Kajian Timur Tengah

Beranda » Diplomasi

Category Archives: Diplomasi

Karena di postingan sebelumnya (video Putin), ada yang ngata-ngatain Putin (“kan dulu Soviet juga menginvasi Afghanistan”), silakan baca tulisan John Pilger ini, sudah kami terjemahkan.

Di sini bisa diketahui, bagaimana awalnya Afghan dipimpin oleh raja (sistem monarkhi), lalu si raja dikudeta oleh kelompok sosialis People’s Democratic Party of Afghanistan (PDPA).

Saat itu era Perang Dingin, jadi AS tidak rela ada pemerintahan yang pro-Soviet. AS pun menggelontorkan dana 500 juta USD, di antaranya untuk membentuk Mujahidin, dengan tujuan menggulingkankan pemerintahan PDPA ini. Lalu, Soviet masuk untuk membela PDPA, dst.

Silakan klik untuk membaca selengkapnya https://ic-mes.org/…/john-pilger-sejarah-afghanistan…/

Antara Afghanistan, Libya, Suriah, dan Palestina

https://web.facebook.com/DinaY.Sulaeman/videos/430823678307054

[Poin penting: homebase Al Qaida adalah Afghanistan dan Al Qaida (berdiri 1998) menggunakan Afghanistan untuk mendirikan kamp-kamp pelatihan mereka atas seizin rezim Taliban yang berkuasa di pada era 1996-2001.]

Gerakan Al Qaida ada di berbagai penjuru dunia, termasuk di Suriah, Libya, bahkan Indonesia. Nama yang dipakai beda-beda di tiap negara.

Di Libya, Al Qaida bernama Libyan Islamic Fighting Group (LIFG). Pendirinya bernama Abdelhakim Belhaj. Al Qaida Libya mengadakan aksi-aksi demo anti-Qaddafi dan melakukan berbagai serangan bersenjata, yang tentu saja dilawan tentara pemerintah. Tapi yang muncul: tuduhan bahwa Qaddafi melakukan pembunuhan massal.

Upaya penggulingan Qaddafi ini didukung AS. Dewan Keamanan PBB mengizinkan NATO untuk “mengambil langkah yang diperlukan.” Dan NATO pun membombardir Libya. Alasannya: untuk menyelamatkan bangsa Libya dari kediktatoran Qaddafi.

(lebih…)

Terkuak! Ini Awal Mula Hubungan Indonesia-Afghanistan Terjalin

Pengamat Timur Tengah, Dina Yulianti mengisahkan awal mula hubungan IndonesiaAfghanistan terjalin. 

Menurut Dina, Afghanistan adalah di antara negara-negara yang paling awal mengakui kemerdekaatn RI, yaitu pada tahun 1947. Pada tahun 1961 Presiden Sukarno pernah berkunjung ke Afghanistan

“Lalu Presiden Afghanistan, Karzai datang ke Jakarta 2012 dan Presiden Ghani tahun 2017. Presiden Jokowi melakukan kunjungan balasan tahun 2018,” ungkapnya kepada FIXINDONESIA.COM, Selasa 31 Agustus 2021. 

Dina menjelaskan, selama masa kekuasaan Taliban 1996-2001, pemerintah Indonesia menutup KBRI Kabul dan baru dibuka kembali tahun 2004. 

Kemudian pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pemerintah Indonesia berupaya berperan aktif untuk memediasi kelompok-kelompok yang bertikai di sana. 

“Antara lain waktu itu dengan bantuan BIN, berhasil dijalin hubungan dengan para ulama di berbagai provinsi,” ujar wanita yang juga menjabat sebagai dosen di Universitas Padjadjaran. 

(lebih…)

Afghanistan: Mungkinkah Berdamai dengan Taliban?

Dina Yulianti (Dosen Prodi Hubungan Internasional Unpad)

FIXINDONESIA.COM – Kondisi di Afghanistan semakin genting pascapenarikan tentara Amerika Serikat. Utusan Khusus Sekjen PBB untuk Afghanistan, Deborah Lyons, melaporkan bahwa situasi keamanan memburuk dan telah terjadi kondisi darurat kemanusiaan. Menurut Lyons, “Afghanistan sekarang berada pada titik balik yang berbahaya. Ada dua kemungkinan di depan, negosiasi perdamaian yang sejati atau justru krisis yang tragis” (UNAMA, 2021).

Konflik dan kekerasan terutama terjadi karena Taliban mulai bergerak dari kota ke kota untuk mengambil alih kekuasaan dari tangan pemerintahan Afghanistan. Media massa memberitakan bahwa upaya pengambilalihan kekuasaan itu dilakukan dengan kekerasan sehingga selain menjatuhkan banyak korban jiwa, juga memicu pengungsian besar-besaran warga dari berbagai kota ke arah Kabul.

(lebih…)

Posisi Indonesia dalam Perseteruan Nuklir AS-Iran

Dina Yulianti (Dosen Prodi Hubungan Internasional Unpad)Dina

Oleh:

Dina Yulianti (Dosen Prodi Hubungan Internasional Unpad)

Menteri Luar Negeri Iran, Javad Zarif, baru-baru ini berkunjung ke Indonesia dan bertemu dengan Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi serta Presiden Joko Widodo.

Press release dari Kementerian Luar Negeri Iran antara lain mengapresiasasi posisi Jakarta di Dewan Keamanan PBB yang mendukung dan mempertahankan JCPOA.

JCPOA (Joint Comprehensive Plan Action) adalah perjanjian nuklir yang ditandantangani oleh P5+1, atau negara-negara anggota Dewan Keamanan PBB plus Uni Eropa (diwakili oleh Jerman) pada 14 Juli 2015.

Perjanjian yang merupakan hasil upaya diplomasi panjang sekitar dua belas tahun ini dikacaukan oleh aksi mantan Presiden Donald Trump yang secara sepihak menarik diri dari JCPOA pada Mei 2018.

(lebih…)

Biden dan Kebijakan Luar Negeri AS di Timur Tengah

Oleh: Dina Yulianti (Dosen Prodi Hubungan Internasional Unpad)

FIXINDONESIA.COM – Presiden-presiden Amerika Serikat, minimalnya sejak dua puluh tahun terakhir, selalu melancarkan peperangan di Timur Tengah

Pada 7 Oktober 2001, George W. Bush mulai membombardir Afghanistan dengan alasan memburu Osama bin Laden yang disebut sebagai pelaku teror 911. 

Pada 2003, Bush melanjutkan petualangan perangnya di Irak, sampai-sampai anggaran negara defisit dan Amerika Serikat hingga kini memiliki hutang yang sangat besar. 

Jumlah dari semua hutang yang belum dibayar oleh pemerintah federal Amerika Serikat pada 1 Maret 2021 melampaui angka 28 triliun dolar. 

Barack Obama kemudian naik ke tampuk kekuasaan setelah melakukan kampanye pemilu yang dipenuhi narasi antiperang dan mengecam kebijakan perang Republikan. Tapi janji tinggal janji. 

Meski Obama menarik sebagian besar serdadunya dari Irak dan Afghanistan, perang udara terus diperluas, terutama menggunakan drone. Obama juga menambah pasukan operasi khusus di seluruh dunia. 

Pada tahun 2016, operator khusus AS dapat ditemukan di 138 negara, bertambah 130 persen dibanding pada masa Bush. 

(lebih…)

Kata Pengantar untuk Buku tentang Sang Penumpas ISIS

Beberapa bulan yang lalu, buku ini terbit. Ini buku terjemahan, dan saya diminta menuliskan kata pengantar. Saya terlewat untuk mengabarkannya di FP ini. Karena kemarin artikel saya yang mereview posisi hukum internasional terhadap pembunuhan yang dilakukan oleh AS terhadap Jend Qassem Soleimani dimuat di jurnal [1], saya jadi teringat lagi pada buku ini. Selain, itu, kemarin juga ada yang nanya soal IRGC yang dikatain “teroris” oleh AS (sehingga, salah satu atlet Iran yang menang Olimpiade, yang berprofesi sebagai perawat di RS yang dikelola IRGC, dikatain teroris).

Berikut ini ringkasan kata pengantar saya untuk buku tsb. (selengkapnya bisa baca di bukunya).

***

Seiring dengan maraknya aksi terorisme yang dilakukan oleh ISIS, Al Qaida (dan afiliasinya, seperti Al Nusra, Jaysh al Islam, dll di Suriah), kata-kata “jihad” dan “syahid” jadi memiliki konotasi negatif.

Sebagian pihak Muslim membela diri, menyebut “teroris tidak mengenal agama.” Bila kita mau jujur, ini adalah pernyataan yang tidak ditunjang oleh bukti. Bila teroris tidak mengenal agama, bukankah sangat banyak bukti video para teroris bawa-bawa ayat Quran atau hadis?

(lebih…)

Untuk teman-teman yang berminat membaca artikel ilmiah, berikut ini tulisan saya (artikel jurnal) yang membahas “Review Hukum Internasional terhadap Pembunuhan Jenderal Qassem Soleimani.”

Terjemahan abstrak: Hukum internasional dibentuk oleh komunitas global untuk menetapkan aturan hukum, norma, dan standar perilaku antara negara-negara berdaulat untuk menciptakan tatanan dunia yang damai. Namun, karena tatanan dunia adalah anarki, tanpa otoritas eksekutif tertinggi, kepatuhan dan ketidaktaatan terhadap hukum internasional seringkali bergantung pada kekuatan negara. Misalnya, pembunuhan Jenderal Qasem Soleimani, seorang jenderal terkemuka Iran, oleh militer AS di wilayah Irak memicu perdebatan tentang hukum internasional. Artikel ini menunjukkan bahwa tindakan AS melanggar International Humanitarian Law (IHL) & International Human Rights Law (IHRL). Selain itu, AS melanggar the UN Convention for the Suppression of Terrorist Bombings and Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally Protected Persons, including Diplomatic Agents. Argumen-argumen ini didasarkan pada klaim pembelaan diri dan serangan yang akan segera terjadi (imminent attack) dan pelanggaran kebutuhan dan proporsionalitas (necessity and proportionality) yang tidak terbukti. Selanjutnya, AS melakukan terorisme negara (state terrorism) terbatas berdasarkan karakteristik perilakunya dalam kasus ini.

Artikel (berbahasa Inggris) bisa didownload di sini: https://scholarhub.ui.ac.id/ijil/vol18/iss4/6

Pilpres dan Vaksin Iran

Begitu Raisi menang dalam pilpres Iran, media mainstream Barat, maupun media Indonesia (yang bermodal copas-terjemah) dan para “pengamat” yang juga cuma modal copas dari media Barat, demikian juga para pemimpin Israel, ramai menyebarkan narasi yang SERAGAM: presiden baru Iran ini “tukang jagal”, kata mereka.

Bahkan koran Sindo, membuat infografis yang isinya: Raisi pernah “memerintahkan penyiksaan pada wanita hamil”, “tahanan dilempar dari tebing”, “orang-orang dicambuk dengan kabel listrik”.

Orang yang otaknya cerdas, dikiiit aja, bisa merasakan keanehan dari berita ini. Apa mereka pikir, Iran itu negara barbar di benua antah-berantah? Kalau benar Iran negara se-barbar itu, mengapa Human Development Index-nya jauh lebih tinggi dari pada Indonesia?

Iran dan Indonesia itu sama-sama negara berkembang. Bahkan Iran lebih sengsara dari Indonesia karena sejak 1980 sampai sekarang terus-menerus dihajar embargo dan propaganda sektarian dari berbagai penjuru angin. Tapi, di tengah berbagai kepayahan itu, Human Development Index-nya Iran jauh di atas Indonesia (Iran ranking 70, Indonesia di ranking 107). Siapa yang mengukur HDI? PBB. Di antara poin penilaiannya: pendidikan, kesehatan, kondisi perempuan, dll, dan itu semua tidak bisa dicapai dalam waktu semalam. Trend angka HDI Iran terus naik, pun bila dibandingkan dengan HDI di era Shah Pahlevi dulu.

“Mana mungkin media mainstream berdusta!” mungkin ada yang bilang demikian.

(lebih…)

Menyoal Donasi untuk Palestina

Karena sedang “rame” soal donasi untuk Palestina, saya merasa perlu berkomentar nih..

Tanggapan saya:

1. Publik sudah banyak yang tahu “cerita” soal donasi Suriah selama 10 tahun terakhir, yang SEBAGIAN terbukti jatuh ke tangan pemberontak/teroris Jaysh al Islam, kebetulan diliput oleh Euro News Channel [1]. Sebagian pengepul donasi Suriah pun jelas-jelas berafiliasi dengan para pemberontak/teroris ini (terlihat dari bendera FSA yang mereka kibarkan saat mengumpulkan donasi).

Pengalaman ini seharusnya dijadikan momentum oleh pihak berwenang untuk mulai melakukan AUDIT yang JELAS untuk setiap penggalangan donasi, untuk isu apapun.

Kebaikan dan kedermawanan bangsa Indonesia perlu dilindungi oleh pemerintah melalui regulasi dan pengawasan yang ketat.

Audit yang JELAS itu: bukan sekedar kata-kata dan foto bukti transfer: “sudah kok, disampaikan ke lembaga anu.” Atau sekedar foto beberapa orang Palestina pegang dus bantuan.

(lebih…)