Kajian Timur Tengah

Beranda » Afganistan » Apakah Kewajiban Berhijab Memundurkan Perempuan?

Apakah Kewajiban Berhijab Memundurkan Perempuan?

New Release 2013

Prahara Suriah

New Release (2013)

"journey to iran"
"doktor cilik"
"princess nadeera"
"doktor cilik"
ahmadinejad

Kemarin saya lihat ada video yang isinya memperingatkan publik akan bahaya radikalisme. Tapi contoh yang dipakai adalah Afghanistan dan Iran, diperlihatkan bahwa dulu perempuan di 2 negara itu bebas tidak pakai jilbab, sekarang tertindas karena pemaksaan syariat (pakai jilbab). Saya pun menulis ini. Ada grafik/tabel, untuk melihatnya, cek ke web ya.

***

Apakah Kewajiban Berhijab Memundurkan Perempuan?

Jawaban dari pertanyaan di atas adalah: bergantung sistem dan kinerja pemerintahan yang mewajibkan hijab tersebut. Kita tidak bisa menggeneralisasi, masing-masing negara atau provinsi (di Indonesia ada provinsi dengan Perda Syariah) yang mewajibkan hijab memiliki kondisi yang berbeda.

Misalnya, kewajiban hijab di Afghanistan dan Iran, sangat berbeda output-nya karena di Afghanistan, kelompok yang berkeras mewajibkan hijab adalah Taliban yang berhaluan Wahabi; sementara di Iran pemerintahan dibangun atas syariah versi Syiah Ja’fariah. Jadi, saat bicara soal Syiah, perlu juga ditanyakan ‘Syiah versi mana?’ Shah Pahlevi pun bermazhab Syiah; akhir-akhir ini juga muncul “Syiah London” yang kontroversial.

Di Afghanistan, spirit menutupi perempuan (tidak hanya hijab/kerudung) adalah untuk meminggirkan mereka dari kehidupan sosial (terbukti dengan aturan lainnya yang diterapkan Taliban: menghalangi akses perempuan dari pendidikan, kesehatan, dan aktivitas sosial).

Sementara itu di Iran, hijab hanya sebatas kode etik berpakaian. Sementara di bidang lainnya, perempuan mendapatkan pelayanan yang sangat baik (dan inipun didasari syariat Islam, karena Islam sama sekali tidak menentang kemajuan perempuan), mulai dari pendidikan, kesehatan, dan berbagai pelayanan sosial lainnya.

Darimana kita bisa menilai kondisi perempuan di Iran? Tentu yang paling mungkin dilakukan adalah dengan meneliti data-data dari PBB, tepatnya UNDP, yang secara rutin menghitung Human Development Index (HDI).

HDI adalah indeks yang mengukur kemajuan jangka panjang sebuah negara dengan menggunakan 3 dimensi pembangunan manusia, yaitu:
1. Panjang umur dalam keadaan sehat: diukur dari angka harapan hidup
2. Memiliki akses pada pengetahuan: diukur dari angka rata-rata tingkat pendidikan di antara orang dewasa (25 tahun ke atas) dan akses pendidikan bagi anak usia sekolah.
3. Memiliki kehidupan yang layak: diukur dari Gross National Income (GNI) per capita

Sejak 2010, diperkenalkan GII (Gender Inequality Index), dengan indikator: reproductive health (diukur dari angka kematian bayi saat lahir dan usia melahirkan perempuan dewasa), empowerment (diukur dari jumlah perempuan yang duduk di parlemen dan pendidikan di tingkat SMP&SMA), dan economic activity (diukur dari rasio partisipasi laki-laki&perempuan di lapangan kerja).

Tabel ini memperlihatkan angka HDI sejak era Shah Pahlevi (pra 1978, saat mulai berdirinya Republik Islam Iran) hingga 1995. Terlihat bahwa HDI di zaman Shah (yang oleh sebagian orang digambarkan lebih baik karena perempuan lebih “bebas”) ada level low.

[Tabel 1,2,3]

Sebagai perbandingan, tahun 2018, Indonesia ada di ranking 113 dari 188 negara dan termasuk kategori Medium HDI. Sementara Iran, ada di ranking 69 (masuk kategori High HDI). Negara-negara maju seperti AS dan Eropa Barat ada di ranking paling atas dan masuk ke Very High HDI. Lalu, mari kita ambil 4 negara Afrika yang mayoritas warganya beragama Kristiani (artinya, tidak pakai jilbab kan?), yang berada di kategori Low HDI: Angola (150), Kamerun (153), Zimbabwe (154) dan Burundi, ranking 184 dari 188 negara dunia. Di tabel di atas, HDI Iran dibandingkan dengan India dan Srilanka, di sana perempuan tidak wajib berjilbab, bukan?

Mengapa perlu dibandingkan begini? Ya setidaknya bisa terlihat bahwa agama (pemerintahan atas dasar agama) dan etika berpakaian (jilbab) bukan penyebab maju atau mundurnya kondisi perempuan. Bagaimana ajaran agama itu diimplementasikan, akan sangat berpengaruh pada kondisi perempuan.

Menariknya, Iran bisa mencapai HDI tinggi dalam kondisi 38 tahun diembargo oleh AS dan Eropa. Bisa dibayangkan jika semua embargo itu tidak ada. Bahkan Indonesia pun yang sebenarnya sangat butuh gas Iran (dan harganya jauh lebih murah), terpaksa tidak bisa beli karena ada ancaman pembekuan uang bila berani beli dari Iran. Kondisi ekonomi Iran yang semakin sulit karena embargo jelas berefek pada HDI-nya.

Kini, kita coba lihat GII (Gender Inequality Index)-nya Iran. Data dari UNDP ini membandingkan GII Iran dengan dua negara di kluster Asia Selatan dan terlihat sekali bahwa GII Iran lebih baik.

[Tabel 4]

Terlihat di tabel, dibanding Bangladesh dan Pakistan, ranking GII Iran jauh lebih tinggi. Padahal, jumlah perempuan di parlemen (salah satu indikator GII) Iran sangat rendah dibanding Pakistan dan Bangladesh. Artinya? Banyaknya perempuan di parlemen tidak menjamin membaiknya kondisi perempuan di negaranya. Tapi minimalnya, terbukti bahwa perempuan Iran bisa masuk ke parlemen, meskipun masih sedikit yang berhasil masuk. Di Iran tidak ada partai. Jadi, bila seorang perempuan mau masuk parlemen dia benar-benar harus aktif di masyarakat dan dikenal publik. Tidak ada jatah 30% seperti di Indonesia (sehingga perempuan yang tidak qualified pun bisa masuk asal ada partai yang mengusung).

Demikian. Semoga bisa menambah wawasan agar tidak jatuh pada generalisasi yang salah kaprah.

—-

Untuk referensi dan tabel/grafik, cek di web: https://ic-mes.org/culture/apakah-kewajiban-berhijab-memundurkan-perempuan/

Arsip 2007 ~ Sekarang

%d blogger menyukai ini: