Kajian Timur Tengah

Beranda » Ekonomi Politik Global » Rohingya, Yaman, dan Para ‘Jihadis’ (2)

Rohingya, Yaman, dan Para ‘Jihadis’ (2)

New Release 2013

Prahara Suriah

New Release (2013)

"journey to iran"
"doktor cilik"
"princess nadeera"
"doktor cilik"
ahmadinejad

oilcurse

Di antara para pembaca tulisan bagian (1), ada yang masih salah paham maksud tulisan saya. Ada yang salah paham karena sentimen agama (seolah-olah, dengan membahas keterlibatan korporasi dalam konflik Myanmar, artinya anti Islam karena tidak peduli pada Rohingya), ada yang karena bekerja di perusahaan yang bergelimang uang berkat perang sehingga punya kepentingan untuk menyalahpahamkan (menggeser diskusi ke arah lain), ada juga karena memang benar-benar belum paham karena tulisan saya yang terlalu singkat.

Jadi khusus untuk golongan ke-3, yang saya asumsikan memang ingin terus belajar, saya putuskan untuk melanjutkan tulisan tersebut.

Dalam menganalisis konflik dengan perspektif ekonomi-politik, rumusnya begini: follow the money. Lihat kemana aliran uang terbesar mengalir, di sanalah aktor utama konflik ini berada, di sanalah akar konflik. Dalam konflik, ada yang disebut “akar”, ada yang disebut “pemicu”. Pemicu konflik, bisa apa saja, bergantung daerahnya.

Di Yaman, pemicu konflik adalah penggulingan rezim Mansour Hadi oleh gerakan reformasi rakyat (yang didominasi kelompok Syiah Houthi, tapi sebenarnya sangat banyak faksi yang bergabung di dalamnya, baik dari mahzab Sunni maupun Syiah). Setelah Mansour Hadi mengungsi ke Saudi, Saudi pun membombardir Yaman sejak 2015, hingga hari ini. Media pun beramai-ramai memframing bahwa ini perang Sunni (Saudi) lawan Syiah (Houthi).

Di Suriah, pemicu konflik adalah adanya kelompok-kelompok oposisi yang menginginkan demokratisasi (ingin menggulingkan Assad yang sejak masa ayahnya, hingga kini, total sudah 46 tahun berkuasa). Tapi ketika proses demokratisasi berlangsung, isu berubah jadi “penegakan khilafah” dan meletuslah “jihad melawan rezim Syiah”.

Di Myanmar, pemicu konflik terbaru (serangan militer terhadap kamp pengungsi Rohingya di Arakan, sehingga ratusan ribu etnis Rohingya mengungsi keluar Myanmar) disebut-sebut adalah: karena adanya milisi bersenjata (ARSA) yang menyerang polisi. Jadi, statusnya: polisi/militer hanya ‘sekedar’ melakukan penumpasan teroris. “Kebetulan”, etnis Rohingya beragama Islam, dan pemerintah Myanmar didominasi etnis Burma yang beragama Buddha. Muncul pula tokoh-tokoh Buddha yang rasis, antara lain Biksu Wirathu, yang sering mengeluarkan hate-speech anti-Muslim. Konflik Myanmar pun diframing sebagai konflik agama Islam vs Buddha.

DIMANA AKAR KONFLIK?

Sekali lagi, dalam menganalisis konflik, yang perlu dicari benar-benar adalah apa AKAR-nya. Jangan sampai, akar tertukar dengan PEMICU. Untuk Myanmar, saya juga sudah tulis (cek 6 tulisan saya sebelumnya, di FP ini), bahwa agama bukan akar konflik. Salah satu buktinya, masjid-masjid berdiri di Myanmar dan umat Islam tidak mengalami gangguan dalam beribadah. Muslim pun pernah menjadi anggota parlemen. Bukti lain, yang didiskriminasi dan mengalami penindasan junta militer Myanmar bukan cuma etnis Rohingya, tapi etnis-etnis minoritas lainnya terutama yang berada di kawasan yang kaya sumber daya, antara lain suku Karen dan Kachin yang mayoritas beragama Kristiani.

Untuk Yaman dan Suriah, saya sudah pernah menulis panjang lebar. Ada kekayaan alam dan posisi geopolitik yang sangat strategis yang dimiliki kedua negara ini. Kalian pikir, kalau kedua negara ini benar-benar miskin, tak punya apa-apa yang bisa menghasilkan balik modal uang triliunan Dollar, Amerika, Saudi, dan sekutu mereka mau menggelontorkan uang yang amat-sangat besar untuk perang?

soros-suu kyi

Soros dan Aung San Suu Kyi

Nah sekarang, untuk Myanmar. Minimalnya ada 5 faktor yang berjalin-berkelindan dalam membicarakan Myanmar:

1. Faktor klaim sejarah (apakah benar etnis Rohingya berhak jadi warga negara Myanmar, bagaimana sejarahnya, bla..bla..). Menurut saya, kalau ini diperdebatkan, tidak akan pernah tercapai resolusi konflik. Seperti kata teman saya, perdebatan seperti ini bagaikan “memutar kain sarung, tak bersua mana ujung mana pangkalnya”.

2. Faktor politik domestik Myanmar (pembahasan mengenai Suu Kyi, faksi-faksi pendukung Suu Kyi, bagaimana mereka selama ini berusaha mendapatkan suara dalam pemilu, yang tak lain tak bukan, dengan mengedepankan hate speech kepada Muslim).

3. Faktor gerakan “jihad”. Baik di Yaman, Suriah, dan Myanmar, ada gerakan “jihadis” dalam versi masing-masing, tapi posisinya beda-beda karena model konflik yang berbeda.

4. Faktor domestik Indonesia (bagaimana respon Indonesia terhadap konflik ini; ini juga memunculkan perdebatan tak berkesudahan karena ada pihak-pihak berkepentingan menunggangi. Padahal, kita sudah punya aturan tersendiri dalam menyikapi konflik internasional, Kemenlu sudah paham betul apa langkah yang perlu dan mungkin untuk diambil, ada yang disebut “kepentingan nasional” yang selalu jadi parameter utama sebuah negara dalam bertindak.)

5. Faktor ekonomi-politik, ini akan membahas akar konflik, yang berasumsi bahwa segala konflik besar pasti UUD (ujung-ujungnya duit), pasti ada sumber daya alam yang sedang diperebutkan. Ada negara-negara adidaya yang terlibat di sini, yang sebenarnya, merekalah yang sanggup meresolusi konflik. Posisi Indonesia jauh berbeda dengan negara-negara adidaya ini. Mereka, kalau mau, bisa menekan junta militer. Sementara Indonesia, hanya bisa sebatas memberikan bantuan dan dorongan dalam kerangka persahabatan.

Di faktor ke-5 ini, pembahasannya agak dilematis. Yang diperlukan adalah “berjarak” dari konflik. Ada penulis yang saking ingin menyadarkan publik bahwa konflik Myanmar bukan konflik agama, melainkan perebutan sumber daya alam, malah TERPELESET: membela junta militer dan sikap diam Suu Kyi, dan menyebut konflik Myanmar adalah hoax. Ada pula yang saking anti junta militer, malah terpeleset ikut “gerakan demokratisasi” Myanmar, tanpa sadar bahwa di balik gerakan demokratisasi itu ada Soros.

Seperti saya isyaratkan di bagian 1, ada Soros di Myanmar. Rekam sejak Soros sejak lama adalah berada di belakang aksi-aksi penggulingan rezim di berbagai negara, mulai dari Eropa Timur, Timteng, hingga Indonesia. Coba kita kilas-balik ke Indonesia 1998 untuk memahami betapa dilematisnya: rakyat Indonesia selama 30 tahunan berada di rezim Orba yang represif dan anti-demokrasi. Apakah Suharto perlu digantikan dengan rezim yang demokratis? Ya. Tapi, jangan lupa, ada tangan Soros yang sangat berperan di dalam proses ini. Krisis moneter yang sangat parah waktu itu akibat kerjaan Soros, menjadi pemicu demo besar-besaran anti-Suharto.

Begitu pula Myanmar. Soros mendanai sejumlah organisasi yang tergabung dalam Burma Task Force, yang aktif menyerukan kepada dunia internasional “hentikan genosida terhadap minoritas muslim Rohingya”. Betul, minoritas Rohingya tertindas. Betul, sebaiknya rejim junta militer Myanmar dibubarkan penuh dan negeri itu dijalankan dengan demokratis. Tidak seperti sekarang, di atas kertas ada Suu Kyi yang berkuasa (dan demokratis), padahal tetap saja militer yang punya kendali penuh.

Tapi, ketika Soros berperan penting dalam proses ini, faktor ekonomi-politik akan menjadi penting dibahas. Manalah mau seorang pedagang kaya repot-repot menggelontorkan dana banyak untuk “membantu muslim Rohingya” bila tidak ada balik modalnya? Ini baru 1 Soros. Belum lagi taipan lain yang juga punya kepentingan ekonomi di Myanmar. Di antara mereka pun saling berseteru, saling melempar counter-issue.

Dan ingat, ini bukan cuma untuk Myanmar ya. Ilmu, pengetahuan, dan kemampuan bersikap kritis ini penting dimiliki untuk diaplikasikan di negeri sendiri.

Seperti ditulis teman saya, “Jadi rakyat jangan tegang-tegang amat. Pemilik modal itu nggak peduli ente nyembah Tuhan atau komet, Khalifahnya Abu Bakar atau Ali Bin Abu Thalib, Amerika atau China. Yang penting bisnis bisa jalan.”

Lalu, gerakan “jihad” kapan dibahas? Sudah kepanjangan. Bersambung saja ke bagian ke-3.

 

Iklan

Arsip 2007 ~ Sekarang

%d blogger menyukai ini: