Kajian Timur Tengah

Beranda » Amerika » Biden dan Kebijakan Luar Negeri AS di Timur Tengah

Biden dan Kebijakan Luar Negeri AS di Timur Tengah

New Release 2013

Prahara Suriah

New Release (2013)

"journey to iran"
"doktor cilik"
"princess nadeera"
"doktor cilik"
ahmadinejad

Oleh: Dina Yulianti (Dosen Prodi Hubungan Internasional Unpad)

FIXINDONESIA.COM – Presiden-presiden Amerika Serikat, minimalnya sejak dua puluh tahun terakhir, selalu melancarkan peperangan di Timur Tengah

Pada 7 Oktober 2001, George W. Bush mulai membombardir Afghanistan dengan alasan memburu Osama bin Laden yang disebut sebagai pelaku teror 911. 

Pada 2003, Bush melanjutkan petualangan perangnya di Irak, sampai-sampai anggaran negara defisit dan Amerika Serikat hingga kini memiliki hutang yang sangat besar. 

Jumlah dari semua hutang yang belum dibayar oleh pemerintah federal Amerika Serikat pada 1 Maret 2021 melampaui angka 28 triliun dolar. 

Barack Obama kemudian naik ke tampuk kekuasaan setelah melakukan kampanye pemilu yang dipenuhi narasi antiperang dan mengecam kebijakan perang Republikan. Tapi janji tinggal janji. 

Meski Obama menarik sebagian besar serdadunya dari Irak dan Afghanistan, perang udara terus diperluas, terutama menggunakan drone. Obama juga menambah pasukan operasi khusus di seluruh dunia. 

Pada tahun 2016, operator khusus AS dapat ditemukan di 138 negara, bertambah 130 persen dibanding pada masa Bush. 

Obama juga mendukung serangan Arab Saudi ke Yaman. Menlu Saudi, Adel al-Jubeir, pernah mengatakan, “Ada pejabat-pejabat Inggris dan AS dan negara-negara lain di pusat komando kami. Mereka tahu daftar target pengeboman.” 

Perang Yaman masih berlangsung, membuat salah satu negeri termiskin di dunia itu semakin porak-poranda. 

Obama juga memberikan dukungannya pada upaya penggulingan rezim di Suriah sejak 2011 yang mengakibatkan perang berkepanjangan hingga hari ini.

Presiden Amerika Serikat selanjutnya, sosok eksentrik ala koboy, berjanji untuk “Make America Great Again”, namun akhirnya malah menambah jumlah pasukannya di Timur Tengah, mencapai hampir 90.000 serdadu, serta melanjutkan keterlibatan dalam perang Suriah. 

Bagaimana dengan Joe Biden? Menjelang 100 hari masa pemerintahannya, ada beberapa langkah Biden yang seolah menjanjikan harapan.

Misalnya, AS telah melepas setidaknya tiga baterai antimisil Patriot dari wilayah Teluk, termasuk satu dari Pangkalan Udara Pangeran Sultan di Arab Saudi, serta mengurangi berbagai fasilitas militernya dari Timur Tengah.

Biden juga telah menyatakan memblokir ekspor senjata ke Arab Saudi (yang digunakan untuk menyerang Yaman) serta menawarkan kepada Iran agar kembali berunding terkait nuklir. 

Namun di Suriah, tentara Amerika Serikat masih bercokol. Middle East Monitor menulis (20/3), sekitar 90 persen minyak Suriah berada di bawah kendali pasukan AS dan total kerugian yang dialami Suriah akibat kehilangan akses atas sumber minyaknya sendiri mencapai 92 miliar dollar. 

Di Palestina, doktrin kebijakan luar negeri Amerika Serikat selama ini, yaitu menyamakan national interest-nya dengan national interest Israel, tetap dipegang Biden. 

Pada masa Trump, Otoritas Palestina telah menghentikan komunikasi dengan pemerintah Amerika Serikat, setelah Trump secara sepihak mendeklarasikan Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan memindahkan Kedutaan Besar-nya ke kota tersebut. Biden telah menyatakan tidak akan mengubah keputusan Trump.

Padahal ini adalah pelanggaran hukum internasional, antara lain Resolusi Dewan Keamanan PBB 476/1980 yang melarang Israel melakukan tindakan legislatif dan administratif apapun yang mengubah karakter dan status Kota Suci Yerusalem dan hal ini juga merupakan pelanggaran Konvensi Jenewa Keempat.

Sebagaimana pernah ditulis Hinnebusch dalam bukunya, Internasional Politics of Middle East, negara-negara Timur Tengah umumnya adalah negara periphery, yang sangat bergantung pada negara core (yaitu negara-negara Barat yang mendominasi Timur Tengah, terutama Amerika Serikat). 

Karena itulah, kebijakan luar negeri yang diambil Biden di Timur Tengah akan sangat berpengaruh pada keamanan di kawasan. 

Sebagai Presiden Amerika Serikat, tentu seharusnya Biden lebih mengutamakan kepentingan rakyatnya sendiri. 

Polling yang dilakukan Charles Koch Institute pada Juni 2020 menunjukkan bahwa 70 persen rakyat Amerika menghendaki dipulangkannya para serdadu dari Timur Tengah

Mereka menginginkan agar “perang tanpa akhir” yang diluncurkan pemerintah Amerika Serikat di Timur Tengah segera dihentikan dan kepentingan domestik lebih dikedepankan. 

Namun, selama Biden masih melanjutkan kebijakan para pendahulunya, yaitu melanjutkan berbagai perang di Timur Tengah, baik dengan alasan “melawan terorisme” maupun demi melindungi Israel, agaknya tidak banyak perubahan yang akan terjadi di kawasan tersebut dalam waktu dekat. 

Dan di dalam negeri, rakyat Amerika Serikat juga akan terus tertekan akibat tersedotnya anggaran negara demi perang.***

Arsip 2007 ~ Sekarang

%d blogger menyukai ini: