Kajian Timur Tengah

Beranda » Indonesia » Pemikiran Imam Khomeini dalam Hubungan Internasional

Pemikiran Imam Khomeini dalam Hubungan Internasional

New Release 2013

Prahara Suriah

New Release (2013)

"journey to iran"
"doktor cilik"
"princess nadeera"
"doktor cilik"
ahmadinejad

Sebentar lagi Indonesia akan punya Menlu baru. Kita semua tentunya mengharapkan Menlu yang ‘berani’ dan memimpin korps diplomatik yang gigih memperjuangkan kepentingan nasional. Biasanya, diplomat-diplomat negara maju dan kuat akan memaksakan keinginannya, dengan berbalut bahasa diplomatik yang ‘santun’. Sementara diplomat negara-negara berkembang atau miskin seringkali hanya bisa manut. Yang terlihat tampil beda adalah diplomat Iran. Meskipun dari negara berkembang, diplomat Iran selalu terlihat penuh percaya diri saat bernegosiasi. Meskipun menyuarakan hal-hal yang ‘puritan’, namun tetap bisa satu level dalam berbagai negosiasi internasional bersama para diplomat Barat. Dari mana sumber sikap diplomasi seperti ini? Di antaranya, adalah doktrin HI yang dibangun oleh Pemimpin Revolusi Iran, Imam Khomeini. Berikut saya posting makalah singkat saya yang pernah saya sampaikan di sebuah forum diskusi beberapa waktu yll.

Pemikiran Imam Khomeini dalam Hubungan Internasional

Dina Y. Sulaeman*

Harga berbagai komoditi di Indonesia, terutama pangan dan BBM sangat rentan dengan perubahan yang terjadi di luar negeri. Misalnya, harga tahu-tempe, makanan ‘termurah’ rakyat Indonesia, bisa melambung tinggi gara-gara kekeringan melanda AS. Sebabnya tak lain karena 2/3 kebutuhan kedelai kita diimpor dari AS. Untuk membangun kedaulatan pangan pun, pemerintah tak berdaya karena terbelenggu oleh perjanjian internasional, Agreement of Agriculture yang memerintahkan negara-negara mengurangi subsidi untuk petani dan subsidi ekspor, serta memperkecil bea impor.

Inilah kenyataan di Indonesia, dan juga yang dialami hampir semua negara berkembang. Bila dunia dilihat sebagai lingkaran besar, akan terlihat negara-negara kuat dan kapitalis berada di pusat lingkaran, sementara negara-negara berkembang dan miskin berada di pinggiran. Negara pusat akan mempengaruhi ekonomi dan politik dunia, sementara negara-negara berkembang dan miskin terpaksa hanya mengikuti permainan.

Kita tidak bisa lagi melihat persoalan domestik sebagai sesuatu yang terpisah dari persoalan global. Konflik Sampang tidak bisa dilihat semata-mata konflik warga desa di Madura, tapi sangat kental dengan kepentingan negara-negara asing, terutama negara-negara berhaluan Salafi-Wahabi. Saat melihat konflik Suriah di televisi, kita tidak bisa lagi mengatakan ‘itu urusan mereka’, karena terbukti, angin panas konflik Suriah menerpa masyarakat Indonesia dengan sangat keras. Berbagai konflik bernuansa sektarian, ujaran-ujaran kebencian (hate-speech) atas nama mazhab yang semakin masif di tengah publik Indonesia adalah angin panas dari Suriah.

Nah gejala-gejala seperti inilah yang -antara lain- dipelajari oleh penstudi Hubungan Internasional (HI). Pemikiran HI di dunia ini sangat diwarnai oleh pemikiran Barat. Diplomat-diplomat di seluruh dunia, biasanya cara pandangnya sama. Diplomat negara maju dan kuat akan petantang-petenteng, memaksakan keinginannya, berbalut bahasa diplomatik. Sementara diplomat negara-negara berkembang atau miskin seringkali hanya bisa manut. Yang terlihat tampil beda adalah diplomat Iran. Meskipun dari negara berkembang, diplomat Iran selalu terlihat penuh percaya diri saat bernegosiasi. Meskipun menyuarakan hal-hal yang ‘puritan’, namun tetap bisa satu level dalam berbagai negosiasi internasional bersama para diplomat Barat.

Dari sisi ini menarik sekali dibahas, bagaimana dulu Imam Khomeini membangun paradigma HI yang akhirnya mewarnai cara-cara diplomasi pemerintah Iran.

Paradigma HI: antara Idealis dan Realis

Reza Dehshiri, pakar HI Iran, menyebut pemikiran HI Imam Khomeini adalah realistic-idealists. Untuk menjelaskannya, sebelumnya, mari kita bahas dulu secara singkat dua paradigma besar dalam HI, idealisme dan realisme (tentu saja, ada paradigma-paradigma lainnya, tetapi tidak dibahas di sini).

Tonggak ilmu HI dibangun pasca PD I. Pada tahun 1918, Woodrow Wilson menyampaikan pidato legendarisnya “14 Points” yang berisi gagasan tentang tatanan dunia yang damai dan terjauhkan dari perang. Menurutnya, demokrasi harus ditegakkan di seluruh dunia karena negara demokrasi tidak akan saling memerangi. Wilson menggagas dibentuknya Liga Bangsa-Bangsa, yang akhirnya terbukti tak mampu mencegah terjadinya PD II.

Pemikiran Wilson diistilahkan sebagai idealis, dengan asumsi: manusia adalah makhluk rasional dan mereka bisa duduk bersama dalam sebuah organisasi internasional demi keuntungan bersama.

Tahun 1940-an, berkembanglah pemikiran realis yang antara lain bersumber dari buku legendaris Hans Morgenthau yang sampai hari ini masih menjadi buku wajib penstudi HI, “Politics Among Nations, the Struggle for Power and Peace”. Asumsi yang dipakai Morgenthau, sifat dasar manusia adalah buruk, egois, dan agresif, selalu mengedepankan kepentingannya sendiri. Karena itu, demikian pula cara-cara negara dalam berinteraksi satu sama lain. Tesis Morgenthau, yang hingga hari ini masih diamini banyak penstudi HI, politik internasional adalah perjuangan demi kekuasaan.

Menurut pemikiran realis, agar perdamaian terwujud, negara-negara harus memperkuat militernya sehingga muncul balance of power (perimbangan kekuatan). Ketika dua negara sama-sama kuat, mereka cenderung tak akan saling serang.

Tesis Imam Khomeini

Sejak dari pendefinisian politik, sangat terlihat bahwa Imam Khomeini adalah politisi yang transenden. Asumsi yang dipakainya adalah asumsi spiritualitas. Bahwa manusia pada dasarnya baik dan mampu mencapai kesempurnaan akhlak. “Politik haruslah membimbing masyarakat, mencari jalannya [dengan] memperhatikan kepentingan masyarakat, dan memandu mereka untuk mencapai kemakmuran.” Dalam khutbahnya yang lain, Imam Khomeini mengatakan, “Politik berarti mengatur negara didasarkan pada keutuhan relijius dan spiritual masyarakat.”(dimuat dalam Sahife-ye Nur)

Konsep damai dan kerjasama (ala kaum idealis) berkali-kali diungkapkan Imam Khomeini:

“Islam menginginkan semua orang hidup dalam damai dan ketenangan.”

“Semua manusia menginginkan untuk hidup damai, makmur, dan dalam persaudaraan.”

“Bangsa kita yang mulia [Iran] berdasarkan ajaran Islam, adalah cinta damai dan berkeadilan.” “Kami ingin hidup damai dan tenang di antara semua negara.”

“Bangsa-bangsa Muslim mencari perdamaian dan kehidupan damai bersama semua negara dan bangsa.”

Imam Khomeini berkali-kali menekankan pentingnya menjaga perdamaian, keamanan, dan keadilan, melalui kerjasama yang saling menghormati. Beliau juga menyatakan bahwa dengan mematuhi aturan regional dan internasional, ketegangan antar negara bisa diturunkan; dialog pun dapat menghilangkan kesalahpahaman.

Namun, secara kontras, Imam Khomeini sering bersuara keras ala kaum realis: mengedepankan power, unjuk kekuatan, dan tanpa tedeng aling-aling menyerukan perlawanan terhadap negara-negara besar yang disebutnya ‘negara arogan’. Antara lain beliau berkata:

 

“Perdamaian antara Islam dan kaum kafir tidak ada maknanya.”

“Mereka yang mengaku ‘pro-perdamaian’ [Barat] sebenarnya adalah pemicu perang nomer satu di dunia.”

“Mereka yang mengklaim perdamaian dan kemanusiaan, justru mengerahkan upaya maksimal dalam menghasut dan memicu perang, terutama di Iran.”

“Perdamaian dan kemakmuran dunia tergantung pada musnahnya kekuatan arogan. Selama mereka masih ada di muka bumi, kaum tertindas tidak bisa mendapatkan hak mereka yang telah diberikan oleh Allah Ta’ala.”

 

Di sini terasa adanya aura perang dan perlawanan, yang sangat realis. Bahkan Imam pun menyepakati pentingnya balance of power:

“Kita harus bersiap sedemikian rupa sehingga mereka yang memiliki ide untuk menyerang kita akan takut; musuhmu harus takut pada kekuatanmu. “
“Kalian semua harus menjaga batas-batas negara dengan kekuatan maksimal.”
“Sesuai dengan kriteria Kitab (Al Qur’an) dan Sunnah, Anda harus menjalankan kekuatan.”
” Anda harus menunjukkan kekuatan Anda.”

Imam Khomeini menekankan agar kaum tertindas (mustadhafin) melakukan perimbangan kekuatan (balance of power) terhadap negara-negara arogan, demi mempersiapkan bangkitnya kekuasaan di tangan kaum tertindas. Dalam pandangan beliau, Hari Al Quds (Jumat terakhir di bulan Ramadan yang dicanangkan sebagai hari solidaritas kepada Palestina) dapat menjadi langkah awal untuk mencapai perimbangan kekuasaan itu:

“Hari Al Quds adalah hari dunia. Inilah hari di mana kaum tertindas melawan kaum arogan. Inilah hari ketika kita harus menarik semua kaum tertindas dari cengkeraman kaum arogan. Kaum Muslim harus menyadari ini, mereka harus menyadari kekuatan yang mereka miliki, baik kekuatan material maupun spiritual.

Secara umum, dapat disimpulkan bahwa pemikiran Imam Khomeini dalam HI adalah realistic idealist (meminjam istilah Mohammad Reza Dehshiri, pakar HI Iran). Menurut Dehshiri, pemikiran HI Imam Khomeini menggabungkan antara kebijakan domestik dengan kebijakan luar negeri, memadukan geostrategi, ideostrategi, rationalisme, etika, anti opresi, kekuatan spiritual dan kekuatan material. Bekerjasama adalah wajib, atas dasar saling menghormati. Namun penghinaan, penzaliman, dan penjajahan harus dilawan.

Pelajaran Untuk Indonesia

Kita orang Indonesia harus think globally, act globally plus locally. Kita harus melihat diri kita sebagai bagian dari dunia, tapi tindakan-tindakan kita harus membumi. Membela Palestina, tidak sekedar demo di jalanan, tapi lupa pada penderitaan warga Sampang. Dari sisi studi Hubungan Internasional, penduduk Sampang yang terusir ini disebut ‘internally displaced person’ (IDP). Statusnya sama persis dengan para pengungsi Palestina. Bila banyak ormas Islam merasa wajib membela Palestina, sibuk menggalang dana untuk Palestina, bahkan mengirim relawan ke sana, mengapa mereka abai terhadap nasib saudara sebangsa yang berada dalam posisi sama dengan warga Palestina?

Memperjuangkan kedaulatan pangan, tidak bisa lepas dari perlawanan terhadap kekuatan tiran yang menjelma dalam lembaga-lembaga terhormat: Bank Dunia, IMF, WTO, atau diplomat-diplomat berdasi yang menawarkan hutang. Kekuatan dalam negosiasi, tidak akan muncul saat postur militer kita lemah dan jumlah hutang kita sangat tak terbayangkan besarnya (tahun 2014: jumlah hutang Indonesia mencapai 2000 trilyun dengan penambahan hutang 7% pertahun). Kita tetap bekerja sama, bergabung dalam organisasi internasional, namun dengan semangat memperjuangkan kepentingan nasional, bukan sekedar menjadi pelaksana kehendak negara-negara kuat.

*mahasiswa Program Doktor Hubungan Internasional Unpad

 

Arsip 2007 ~ Sekarang

%d blogger menyukai ini: