Kajian Timur Tengah

Beranda » Palestina » Palestina: One State Solution

Palestina: One State Solution

New Release 2013

Prahara Suriah

New Release (2013)

"journey to iran"
"doktor cilik"
"princess nadeera"
"doktor cilik"
ahmadinejad

Opsi solusi konflik Palestina cukup beragam. Kelompok radikal biasanya menginginkan perang habis-habisan (Israel menghabisi Palestina, atau Palestina menghabisi orang Yahudi). PBB mendukung two-state solution (dua negara berdiri berdampingan). Ide ini banyak bolongnya, di tulisan ini sudah saya bahas sedikit. Ada juga opsi one state solution (antara lain, ini diusulkan Iran), yaitu adalah ide untuk mendirikan sebuah negara bersama Palestina-Israel, dengan dihuni oleh semua ras dan agama yang semuanya memiliki hak suara. Bila ide ini diterima, konsekuensinya, Rezim Zionis dibubarkan, begitu pula Otoritas Palestina; semua batas wilayah Palestina-Israel dihapus dan dilebur ke dalam satu negara; para pengungsi diizinkan kembali ke tanah/rumah mereka masing-masing; serta dilakukan referendum untuk menentukan bentuk pemerintahan dan menetapkan pejabat pemerintahan itu.

Ide ini dilandaskan pada pemikiran berikut:
1. Bila Rezim Zionis terus berdiri, perang tidak akan pernah berhenti karena cita-cita Zionis adalah mendirikan negara khusus Yahudi dan untuk itu, mereka akan terus mengusir orang-orang Palestina demi memperluas wilayahnya.
2. Bila Palestina ingin mendirikan negara khusus Palestina dan mengusir keluar orang-orang Yahudi, perang juga akan terus berlanjut. Namun dalam perang ini, Palestina berada dalam posisi yang lebih lemah: wilayahnya lebih kecil dan terpisah, dikepung oleh wilayah Israel, serta kekurangan logistik karena blokade Israel. Akibatnya, lagi-lagi, penindasan akan terus berlangsung di Palestina.

Pertanyaannya, mungkinkah kedua pihak mau menerima ide ini?

Secara garis besar ada dua masalah dalam penerapan ide ini, pertama dari sisi orang-orang Israel dan kedua, dari sisi orang-orang Palestina.

Bagi sebagian orang Palestina, berdiri satu negara dengan ‘perampok’ tanah air mereka tentu a big no no.Selain itu, pihak elit politik Palestina (Otoritas Palestina, yang didominasi Fatah) lebih diuntungkan dengan status quo. Virginia Tilley dalam analisisnya terhadap hal ini menyatakan,

Dalam one-state solution, seluruh aparat PLO dan Otoritas Palestina akan dilebur ke dalam pemerintahan domestik Israel dan proses partai politik. Banyak kroni-kroni Arafat –dan rival-rivalnya- yang akan kehilangan sumber utama kekuatan politik dan ekonomi dalam transisi ini. Fatah mendapatkan kekuatan ekonominya dari urusan Palestina; kroni politiknya merefleksikan kesetiaan krusial terhadap kepentingan keluarga-keluarga kaya Palestina. Tokoh-tokoh senior Fatah telah lama mengharapkan kemerdekaan Palestina di mana kedekatan mereka dengan pusat kekuasaan akan bisa menggelembungkan perdagangan Israel-Arab; sesuatu yang akan terwujud bila ada perdamaian. Mereka (berharap) segera memiliki negara Palestina yang terpisah (dari Israel), betapapun lemahnya. Peleburan (kedua pemerintahan) juga merupakan proses dimana Israel dilarang untuk memanipulasi, mempromosikan orang-orang tertentu, dan menghalangi yang lain dari peran politik di pemerintahan baru.

Perlu dicatat: bagi Tilley, one-state solution adalah ‘satu negara’ yaitu ‘Israel baru’ yang mengakomodasi dan memberi tempat untuk semua orang Palestina, termasuk mengembalikan hak-hak para pengungsi. Namun, terminologi one-state yang saya maksud adalah adalah ‘satu negara bersama, dengan nama dan bentuk pemerintahan yang diputuskan melalui referendum’.

Yang menarik dicatat dari analisis Tilley adalah: elit politik Palestina (Fatah) cenderung tidak menyetujui ide one-state solution karena berseberangan dengan kepentingan mereka. Hal seperti ini sangat umum terjadi di banyak negara, dimana keputusan elit politik belum tentu menyuarakan kehendak rakyat. Kemenangan Hamas dalam pemilu 2006 seiring dengan gagalnya perundingan damai yang dilakukan Mahmoud Abbas (pengganti Arafat, juga dari Fatah), menunjukkan ketidakpercayaan mayoritas rakyat Palestina pada ide perdamaian ala Israel-Fatah yang berporos pada two-states solution.

Bagi kebanyakan orang Israel, melepaskan cita-cita historis pendirian “negara khusus Yahudi” juga mustahil. Cita-cita itu telah berurat-berakar dalam benak banyak orang dan sebagian mereka menyatakan, lebih baik mati daripada melepaskan cita-cita ini. Sebagian orang mengkhawatirkan nasib orang-orang Yahudi bila para pengungsi Palestina kembali ke tanah/rumah mereka masing-masing.

Namun, hal itu bisa diatasi bila ada undang-undang yang adil. Di antara solusinya adalah ganti rugi yang layak bagi orang-orang Palestina yang rumah/tanahnya ternyata sudah diduduki orang Yahudi. Dengan uang ganti rugi itu, mereka bisa membeli tanah/rumah baru di lokasi yang berdekatan atau di tempat lain. Tidak perlu ada pengusiran di manapun karena akan menimbulkan konflik baru.

Di sini, poin utama yang dibutuhkan adalah kesamaan pandangan dan motivasi dari semua pihak yang bertikai, yaitu motivasi untuk menciptakan negara yang demokratis dan adil. Untuk mencapai kondisi seperti ini, Dr Ilan Pappe (akademisi asal Israel) mengatakan diperlukannya ‘pendidik’ (educator).

“Ada perbedaan besar antara two state solution dan one state solution. Untuk two state solution, diperlukan politisi, tapi untuk one state solution, diperlukan pendidik. Pendidik adalah orang-orang yang tidak mengharapkan hasil dalam satu-dua tahun. Bahkan mungkin terjadi, para pendidik itu tidak melihat hasil kerja mereka sampai mereka mati. Apa yang tidak bisa dilakukan Yossi Beilin, saya bisa lakukan: mati tanpa mengetahui apakah benih pendidikan tentang satu negara bersama Yahudi-Arab akan berbuah atau tidak. Seorang politisi tidak bisa melakukan hal seperti ini, bukan karena dia tidak mau konflik berakhir, tapi karena dia tidak mau karir politiknya berhenti.” (Ilan Pappe)

Perkataan Pappe senada dengan seruan Ahmadinejad, yaitu bahwa para pemikir dan cendekiawanlah yang harus maju untuk memperjuangkan penghentian kejahatan di Palestina.

“Saya pikir, semua pembunuhan dan perang sudah cukup. Telah tiba waktunya (untuk menegakkan) semua sisi persaudaraan dan perdamaian. Tentu saja, yang mengambil langkah awal dalam menegakkan keadilan adalah para pemikir, cendekiawan, ulama, dan orang-orang yang hatinya dipenuhi hanya oleh cinta kepada kemanusiaan, kemuliaan kemanusian, dan perdamaian. Kita harus saling bergandengan tangan dalam melakukan usaha global untuk menegakkan perdamaian dan mengikis akar ketidakamanan dan ketidakadilan di dunia.” (Ahmadinejad)


Tulisan di atas copas dari buku saya ‘Ahmadinejad on Palestine’, saya kutip juga sedikit (ide soal one-state) dalam wawancara live di TVRI jam 7.oo WIB 7 Maret 2016.

Arsip 2007 ~ Sekarang

%d blogger menyukai ini: