Kajian Timur Tengah

Beranda » Nuklir Iran » Q&A Tentang Iran (2): Tentang Aset dan JCPOA

Q&A Tentang Iran (2): Tentang Aset dan JCPOA

New Release 2013

Prahara Suriah

New Release (2013)

"journey to iran"
"doktor cilik"
"princess nadeera"
"doktor cilik"
ahmadinejad
Iklan

JCPOA

Baca Q&A bagian pertama.

Q:  Apa benar uang Iran yang dibekukan AS sudah dicairkan?

A:  Dalam studi HI, pernyataan-pernyataan kepala negara dan pejabat penting negara adalah data primer. Jadi, silahkan cek pernyataan-pernyataan Presiden Iran di media, apa ada pengakuan bahwa uang Iran yang dibekukan AS sudah dicairkan? Tidak ada. Ketika tidak ada, lalu seorang ‘pengamat’ mengutip media massa, dan media massa itu juga entah mengutip darimana, nilai validitasnya lebih rendah.

Salah satu di antara pernyataan pemerintah Iran adalah pernyataan Presiden Rouhani pada 1 Februari 2018. Ia mengatakan:

“No-one in Washington is allowed to make decisions for the great Iranian nation…”

“If you are being sincere [about your compassion for the Iranian nation], then how about returning the confiscated properties of the Iranian people?…”

[Jika Anda –Amerika- benar-benar tulus terhadap bangsa Iran, bagaimana bila Anda mengembalikan harta bangsa Iran yang Anda rampas?]

Q: Mengapa kekayaan Iran dibekukan AS?

A: Memang inilah modus AS merampok uang bangsa-bangsa di dunia dengan alasan ‘demokrasi’. Saat Presiden Qaddafi kerepotan menghadapi “jihadis” (yang kemudian dibantu oleh NATO), aset-aset Libya senilai 150 M USD yang disimpan di AS, Perancis, Inggris, Belgia, Netherland, Italia, Kanada, dibekukan. Benar-benar sebuah ‘kebetulan’ bahwa negara-negara ini bersama-sama bergabung dalam NATO. Setelah pemerintahan transisi Libya (pro AS) terbentuk, uang itu dicairkan tapi diberikan kepada Libya dalam bentuk hutang. Mengapa pemerintah transisi Libya mau? Simpel sekali, karena mereka bisa naik ke tampuk kekuasaan berkat ‘bantuan’ NATO.  (baca: Perampokan ala NATO)

Itu pula yang terjadi di Iran. Karena pemerintah baru Iran pasca tergulingnya Shah Pahlevi adalah pemerintahan yang anti-AS, semua aset Iran dibekukan. Pembekuan aset ini tidak hanya terkait uang yang berada di DALAM negeri AS, tapi juga di bank-bank lain di berbagai penjuru dunia.

Bank-bank dan perusahaan Iran tidak bisa mengambil uang yang mereka simpan di Eropa, bahkan termasuk uang penjualan minyak Iran. Misalnya, Shell mengaku menyimpan 2,3 miliar USD uang Iran, yang seharusnya dibayarkan atas pembelian minyak Iran.

Indonesia adalah salah satu pihak yang dirugikan akibat ancaman pembekuan aset ini. Salah satu kebijakan unilateral AS terhadap Iran, yaitu CISADA (2010), memberikan sanksi kepada perusahaan yang berhubungan bisnis dengan Iran, dan Section 1245 of National Defence Authorization Act (2012).

Ada dua tahap sanksi yang dilakukan AS, yaitu:
1.    Sanksi bagi perbankan swasta
2.    Sanksi bagi bank sentral dan institusi keuangan negara-negara lain (akses transaksi keuangan negara tersebut ke AS akan dibekukan bila diketahui bekerjasama dengan Iran)

Akibat section 1245 ini, Pertamina tidak lagi bisa impor migas dari Iran. Bila impor dilakukan, institusi-institusi finansial AS akan melepas obligasi Pertamina, dan akan menimbulkan ketidakstabilan keuangan Pertamina. Itulah sebabnya, Pertamina pun berhenti mengimpor migas; padahal 50% gas kebutuhan kita diimpor dari Iran; dan harganya pun 50% lebih murah. Selain itu, proyek kilang minyak di Banten (ditandatangani 2010) pun terpaksa tertunda hingga kini. (Baca selengkapnya di sini)

Q: Berapa nilai aset Iran yang dibekukan AS dan apakah sama sekali belum ada yang dicairkan?

A: Nilainya, masih simpang siur hingga kini. Media Iran banyak menyebut angka 100 miliar USD.

Menurut washingtoninstitute.org, Kementerian Keuangan AS melaporkan dalamTerrorist Assets Report” [Iran dikategorikan sebagai negara pendukung terorisme oleh AS dan yang dimaksud teroris adalah Hizbullah dan Hamas, yang melawan Israel], aset Iran di AS adalah sbb:

– aset keuangan Iran di AS yang dibekukan (sejumlah 1,973 miliar USD)

– aset keuangan Iran di AS yang tidak dibekukan (karena dilindungi oleh imunitas diplomatik, misalnya, dana misi Iran di PBB)

– aset real estate yang sulit ditetapkan nilainya (misalnya  gedung di 650 Fifth Avenue di New York City, yang minimalnya berharga 800 juta USD)

Time.com menulis, ada hutang AS kepada Iran yang belum dibayar, nilainya 400 juta USD. Iran mengajukan tuntutan di Mahkamah Den Haag, agar AS membayar utang itu plus bunganya. Uang itu diberikan pemerintah Iran (era Shah) kepada AS untuk membeli pesawat tempur. Namun karena Shah terguling, pesawat tidak jadi dikirim ke Iran. Iran meminta uang itu dikembalikan sejumlah 10 miliar USD. Pemerintah AS (Obama) khawatir Mahkamah Den Haag akan mengabulkannya sehingga mengadakan negosiasi di luar pengadilan dan disepakati 1,7 miliar USD.

Pada masa akhir jabatan Obama, sebanyak 400 juta USD diantarkan langsung dengan pesawat ke Tehran. Dan beberapa hari kemudian, marinir AS yang ditahan Iran (karena memasuki perairan Iran secara ilegal) dibebaskan. Akibatnya muncul tuduhan bahwa uang 400 juta USD adalah uang tebusan untuk para tentara AS itu, namun Obama menyatakan bahwa uang itu bukan tebusan, melainkan tahap pertama cicilan pembayaran utang.  Jadi jelas ya, pencairan aset belum dilakukan AS. Uang yang 400 juta USD itu bukan pencairan aset melainkan cicilan utang. (Baca selengkapnya di sini)

 Catatan akhir:

Di artikel ini, kita bicara soal pencairan aset PASCA ditandatanganinya JCPOA (perjanjian nuklir Iran) Juli 2015 ya, karena inilah yang “diributkan”. Kalau dulu, jauh sebelum JCPOA, memang pernah terjadi pencairan sebagian aset Iran (tahun 1980-an, silahkan baca di sini).

Kan ada tuh ‘pengamat’ yang ngotot bahwa pasca JCPOA, Amerika SUDAH menjalankan komitmennya. Frame yang dibangun: AS sudah tidak lagi mengembargo Iran, sudah kasih uang pula, tapi buktinya, Iran tetap mengalami masalah ekonomi, artinya problemnya ada di sistem pemerintahan Islam ala Iran.

Nah, ada cacat terkait framing ini:

-AS belum melaksanakan komitmennya, sementara pihak Iran sudah. Baca di sini, pernyataan Direktur IAEA.

-Implementasi JCPOA adalah Januari 2016. Namun, tidak berarti serta merta semua sanksi dicabut. Masih sangat panjang perjalanannya. Sehingga, dari sisi Iran, kesulitan ekonomi akibat embargo sama sekali belum selesai. Namun, banyak negara yang sudah berani berstrategi tetap bekerja sama dengan Iran. Silahkan baca pemaparannya, ditulis oleh (mantan) Dubes Indonesia untuk Iran, di sini.

-Apa kaitan sistem pemerintahan Islam dengan “kemunduran ekonomi”? Bukankah banyak negara miskin di dunia ini yang penduduknya mayoritas non-muslim (negara Afrika, misalnya)? Apa itu terjadi gara-gara “pemerintahan agama”? Ini akan saya jawab di Q&A berikutnya.

Iklan

Arsip 2007 ~ Sekarang

%d blogger menyukai ini: