Kajian Timur Tengah

Beranda » Ekonomi Politik Global » Bandung dan Bung Karno

Bandung dan Bung Karno

New Release 2013

Prahara Suriah

New Release (2013)

"journey to iran"
"doktor cilik"
"princess nadeera"
"doktor cilik"
ahmadinejad

(Dimuat di harian Pikiran Rakyat, 30 September 2014)

sumber foto: roberni.com

sumber foto: roberni.com

Pengantar: Saya beruntung diundang dalam acara international gala dinner untuk memperingati HUT ke-204 kota Bandung, di Gedung Merdeka. Meski saya cuma duduk dan ngobrol-ngobrol saja sama beberapa orang, sambil menikmati rendang ala chef (yang rasa dagingnya jauh lebih lembut dibanding rendang di warung Padang :D), tapi aura Gedung Merdeka, seperti biasa -setiap kali saya masuk ke sana- selalu memberi inspirasi. Setiap masuk ruangan itu, saya teringat pada betapa heroiknya Konperensi Asia Afrika 1955. Indonesia sebagai penggagas dan tuang rumah konperensi ini, sempat dihina-hina oleh media Barat (dikatai “beggars who never will learn“), tapi para negarawan Indonesia zaman itu berhasil membuktikan bahwa Indonesia mampu melaksanakan konperensi besar yang membawa cita-cita besar itu dengan baik. DR. Roeslan Abdulgani dalam bukunya “Bandung Connection” menceritakan dengan detil pelaksanaan konperensi itu. Ini bagian yang mengharukan:

[penjaga Gedung Merdeka] “Pak, lapor! Gedung Merdeka bocor! Di bagian ruang sidang pleno. Payah Pak! Basah dimana-mana. Air menggenang di lantai!”

mkaa2

suasana gala dinner, di kejauhan, meja Surya Paloh dan Walikota Bandung Ridwan Kamil

Tanpa menyelesaikan makan siang, saya [Roeslan Abdulgani] meloncat ke dalam mobil… Memang keadaan di dalam Gedung merdeka mengerikan… Tempat duduk delegasi di bagian barat dan tempat balkan bawah untuk para menteri dan pembesar-pembesar lain basah kuyup. …Kita yang di dalam gedung, termasuk Ir Srigati Santoso, saya, dan staf saya beserta belasan petugas-petugas lainnya terus memobilisasi lap-lap pel, dan goni-goni dan ember-ember air yang ada. Sambil melepaskan celana, jas, kemeja, kaos kaki, dan sepatu, dan hanya mengenakan celana dan kaos dalam saja, kita semua mengepel lantai, mengeringkan kursi-kursi, dan meja-meja dengan goni-gini dan lap-lap yang dapat menyerap air. Pintu gedung kirta tutup rapat sampai 14.45, mencegah jangan sampai ada delegasi yang kepagian datang.  Akhirnya dalam waktu 45 menit itu semua kelihatan bersih dan kering kembali. Kita semua dapat bernafas lega kembali.

Dalam pembukaan Konperensi itu, Bung Karno mengingatkan

“…janganlah melihat kolonialisme dalam bentuk klasiknya saja, seperti yang kita di Indonesia dan saudara-saudara kita berbagai-bagai wilayah Asia dan Afrika, mengenalnya. Kolonialisme mempunyai juga baju modern, dalam bentuk penguasaan ekonomi, penguasaan intelektuil, penguasaan materiil yang nyata, dilakukan oleh sekumpulan kecil orang-orang asing yang tinggal di tengah-tengah rakyat.”

Sayangnya, peringatan Bung Karno ini masih jadi ‘kenyataan’ di Indonesia. Kita hingga hari ini masih terjajah secara ekonomi dan intelektual. Berikut ini tulisan saya, yang terinspirasi oleh aura Gedung Merdeka.

Bandung dan  Bung Karno

ruang sidang utama Gedung Merdeka (foto:nrmnews.com)

ruang sidang utama Gedung Merdeka (foto:nrmnews.com)

Dina Y. Sulaeman*

Daendels mungkin jatuh cinta pada Bandung. Saat melaksanakan proyek ambisiusnya membangun jalan raya Anyer-Panarukan (1000 km) dengan target 1 tahun selesai, ia melewati Sungai Cikapundung. Ia tancapkan tongkatnya di sebuah titik dan berkata, “Zorg dat als ik terug kom hier een stad is gebouwd” (Coba usahakan bila aku datang kembali, di tempat ini telah dibangun sebuah kota). Titik itu kemudian dikenal dengan nama Kilometer 0.

Pada 25 September 1810, Daendels mengeluarkan SK pembangunan infrastruktur di Bandung. Tanggal itu kemudian dijadikan hari ulang tahun Bandung. Bandung pun menjelma menjadi kota yang indah, tempat tetirah pejabat Belanda. Menurut Ridwan Kamil dalam peringatan 204 tahun Bandung, kota ini didesain sejak awal untuk dijadikan kota taman. Meskipun Daendels berjasa bagi cikal bakal Bandung, ia tetaplah penjajah yang proyek jalan Groote Postweg-nya mengorbankan puluhan ribu nyawa kaum pribumi pekerja paksa.

Dari Bandung pula suara perlawanan terhadap penjajahan itu muncul. Dari Sukarno, yang amat mencintai kota ini. Di Bandunglah ia menuliskan pemikiran-pemikiran cemerlangnya tentang kemerdekaan Indonesia. Kumpulan tulisan itu dibukukan dengan judul ‘Di Bawah Bendera Revolusi’. Di Bandung pula, sekelompok anak muda yang tergabung dalam Asian African Reading Club yang difasilitasi oleh Museum Konperensi Asia Afrika, pernah secara rutin membaca bersama buku tebal itu, sampai tamat. Secara bergantian mereka membacanya dengan suara keras, terkadang dengan terbata-bata, karena ejaan lama yang terasa asing bagi lidah anak muda.

Dalam risalah berjudul “Mencapai Indonesia Merdeka” ( Maret 1933), Sukarno mengawali tulisannya dengan menyebut Bandung,

“Selatan dari Bandung adalah satu tempat pegunungan jang bernama Pangalengan. Ditempat itu saja, sekembali dari sajapunja tournee tempo hari ke Djawa Tengah jang membangkitkan Rakjat sedjumlah 89.000 orang, bervakansi melepaskan kelelahan badan. Didalam vakansi itu saja menulis ini risalah, ini vlugschrift.”

Dalam risalah ini, Sukarno menyebut opendeur politiek (politik pintu terbuka) yang dijalankan pemerintah kolonial Belanda sejak 1905. Politik pintu terbuka membuat modal asing membanjir masuk ke Indonesia; dari Inggris, Amerika, Jepang, Jerman, Perancis, Italia, dan tentunya dari Belanda sendiri.

Sukarno menulis:

“..sehingga imperialisme di Indonesia kini adalah imperialisme jang internasional karenanja. Raksasa ‘biasa’ jang dulu berdjengkelitan diatas padang kerezekian Indonesia, kini sudah mendjadi Rahwana Dasamuka jang bermulut sepuluh!”

Yang dimaksud Sukarno sebagai ‘raksasa biasa’ adalah Belanda, yang awalnya bukanlah negara imperialis yang kuat. Masuknya modal asing, telah mengubah Indonesia tidak lagi sekedar penyedia bahan mentah bagi kaum imperialis, namun kini telah berubah menjadi pasar bagi produk industri mereka, serta penyedia lahan dan tenaga kerja bagi pabrik-pabrik asing.

Sukarno menulis (saya menuliskan ulang dalam ejaan Indonesia modern):

“…pabrik-pabrik gula bukan puluhan lagi, tetapi ratusan, onderneming teh dibuka di mana-mana, onderneming karet tersebar di semua jurusan, onderneming kopi, onderneming kina, onderneming tembakau, onderneming sereh, tempat tambang timah, tempat-tambang emas, tempat pengeboran minyak, tempat-perusahaan besi, bingkil-bingkil, kapal-kapal dan tram-tram, semua itu adalah penjelmaan penanaman modal asing di sini, semua itu adalah menggambarkan bagaimana hebatnya raksasa itu memperusahakan Indonesia menjadi exploitatiegebied-nya surpluskapitaal. Ribuan, tidak, jutaan kekayaan yang saban tahun meninggalkan Indonesia, memperkaya kapitalisme modern di dunia Barat.”

Lihatlah Indonesia hari ini, tahun 2014. Telah 109 tahun berlalu sejak opendeur politiek, tapi perusahaan asing menguasai 70% pertambangan migas, 75 % tambang batu bara, bauksit, nikel, dan timah, 85 % tambang tembaga dan emas, dan 50% perkebunan sawit negeri ini. Harga beras, kedelai, cabe, jagung, susu, daging, gula, bahkan garam, semua ditentukan oleh ‘pasar internasional’. Opendeur politiek hari ini dimoderasi oleh World Trade Organization. WTO memberikan fasilitas perdagangan yang memberikan kemudahan akses ekspor-impor sehingga mempercepat arus barang impor sampai di tangan konsumen dengan lebih murah. Namun, yang memanfaatkan aturan yang seolah-olah baik ini tentu saja negara-negara industri kuat, yang semakin leluasa membanjiri Indonesia dengan produk mereka.

Lalu bagaimana melawan semua ini? Luar biasa, pemikiran Sukarno tahun 1933 itu pun masih sangat relevan. Di risalah itu, Sukarno mengkritik demokrasi Barat yang pada hakikatnya hanyalah tipuan kaum borjuis. Di Barat, meskipun memiliki parlemen yang melibatkan suara rakyat, namun sejatinya yang berkuasa adalah para pemilik modal. Meskipun ada wakil rakyat duduk di parlemen, namun mereka tak mampu melawan kekuatan para kapitalis. Para kapitalis memiliki surat kabar, sekolah, bioskop, yang semua digunakan untuk mempengaruhi opini publik.

Sungguh tak berbeda dengan apa yang terjadi di Indonesia hari ini. Kita saat ini sedang berada dalam kondisi pseudo-democracy, seolah-olah rakyat dilibatkan dalam pemerintahan, tetapi sesungguhnya hanya dimanfaatkan suaranya saja. Perusahaan-perusahaan transnasional dan negara-negara besar –bekerja sama dengan elit lokal—menggunakan uangnya untuk mempengaruhi produk demokrasi; antara lain dengan mendanai pembuatan undang-undang yang menguntungkan investor asing.

Sukarno merekomendasikan ‘demokrasi baru’, yaitu demokrasi yang memberikan kekuasaan kepada rakyat di bidang politik dan ekonomi sekaligus. Dalam ‘demokrasi baru’ ini, tulis Sukarno, semua urusan politik dan ekonomi berada di tangan rakyat, semua perusahaan besar menjadi milik negara (rakyat), bukan milik segelintir elit; tidak boleh ada perusahaan yang secara masif memperkaya diri sendiri dan kroninya, sementara rakyat hidup miskin. Dan untuk mewujudkannya, anak bangsa ini haruslah memiliki rasa cinta bangsa, keadilan, dan kemanusiaan. Membaca kembali sejarah, seperti yang dilakukan anak-anak muda Bandung itu, adalah salah satu langkah awalnya.[]

*mahasiswi Program Doktor Hubungan Internasional Unpad

Iklan

Arsip 2007 ~ Sekarang

%d blogger menyukai ini: