Kajian Timur Tengah

Beranda » Ekonomi Politik Global » Benarkah Dulu Yordania Menjajah Palestina?

Benarkah Dulu Yordania Menjajah Palestina?

New Release 2013

Prahara Suriah

New Release (2013)

"journey to iran"
"doktor cilik"
"princess nadeera"
"doktor cilik"
ahmadinejad

Kali ini saya akan membahas soal aneksasi Yordania ke Tepi Barat pada tahun 1949-1967.

Peristiwa aneksasi ini sering dipakai para ZSM untuk membela Israel. Sebenarnya, membantahnya bisa pakai kaidah logika. Ada kesalahan logika yang diistilahkan “whataboutism”(atau istilah dalam ilmu mantiq “tabrir”). Misalnya, seseorang ditangkap polisi karena maling. Si maling membela diri, “Si Jalu juga maling, kok ga ditangkap?” Jadi, dia membela kesalahannya dengan menunjuk kesalahan yang sama, yang dilakukan orang lain.

Inilah yang dilakukan para ZSM: menunjukkan bahwa Yordania dulu menganeksasi Tepi Barat, jadi sah-sah saja dong kalo sekarang Israel juga menduduki Tepi Barat. “Kenapa dulu Yordania tidak disebut penjajah dan sekarang Israel disebut penjajah?” kata mereka ini.

Baiklah, bisa saja kita sebut Yordania DULU menjajah, biar mereka puas. Kalau betul Yordania dulu menjajah, ya itu salah. Kesalahan Yordania tidak membuat Israel jadi benar kan?

Lagipula, kan kita sedang membahas SEKARANG? Sekarang, status Tepi Barat, menurut banyak resolusi PBB, adalah OCCUPIED TERRITORY (kawasan pendudukan). Harap dicatat, isinya PBB itu perwakilan ratusan negara ya, dari berbagai aliran politik. Jadi para ZSM tidak bisa menyebut semua diplomat tersebut “kadrun”.

Saya akan mengutip buku berjudul “Palestinian Society and Politics” (Migdal, et. al.), terbitan Princeton University Press (1980). Bab 4-nya ditulis oleh Shaul Mishal, berjudul “Conflictual Pressures and Cooperative Interests: Observations on West Bank-Amman Political Relations, 1949–1967.” Shaul menuliskan hasil risetnya mengenai dinamika politik di Yordania pada era aneksasi tersebut.

Poin penting pertama yang perlu dicatat: pada Desember 1948, diadakan Konferensi Jericho yang diadakan oleh Raja Abdullah dan para tokoh Palestina. Meskipun ada sebagian faksi Palestina yang menolak, tapi secara keseluruhan, hasil konferensi itu menerima Raja Yordania menjadi pemimpin bagi kawasan Tepi Barat dan Jerusalem timur.

Di tulisan Shaul disebutkan bahwa kedua pihak, baik Arab-Palestina maupun Yordania sama-sama mempersepsi bahwa aneksasi ini adalah pengaturan SEMENTARA.

Menurut Shaul, dapat disimpulkan bahwa meskipun ada perbedaan internal, namun para pemimpin Palestina di dalam maupun di luar Tepi Barat menghendaki agar “karakter Arab Palestina” tetap dipertahankan. Karena itulah mereka sepakat dengan penggabungan ke Yordania, sementara waktu.

Tapi, yang diinginkan bangsa Arab-Palestina tetaplah negara Palestina yang meliputi seluruh wilayah mandat Inggris dan menolak berdirinya Israel di atas tanah mereka [ingat, tahun 1947-1948, sekitar 800.000 orang Palestina diusir dari tanah dan rumah mereka, lalu di atasnya didirikan negara Israel].

Namun demikian, sesungguhnya, Raja Abdullah punya pikiran sendiri. Di tulisan Shaul disebutkan bahwa Raja Abdullah lebih suka menjalin kerja sama dengan komunitas Yahudi di Palestina dan kemudian dengan Israel.

Shaul menulis, “Amman lebih memilih untuk mempertahankan status quo dengan Israel dengan melakukan proses pengaturan politik. Sementara itu, para pemimpin Palestina di Tepi Barat ingin mengubah status quo melalui upaya militer.”

[Dari sumber lain: Yordania memang sudah bikin perjanjian dengan Inggris, tidak akan memerangi Israel.]

Poin penting kedua yang perlu dicatat adalah: selama masa aneksasi Jordania ini, KONDISINYA BEDA DENGAN PENJAJAHAN. Penduduk Jordania awalnya 400.000; warga Palestina yang bergabung selama masa aneksasi jumlahnya 900.000, separuhnya warga asli Tepi Barat, separuh lagi para pengungsi (korban pengusiran Zionis tahun 1947-1948).

Artinya, warga Palestina saat itu menjadi mayoritas di Yordania. Shaul menulis, “Mereka menikmati status sosial ekonomi yang superior, memiliki kesadaran politik yang tinggi, dibandingkan dengan warga Arab-Yordania. Kenyataannya, tidak ada upaya kuat pemisahan diri dari pihak Palestina pada masa itu. Bahkan para pemimpin Palestina mau bekerja sama secara ekonomi dan politik bersama pemerintah Amman. Kerja sama ini berlangsung meskipun berdampak pada pembatasan [cakupan] kepemimpinan orang-orang Palestina.”

Artinya, meski kekuasaan politik para pemimpin Palestina jadi terbatas karena menjadi bagian dari pemerintahan Yordania, mereka tetap menerima kepemimpinan Amman.

Mereka diberi hak untuk duduk di parlemen, bahkan ada yang diangkat jadi menteri. Misalnya, pada kabinet Tawfiq Abu al-Huda 1949, tokoh dari Tepi Barat, Ruhi ‘Abd al-Hadi diangkat jadi Menteri Luar Negeri, Khlusi Kheyri diangkat jadi menteri perdagangan dan pertanian, dan Musa Nasir menjadi menteri komunikasi.

Orang Arab-Palestina juga boleh jadi PNS, boleh jadi tentara, boleh ikut serta dalam pemilu. [artinya: sistem negara yang demokratis ala Barat sudah diterapkan pada masa itu ya! Jadi mereka bukan bangsa “kadal” terbelakang seperti yang sering digambarkan para ZSM.]

Tapi, pemerintah Yordania tetap melakukan seleksi, komposisi pegawai di berbagai institusi tetap dijaga agar mayoritasnya dan pejabat kuncinya tetap orang Arab-Yordania. Sistem pemilu juga diatur sedemikian rupa supaya Arab-Palestina tidak mendominasi hasilnya, meskipun jumlah mereka jauh lebih banyak.

—akhir kutipan —

Sampai akhirnya, tahun 1967 Israel melakukan serangan yang mereka sebut sendiri sebagai “serangan pre-emptive” (jadi, ISRAEL BUKAN DISERANG ARAB ya, tapi Israel yang menyerang duluan), lalu menduduki Tepi Barat dan Jerusalem timur (dan Jalur Gaza).

Dan yang dipersoalkan oleh komunitas internasional SEKARANG adalah: PENDUDUKAN, PENGUSIRAN, PENANGKAPAN, REPRESI, PENYERANGAN, dan berrbagai kejahatan lainnya, yang dilakukan Israel di Tepi Barat dan Yerusalem timur. Makanya muncul solidaritas global #SaveSheikhJarrah. Sheikh Jarrah adalah kampung di Yerusalem timur yang hendak dikosongkan dari warga Palestina dan diduduki sepenuhnya oleh pendatang (settler) Yahudi (Israel terus mendatangkan orang-orang Yahudi dari luar negeri, demi menambah populasi mereka).

Makanya, istilah yang tepat untuk kejahatan Israel adalah “settler colonialism” (“penjajahan para pendatang/pemukim”). Jadi beda jauh ya, dengan kondisi di era aneksasi Yordania dulu.

Sekian dulu.

Arsip 2007 ~ Sekarang

%d blogger menyukai ini: