Kajian Timur Tengah

Beranda » Indonesia » Menguji Konsep NKRI Bersyariah dalam Politik Global

Menguji Konsep NKRI Bersyariah dalam Politik Global

New Release 2013

Prahara Suriah

New Release (2013)

"journey to iran"
"doktor cilik"
"princess nadeera"
"doktor cilik"
ahmadinejad
Iklan
ibu kota isis raqqa

Raqqa (eks ‘ibu kota’ ISIS), 2018/New York Times

Dina Y. Sulaeman*

“Kalau pemerintah zolim, tentara jahat, polisi jahat, main tangkap, main tembak, rakyat hartanya dijarah, tanahnya dirampas, syariat Islam disingkirkan, kita besok perlu ISIS atau tidak?!” suara Sang Pengkhotbah menggelegar.

“Perluuu…!!” teriak jamaahnya.

“Takbiiir…!” pekik Sang Pengkhotbah.

Potongan dialog itu sontak terngiang di telinga, saat membaca tulisan Denny J.A. berjudul “NKRI Bersyariah atau Ruang Publik yang Manusiawi?” Pasalnya, Sang Pengkhotbah adalah Habib Rizieq Shihab (HRS), pengusung ide NKRI Bersyariah.

Denny dalam tulisannya mengkritisi ide ini dengan menantang HRS untuk menetapkan dulu apa indeks ‘bersyariah’ itu dan kemudian indeks tersebut diuji dalam skala global untuk mencari negara mana yang masuk kategori ‘bersyariah’ yang bisa dijadikan rujukan.

Denny mengutip hasil penelitian Yayasan Islamicity Indeks yang menemukan bahwa 10 negara yang paling tinggi “indeks Islami”-nya (antara lain: pemerintahan yang bersih, pemerataan kemakmuran, dan penghormatan pada HAM) justru bukan negara-negara yang penduduknya mayoritas Muslim.

Sebelum melangkah jauh ke indeksasi yang membutuhkan kemampuan berpikir metodologis yang tinggi, dalam tulisan ini saya akan menunjukkan adanya tiga watak dasar para pengusung NKRI Bersyariah, yaitu takfirisme, ekstrimisme, dan kegagalan dalam berpikir metodologis, yang ketiganya menjadi penghalang terbesar dalam mewujudkan sebuah pemerintahan yang mampu menyediakan ruang publik yang manusiawi berlandaskan nilai-nilai Islam

Mengglorifikasi ISIS, Tetapi Mengusulkan NKRI Bersyariah?

HRS dalam dua ceramahnya (diupload di youtube tahun 2014 dan 2015) menjustifikasi kehadiran ISIS dengan kalimat ini, “Mengapa ISIS muncul? Karena ketidakadilan yang sudah kelewat batas di Irak!” atau “Di Irak banyak kezaliman, muncul ISIS, wajar tidak?!” (dan dijawab beramai-ramai oleh hadirin: ‘wajaar..!’).[1]

Dia menjustifikasi aksi-aksi brutal yang dilakukan ISIS (pemenggalan, pembunuhan) dengan mengatakan bahwa yang dipenggal ISIS adalah orang-orang jahat (polisi, tentara) yang dulu membunuhi ayah-ayah para milisi ISIS. Dengan justifikasi ini pula dia memperingatkan pemerintah Indonesia agar tidak melakukan kezaliman seperti di Irak.

“Makanya saya kasih tahu, pemerintah dan polisi, hati-hati! Di Irak, karena polisi melakukan kezaliman kepada rakyat, begitu rakyat melakukan pembalasan, tentara dan polisi mereka sembelih di tengah jalan. …Saya ingatkan, kalau pemerintah Indonesia coba-coba zolim, tentara dan polisi coba-coba jahat kepada umat Islam, bisa jadi besok tentara dan polisi yang disembelih di tengah jalan!”

HRS mengglorifikasi ISIS dengan mengatakan, “Cita-cita mulianya (ISIS) menegakkan syariah Islam, hal yang baik; cita-cita mulianya untuk menegakkan khilafah, hal yang baik; cita-cita mulianya melawan kezholiman Amerika dan sekutunya hal yang baik…”

Dari kalimat ini, terlihat jelas bahwa HRS mendapatkan informasi atau data yang sangat salah  tentang ISIS. Yang dibantai ISIS bukan sebatas tentara AS, para polisi atau tentara Irak (yang menurut HRS ‘pemerkosa’, ‘pembunuh’) melainkan juga warga sipil, termasuk perempuan dan anak-anak Yazidi, Druze, Kurdi, dan Syiah (baik di Irak, maupun Suriah). Mereka semua adalah orang-orang yang dianggap kafir oleh ISIS. Bahkan, yang dibunuh ISIS jauh lebih banyak warga sipil daripada tentara AS. Total tentara AS yang terbunuh di Irak periode 2011-2018 (karena berbagai sebab, bukan hanya oleh ISIS) adalah 110. Sementara, pembantaian ISIS yang dilakukan di satu kota saja, Sinjar, selama 10 hari di bulan Agustus 2014 mencapai 5.000 orang. Selama sepuluh hari itu, lebih dari 40.000 warga sipil (yang beragama Yazidi) melarikan diri dari serbuan ISIS, lalu diblokade di pegunungan Sinjar, kelaparan dan kehausan. Ratusan perempuan Yazidi diculik dan dijadikan budak seks. Kejadian ini sudah diverifikasi berbagai lembaga di bawah naungan PBB.

Selanjutnya, mari kita simak defisini NKRI Bersyariah yang dikemukakan HRS dalam video yang ditayangkan pada acara demo Reuni Alumni 212 tahun 2017. [2] Saya meringkasnya dalam 11 poin berikut ini:

  1. Beragama, bukan atheis atau komunis; berketuhanan yang Maha Esa, tunduk kepada hukum Allah SWT.
  2. Mengimplementasikan kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
  3. Menolak neolib sosialis maupun neolib kapitalis untuk mewujudkan keadilan sosial.
  4. Menjamin semua umat beragama untuk menjalankan ibadah dan syariat agamanya masing-masing
  5. Melindungi rakyat dari segala maksiat, menghadirkan pejabat yang amanah dan tidak khianat.
  6. Melindungi umat Islam agar segala yang dikonsumsinya adalah produk halal.
  7. Menghormati dan mencintai para ulama dan santri, bukan mengkriminalisasi atau menterorisasi mereka.
  8. Menjadikan pribumi sebagai tuan di negeri sendiri.
  9. Menghargai dan melindungi madrasah dan pesantren, bukan memarjinalkan dan mencurigainya
  10. Antikorupsi, antimiras, antinarkoba, antijudi, antipornografi, antiprostitusi, anti LGBT, antiteroris, antiseparatis, antifitnah, antikebohongan, antikemungkaran, antikezaliman.
  11. Didasarkan pada Pancasila dan UUD 18 Agustus 1945 asli yang dijiwai Piagam Jakarta 1945.

Secara umum, dari 11 poin ini, bisa kita simpulkan bahwa NKRI Bersyariah berbeda dengan khilafah yang diperjuangkan ISIS (yang setelah melebarkan ‘jihad’-nya ke seluruh dunia berganti nama dengan Islamic State – tanpa kata ‘Iraq’ dan ‘Syria’) atau Hizbut Tahrir. NKRI Bersyariah usulan HRS fokus pada perbaikan tatanan Indonesia dan mengusung nasionalisme. Faksi-faksi lain dalam kubu 212 pun sangat mungkin tidak setuju sepenuhnya pada ide NKRI Bersyariah. Namun, mereka semua diikat oleh satu keinginan yang sama untuk menjadikan syariah Islam sebagai rujukan utama bernegara.

Lalu, masalahnya di mana?  Dari sisi ide, apa yang disampaikan oleh para pengusung NKRI Bersyariah itu sangat bisa didialogkan, sebagaimana usulan konsep-konsep bernegara yang diusulkan para pemikir lainnya. Apalagi, secara eksplisit, usulan konsep ini tetap mendasarkan diri pada Pancasila dan UUD 1945, dan hampir semua poin yang disampaikan HRS pun bersesuaian dengan dasar negara kita. Namun, masalahnya ada pada tiga watak dasar para pengusung ide pemerintahan syariah ini.

Tiga Watak Dasar Para Pengusung Pemerintahan Syariah di Indonesia

Jika kepada para pengusung sistem pemerintahan syariah diajukan tantangan untuk membuat indeksasi atau parameter nilai-nilai Islam, masih terbuka peluang untuk menurunkan kesebelas prinsip NKRI Bersyariah itu ke dalam berbagai indeks yang rasional. Hanya saja, peluang itu menjadi tertutup jika mereka gagal menyingkirkan tiga watak dasar yang selama ini menjadi karakteristik mereka. Ketiga watak itu adalah takfirisme, ekstrimisme, dan kegagalan berpikir metodologis.

1. Takfirisme

Watak dasar yang pertama adalah takfirisme, yaitu sebuah prinsip untuk mempersempit domain keimanan dan keislaman hanya kepada jenis perilaku beragama tertentu, yang sesuai dengan pendapat sebuah kelompok. Berbeda, termasuk dalam hal perbedaan bentuk pemerintahan dan cara berjuang menegakkan pemerintahan, artinya kafir. Dan kekafiran harus dilenyapkan.

Inilah yang bisa kita saksikan pada kelompok pengusung khilafah, NKRI bersyariah, atau konsep sejenis lainnya. Kita lihat bahwa mereka terdiri dari berbagai faksi dengan tafsir sendiri-sendiri soal pemerintahan. Meskipun saat ini mereka berada satu kubu mengusung ‘Aksi Bela Islam’ dengan mengibarkan bendera-bendera hitam (dan diklaim sebagai bendera tauhid), mereka tidaklah satu pemikiran.

Hizbut Tahrir jelas menginginkan sistem khilafah, pemerintahan dunia di bawah satu khalifah Islam. HTI menolak demokrasi dan pemilu, sementara PKS yang berbasis ideologi Ikhwanul Muslimin terlibat dalam politik kekuasaan di negara ini melalui praktik-praktik demokrasi.

Baik HTI maupun PKS secara terbuka menolak ISIS. Pasalnya, ‘jihadis’ jagoan mereka memang bukan ISIS, melainkan Free Syrian Army, Jaish Al Islam, Ahrar al Syam, dan Al Nusra. Sebaliknya, FPI dan sebagian ormas lainnya menganggap ISIS sebagai ‘mujahidin’ yang bercita-cita mulia: menegakkan khilafah di Suriah dan Irak.

Di Suriah dan Irak sendiri, kita lihat bahwa antara ISIS, Jabhah Al-Nusra, dan FSA saling mengkafirkan. Padahal, mereka belum lagi berhasil mendirikan pemerintahan. Atau, kalau mau ditarik ke belakang, kita tentu masih ingat, bagaimana Afghanistan di bawah pemerintahan Taleban telah menjadi ajang saling membunuh di antara para faksi yang sebelumnya bersama-sama berjuang di bawah panji ‘mujahidin’.

Dari sisi ini, watak takfiri menciptakan paradoks ketika digandengkan dengan proposal NKRI Bersyariah. Di satu sisi, mereka menyatakan ingin menjaga kesatuan di antara seluruh komponen anak bangsa. Tapi di sisi lain, mereka dengan mudahnya menjatuhkan vonis kafir dan musuh kepada siapa saja yang berbeda.

2.Ekstrimisme

Ketika watak takfirisme ini bergandengan dengan ekstrimisme, kita hanya tinggal menunggu waktu terjadinya konflik dan prahara. Takfirisme bisa jadi hanya ada dalam pikiran dan sekadar muncul dalam bentuk ujaran (hate speech). Ekstrimisme (sering juga diistilahkan: radikalisme) akan mendorong apa yang ada dalam pikiran dan ujaran itu diimplementasikan dalam perilaku non-verbal.

Kita lihat kembali apa yang terjadi dengan Suriah. Perang Suriah sudah berlangsung sejak 2012 ketika milisi-milisi ‘jihad’ yang berafiliasi dengan Al Qaida dan milisi yang berafiliasi dengan Ikhwanul Muslimin angkat senjata untuk menggulingkan pemerintahan Bashar Assad. Pada 20 November 2012, milisi ‘jihad’ yang berafiliasi dengan Al Qaida secara terbuka mendeklarasikan perjuangan mendirikan khilafah di Suriah. Lalu pada April 2013, Abu Bakar Al Baghdadi memperluas wilayah ‘jihad’-nya dari Irak ke Suriah dengan membentuk ISIS (Islamic State of Iraq and Syria).

Ada empat faksi besar yang terlibat dalam operasi pengguling rezim Suriah sejak 2017: Al Qaida, Hizbut Tahrir (mendukung milisi-milisi afiliasi Al Qaida), dan Ikhwanul Muslimin, dan ISIS. Empat organisasi transnasional ini memiliki cabang di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Elit dan simpatisannya sangat aktif membawa isu Suriah ke Indonesia awalnya dengan dua tujuan:  rekrutmen jihadis dan mobilisasi dana.

Dalam upaya mereka membuat rakyat Indonesia bersimpati kepada isu Suriah, agar mau menyumbang dana dan mau pergi berjihad ke Suriah, yang mereka lakukan adalah menyebarkan narasi penuh kebencian (hate speech) didukung dengan foto dan video yang kemudian terbukti hoax) mengenai “Syiah membantai Sunni di Suriah”. Narasi palsu ini terus-menerus disebarluaskan, bahkan hingga hari ini, meskipun berbagai klarifikasi sudah diberikan,  termasuk oleh Dubes Indonesia di Suriah, Djoko Harjanto dan para ulama Sunni Suriah yang diundang ke Indonesia (antara lain, Dr. Syekh Sawwaf yang pernah diwawancarai Kompas TV).

Rasa marah dan benci sangat efektif dalam memobilisasi dana dan petempur. Namun akibatnya, secara alamiah, kebencian itu pun membakar ke segala penjuru, bagaikan api. Dampaknya sudah sangat terasa di atmosfir Indonesia: kebencian meruyak ke segala arah; melebar ke semua isu. Fasisme atas nama agama dengan cara mengusung kebencian semakin merajalela.  Secara alamiah pula, terjadi ‘modelling’ atau peniruan perilaku di tengah publik.

Ketika yang ditampilkan sebagai ‘pahlawan’ oleh suporter jihadis di Indonesia adalah orang-orang yang terang-terangan di depan kamera memenggal, menggantung, atau menembak sambil bertakbir, publik di Indonesia pun terbiasa dengan perilaku itu.  Narasi pembunuhan dan kekerasan terhadap pihak yang berseberangan (baik agama, maupun preferensi politik) pun menjadi ‘biasa’ di negeri ini, bahkan dinyanyikan oleh anak-anak kecil.

Narasi “saya ingatkan, kalau pemerintah Indonesia coba-coba zolim, tentara dan polisi coba-coba jahat kepada umat Islam, bisa jadi besok tentara dan polisi yang disembelih di tengah jalan!” perlu dilihat dalam konteks besar ini: konflik Timur Tengah yang dibawa ke Indonesia, hoax diproduksi secara masif penuh narasi kebencian demi rekrutmen petempur dan mobilisasi dana, yang lama kelamaan diadaptasi menjadi semacam rule of conduct dalam perebutan kekuasaan domestik.

Berkaca dari apa yang terjadi di Suriah dan Irak, jika kelompok pengusung NKRI Bersyariah gagal memfilter watak ekstrimisme atau radikalisme, proposal yang mereka usung malah berpotensi besar untuk menciptakan disintegrasi bangsa. Kembali, hal ini menciptakan paradoks dengan idealitas Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3.  Kegagalan Berpikir Metodologis

Secara umum, ada tiga langkah mendasar dalam berpikir metodologis, yaitu kemampuan memverifikasi data, melakukan analisis, dan memberikan rekomendasi solusi implementatif berdasarkan analisis tersebut. Sayangnya, rekam jejak para pengusung NKRI Bersyariah menunjukkan kegagalan sejak di tahap pertama. Ketidakmampuan mendeteksi apa dan bagaimana ISIS menunjukkan mereka tak lebih dari korban propaganda ISIS.

Menurut penelitian Fernandez (2015), pada tahun itu, kelompok-kelompok jihad berhasil merekrut lebih dari 20.000 petempur asing dan sebagian besarnya bergabung dengan ISIS. Sebab utama ‘keberhasilan’ ini adalah propaganda di internet.  Bentuk propaganda ‘jihad’ itu di satu sisi berupaya membangun citra heroik: para ‘musuh Islam’ diberi balasan setimpal, dibantai di jalanan; konvoi petempur dengan senjata-senjata canggih dan bendera hitam berlafaz nama Allah dan Muhammad SAW; dan berbagai aksi pengeboman melawan ‘musuh Islam’. Video dan info semacam ini sangat ‘nyambung’ dengan anak-anak muda yang dibesarkan dengan kebencian kepada ‘kaum kuffar’, yang dicekoki berita hoax bahwa ‘rezim Syiah di Irak dan Suriah membantai saudara-saudara Sunni kita’.

Di saat yang sama, ada pula  propaganda yang bernuansa feminin: menceritakan kesejahteraan hidup di bawah naungan ‘pemerintahan Islam’. Royal United Services Institute for Defence and Security Studies (RUSI) dalam penelitiannya menemukan bahwa di antara penyebab perginya banyak perempuan ke wilayah ‘pemerintahan’ ISIS di Suriah adalah keberhasilan ISIS menjual citra bahwa Islam benar-benar ditegakkan di wilayah mereka, serta citra romantisme jihad. Nurshadrina, remaja berusia 17 tahun asal Batam yang bersama keluarga besarnya (keluarga Dwi Joko, 17 orang) berangkat ke Suriah untuk bergabung dengan ISIS, adalah di antara mereka yang menjadi korban propaganda jenis kedua ini. Ia mengakui kondisi di Raqqa “Jauh banget mereka dari apa yang mereka katakan, apa yang mereka share di dunia internet itu.” [3]

Kegagalan memverifikasi akan memunculkan analisis yang salah (dan seringkali, tanpa didukung kemampuan analisis yang berbasis teoritis, lebih sering hanya berupa ‘cocokologi’), dan selanjutnya melahirkan tawaran solusi yang salah kaprah. Itulah sebabnya sampai muncul analisis, “Kalau pemerintah adil, tentara bagus, polisi bagus, syariat Islam tidak dimusuhi, aliran sesat dibubarkan, kemungkaran dilarang, Indonesia tidak perlu ISIS.” ISIS diletakkan dalam rangkaian falasi logika pro causa non causa, kesalahan menentukan sebab-akibat. ISIS dijadikan solusi dalam logika fasisme: bila Anda tidak mau dibantai di jalanan, turuti kata-kata kami.

Kesalahan metodologis ini juga terlihat ketika kubu pengusung syariah menyikapi berbagai isu global lainnya, misalnya isu ekspansi ekonomi China di dunia (memunculkan paranoid terhadap segala hal berbau China, dan berujung pada tawaran solusi ‘pribumisasi’ yang didasarkan pada paradigma bahwa etnis China yang sejak nenek-moyangnya sudah hidup di Indonesia pun tetaplah bukan pribumi); isu pembantaian etnis Rohingya (memunculkan kebencian kepada kaum Buddha, seruan jihad melawan kaum ‘kafir’ Buddha, menekan pemerintah untuk menampung semua pengungsi Rohingya); isu Uyghur; isu ekspansi ‘komunis Rusia’; atau isu ‘ekspor revolusi Syiah Iran’.

Penutup

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tiga watak dasar para pengusung NKRI Bersyariah atau konsep-konsep sejenis di Indonesia malah berpotensi memorak-porandakan negara kesatuan Republik Indonesia. NKRI Bersyariah malah menjadi tribal nationalism (meminjam istilah Lim, 2017);  nasionalisme yang hanya untuk ‘kami’, bukan untuk ‘kalian’ (yang sesat, kafir, dan ‘asing’). Terlebih lagi, afiliasi faksi-faksi pengusung syariah di Indonesia dengan ormas-ormas transnasional (Hizbut Tahrir, Ikhwanul Muslimin, Al Qaida, dan ISIS) membuat segala langkah mereka selalu merujuk pada kepentingan jaringan mereka dalam politik global, bukan pada kepentingan bangsa Indonesia. Karena itulah menguji konsep NKRI Bersyariah dalam politik global sangat penting dilakukan.

———-

[1]Video pandangan HRS tentang ISIS:

https://www.youtube.com/watch?v=2hScFzv1Lro

https://www.youtube.com/watch?v=Px_3XkFX9CY

[2]Video usulan HRS tentang NKRI Bersyariah: https://www.youtube.com/watch?v=07m4Rqu_5_8

[3]Video kesaksian keluarga Dwi Joko tentang ISIS:

https://youtu.be/YNRlWXpUVeQ

 

*Dina Y. Sulaeman adalah seorang doktor Hubungan Internasional lulusan Universitas Padjadjaran. Selain beraktivitas sebagai dosen, ia juga  aktif menulis artikel analisis geopolitik Timur Tengah, serta mengelola Jurnal ICMES (the Journal of Middle East Studies). Ia pernah tinggal di Timur Tengah dan berkarir sebagai jurnalis di Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB). Dua buku yang pernah ditulisnya mengenai konflik Suriah berjudul ‘Prahara Suriah’ dan ‘Salju di Aleppo’. Ia juga aktif menggunakan Facebook untuk menyebarluaskan pemikirannya mengenai geopolitik Timur Tengah dan perlawanan terhadap intoleransi & terorisme: https://www.facebook.com/DinaY.Sulaeman.

Tulisan Denny JA bisa dibaca di sini: https://www.facebook.com/322283467867809/posts/1919263768169763/

Iklan

Arsip 2007 ~ Sekarang

%d blogger menyukai ini: