Kajian Timur Tengah

Beranda » Uncategorized » Demokrasi Kaum Penjahat

Demokrasi Kaum Penjahat

New Release 2013

Prahara Suriah

New Release (2013)

"journey to iran"
"doktor cilik"
"princess nadeera"
"doktor cilik"
ahmadinejad
sumber gambar: pgk.or.id

sumber gambar: pgk.or.id

Membaca berita-berita tentang pengangkatan pejabat ini-itu selama beberapa waktu terakhir (yang sulit dicari justifikasinya, selain ‘balas jasa’ dan bagi-bagi kekuasaan), saya jadi teringat pada sebagian isi tulisan William Liddle tahun 2001. Di dalamnya ia mengutip tulisan Olle Tornquist tahun 1999. Meski sudah berlalu sekitar 15 tahun, tapi tetap terasa ‘familiar’…

Olle Tornquist seorang pengamat kawakan perkembangan politik di Indonesia, pernah meramalkan kemungkinan datangnya hantu “demokrasi kaum penjahat”. Dalam bentuk seperti ini, demokrasi hanya akan terjadi secara formal, tetapi tidak diiringi oleh partisipasi rakyat yang sungguh-sungguh dalam pemilu dan dalam pembentukan kebijakan pemerintah. Mengutip Tornquist: “Hasil yang mungkin lebih terlihat karenanya lebih merupakan “demokrasi kaum penjahat” yang didukung oleh militer yang di dalamnya pejabat-pejabat di semua tingkat mampu bertahan, menarik sekutu militer dan pengusaha, mengooptasi beberapa pembangkang, serta memobilisasi dukungan massa melalui populisme Islam—semua ini akan berlangsung sebelum para aktivis demokrasi sejati serta rakyat kebanyakan mampu mengorganisasikan diri” (Bulletin of Concerned Asian Scholars, Vol 30:3,1999)

Perkiraan Tornquist mengenai Indonesia –minus referensi pada populisme Islam—merupakan deskripsi akurat terhadap politik demokratis sebagaimana yang telah berkembang di Thailand pada 1990-an dan di Filipina sejak kemerdekaannya pada 1946. Di Indonesia, demokrasi kaum penjahat telah ditanamkan, kebanyakan selama periode Soeharto atau sebelumnya, serta beberapa kali sejak era reformasi, di ladang-ladang yang subur dan dirawat dengan baik.

Kita dapat melihat manuver-manuver mereka yang sangat jitu di tengah-tengah peran politik militer yang masih terus berlangsung, baik secara institusional maupun sebagai perwira secara individual. Tanda-tanda ‘demokrasi kaum penjahat’ terlihat pula dalam korupsi yang muncul dalam parti-partai politik, di saat para pemimpin berupaya untuk memaksimalkan kemampuan perang catur mereka dalam pemilihan legislatif berikutnya. Ia juga mulai muncul di provinsi-provinsi dan kotamadya dalam bentuk politikus lokal yang kekuasaannya bergantung lebih pada akses ke sumber-sumber keuangan serta kekuatan militer atau kuasi-militer daripada bergantung pada kemampuan atau kemauan untuk mewakili rakyat pemilihnya.

(dikutip dari tulisan R. William Liddle, dalam pengantar buku “Menjauhi Demokrasi Kaum Penjahat”, Juan J. Linz, et al, 2001:17, Mizan)

Lalu, apa demokrasi sepenuhnya buruk dan kita kembali saja ke khilafah (seperti kata sebagian orang yang gemar demo -tanpa demokrasi mereka tak mungkin boleh demo — sambil meneriakkan anti demokrasi dan antinasionalisme)?

Di buku yang sama, dijelaskan soal demokrasi yang terkonsolidasi:

Demokrasi tidak sebatas masalah pemilu. Yang harus mendapatkan banyak perhatian adalah konsolidasi demokrasi. Selain penyelenggaraan negara, ada lima syarat agar demokrasi dapat dikonsolidasikan (hlm 41):

  1. Harus diciptakan kondisi bagi berkembangnya masyarakat sipil yang bebas dan aktif
  2. Harus ada masyarakat politik yang relatif otonom
  3. Semua tokoh politik utama, terutama pemerintah dan aparat negara harus benar-benar tunduk pada aturan hukum yang melindungi kebebasan individu dan masyarakat
  4. Harus ada birokrasi negara yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah demokratis yang baru
  5. Harus ada masyarakat ekonomi yang dilembagakan

Jadi, gerakan demokratisasi tahun 1998 sebenarnya belum selesai, ada PR besar yang seharusnya dilakukan, yaitu konsolidasi demokrasi. Sayangnya, hingga hari ini, proses itu masih terus dibajak oleh ‘para penjahat’ sehingga konsolidasi itu tak pernah terwujud.

Siapa yang harusnya berperan untuk mengubah? Kita, masyarakat sipil. Tak mungkin sebuah negara menjadi baik ketika masyarakatnya masih bermental buruk. Indonesia strong from home, demikian slogan seorang ahli parenting. Pejabat hari ini adalah anak kecil di masa lalu. Orang yang tak kenal takut membela bangsanya, adalah hasil didikan orang tua dan gurunya di masa lalu. Begitu pula sebaliknya.

Arsip 2007 ~ Sekarang

%d blogger menyukai ini: