Anggota DPR secara diam-diam dan konsisten, berpihak kepada industri  mobil asing ini. Lobby industri mobil sangat kuat sehingga merintangi semua upaya untuk menambah panjang rel kereta, atau memperbaiki trasnportasi laut.

Vltcheck mengutip Jakarta Post 14 August 2011, yang memuat wawancara dengan anggota DPR, Nusyirwan Soedjono (anggota Komisi V, mengawasi urusan transportasi). Dalam menyikapi keengganan pemerintah untuk mengalokasikan dana lebih banyak demi perbaikan transportasi kereta, dia menyalahkan lobby-lobby politik tingkat tinggi yang dilakukan oleh oindustri otomotif yang mendapatkan keuntungan langsung dari pesatnya pembangunan jalan di Indonesia. “Kami tidak pernah menolak proposal pemerintah untuk membangun insfrastruktur kereta api, tapi sepertinya ada ‘kelompok kuat’ yang selalu menentang setiap usaha untuk memajukan layanan transportasi massal kita, terutama kereta.”

Saya tahu, Pak Jonan ‘hanya’ Dirut KAI. Mungkin beliau akan menjawab, apa yang saya tulis ini di luar wewenangnya. Tapi saya tetap menuliskan curhatan ini, sekedar untuk memberi tahu pubik, bahwa di balik puja-puji itu, masih ada masalah fundamental dalam urusan transportasi publik di negeri ini.

Bandung, 8 Agustus 2014

Iklan

Arsip 2007 ~ Sekarang

%d blogger menyukai ini: