Kajian Timur Tengah

Beranda » Ekonomi Politik Global » Petani Kendeng dan Ideologi Pertanian Kita

Petani Kendeng dan Ideologi Pertanian Kita

New Release 2013

Prahara Suriah

New Release (2013)

"journey to iran"
"doktor cilik"
"princess nadeera"
"doktor cilik"
ahmadinejad
kamisan

Kamisan Bandung 23/3/17

(1) Sebelum Berdebat, Lihat Dulu Akar Masalahnya

Sore ini  untuk pertama kalinya saya bergabung dengan aksi Kamisan, dengan mengenakan baju dan kerudung hitam. Acara ini diawali dengan membaca doa untuk Yu Patmi, petani penolak pabrik semen, yang meninggal dunia hari Selasa lalu. Lalu, dibacakan syair dan berbagai orasi.

Mungkin ada yang heran, mengapa saya yang biasanya nulis Kajian Timteng, tiba-tiba akhir-akhir ini ‘ikut campur’ dalam isu petani dan kedaulatan pangan. Jawabnya sederhana saja: karena saya pernah menelitinya. Selama tiga tahun terakhir, saya membaca ratusan buku dan jurnal serta mewawancarai puluhan narasumber terkait kedaulatan pangan.  Saya tidak mengklaim diri orang yang paling paham, namun setidaknya saya pernah membaca lebih banyak daripada sekedar artikel buatan buzzer.

Sejak 1952, Bung Karno sudah memetakan prioritas bangsa ini: pangan adalah hidup mati bangsa. Kalau kita bisa menanam sendiri, mengapa harus impor? Kalau kita bergantung pada impor, lalu tiba-tiba ada perang atau masalah lain, sehingga beras dari luar tidak bisa masuk, bagaimana? Mau berinovasi apapun, mau punya senjata secanggih apapun; kalau tidak ada pangan, mati kita.

Tapi, ada sanggahan: penduduk Indonesia itu 250 juta coy! Bagaimana mungkin petani bisa memenuhi kebutuhan seluruh rakyat? Karena produksi mereka ga cukup, makanya kita impor!

Nah, di sinilah problem besar kita. Mengapa tidak dikondisikan agar para petani mampu memproduksi pangan sampai surplus?

Akar masalahnya adalah pada ideologi pertanian yang kita pilih. Di UU Pangan 2012, dua konsep yang punya ideologi  bertolak belakang malah disatukan: kedaulatan pangan dan ketahanan pangan. Bahkan pembuat UU pun masih galau, mau kedaulatan, atau mau ketahanan?

Kedaulatan pangan artinya kemampuan memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri (diproduksi sendiri).  Sebaliknya konsep ‘ketahanan pangan’ memandang bahwa yang penting pangan ada, tersedia di pasar. Bahwa sumbernya impor, tak jadi soal.

Yang jelas, di Nawa Cita, yang dicantumkan adalah kedaulatan pangan. Jadi, yang seharusnya dilakukan adalah mengerahkan segala upaya untuk memproduksi pangan sebanyak-banyaknya, agar tidak perlu impor lagi (yang diimpor adalah yang memang tak bisa ditanam di Indonesia). Ada banyak hal yang harus dilakukan untuk mencapainya, kali ini saja jelaskan 1 saja: melindungi petani.

yu patmi

Alm. Yu Patmi (kerudung biru)

Sebagaimana semua pekerjaan lainnya: menjadi petani itu butuh bakat, passion, dan semangat kerja keras yang tinggi. Ini bukan pekerjaan orang bodoh seperti anggapan banyak orang. Karena tidak adanya perlindungan bagi petani,  setiap tahun (periode 2003-2013, BPS), ada 500.000 petani berhenti bertani, sebagian menjadi buruh pabrik atau tukang ojek. Dan sesungguhnya, fenomena ini adalah kerugian besar bagi bangsa ini.

Cara melindungi petani, antara lain (dari sekian banyak yang harus dilakukan) adalah melindungi sawahnya; artinya melindungi sumber airnya. Bila sawah kering karena sumber air tidak ada lagi, ya percuma saja.

Perlawanan terhadap pembangunan pabrik semen di pegunungan Kendeng utara sangat terkait dengan kelangsungan suplai air ini. Pabrik semen yang merangsek ada banyak, dan perlawanan petani ada di berbagai front. Yang ada di garis depan saat ini adalah petani Rembang melawan PT Semen Indonesia sejak peletakan batu pertamanya Juni 2014 (ini sebelum pilpres lho, sekedar info utk para buzzer).

Bukan berarti di daerah lain tidak ada masalah. Tapi petani harus melawan satu persatu, karena saat izin 1 perusahaan dicabut pengadilan, tidak otomatis izin pabrik lain juga  batal, padahal gunungnya sama.

Bahwa para buzzer pro-pabrik dan pengamat punya berbagai sanggahan, ya wajar saja. Jalan tengahnya, uji di pengadilan, dan itu pun sudah dilakukan. Para petani sudah melakukan perjuangan dengan cara amat terhormat: mengadu ke pengadilan. Pada Desember 2016 Mahkamah Agung memutuskan mencabut izin pembangunan pabrik semen di Rembang. Hukum mana lagi yang kaudustakan? Atau mau mengulangi kata Ganjar: “putusan hakim MA itu teledor!”?

kendeng5

Menarik, argumen soal sumber air yang dibawa sebagian buzzer dan so called pengamat (atau mengaku penduduk asli) persis seperti disampaikan pabrik semen Jerman, HeidelbergCement: akan dibangun waduk/embung sebagai cadangan air. Ketika ditanya dari mana datangnya air permukaan ini? Apakah dari sungai, danau atau air hujan? Pihak perusahaan tidak menjawab. [1] Apa para buzzer bisa bantu menjawab, bagaimana cara menyediakan waduk yang menyamai Cekungan Air Tanah Watuputih: mampu menyuplai air sebanyak 51 juta liter per hari; digunakan memenuhi kebutuhan warga di 14 kecamatan dan untuk pengairan sawah?

Anyway, sebelum berdebat lebih jauh soal data, dan menyanggah berbagai klaim para buzzer, kita seharusnya menjawab dulu pertanyaan dasar ini: ideologi pertanian apa yang mau dipakai? Karena dengan cara menggali akarnya, kita bisa melihat persoalan ini lebih jernih.

Jika memang pemerintah taat pada Nawa Cita, artinya yang dipilih adalah konsep kedaulatan pangan. Artinya, yang harus dilakukan adalah melindungi pegunungan Kendeng demi kelestarian sawah-sawah yang menjadi sumber pangan kita semua. Bila yang dilakukan sebaliknya, artinya: jargonnya adalah kedaulatan pangan, tetapi jalan yang dipilih adalah ketahanan pangan.  Nah ideologi apa di balik konsep ketahanan pangan ini? Simak bagian ke-2

 

lee kyung hae

Lee Kyung Hae

(2) Ideologi di Balik “Ketahanan Pangan”

Cancun (Meksiko), 9 September 2003. Lee Kyung Hae, seorang petani Korea Selatan, membunuh dirinya di depan gedung tempat berlangsungnya sidang WTO. Di tubuhnya melekat pakaian bertuliskan “WTO Membunuh Para Petani”. Kematian Lee adalah salah satu simbol perjuangan petani di seluruh dunia yang tak kenal lelah, melawan kerakusan korporasi.

Lee adalah seorang petani padi yang memiliki lahan luas di Korsel. Namun sejak Korsel bergabung dengan WTO, beras impor membanjiri pasar dengan harga yang jauh lebih murah dari produk petani lokal. Akibatnya, jumlah petani di negara itu telah berkurang setengahnya (dari sekitar 6 juta menjadi sekitar 3 juta petani). Padahal, Korsel adalah negara agraris, persis Indonesia.

**

Pertanyaan umum: kita bisa tanam beras, kentang, kedelai, singkong, dll, tapi mengapa semua itu harus diimpor dari luar negeri? Sebagian menjawab: soalnya produksi dalam negeri tidak cukup, atau kualitasnya buruk, dst. Ini kan bisa dikejar: lalu, mengapa produksi dalam negeri tidak dicukupkan dan ditingkatkan kualitasnya?

Menteri pertanian dari tahun ke tahun, sejak dulu, selalu berusaha keras untuk meningkatkan produksi pangan. Namun, dari tahun ke tahun pula, nilai impor pangan kita terus meningkat. Pada era SBY tahun 2009-2014, impor pangan meningkat 60,03%. Sekitar 65% kebutuhan pangan Indonesia didapat dari impor.

Jadi, ini adalah problem warisan sejak dulu dan memang tidak realistis kalau kita berharap bahwa secara ajaib Pak Jokowi yang baru menjabat 2 tahun mampu menyelesaikannya.

Namun, tentu, pemerintah baru selalu punya pilihan: melanjutkan jalan lama yang terbukti bermasalah, atau mencari jalan baru.

kendeng-semen

Lokasi pabrik semen difoto dg drone, perhatikan bahwa sekelilingnya hutan hijau (lihat selengkapnya di film Samin vs Semen)

Link film Samin vs Semen

Di sinilah kita perlu menelaah kembali ideologi pertanian kita. Sejauh ini, meski jargonnya ‘kedaulatan pangan’, praktiknya kita masih menggunakan konsep ‘ketahanan pangan’. Artinya: yang penting pangan ada di pasar, impor pun tak soal.

Konsep ini pertama kali dibuat oleh FAO, namun kini diusung oleh hampir semua organisasi-organisasi internasional (dan korporasi pangan transnasional). Dalam dokumen FAO tahun 1983, ketahanan pangan dimaknai “terjaminnya akses semua orang pada setiap waktu, terhadap pangan yang mereka perlukan; baik akses fisik dan akses ekonomi.” Perhatikan kata yang dipakai adalah “akses”, artinya bukan “memproduksi”, tetapi “mendapatkan” (dengan membeli, tentunya). Lalu, di Deklarasi Roma 1996, lebih gamblang lagi disebutkan bahwa ‘elemen kunci untuk mencapai ketahanan pangan adalah melalui perdagangan’.

Lalu, kalau pembahasan diperdalam ke bagaimana sistem perdagangan dunia, bagaimana para pengusung “ketahanan pangan” membuat aturan-aturan perdagangan produk pertanian, kita akan menemukan bahwa konsep ini sebenarnya adalah demi keuntungan korporasi agribisnis. Ideologi di baliknya adalah neoliberalisme: menjadikan pasar bebas, investor, investasi, dan kekayaan individu sebagai ‘dewa’.

Contoh aturan itu, misalnya: perjanjian dagang antara Indonesia dan negara anu, kedua negara bebas menjual bahan pangan dengan penurunan tarif bea masuk 95%. Bayangkan, petani berdasi di negara anu membanjiri Indonesia dengan produknya, padahal di pasar ada produk yang sama hasil petani lokal. Jelas produk lokal akan kalah, dan petani akan ‘mati’. [Lalu para pendukung pasar bebas akan berkata: ini salah petani lokal sendiri, ga mutu! Kalau mau menang kalian harus upgrade produk dong!]

Teman saya memberi ilustrasi untuk fenomena ini: kejayaan petani kentang di Vietnam menjadi lonceng kematian petani kentang di Dieng.

Jadi, meski Menteri Pertanian sibuk sekali berusaha menggenjot produksi pangan, semua itu tidak akan bisa dicapai selama di saat yang sama, kita menggunakan konsep pertanian yang berasaskan perdagangan bebas ini.

Aksi bunuh diri Lee Kyung Hae dan aksi cor semen para petani Kendeng, memiliki benang merah di sini: yang dilawan adalah korporasi yang menyingkirkan para petani lokal. Korporasi itu bisa berupa perusahaan agribisnis dengan akumulasi modal yang besar, bisa juga berupa perusahaan semen atau perusahaan properti yang mengancam kelangsungan hidup sawah-sawah.

Untuk melawan semua ini, ideologi pertanian kita harus diubah, bukan lagi manut pada neoliberalisme (yang mengusung konsep:‘ketahanan pangan’, yang memandang pangan hanya dari sudut jual-beli) tetapi pindah ke ideologi yang lebih ke arah sosialisme (yang mengusung konsep: ‘kedaulatan pangan’). Sosialis beda dengan komunis ya, jangan kuper.

Bila neoliberalisme mengagungkan kemenangan individu dalam persaingan ekonomi, sosialisme mendorong kemenangan bersama. Inilah yang dimaksud dalam sila ke-5 Pancasila “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.

Kedaulatan pangan mendorong kemenangan semua petani, dan pada akhirnya kemenangan semua rakyat (karena berdaulat pangan). Korporasi rakus bidang agribisnis yang menjadikan petani sekedar sebagai buruh, atau korporasi properti dan semen yang mematikan sawah para petani, tidak ada tempat di dalam konsep ini.

Langkah mencapai kedaulatan pangan antara lain melindungi petani dan sawahnya, menggunakan metode pertanian agroekologi (metode kearifan lokal, tanpa pupuk&pestisida kimia, serta pakai benih lokal, yang terbukti lebih berhasil dibanding metode Revolusi Hijau), reformulasi kebijakan perdagangan pangan, dll.

***

Jakarta, Maret 2017. Puluhan petani menyemen kakinya memprotes pabrik semen.Mereka mengetuk pikiran terdalam kita semua, mau dibawa kemana masa depan pertanian bangsa ini?

Iklan

Arsip 2007 ~ Sekarang

%d blogger menyukai ini: