Kajian Timur Tengah

Beranda » Ekonomi Politik Global » Tax Amnesty, Penggusuran, dan Berpikir Filosofis

Tax Amnesty, Penggusuran, dan Berpikir Filosofis

New Release 2013

Prahara Suriah

New Release (2013)

"journey to iran"
"doktor cilik"
"princess nadeera"
"doktor cilik"
ahmadinejad
properti

foto:tribunnews

Tulisan ini akan panjang. Saya tidak berminat menyingkatnya “demi kenyamanan pembaca”. Terserah saja, orang mau baca atau tidak tulisan ini.

Begini, sejak kuliah S1 hingga S3, selalu ada mata kuliah filsafat ilmu, yang seringkali disampaikan dengan cara ‘wow’, sehingga saya tidak paham, terus-terang saja. Saya baru paham setelah diskusi sana-sini dengan orang lain, bukan dengan dosen. Itupun baru pahamnya setelah kuliah S3, dan itupun sepertinya masih untuk diri sendiri; saya belum mampu mengajarkannya lagi ke orang lain.

Tapi ada satu hal krusial yang saya dapatkan dari perjalanan panjang saya kuliah lagi hingga S3: berpikir filosofis itu penting. Problem bangsa ini, menurut saya, akibat dari ketidakmampuan berpikir filosofis itu. Berpikir filosofis, singkatnya, berpikir hingga ke akar: apa, mengapa, bagaimana. Seseorang yang terbiasa berpikir filosofis akan selalu mencoba menggali hingga ke akar, ini apa sebenarnya? Apa akibatnya di masa kini dan di masa depan?

Misalnya soal tax amnesty. Terus-terang saya bukan ahli perpajakan dan keuangan. Tidak semua orang ahli dalam semua hal kan? Ada memang seleb-seleb medsos yang kelihatan sangat pintar dan mampu bicara sangat banyak hal. Sekali lagi, SANGAT BANYAK hal. Wuih. Tapi ada bagian-bagian tulisan mereka yang membuat sebagian orang tertawa sendiri, karena tahu bahwa yang ditulis si seleb itu sama sekali tidak benar. Tapi karena membiasakan diri berpikir filosofis, saya sejak awal mengkhawatirkan sesuatu, entah apa. Basis berpikirnya begini: ketika tatanan ekonomi dibangun di atas paradigma neoliberalisme, tidak ada yang untuk rakyat. Yang ada hanyalah dari rakyat, untuk elit. Membahas ‘apakah benar ekonomi Indonesia dibangun atas paradigma neolib’ itu butuh satu disertasi (disertasi saya antara lain soal ini). Jadi tidak akan ditulis di sini. Yang jelas inilah asumsi dasar tulisan ini: ekonomi Indonesia berhaluan neolib, dan ini sudah terjadi sejak zaman pak Harto dulu sampai kini. Jangan berkomentar bodoh dengan menyebut saya ‘hater’ (banyak sekali orang di medsos yang dengan mudah menyebut orang yang mengkritisi idolanya sebagai ‘hater’).

Oke, kembali ke tax amnesty. Betapa media dan para fesbuker dengan gegap gempita memberitakan ‘keberhasilan pemerintah dalam program tax amnesty’. Secara sederhana, program ini berarti mengampuni para pengemplang pajak, asal mereka mau memasukkan uangnya kembali ke Indonesia. Dengan uang kembali masuk ke bank-bank di Indonesia, diharapkan ekonomi akan berjalan. Pertanyaan orang awam bidang pajak seperti saya: di sektor apa mereka memutar uang yang dibawa kembali ke Indonesia, sektor yang lebih memperkaya mereka lagi, atau sektor yang menyejahterakan rakyat? Dengan menggunakan paradigma neolib, jawaban besarnya bisa ditemukan segera: omong kosong buat rakyat! No, no, pasti akan balik ke mereka lagi. Kalaupun ada yang buat rakyat, itu hanya ‘tetesan’-nya saja (doktrin neolib kan begini: biarkan para pengusaha berusaha secara bebas, nanti rakyat akan mendapatkan ‘tetesan’-nya [tricle down effect] dan ikut makmur. Hasilnya? Penelitian Bank Dunia dan IMF –dua institusi pemaksa negara-negara berkembang dan miskin untuk mengadopsi sistem neolib- menunjukkan bahwa kesenjangan ekonomi saat ini mencapai titik tertinggi sepanjang sejarah; bukti omong kosongnya ‘tetesan’ itu).

Nah, orang awam [untuk isu-isu tertentu] yang mau berpikir filosofis, akan terus mencari, bukan manut saja apa kata media pro-kapitalis dan seleb medsos. Banyak orang di medsos yang mengerti persoalan secara mendasar, tapi bukan seleb yang mendapat ribuan bahkan belasan ribu like.

Misalnya saya copas penjelasan dari teman facebook saya Dandy Dwi Laksono bulan Agustus lalu:

PAJAK, PROPERTI, REKLAMASI, SEMEN. Ada iklan properti setengah halaman di Kompas hari ini (5 Agustus 2016), halaman 13. Yang menarik adalah cap “Buy properti with tax amnesty. Talk to Intiland today”.

Apakah yang dimaksud iklan ini adalah dana repatriasi? Saya duga demikian. Dana repatriasi adalah dana yang “pulang kampung” karena program pengampunan pajak (tax amnesty).

Saat itu, bank-bank diperkirakan bakal kewalahan menyalurkan uang ke berbagai instrumen investasi.

Menurut UU Pengampunan Pajak, wajib pajak harus menginvestasikan dana itu di dalam negeri minimal 3 tahun dalam setidaknya 7 sektor, mulai dari obligasi negara, perbankan, infrastruktur, hingga sektor riil “berdasarkan prioritas yang ditentukan oleh pemerintah” (pasal 12)

Ada yang memperkirakan dana repatriasi yang akan masuk mencapai Rp 1.000 triliun sampai 2017, dan 60 persen diharapkan lari ke sektor properti (Indonesia Property Watch). Kemenkeu sendiri menyatakan yang akan masuk kas negara dalam jangka pendek (2016) sekitar Rp 165 triliun dari dana repatriasi dan uang tebusan.

Nah, masalahnya, selain sektor properti tidak disebut eksplisit dalam UU, aturan pelaksanaan dan kategori sektor riil prioritas juga belum ada. Dan bagaimana merumuskan “prioritas”?

Bila uraian di atas bisa diterima, maka iklan properti Intiland ini jelas off side. Dan bukan kali ini saja para pengembang off side. Dalam kasus reklamasi Teluk Jakarta, banyak bangunan sudah berdiri meski belum berizin seperti kasus pulau C dan D (Agung Sedayu). Atau seperti kasus pulau G (Agung Podomoro) yang sudah diiklankan dan dijajakan, padahal pulaunya sedang diuruk dan belakangan dibatalkan PTUN atau pemerintah (kabinet lama).

Di sisi lain, derasnya aliran investasi pada sektor properti setelah UU Pengampunan Pajak dipastikan akan melambungkan harga tanah karena permintaan yang tinggi. Tingginya harga tanah akan memicu kompetisi perebutan ruang. Akses rakyat terhadap tanah dan bangunan akan makin sulit. Penggusuran atas nama ketertiban dan keindahan akan berlanjut.

Apalagi melihat karakter investasi yang diwakili oleh iklan ini, tampaknya dana repatriasi tidak menyasar segmen perumahan rakyat untuk mengatasi backlog perumahan 15 juta unit, misalnya. Backlog adalah perbedaan antara ketersediaan rumah dan kebutuhannya.

Di titik ini kita lalu membayangkan warga Muara Angke di Jakarta atau kampung Dadap di Tangerang, warga sekitar Teluk Benoa di Bali, para nelayan yang bertahan di Daseng Panglima di Manado, atau petambak garam di Talise, Palu. Juga mereka yang hidup di sepanjang pesisir kota Makassar dan selusin lokasi lain di Nusantara yang sedang menghadapi proyek reklamasi.

Ekspansi properti ini juga memicu permintaan bahan baku bangunan sehingga melayangkan ingatan kita pada warga di Maros, Bayah, Kendeng, dan Laweung yang sedang menghadapi industri semen.

Ada sedikit harapan ketika pemerintah mengkaji ulang masuknya semen di pegunungan Kendeng atau moratorium reklamasi dan bahkan penghentian pembangunan salah satu pulau di Teluk Jakarta (dari 17 gugusan).

Tapi membaca iklan ini, harapan kembali buram. Menjadi semakin buram ketika menyadari bahwa agenda legislasi, koalisi dan kompetisi politik, produk hukum, hingga susunan kabinet, seolah berada dalam satu orkestra besar: peminggiran rakyat.

Mungkin tulisan di atas agak sulit dipahami pembaca yang awam dalam diskusi soal ‘perebutan ruang’ dan apa kaitannya dengan pabrik semen di Kendeng. Biasa kok, menjadi awam dalam suatu isu tertentu tidaklah memalukan. Saya sangat paham soal Timteng, tapi dua isu ini (perebutan ruang dan pabrik semen) baru saya pelajari akhir-akhir ini, seiring penulisan disertasi.

Saya akan coba jelaskan. Begini: mengapa harga tanah di kota selalu naik? Apakah tanah di kota tidak mencukupi untuk semua orang? Seharusnya cukup, bila hanya penduduk kota yang membeli secukupnya. Ada hitung-hitungannya, saya sendiri tidak paham secara detil (kalau ingin mendalami, silahkan dipelajari sendiri), tapi secara kasat mata saja bisa kita lihat: betapa banyak rumah kosong di Jakarta? Betapa banyak rumah mewah dan apartemen diiklankan? Lalu mengapa masih banyak orang yang tidak punya rumah? Jawabannya: karena harganya yang sangat mahal, tidak semua orang mampu. Dan rumah-rumah mewah dan apartemen itu dibangun untuk ‘investasi’ (perhatikan bunyi kalimat iklan-iklannya), bukan untuk ditempati. Jadi, di satu sisi banyak rumah dan apartemen kosong, dibeli untuk investasi (karena si pembeli sudah punya rumah sendiri, entah di Indonesia, entah di luar negeri). Di sisi lain, banyak orang yang terpaksa ngontrak atau hidup di pemukiman kumuh. Ini yang disebut ‘perebutan ruang’.

Di saat yang sama, ketika para pemodal raksasa meneruskan pembangunan rumah-rumah dan apartemen mewah (bahkan kalau perlu menguruk laut supaya ada tanah baru yang bisa dibuat apartemen mewah, siapa yang membeli? Yang jelas bukan saya atau Anda yang membeli satu rumah sederhana saja ngos-ngosan), tentu butuh suplai semen yang sangat banyak. Para kapitalis pun merangsek pegunungan Kendeng yang sangat potensial dikeruk untuk jadi semen. Pasalnya, di sana ada SAWAH. Di sana adalah lumbung pangan masyarakat Jawa. Di pegunungan Kendeng, sawah menghampar sejauh mata memandang, hijau dan indah. Mata air mengalir, memberi kehidupan kepada warga. Namun tentu para pemodal tidak peduli. Dibuatlah jargon-jargon: pabrik semen itu menyokong pembangunan, memberikan lapangan kerja, dll. Pemerintah pun tuli-bisu di hadapan protes para petani. Tanpa analisis Amdal yang benar, pabrik diizinkan dibangun. Tentu saja, ada sebagian petani yang dengan mudah menjual tanah mereka kepada pabrik dan terpesona dengan janji ‘lapangan kerja di pabrik semen’. Dan ibu Menteri Rini Suwandi pun mendukung pabrik semen dengan menggunakan dalih kelompok petani yang ini, bukan petani yang protes.

Kembali lagi, berpikir filosofis adalah berpikir sampai ke akar, mempertanyakan semua hal. Benarkah pabrik semen menyokong pembangunan? Pembangunan untuk siapa? Siapa yang akan menyelesaikan problem kekurangan pangan masyarakat, ketika sawah tidak ada lagi (jauh berkurang), ketika petani kehilangan pekerjaan dan harus membeli beras (tadinya, mereka produksi beras sendiri lho!), ketika air harus beli (tadinya, air melimpah, tapi pembangunan pabrik semen akan mematikan mata air)? Dalam doktrin neolib: semua masalah itu kembali ke individu, kepada masing-masing orang. Kalau kamu miskin, itu salahmu sendiri. Pemerintah bahkan didorong untuk tidak peduli pada masalah ini. Yang terpenting adalah pembangunan, yang keuntungan terbesarnya bukan untuk rakyat, rakyat hanya menikmati tetesannya saja.

Sekarang kita tahu, untuk siapa pabrik semen itu kan? Untuk para pengembang yang terus-menerus merangsek, mengambil tanah-tanah, membangun rumah-rumah mewah yang dibeli orang-orang kaya untuk investasi. Apalagi, sebenarnya produksi pabrik semen di Indonesia surplus 30%, dan diekspor. Siapa yang untung? Lagi-lagi para pemodal. Dan sebagian besar pemodal itu bukan orang Indonesia.

Kini kita bahas frasa terakhir tulisan Dandhy di atas ‘peminggiran rakyat’. Maksudnya apa? Nah, kita masuk ke penggusuran. Ketika dana orang-orang kaya-banget itu masuk dan mereka beramai-ramai membeli properti (silahkan baca berita ini, sebagai bukti, betapa pengembang bergembira ria jualannya laris berkat tax amnesty), harga tanah akan semakin mahal kan?  Dandhy menulis di statusnya yang lain, diramalkan, tahun 2045, 85 persen penduduk Indonesia akan tinggal di perkotaan dan saat ini, 52 persen penduduk NKRI sudah tinggal di kota.

“Karena harga tanah diserahkan pada mekanisme pasar dan akan jatuh ke tangan penawar tertinggi, maka kita akan melahirkan generasi pengontrak. Mereka yang tak sanggup, akan tinggal di daerah-daerah yang dianggap ilegal, distigma kumuh, dan rentan digusur.”

Nah, ironisnya, sejak Gubernur DKI dijabat oleh Ahok, kata penggusuran menjadi bergeser ‘rasa’-nya. Kata ini tidak lagi berkonotasi kejam, tapi malah ‘manusiawi’ dan di-eufemisme dengan kata ‘relokasi’. Betapa banyak orang di medsos menyebut bahwa tindakan penggusuran Ahok adalah manusiawi karena hidup di perumahan kumuh itu tidak layak, sehingga dipindahkan ke rusun itu tindakan manusiawi. Padahal data LBH menyebut bahwa dari 113 titik yang digusur Ahok selama 2015 (ini penggusuran terbanyak yang dilakukan gubernur Jakarta sepanjang sejarah). Apa semua mendapat rumah susun? Tidak, hanya korban penggusuran di 72 lokasi yang pindah ke rusun. Pertanyaan selanjutnya: apa mereka DIBERI rusun? Tidak, mereka mengontrak dan masa kontrakpun dibatasi, ada yang 2 tahun, ada yang 8 tahun. Lalu silahkan pergi, tak peduli kemana. Balik ke doktrin neolib: pemerintah harus seminim mungkin melibatkan diri dalam urusan rakyat.

Mengapa terjadi pergeseran opini yang sangat dahsyat ini? Banyak alternatif jawabannya. Jawaban yang sederhana dan mudah dicerna adalah:  faktor ke-China-an Ahok menjadi penyebab utama. Bagi pendukung Ahok, mengkritik Ahok disamakan dengan: rasisme, satu geng dengan para Wahabi Takfiri dan partai ‘anu’ yang memang sangat nyebelin itu (nama baik saya –dan berimbas pada banyak hal lainnya—juga dirusak oleh geng sialan ini gara-gara tulisan-tulisan saya soal Suriah).  Opini seperti ini diiringi oleh pemberitaan media-media yang sangat pro-kapitalis. Tentu saja, ada beberapa media yang menyajikan berita/analisis mendalam soal penggusuran ini, misalnya yang sangat bagus adalah Jakarta Post (baca tulisan salah satu jurnalisnya, dalam bahasa Indonesia di sini) atau Tirto.id. (Tonton juga Jakarta Unfair dan Rayuan Pulau Palsu untuk membuka wawasan).

Sebaliknya, geng takfiri juga tidak ‘sampai’ otaknya untuk mencerna masalah dengan filosofis (seperti yang saya uraikan di tulisan ini dari awal). Senjata mereka untuk mengkritik Ahok cuma 1: kafir!  Akhir-akhir ini, ditambah pula dengan isu ‘penistaan agama’. Dahsyatnya, isu ini bisa mereka sebarkan sedemikian masif sampai mampu menggerakan ratusan ribu orang untuk berdemo ke Jakarta. Banyak orang bahkan menyebut diri sedang berjihad dan menganggap yang tidak berdemo adalah pendukung penistaan agama. Banyak di antara mereka, setahu saya, bukan takfiri, tapi mungkin terpengaruh oleh dahsyatnya penggiringan opini dari para dedengkot takfiri sehingga benar-benar mengira bahwa Islam dinistakan oleh Ahok. Padahal ada ulama sekelas Buya Syafii Maarif, Quraish Shihab, Gus Mus, yang memberikan penjelasan berbeda.

Jadi, ada dua kubu yang dengan caranya sendiri-sendiri telah mengacaukan cara pandang publik secara umum atas isu penggusuran dan penindasan kepada kaum miskin.

Berikut ini saya copas artikel saya yang menunjukkan bahwa opini publik kelas menengah benar-benar terdistraksi. Tapi di sini saya tidak menyentuh soal tingkah para takfiri. Artikel ini tayang di tirto.id.

Fenomena Kelas Menengah: Berpolitik Tanpa Ideologi

Dina Y. Sulaeman*

Pagi ini, saya menemukan sebuah video yang diposting di akun Twitter yang membuat saya terhenyak. Dalam video itu ada rekaman Bapak Jokowi yang sedang menceritakan pengalaman masa kecilnya yang pernah mengalami penggusuran. “…bahwa yang namanya tergusur itu sangat sakit sekali… sangat sakit sekali.”

Saya percaya bahwa saat itu Bapak Jokowi berkata dengan jujur. Namun adalah fenomena yang jamak di berbagai penjuru dunia bahwa pemerintah populis akan berhadapan dengan kekuatan korporasi yang terlalu besar untuk dilawan.

Seorang narasumber penelitian saya, seorang aktivis dari kalangan masyarakat sipil di bidang pangan yang berperan besar dalam mengorganisasi para petani agar mendukung Bapak Jokowi –yang berjanji akan mewujudkan kedaulatan pangan, janji yang kian hari terlihat kian jauh panggang dari api—menjelaskan situasi yang saat ini terjadi. Kurang lebih begini, “Sangat wajar terjadi pertarungan narasi di seputar presiden, ada pihak-pihak yang lebih punya bargaining position, mereka lebih intensif berada di sekitarnya, sementara kita dari masyarakat sipil tidak terlalu mendapatkan akses menyampaikan alternatif.”

Jadi, ini memang perjalanan ekonomi-politik yang “biasanya”, kelanjutan dari rezim-rezim sebelumnya. Menurut Konsorsium Pembaruan Agraria, selama dua tahun masa pemerintahan Bapak Jokowi, terjadi 285 kasus konflik agraria atau rata-rata 142 kasus. Selisih ‘hanya’ 10 kasus dengan rata-rata konflik agraria per tahun selama 1 dekade masa SBY, yaitu 152 kasus. Konflik agraria adalah konflik perebutan tanah antara warga dan pemerintah. Biasanya, wargalah yang dikalahkan, tanah mereka direbut paksa, dengan berbagai jenis justifikasi.

Yang membuat saya terhenyak adalah komentar di postingan video itu: “Memimpin dg hati, betul, tapi anda lupa mendisiplin. Menuruti semua keinginan krn kasihan tanpa Disiplin ??” Si komentator menilai warga yang digusur adalah mereka yang tidak disiplin. Komentar sejenis sangat banyak ditemukan di media sosial: menyalahkan korban penggusuran.

Kebanyakan komentar seperti ini berasal dari kalangan kelas menengah, asumsi yang didasarkan pada data bahwa 64,7% pengguna internet di Indonesia adalah lulusan SMA, mayoritasnya pekerja dan wiraswasta (APJII, 2015). Sementara itu, Boston Consulting Group menyebutkan bahwa jumlah kelas menengah Indonesia tahun 2012 adalah 64,8 juta. Mereka terbagi dua kategori, yang pengeluaran bulanannya 3-5 juta rupiah (upper middle), dan 2-3 juta rupiah (middle). Dengan kata lain, mereka bukanlah kelompok yang dengan ongkang-ongkang kaki saja mampu membeli segala kemewahan di kawasan pantai atau bantaran sungai –hasil menggusur, eh merelokasi, warga –yang kelak akan dibangun oleh korporasi kaya raya.

Kelas menengah zaman ini hidup dalam budaya kompetisi yang menganggap wajar bila sang pemenang mendapat jauh lebih banyak daripada orang-orang kalah. Mereka pun mudah terkagum-kagum pada hasil “pembangunan”, tanpa peduli betapa banyaknya korban berjatuhan di balik pembangunan itu. Merekalah yang dengan gagah berkata, “Para tergusur itu beruntung karena diberi ganti rugi berupa rumah susun!”, sambil memajang foto rumah susun yang dikontraskan dengan rumah kumuh di dinding media sosial. Wajar, karena dalam perspektif mereka, kebahagiaan identik dengan rumah mewah, bukan permukiman kumuh.

Kelas menengah ini, yang heboh membela penggusuran, biasanya akan berargumen dengan menyodorkan link-link berita online tentang ‘betapa senangnya warga yang mendapatkan rusun’ sambil menyebut mereka yang menyebar link tentang fakta di balik rumah susun dan kisah pahit korban tergusur sebagai haters. Mereka tidak peduli bahwa ada solusi selain penggusuran, alternatif yang bahkan ditawarkan sendiri oleh Bapak Jokowi pada September 2012.

Prof.  Wendy Brown menyebut sebuah fenomena yang diistilahkannya neoliberalism’s stealth revolution. Secara diam-diam, ideologi neoliberalisme telah merasuk ke pikiran kelas menengah dan menghancurkan solidaritas di antara sesama mereka. Mereka mengagungkan pencapaian kemakmuran sebagai hasil kerja individu, kemenangan dalam kompetisi, dan peningkatan karir. Dogmanya, setiap individu harus bekerja keras dan menang dalam kompetisi bila ingin sukses. Kesetaraan yang esensial, demokrasi yang substansial dan partisipatif, kebaikan untuk orang banyak, adalah nilai-nilai yang semakin diabaikan oleh kelas menengah. Padahal, ibarat lomba lari, bagaimana mungkin kompetisi berjalan adil ketika garis start masing-masing pelari tidak sama?

Kata Prof Brown, kelas menengah memandang bahwa penyelesaian masalah secara fundamental adalah terlalu rumit, membuang-buang waktu, tidak produktif, dan karena itu tidak ada gunanya dibahas. Fakta bahwa dalam lomba lari, beberapa pelari terjatuh kalah karena perutnya sangat lapar, tak mereka hiraukan. Fakta bahwa di balik sekian banyak penggusuran, ada korporasi-korporasi amat-sangat kaya yang meraup mega-profit, tak mereka pedulikan. Mungkin karena mereka sendiri bermimpi kelak akan menjadi bagian dari kelas kaya itu.

Dalam kamus mereka, kata-kata keadilan, nilai, tujuan, kekuatan kelas, telah semakin memudar. Dan kelas menengah pun berpolitik seolah tanpa ideologi: fokus mereka adalah apa yang bisa dilakukan saat ini, secara cepat dan efisien. Meski sebenarnya, tanpa sadar mereka sedang disetir oleh sebuah ideologi yang sangat merusak kemanusiaan.

Yang saya soroti dalam tulisan di atas adalah para kelas menengah yang sebenarnya hidupnya pas-pasan, tapi karena tidak mampu berpikir filosofis, malah bersetuju dengan mereka yang memonopoli perebutan ruang. Bahasa sederhananya: kalian susah kan, hidup ngontrak terus, tapi mengapa tak kalian pikirkan, mengapa semua ini terjadi, dan siapa yang bertanggung jawab atas masalah ini? Kalau kalian mau, kalian bisa berpikir filosofis dan menemukan semua jawabannya.

Kalau kelas elit, ya sudahlah, tak perlu dibahas lagi, sudah jelas mereka akan berpihak ke mana. Sedangkan kelompok takfiri, juga sulit diharap mampu berpikir filosofis. Seeprtinya hanya Tuhan yang bisa mengubah isi otak mereka. Tapi justru di sini muncul pertanyaan mendasar lagi, misalnya: siapakah di balik kelompok takfiri itu, yang dengan sukses menggiring opini publik ke arah penistaan agama, buka ke isu-isu struktural (penggusuran, kemiskinan, dll)? Di Timur Tengah, kelompok ini bahkan ‘berhasil’ menghancurkan negara termakmur di Afrika, Libya, dan saat ini sedang dalam proses penghancuran Suriah dan Irak.

Jadi, hanya kepada kelas menengahlah kita bisa menaruh harapan terjadinya perubahan pemikiran.

Tulisan ini 2940 kata. Masih belum lengkap. Mudah-mudahan sedikit bisa menjelaskan apa kaitan tax amnesty dan kehidupan sehari-hari kita rakyat biasa yang semakin hari semakin berat. Mungkin kapan-kapan saya melanjutkannya lagi.

 

Arsip 2007 ~ Sekarang

%d blogger menyukai ini: