Kajian Timur Tengah

Beranda » Amerika » Posisi Indonesia dalam Perseteruan Nuklir AS-Iran

Posisi Indonesia dalam Perseteruan Nuklir AS-Iran

New Release 2013

Prahara Suriah

New Release (2013)

"journey to iran"
"doktor cilik"
"princess nadeera"
"doktor cilik"
ahmadinejad

Dina Yulianti (Dosen Prodi Hubungan Internasional Unpad)Dina

Oleh:

Dina Yulianti (Dosen Prodi Hubungan Internasional Unpad)

Menteri Luar Negeri Iran, Javad Zarif, baru-baru ini berkunjung ke Indonesia dan bertemu dengan Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi serta Presiden Joko Widodo.

Press release dari Kementerian Luar Negeri Iran antara lain mengapresiasasi posisi Jakarta di Dewan Keamanan PBB yang mendukung dan mempertahankan JCPOA.

JCPOA (Joint Comprehensive Plan Action) adalah perjanjian nuklir yang ditandantangani oleh P5+1, atau negara-negara anggota Dewan Keamanan PBB plus Uni Eropa (diwakili oleh Jerman) pada 14 Juli 2015.

Perjanjian yang merupakan hasil upaya diplomasi panjang sekitar dua belas tahun ini dikacaukan oleh aksi mantan Presiden Donald Trump yang secara sepihak menarik diri dari JCPOA pada Mei 2018.

Motivasi Trump sebagian besar adalah upayanya untuk “membully” Partai Demokrat, karena sebelumnya Trump juga sudah mundur dari Perjanjian TPP (Trans-Pacific Partnership), Perjanjian Paris, dan membatalkan kebijakan Obama terkait imigran.

Keputusan Trump direspons negatif oleh Uni Eropa. Pasalnya, negara-negara Uni Eropa telah beramai-ramai mengincar investasi di Iran setelah embargo dicabut pasca-JCPOA.

Kepentingan ekonomi Uni Eropa tentu terganggu jika JCPOA benar-benar bubar Apalagi, sebagaimana dinyatakan oleh IAEA (Badan Tenaga Atom Internasional), Iran pada saat itu telah menjalankan komitmennya.

Sementara itu, Iran memberikan ancaman bahwa bila AS tidak menaati isi JCPOA, pihaknya pun tidak akan lagi mematuhi perjanjian tersebut.

Berita terbaru, Iran telah meningkatkan pengayaan uraniumnya hingga 60% dan bahkan sesumbar “mampu memperkaya uranium hingga level berapapun” (Farsnews, 21 April 2021). 

Meski Iran juga terus menekankan bahwa pihaknya tidak akan pernah membuat senjata nuklir karena bertentangan dengan doktrin relijus negara tersebut, bagi negara-negara Barat, sikap Iran yang terus menaikkan tingkat pengayaan uraniumnya dipandang sebagai ancaman.

Itulah sebabnya mereka mendesak Iran agak kembali duduk di meja perundingan.

Amerika Serikat pun mulai memberikan sinyal akan kembali pada JCPOA seiring dengan naiknya Joe Biden dari Partai Demokrat ke tampuk kekuasaan.

Dalam isu ini, pemerintah Indonesia telah menunjukkan sikap tegasnya, yaitu menyeru AS agar kembali ke meja perundingan dan agar masing-masing pihak, baik AS maupun Iran, sama-sama memenuhi kewajiban mereka yang tercantum dalam JCPOA.

Indonesia juga menyambut baik sinyal positif pemerintah AS untuk kembali duduk di meja perundingan.

Seruan ini disampaikan Wakil Tetap RI untuk PBB, Dr. Darmansjah Djumala dalam pertemuan Dewan Direktur IAEA di Wina (4 Maret 2021).

Dalam pandangan Indonesia, JCPOA adalah elemen penting dalam bangunan keamanan global sehingga semua pihak yang terlibat perlu menjaga agar perjanjian ini terlaksana dengan baik. 

Hal yang penting digarisbawahi, dalam pertemuan tersebut Indonesia juga menyampaikan kepentingan nasional Indonesia sendiri terkait pemanfaatan teknologi nuklir secara damai.

Dalam kesempatan lain, yaitu di webinar bertajuk “Atom for Peace & Development: Membumikan Diplomasi Nuklir untuk Mendukung Ketahanan Pangan Nasional” (24 Maret 2021) Darmansjah juga menjelaskan bahwa Indonesia sangat berkepentingan dalam terwujudnya kerjasama internasional di bidang teknologi nuklir untuk tujuan damai, antara lain untuk mencapai ketahanan pangan.

Saat ini Indonesia telah menjalin kerjasama dengan IAEA yang terkait dengan pemanfaatan teknologi nuklir untuk penguatan ketahanan pangan nasional, di antaranya, menghasilkan varietas unggul padi dan kedelai.

Namun yang masih menjadi tanda tanya adalah pemanfaatan nuklir untuk memproduksi tenaga listrik.

Di Indonesia, hingga kini upaya membangun PLTN masih terkendala. Antara lain, ada faktor kekhawatiran masyarakat atau ketidakpercayaan mengenai keamanan PLTN.

Menurut Anggota Dewan Ekonomi Nasional, Satya Widya Yudha, dari 19 syarat yang ditetapkan IAEA untuk perizinan membangun PLTN, ada tiga poin yang belum dipenuhi, yaitu posisi nasional Indonesia, pembentukan Organisasi Pelaksana Program Tenaga Nuklir atau NEPIO yang memonitor implementasi energi nuklir, dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan termasuk masyarakat (CNN Indonesia, 19/02/2021)

Masalah kepercayaan masyarakat tentu perlu diatasi dengan mensosialisasikan keuntungan PLTN, antara lain murah, ramah lingkungan, dan minim limbah.

Seperti dikatakan oleh Djarot Sulistio Wisnubroto, Peneliti Senior Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), Indonesia sudah memiliki pengalaman sekitar 50 tahun dalam membangun reaktor nuklir.

Dengan demikian seharusnya tidak perlu ada kekhawatiran mengenai faktor keamanan. 

Bila melihat Iran, selama ini Iran berkeras melanjutkan proyek nuklirnya dengan tujuan utama memproduksi listrik agar tidak bergantung lagi pada energi fosil.

Dalam pandangan Iran, kemandirian energi perlu dibangun sejak dini sehingga ketika energi fosil habis, negara tersebut tetap berdaulat energi.

Duta Besar Republik Islam Iran untuk Indonesia, Mohammad Azad, dalam pertemuannya dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD (Februari 2020) juga telah menawarkan kerja sama pengembangan nuklir untuk tujuan damai.

Penggunaan teknologi nuklir untuk tujuan damai adalah hak segala bangsa dan IAEA telah menyiapkan mekanisme serta pengawasan agar semua negara bisa memanfaatkan teknologi ini sebaik-baiknya.

Hal inilah yang menjadi dasar dalam kebijakan luar negeri Indonesia seputar nuklir, termasuk isu nuklir Iran.***

Arsip 2007 ~ Sekarang

%d blogger menyukai ini: