Kajian Timur Tengah

Beranda » Diplomasi » Indonesia Mau Belajar Pertanian ke Israel? (2)

Indonesia Mau Belajar Pertanian ke Israel? (2)

New Release 2013

Prahara Suriah

New Release (2013)

"journey to iran"
"doktor cilik"
"princess nadeera"
"doktor cilik"
ahmadinejad

Di bagian (1), ada komentator yang memuji-muji kemajuan teknologi pertanian Israel, bisa bikin subur gurun, katanya.

Foto yang saya upload ini adalah seorang warga Arab-Bedouin di gurun Negev, Israel, yang sedang dibekuk oleh tentara Israel. Ini kejadian kemarin (13/1), difoto oleh jurnalis Israel, Oren Ziv. Selain ditangkap, dibekuk, warga juga ditembaki gas air mata.

Penyebabnya, karena mereka melakukan aksi protes, menolak penanaman pohon di atas tanah mereka. Orang-orang Israel, bersama organisasi Dana Nasional Yahudi (Jewish National Fund), berencana menanam pohon di lahan seluas 1.250 acre di sepanjang aliran sungai Anim. Sebagian lahan yang akan ditanami pohon oleh JNF itu adalah tanah pertanian warga Arab Bedouin; karena itulah mereka protes.

Orang-orang Arab Bedouin hidup di sana sejak sebelum berdirinya Israel. Ketika tanah tempat mereka hidup tiba-tiba berubah status jadi Israel, otomatis mereka jadi warga Israel juga. Tapi, mereka mengalami diskriminasi; mereka dianggap penduduk ilegal. Selama ini sudah sering terjadi pengusiran dan penghancuran rumah-rumah warga Arab Bedouin oleh Israel. Inilah salah satu bukti bahwa Israel adalah negara apartheid: warga Arab (non-Yahudi-Zionis) mendapatkan perlakuan diskriminatif dan represif.

Proyek “menghijaukan gurun” yang dilakukan JNF sebenarnya adalah upaya pengusiran warga pribumi, yaitu Arab Bedouin ini. JNF pun rupanya pengepul donasi juga. Google saja, kampanyenya seolah mulia: “mari menanam pohon di Israel.”

Sekarang mari kembali ke Indonesia. Selama ini, diam-diam sebenarnya sudah banyak anak muda Indonesia yang dikirim ke Israel untuk “belajar pertanian.” Jadi, upaya memanfaatkan pertanian sebagai “jualan” agar Indonesia mau membuka hubungan diplomatik dengan Israel, memang sudah dimulai sejak lama.

Berita Jerusalem Post yang saya kutip kemarin, menggunakan istilah “food security.” Di Indonesia, umumnya diterjemahkan dengan “ketahanan pangan” (terjemahan yang tepat seharusnya keamanan pangan; security = keamanan).

Definisi food security dari PBB, secara singkat “ketersediaan pangan yang bergizi dan adanya kemampuan ekonomi untuk mendapatkannya.” Jadi, fokusnya adalah bahan pangan ada di pasar, dan masyarakat ada uang untuk membelinya.

Masyarakat di negara berkembang dan miskin didorong untuk menanam tanaman yang “bernilai ekspor” (misalnya, sawit). Kalau perlu sawah-sawah dihancurkan saja, diganti dengan sawit karena “lebih menguntungkan.” Kalau kurang stok beras, kedelai, cabe, bawang, dll? Gampang, impor aja. Kalau masyarakat miskin? Kasih aja BLT. Food security sebenarnya adalah produk kebijakan ekonomi neoliberal.

Akibat dari kebijakan food security ini, negara-negara agraris, termasuk Indonesia, justru semakin lama semakin bergantung pada impor. Kalaupun ada petani yang berproduksi, sering terjadi, saat panen, keran impor malah dibuka dan harga jatuh. Akibatnya, setiap tahun rata-rata 500 ribu petani berhenti bertani, ganti profesi, karena jadi petani malah semakin miskin.

Food security adalah konsep yang bertolak belakang dengan kedaulatan pangan. Kedaulatan pangan berfokus memproduksi pangan untuk dikonsumsi sendiri, dengan cara-cara yang ekologis, supaya kesuburan tanah terjaga.

Bila sebuah negara serius mengimplementasikan kedaulatan pangan, yang dilakukan paling utama adalah melindungi petani. Termasuk, melindungi mereka dari masuknya produk impor semena-mena; udah jelas lagi musim panen, eh malah impor, kan jahat? Petani disubsidi, diberi fasilitas yang baik, termasuk diberi tanah yang luas (reforma agraria). Kata Bung Karno “pangan dan pertanian adalah hidup matinya bangsa.”

Ketika kapasitas produksi pertanian lokal tinggi, tentu kita tidak perlu impor, menghemat devisa. Kalau dihitung-hitung, nominal keuntungan yang didapat sebenarnya lebih besar dibanding berkebun sawit. Keuntungan sawit memang besar, tapi memperkaya segelintir orang. Sementara, keuntungan dari melimpahnya produksi pertanian akan terbagi lebih merata kepada rakyat.

Demikian penjelasan singkatnya. Penjelasan detilnya panjang banget, ga muat di status fb.

Catatan saya, kalau memang pemerintah bertujuan membangun pertanian demi kesejahteraan rakyat, seharusnya yang diimplementasikan secara serius (bukan jargon belaka) adalah “kedaulatan pangan.”

Kalau masih tetap mempertahankan “ketahanan pangan” (food security), apalagi untuk itu, kita kerja sama dengan Israel, waduh, big NO lah. Selain melanggar amanah Pembukaan UUD 45, hasilnya hanya akan memperkaya segelintir orang sementara rakyat terus menghadapi naiknya harga pangan dari tahun ke tahun.

—–

NB: saya (bersama profesor saya), pernah menulis artikel di jurnal internasional berjudul “Food Security or Food Sovereignty? Questioning the Paradigm of Indonesian Military Involvement in Agriculture” [ Ketahanan Pangan atau Kedaulatan Pangan? Mempertanyakan Paradigma Keterlibatan Militer Indonesia di Pertanian]. Silakan baca, kalau minat: https://www.cejiss.org/food-security-or-food-sovereignty…

Arsip 2007 ~ Sekarang

%d blogger menyukai ini: