Kajian Timur Tengah

Beranda » Indonesia » Perdebatan dalam RUU Terorisme

Perdebatan dalam RUU Terorisme

New Release 2013

Prahara Suriah

New Release (2013)

"journey to iran"
"doktor cilik"
"princess nadeera"
"doktor cilik"
ahmadinejad
Iklan

Saya mencoba menelaah, apa sih yang diperdebatkan dalam pembahasan RUU Antiterorisme yang berlarut-larut ini. Berikut ini beberapa ‘penemuan’ saya, plus sedikit komentar dari saya.

1. Definisi

Yang ada dalam draft: “Terorisme adalah segala perbuatan yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan atau dengan maksud menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas menimbulkan korban yang bersifat massal dan atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional.”

Menurut beberapa fraksi kontra: definisi yang diajukan oleh pemerintah itu tidak memuat rumusan tentang motif atau tujuan terorisme, sehingga sulit untuk membedakan antara terorisme sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) dari kejahatan biasa.

Oleh karena itu, mereka mengusulkan rumusan tambahan “… dengan tujuan politik dan ideologi yang dapat menimbulkan gangguan terhadap keamanan negara.”

Menurut mereka: rumusan tambahan tersebut diperlukan dalam rangka meminimalisasi potensi kesewenangan penegak hukum.

Di lain pihak, pemerintah dan beberapa fraksi memandang tak perlu ada unsur motif politik dan ideologi dalam definisi terorisme, karena akan mempersempit ruang gerak Polri dalam mencegah dan menangani terorisme. Selain itu, akan menyulitkan pembuktian di muka hukum. Kalau si pelaku teroris mengaku tidak memiliki motif ideologi dan politik, ia bisa saja lepas dari hukuman. Apalagi, dalam Pasal 6 dan 7 RUU Terorisme, telah disebutkan dengan jelas unsur-unsur yang melingkupi tindakan pidana terorisme.

**Komentar DYS (Dina Y. Sulaeman): memang di dunia ini, bahkan PBB, belum ada kata sepakat apa definisi terorisme. Namun berbagai literatur sudah menyebutkan bahwa perbedaan mendasar antara terorisme dengan kejahatan biasa adalah bahwa terorisme itu ‘politically motivated’ (bermotif politik).

Untuk terorisme yang dilakukan kelompok Muslim, motif politiknya antara lain ‘khilafah’, atau menumbangkan rezim yang menurutnya jahat, baik itu pemerintah lokal, atau pemerintahan Barat yang dianggapnya musuh Islam.

Kasus terorisme yang dilakukan nonMuslim pun ada tujuan politik, misalnya aksi teror kelompok Yahudi ekstrim, Haganah, 1947 di Palestina bertujuan mendirikan sebuah negara khusus Yahudi di atas tanah Palestina.

Jalan keluarnya, menurut mantan Ketua BNPT Ansyad Mbai (ILC 15/5): definisi tidak dijadikan pasal dalam UU; UU di berbagai negara lain pun juga tidak menggunakan definisi.

2. Keterlibatan TNI

Menurut fraksi kontra dan aktivis HAM: dikhawatirkan keterlibatan TNI bakal mengubah corak penanggulangan terorisme dari penegakan hukum ke ranah pertahanan negara yang berpotensi menciptakan perang melawan teror.

Pada 14 Maret 2018 sudah disepakati Pasal 43 J ayat 1, 2 dan 3, seperti yang tercatat dalam draf RUU Terorisme per 17 April 2018 :

Ayat 1 : Tugas TNI dalam mengatasi aksi terorisme merupakan bagian dari operasi militer selain perang.
Ayat 2 : Dalam mengatasi aksi terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi TNI.
Ayat 3: ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan mengatasi aksi terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

3. Pasal penangkapan dan penahanan

Usulan Pasal 28 tentang penangkapan berbunyi, “Penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap setiap orang yang diduga keras melakukan tindak pidana terorisme dalam waktu paling lama 30 hari.” Usulan pasal ini menghapus frasa “bukti permulaan yang cukup” dalam UU sebelumnya.

Menurut aktivis HAM dan fraksi kontra: pasal ini berpotensi melanggar HAM

Menurut polisi dan pemerintah: jika menunggu cukup bukti seperti yang diatur dalam KUHAP, akan memakan waktu yang lama dan membuat jejaring teroris terus berkembang.

Kesepakatan di DPR: pada 17 April 2018, akhirnya disepakati frasa “berdasarkan bukti permulaan yang cukup” tetap ada. Masa penahanan pun dikurangi menjadi 14 hari. Tambahan dari DPR dalam pasal ini terdapat pada ayat (3) bahwa penahanan “harus dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip HAM.”

Namun pihak Komnas HAM tetap menganggap 14 hari terlalu lama, harusnya 1×24 saja.

4. Pasal Hukuman Mati

Pasal 6: “Dipidana dengan pidana mati, penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun”

Pasal 14: “Setiap orang yang dengan sengaja menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 6, 7, 8, 9, 10, 10A, 12, 12A, 12B dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.”

Kontras (LSM HAM) mengatakan dua pasal tersebut berpotensi melanggar Kovenan Internasional Hak Hak Sipil dan Politik yang sudah ditandatangani Indonesia, antara lain mengenai hak hidup.

**Komentar DYS: bagaimana dengan hak hidup warga Indonesia yang terancam aksi teror, apakah tidak perlu dilindungi?

5. Pasal penyadapan

Pasal 31 Ayat (3): tersangka teroris bisa disadap 1 tahun dan masa penyadapan bisa diperpanjang maksimal satu tahun lagi.

Menurut Komnas HAM, “Orang bisa ditangkap dan ditahan 14 hari pertama, kemudian ditambah tujuh hari berikutnya. Terus masih disadap sampai setahun, itu melanggar hak dan kebebasan individual.”

**Komentar DYS: penyadapan harus dilakukan seizin pengadilan, sehingga yang disadap memang benar-benar terduga teroris/dicurigai akan melakukan terorisme. Apakah hak kebebasan individu mayoritas (warga sipil non teroris) harus dikorbankan demi hak kebebasan inividu terduga teroris?

6. Lokasi penahanan

Menurut Choirul Anam (Komisioner Komnas HAM), dalam UU Antiteror harus diatur tentang lokasi “penahanan”. Alasannya, ada potensi “abuse of power”, “…akan terjadi lagi tindakan yang diadukan ke Komnas HAM. Karena data dari Komnas HAM itu penyiksaan dan lain sebagainya itu muncul karena itu, salah satu permasalahannya karena tidak diketahui di mana ditahan.”

**Komentar DYS: potensi pelanggaran HAM berupa salah tangkap dan penyiksaan terhadap tersangka (baik yang benar-benar pelaku teror maupun yang salah tangkap), memang harus diantisipasi; harus ada mekanisme yang melindungi semua warga negara agar tidak mengalami hal buruk ini.

7. Pencabutan Paspor

Pasal 12 B: “Selain pidana pokok, setiap warga negara Indonesia yang merupakan pelaku Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan paspor.”

Menurut Kontras: melanggar HAM

**Komentar DYS: Faktanya, banyak ex-teroris di Suriah yang bebas kembali ke Indonesia dan mereka sangat berpotensi melakukan aksi-aksi teror seperti yang mereka lakukan di Suriah karena ideologi mereka masih sama. Apakah HAM warga Indonesia harus diabaikan demi melindungi HAM teroris?

—————

Sumber:
File PDF: pasal bermasalah RUU Antiteror https://www.kontras.org/data/Pasal%20bermasalah%20RUU%20Antiteror.pdf

https://tirto.id/poin-poin-krusial-yang-perlu-dicermati-dari-ruu-terorisme-cKpw

https://nasional.kompas.com/read/2018/04/16/22300561/komnas-ham-kritik-jangka-waktu-penyadapan-dalam-ruu-antiterorisme.

https://news.detik.com/berita/d-3974544/komnas-ham-kritik-ruu-terorisme-yang-tak-jelaskan-tempat-penahanan

http://www.dw.com/id/inilah-pasal-bermasalah-dalam-ruu-anti-terorisme/a-43789678

——
Foto: kumpulan teroris di Suriah, beda-beda nama kelompok, namun satu ideologi; perhatikan benderanya, yang juga dikibar-kibarkan oleh sebagian ormas&ustadz di Indonesia. Ustadz-ustadz itu pasca aksi bom di Mako Brimob dan Surabaya, rame-rame tampil di video dan tv ‘mengecam terorisme’. #eh?

Iklan

Arsip 2007 ~ Sekarang

%d blogger menyukai ini: