Kajian Timur Tengah

Beranda » Uncategorized » Pemetaan Kasus Freeport

Pemetaan Kasus Freeport

New Release 2013

Prahara Suriah

New Release (2013)

"journey to iran"
"doktor cilik"
"princess nadeera"
"doktor cilik"
ahmadinejad

riza chalidKemarin di TIM saya berbincang panjang dengan seorang narsum penelitian saya, seorang aktivis civil society. Di sela-sela pembicaraan kami, masalah Freeport juga terobrolkan. Saya pikir perlu dicatat di sini, siapa tahu memberi pencerahan untuk mereka yang bingung.

Jadi begini pemetaannya. Jokowi itu didukung oleh kubu Neolib (pengusaha asing, Bank Dunia, dll). Apa karena Jokowi neolib? BUKAN. Tapi karena Jokowi lebih bisa diharapkan kejujurannya. Jokowi diprediksikan tidak akan korup dan “memalak”. Dia adalah generasi baru pengusaha Indonesia yang bekerja keras dan profesional. Tokoh seperti inilah yang disukai kalangan bisnismen neolib. Itulah sebabnya, Bank Dunia (salah satu pilar struktur neolib dunia) mensponsori KPK, misalnya. Bagi Bank Dunia, yang jadi tujuan bukan Indonesia yang bebas korupsi demi kesejahteraan rakyat Indonesia (peduli amat sama rakyat Indonesia!), tapi demi kenyamanan bisnis TNC/MNC (perusahaan transnasional/multinasional).

Jokowi dan orang-orang sejenisnya (bisnismen yang bersih dan pekerja keras) digolongkan dalam kubu “borjuasi nasional”.

Sebaliknya, Prabowo dan kubunya, adalah kelompok kapitalisme rente, yang tumbuh sejak masa Orba. Mereka tidak mau kerja keras, tapi memanfaatkan posisi untuk meminta ‘jatah’. Kasus Riza Chalid dan Setya Novanto adalah contoh gamblangnya. Kaum neolib benci banget sama orang-orang seperti ini. Enak saja, kami yang kerja keras, kalian petantang-petenteng minta jatah, begitu kira-kira pikiran mereka. Tapi tidak berarti Neolib “lurus” dan harus didukung. Tidak. Yang jadi tujuan mereka adalah keuntungan sebanyak-banyaknya, yang dibawa keluar negeri. Nasib rakyat Indonesia bukan urusan mereka.

Itulah sebabnya dulu kubu Neolib memodali reformasi Indonesia, karena Suharto dan kubu kapitalisme rente sudah semakin menggila, mengganggu kenyamanan mereka. Seorang saksi mata cerita kepada saya, pada masa-masa demo mahasiswa di Jakarta untuk penggulingan pak Harto, ia dan seorang teman keliling dari kampus ke kampus, membawa uang sangat banyak dalam karung, dibagi-bagi untuk logistik mahasiswa, tanpa tanda terima/kuitansi. Uang darimana? Mudah sekali ditebak, siapa yang punya dana amat sangat besar untuk menggulingkan sebuah rezim, kalau bukan “Barat” (Neolib). Ini sejarah yang sudah terulang di berbagai negara.

Pasca tergulingnya Suharto, kubu Neolib mensponsori pembuatan berbagai UU di Indonesia yang membuat nyaman TNC/MNC. (Baca: Soal Migas, Jasmerah)

Nah, dalam Pilpres 2014, kubu kapitalisme rente mau bangkit kembali dengan mengusung Prabowo. Jelas pilihan buat Neolib adalah Jokowi. Begitu pula pilihan bagi civil society yang berhaluan sosialis. Dalam dialektika Marx, kubu kapitalisme rente adalah “era feodal”, kita harus bergerak ke era kapitalisme yang “asli” (kerja keras, profesional, tidak korup, baru dapat duit). Baru setelah itu masyarakat bisa beranjak ke struktur yang diidamkan, yang sosialis, memberikan keadilan bagi seluruh rakyat. Karena itu, sosok bersih dan populis macam Jokowi lebih masuk akal untuk didukung dibandingkan kubu kapitalisme rente yang rekam jejak buruknya sudah sangat jelas.

Persoalannya, sebagai bagian dari borjuasi nasional, ideologi Jokowi juga masih “kosong”. Jokowi bukan neolib, tapi juga tidak punya faith terhadap Nawacita, karena memang dia bukan sosialis. Tapi Nawacita dipakai dalam kampanye, karena memang itulah yang disukai/diidamkan rakyat. Jokowi adalah tokoh sederhana, populis, bisnismen tulen, dan berpikir ala bisnismen. Akibatnya, dia sangat rentan ditarik ke arah kubu Neolib (yang saat ini ada di sekelilingnya). Di sinilah perjuangan civil society untuk terus-menerus menarik dan mengingatkan Jokowi agar dia tetap memegang janji Nawacita-nya. Kalau Jokowi dibiarkan sendirian, kubu Neolib-lah yang akan menang.

Kasus Riza Chalid dan Setya Novanto memperlihatkan pertarungan ini dengan terang-benderang. Kubu kapitalisme rente berupaya menggunakan kekuatan dan kekuasaan untuk menekan Jokowi agar memperpanjang kontrak Freeport (dan imbalannya: uang/saham). Sebaliknya, kubu Neolib ingin membuat kasus ini murni bisnis (yang menguntungkan siapa saja yang bekerja keras dan punya uang—yaitu kelas borjuasi nasional dan perusahaan asing; bukan rakyat Indonesia kebanyakan, emangnya siapa kalian?). Dengan terbongkarnya rekaman pemalakan Freeport, kubu kapitalisme rente kocar-kacir. The untouchable Riza Chalid pun sampai kabur ke luar negeri.

Nah, sekarang yang musti dikawal, apakah kubu Neolib yang menang, atau Jokowi berani setia pada Nawacita dan berani memperjuangkan kepentingan rakyat Indonesia kebanyakan?Kalau dia ditinggalkan sendirian, pastilah kubu Neolib yang menang, mereka foya-foya, dan yang jadi samsak dimaki-maki adalah Jokowi.

Jadi, buat rakyat kebanyakan (kita, rakyat biasa yang sering diabaikan oleh elit kecuali saat pemilu): upaya peruntuhan kubu kapitalisme rente memang harus kita dukung. Tapi jangan biarkan hasil akhir diraih oleh kubu Neolib. Sudahi keributan untuk hal-hal remeh temeh, karena kegaduhan akan membuat kubu Neolib leluasa menggolkan keinginan mereka. Kita musti fokus di hasil akhir, misalnya saham negara di Freeport atau royalti diperbesar dalam jumlah yang signifikan [mimpi di siang bolong kalau berharap pemerintah berani menasionalisasi Freeport], kesejahteraan rakyat Papua ditingkatkan, dll.

Iklan

Arsip 2007 ~ Sekarang

%d blogger menyukai ini: