Kajian Timur Tengah

Beranda » Politik Iran » Q&A Tentang Iran (1)

Q&A Tentang Iran (1)

New Release 2013

Prahara Suriah

New Release (2013)

"journey to iran"
"doktor cilik"
"princess nadeera"
"doktor cilik"
ahmadinejad
Iklan

Sebagai bantuan untuk para pemerhati Timteng dan para mahasiswa yang sedang menulis tesis/skripsi/disertasi tentang Iran, saya akan menjelaskan beberapa hal tentang Iran, dengan merujuk ke data yang valid (bukan disuplai kedutaan). 🙂  Btw, saya nulis ini dengan sukarela lho ya, bukan dibayar kedutaan. 🙂  Soalnya ada saja tuh yang mengontak saya, minta saran-saran dan info karena sedang nulis skripsi/tesis/disertasi tentang Iran.

1.Q (Question): Bagaimana sebenarnya posisi Wali Faqih/Rahbar/Leader dalam sistem pemerintahan Iran? Apakah bila Rahbar tidak bisa menjalankan tugasnya (baik itu dilengserkan, lengser sukarela, atau meninggal), posisinya otomatis digantikan presiden?

A (Answer):

Di UUD RII [Republik Islam Iran] Bab 8 Pasal 107, disebutkan bahwa setelah kematian Imam Khomeini yang dipilih rakyat sebagai Rahbar [1], Rahbar selanjutnya ditetapkan oleh Dewan Pakar (Majles-e Khubregan-e Rahbari) yang DIPILIH OLEH RAKYAT [2]. Dewan Pakar harus mencari orang-orang yang memenuhi seluruh syarat sebagai Rahbar [3]

Terakhir ada kalimat: Rahbar dar bara bare qawanin ba sayer-e afrad-e keshwar musawi ast. Artinya: Rahbar di hadapan hukum SETARA dengan individu warga negara lainnya.

107

Bab 8 Pasal 107 UUD RII

[1] yang dimaksud adalah referendum tahun 1979; saat Shah Reza melarikan diri ke luar negeri, Imam Khomeini datang dari pengasingannya di Paris, lalu dia meminta agar dilakukan referendum untuk mengetahui apakah rakyat Iran setuju dibentuk Republik Islam, atau tidak. Bila tidak, Imam Khomeini tidak akan memaksakan, silahkan saja dibentuk pemerintahan sesuai kehendak rakyat, tetapi dia akan terus berdakwah menyampaikan pemikirannya tentang pemerintahan. Ternyata, 98,2% rakyat menyatakan YA dalam referendum.

Lalu dibentuklah Dewan Pakar UU (Majles-e Khubregan Qanun-e Asasi) yang berisi para ahli agama untuk membentuk UUD. Setelah itu dilakukan referendum lagi, untuk meminta persetujuan rakyat atas UUD baru itu dan ternyata disetujui mayoritas rakyat.

[2]  UUD tahun 1980 itu kemudian mengalami perubahan-perubahan. Nah, yang sekarang berlaku adalah UUD versi tahun 1989.

Note: Istilah Dewan Pakar setelah UUD Iran disahkan akan merujuk pada Majles-e Khubregan-e Rahbari [beda ya dengan Dewan Pakar yang bertugas membentuk UU, yang saya tulis di poin 1]. Anggota Dewan Pakar adalah para ulama yang DIPILIH rakyat melalui pemilu 8 tahun sekali.

[3] Kriteria seseorang yang boleh dipilih sebagai Rahbar: adil, bertakwa, memahami kondisi zaman, memiliki keilmuan agama yang dibutuhkan untuk memberi fatwa dalam urusan agama, memiliki integritas dan kesucian akhlak yang dibutuhkan untuk memimpin umat Islam, dan memiliki visi politik dan sosial, kebijaksanaan, keberanian, kemampuan adiministrasi, dan kemampuan kepemimpinan yang memadai. Apabila ada lebih dari satu orang yang memenuhi kriteria ini, seseorang yang lebih kuat visinya di bidang fiqih dan masalah-masalah politik harus diprioritaskan (Bab 1 Pasal 5, Bab 8 Pasal 109). Foto buku untuk Pasal 5 dan 109, ada di bawah.

Lalu, bagaimana bila Rahbar meninggal/berhenti/dipecat?

Perhatikan isi Pasal 111 ini:

111

Bab 8 Pasal 111 UUD RII

Bab 8 Pasal 111: Apabila Rahbar tidak mampu menjalankan tugasnya atau kehilangan salah satu atau lebih kualifikasi yang seharusnya dimilikinya sebagai seorang rahbar, atau terbukti bahwa sesungguhnya sejak awal dia tidak memenuhi syarat sebagai rahbar, dia akan diberhentikan. Yang berhak memberikan evaluasi terhadap Rahbar adalah Dewan Pakar (Majlis-e Khubregan-e Rahbari).

Ketika hal itu terjadi (Rahbar meninggal/berhenti/dipecat), maka Dewan Pakar harus SECEPATNYA memilih lagi Rahbar yang baru; dan sementara itu, tugas-tugas Rahbar akan diemban SEMENTARA oleh sebuah DEWAN (syura) yang terdiri dari Presiden, Ketua Mahkamah Agung, dan salah satu anggota Dewan Pakar yang dipilih oleh Dewan Penentuan Kemaslahatan Negara (Majma-e Taskhis-e Maslahate-e Nezam/Expediency Council). Jika di antara 3 orang ini tidak bisa menjalankan tugas, akan digantikan orang lain, dipilih oleh Expediency Council. [Anggota EC tidak melulu ulama;  Ahmadinejad saat ini jadi anggota EC]

Artinya:

-Di sini Presiden hanya SATU di antara 3 orang anggota Syura dan bisa saja digantikan yang lain.

-Perhatikan kata “SECEPATNYA” dan “SEMENTARA” -nya, jadi tidak “SELAMANYA”.

-Presiden tidak otomatis menggantikan Rahbar. Seorang Rahbar harus memenuhi syarat ketat seperti yang tercantum di pasal 109 (lihat di atas), dan dipilih oleh Dewan Pakar; sementara untuk presiden tidak ditetapkan syarat ketat itu dan dipilih rakyat melalui pemilu.

-Presiden TIDAK MENENTUKAN dalam pengangkatan Rahbar.

Lalu, apa POSISI seorang Rahbar?

Rahbar berada di atas Presiden dan mengawasi kinerjanya. Detilnya ada di Bab 8, Pasal 110, antara lain:

  1. Menentukan kebijakan umum RII setelah berkonsultasi dengan Dewan Penentuan Kemaslahatan Negara (Majlis-e Takhis-e Maslahat-e nizham).
  2. Mengawasi pelaksanaan kebijakan umum pemerintah.
  3. Mengeluaskan dekrit untuk pelaksanaan referendum nasional.
  4. Memiliki komando tertinggi dalam Angkatan Bersenjata Nasional.
  5. Menyatakan perang dan damai, dan memobilisasi angkatan bersenjata.
  6. Menunjuk, memberhentikan, dan menerima pengunduran diri dari: Anggota Dewan Penjaga (Syura-e Negahban), Ketua Mahkamah Agung (Quwe-ye Qazai-ye), Kepala Radio dan Televisi, Pemimpin Dewan Pengawal Revolusi Iran, Pemimpin Angkatan Bersenjata.
  7. Menyelesaikan Perselisihan di Antara Tiga Kekuasaan Negara (Legislatif, Yudikatif, dan Eksekutif)
  8. Menyelesaikan masalah-masalah yang tidak terselesaikan dengan perantaraan Dewan Penentuan Kemaslahatan Negara.
  9. Menandatangani surat pengangkatan presiden setelah dipilih oleh rakyat melalui pemilu.

Dst… (ini hanya sebagian saja ya, selengkapnya bisa baca sendiri, versi Inggris bisa dicari internet). Ini foto bukunya:

109-110

Pasal 109-110 UUD RII

Ini foto pasal 5 (syarat/kualifikasi seorang Rahbar ada di Bab 1 Pasal 5 dan Bab 8 Pasal 109):

5

Bab 1 Pasal 5 UUD RII

APAKAH  Rahbar bisa disamakan dengan diktator? Jelas tidak, karena ada kualifikasi khusus yang harus dimiliki seorang Rahbar, dan dari kualifikasi itu, kemungkinan dia akan menjadi penjahat sangat kecil. Apalagi ada sistem pengawasan dari Dewan Pakar; sehingga Rahbar sebenarnya di “bawah” Dewan Pakar. Dan catat, anggota Dewan Pakar dipilih rakyat dalam pemilu. Selain itu, seperti tadi saya sebutkan, di Pasal 107 tercantum: Rahbar di hadapan hukum SETARA dengan individu warga negara lainnya.

Bahkan, kewenangan Rahbar Iran sebenarnya lebih sedikit bila dibandingkan dengan besarnya kewenangan seorang Presiden di AS [perbandingan keduanya mungkin akan saya jelaskan kapan-kapan, kalau saya ada waktu, atau silahkan dijadikan skripsi, menarik juga kan, yang ‘diktator’ itu sebenarnya siapa?].

(Bersambung ke Q selanjutnya: Apa benar uang Iran yang dibekukan AS sudah dicairkan?) Baca bagian kedua.

Iklan

Arsip 2007 ~ Sekarang

%d blogger menyukai ini: