Kajian Timur Tengah

Beranda » Afganistan » Pengamat Unpad: Bapak Presiden, Jangan Dukung Taliban, Pemerintahan De Facto Belum Terbentuk

Pengamat Unpad: Bapak Presiden, Jangan Dukung Taliban, Pemerintahan De Facto Belum Terbentuk

New Release 2013

Prahara Suriah

New Release (2013)

"journey to iran"
"doktor cilik"
"princess nadeera"
"doktor cilik"
ahmadinejad

Situasi politik Afghanistan telah menyedot perhatian dunia internasional. Dorongan agar pemerintah Indonesia mengakui kekuasaan kelompok Taliban juga datang dari berbagai tokoh di Indonesia, salah satunya dari tokoh Partai Keadilan Sejahtera, hidayat Nurwahid dalam diskusi virtual bertajuk “Masa Depan Afghanistan dan Peran Diplomasi Perdamaian Indonesia” yang diselenggarakan Center for Reform.

Namun pengamat Hubungan Internasional dari Universitas Padjadjaran, Dina Yulianti berpendapat lain. Menurutnya, pemerintah Indonesia belum bisa memberikan dukungan kepada kelompok Taliban

“Pemerintah  Indonesia tentu saja belum bisa memberikan dukungan apapun karena pemerintahan Afghanistan yang resmi belum terbentuk. Secara de facto memang Taliban menguasai sebagian besar wilayah negara tersebut akan tetapi mereka sudah menyatakan bahwa pemerintahan baru akan diumumkan setelah Amerika Serikat seluruhnya angkat kaki dari Afghanistan,” ujarnya.

Dina juga menambahkan, jadwal batas akhir penarikan mundur tentara AS adalah 31 Agustus. Sementara ini, Taliban sedang bernegosiasi dengan berbagai faksi untuk mengajak mereka bergabung dalam pemerintahan baru. Kalau sudah resmi, barulah Indonesia bisa mengambil sikap.

“Publik banyak yang tidak tahu bahwa status resmi Taliban di PBB bukan organisasi teroris, meski ada beberapa pimpinan mereka yang disanksi PBB. Taliban dan Al Qaeda adalah dua organisasi berbeda. Karena itulah AS bisa bernegosiasi secara resmi dengan Taliban,” kata Dina.

“Perwakilan Taliban juga berkali-kali pernah datang secara resmi ke Indonesia. Indonesia selama ini berperan dalam mediasi di antara berbagai faksi di Afghanistan dengan pendekatan agama, yang difasilitasi oleh Nahdlatul Ulama,”pungkasnya.***

Arsip 2007 ~ Sekarang

%d blogger menyukai ini: