Kajian Timur Tengah

Beranda » Diplomasi (Laman 2)

Category Archives: Diplomasi

Pelaku Utama Kejahatan di Muka Bumi

https://web.facebook.com/DinaY.Sulaeman

Ini sama sekali bukan teori konspirasi, buktinya sudah sangat banyak. Artikel jurnal, buku, makalah, laporan riset, sangat banyak mengungkap bahwa AS telah melakukan kejahatan kemanusiaan di berbagai penjuru dunia, baik secara langsung ataupun melalui proxy (kaki-tangan)-nya.

Intisari dari video ini (bahwa AS adalah pelaku utama kejahatan di muka bumi sambil menuduh pihak lain sebagai pelanggar HAM) sudah sering disampaikan pemimpin Iran, Suriah, ataupun pimpinan Hez.

Menarik disimak, narasi yang sama disampaikan oleh jubir Kemenlu China, Zhao Lijian (wakil direktur Departemen Informasi Kementerian Luar Negeri Tiongkok), dengan mengenang kejahatan kemanusiaan yang dilakukan AS di beberapa negara Asia.

(untuk WNI yang tinggal di AS tidak perlu sensi, yang dibahas ini kan elit/pemerintah, bukan rakyat.)

Kesaksian Jurnalis Palestina Atas Penembakan Israel Terhadap Shireen Abu Aqla

Jurnalis Palestina, Shatha Hanaysha, sedang bersama Shireen Abu Aqla (kadang ditulis Abu Akleh) ketika mereka diserang oleh sniper Israel, di Jenin, Tepi Barat.

Dalam tulisan ini, dia menggambarkan menit-menit saat terbunuhnya Shireen, dan kenangannya atas Shireen, jurnalis yang sangat dikaguminya dan membuatnya sejak kecil bercita-cita untuk menjadi jurnalis juga. [Kisah ini disampaikan Shatha Hanaysha kepada penulis Shatha Hammad and Huthifa Fayyad.]

**

Kutipan:

(lebih…)

SETTLER COLONIALISM

Di podcast ini saya dan mas Airlangga Pribadi (dosen di Prodi Ilmu Politik Unair Surabaya) membahas mengenai sebuah konsep yang penting dipahami para pemerhati isu Palestina, yaitu “settler colonialism.” Dengan menggunakan konsep ini, kita bisa menganalisis soal Palestina-Israel secara lebih tajam, dan tidak mudah diombang-ambingkan narasi para buzzer pro-Israel.

Apa Putin Jadi Datang ke Indonesia untuk G20?

Tidak tahu, kan masih lama (15 November), apapun bisa terjadi. Jawaban terbaru dari Kemenlu kemarin (Kamis, 21 April) dalam press briefing mingguan yang digelar secara daring:

1. Yang diberitakan Kompas:

“Kalau KTT masih lama. Ini pembahasannya masih dinamis. Kembali lagi, bukan pada saatnya saya menjawab pertanyaan itu,” ujar Duta Besar Dian Triansyah Djani. [1]

2. Yang diberitakan CNN Indonesia:

“Sebagai presidensi, tentunya, dan sesuai dengan presidensi-presidensi sebelumnya adalah untuk mengundang semua anggota G20,” kata Staf Khusus Menteri Luar Negeri untuk Program Prioritas, Dian Triansyah Djani [2]

Jadi, ya kita tunggu saja, bagaimana cerita akhirnya.

(lebih…)

Klarifikasi

Postingan di fanpage saya ini, yang judulnya “Dubes Ukraina, Apa Anda Paham Etika Diplomasi?” dimuat ulang di berbagai media online dengan judul-judul provokatif, misalnya “murka” atau “usir” atau entah apa lagi. Ada juga yang membuat konten tiktok berdasarkan pernyataan saya itu. Sayang sekali, ada yang mengubah-ubah kalimat saya semaunya. Misalnya “Dina Sulaeman mengatakan bahwa Putin sangat mengagumi Indonesia dan Jokowi”.

Padahal saya ga pernah nulis demikian (dan saya bahkan tidak tahu, apa pernah Putin berkata demikian?). Saya menulis soal Dubes Ukraina itu memang didorong nasionalisme, tapi ga mungkin juga saya pakai bohong, mengklaim Putin mengagumi Indonesia dan Jokowi. Saya juga tidak “murka” apalagi menyerukan mengusir Dubes Ukraina.

Tulisan asli adalah yang ada di fanpage ini. https://www.facebook.com/DinaY.Sulaeman/photos/a.234143183678611/1378208135938771/

Berikut ini rekaman dari webinar beberapa hari yll, yang menghadirkan Pak Tjahyadi Budiman dan saya. Judul: Analisis Pengaruh Konflik Rusia-Ukraina Terhadap Ekonomi dan Geopolitik di Indonesia.

Ada tamu juga dari Rusia, Dmitry Koostov.

Saya udah janjian sama Mr. Koostov untuk “datang” ke podcast saya (via Zoom, tentu saja). Saya akan menanyakan berbagai hal mengenai kondisi kaum Muslim di Rusia karena beliau ini mualaf. Semoga lancar, semoga Zoom ga ikut memblokir Rusia.

Dubes Ukraina, Apa Anda Paham Etika Diplomasi?

Meskipun saya menyatakan ketidaksetujuan kepada Kemenlu karena memilih mendukung resolusi anti-Rusia dalam Sidang Umum PBB (saya bilang: abstain lebih tepat) saya tetap akan membela pemerintah kalau ada negara lain bersikap tidak sopan pada pemerintah. Karena pemerintah adalah “orang tua” dari bangsa ini. Kita berhak mengkritik ortu, tapi dengan alasan yang benar dan cara yang sopan. Tapi kalau ortu kita dihina orang lain, pastilah kita bela. Ya kan?

Jadi begini ceritanya, ternyata, Dubes Ukraina di Jakarta mengirim surat terbuka kepada Presiden Jokowi. Surat itu, menurut saya, telah melanggar ETIKA DIPLOMASI. Kalau pun mau menulis surat, kirim saja lewat jalur diplomatik, bukan surat terbuka.

Selain itu, dalam surat ini terlihat sekali nada “white supremacist”-nya, yaitu nada “merasa lebih tinggi” daripada kulit berwarna, merasa berhak mengajari seorang presiden di sebuah negara sebesar Indonesia.

Berikut ini saya komentari beberapa bagian.

(lebih…)

Palestina yang Selalu Terabaikan

Penderitaan warga Palestina selama 75 tahun (sejak 1947) sering sekali terabaikan karena ada konflik/krisis lain yang mengalihkan perhatian publik. Sepuluh tahun perang Suriah, misalnya, atau Yaman, atau sekarang, Rusia versus AS (+Ukraina).

Padahal, saat dunia sibuk mengurus yang lain, tentara Israel terus melanjutkan kejahatan mereka di Tepi Barat dan Jerusalem timur, serta terus memblokade Gaza (dan sesekali membombardir Gaza). Rumah-rumah dihancurkan, penghuninya diusir, lalu di atasnya dibangun permukiman untuk orang Yahudi-Zionis yang didatangkan dari berbagai penjuru dunia (yang terbaru, ribuan didatangkan dari Ukraina).

Tapi selalu ada yang berusaha mengingatkan, bukan cuma kaum Muslim (sering dicitrakan: yang membela Palestina hanya Muslim), tapi orang-orang dari berbagai ras dan agama.

Salah satunya anggota Parlemen Irlandia ini, Richard Barret. Dia mempertanyakan, mengapa Irlandia [dan artinya, negara-negara Barat pada umumnya] hanya butuh lima hari untuk memutuskan memberikan sanksi ekonomi kepada Putin. Tapi, untuk Palestina yang sudah dijajah selama 70 tahun, Barat mengatakan “sanksi ekonomi pada Israel tdk akan menyelesaikan masalah”?

Apakah Barret pro-Putin? Tidak. Dia tetap mengecam Putin, begini kalimatnya:

(lebih…)

Mohon maaf postingan sebelumnya saya ralat. Seharusnya yang benar: BEKAS Dubes RI untuk Ukraina, BUKAN DUBES yang saat ini.

====

Sikap “Setuju” Indonesia Atas Resolusi PBB Soal Rusia

Tanggal 2 Maret yll, saya diwawancarai live oleh Tribun. Yang membuat saya terkejut, pewawancara bilang: bekas Dubes Indonesia di Ukraina menyebut bahwa “keberadaan neo-Nazi di Ukraina adalah hoax.” Lalu dia minta konfirmasi dari saya. Tentu saja jelaskan bahwa itu bukan hoax.

Alhamdulillah, saya cukup bangga, karena pendapat saya selama ini (yang saya tulis beberapa kali di FP ini, juga saya sampaikan dalam wawancara dengan Tribun) ternyata terkonfirmasi oleh pernyataan Prof. Hikmahanto Juwana (Guru Besar Hukum Internasional) terbaru.

Beliau menyesalkan sikap “setuju” yang diambil Indonesia atas resolusi Majelis Umum PBB 2 Maret 2022 soal Rusia. Beliau bilang, “…secara tak langsung, Indonesia menentukan tindakan invasi Rusia sebagai salah. Padahal dua negara yang berseteru pasti memiliki justifikasi berdasarkan Piagam PBB dan hukum internasional. Satu hal yang pasti Rusia tidak akan menyatakan dirinya melakukan perang agresi atau serangan terhadap integritas wilayah negara lain.”[1]

(lebih…)

Membangun Gerakan Intelektual Organik

https://web.facebook.com/DinaY.Sulaeman/videos/539575947168659

Antonio Gramsci, seorang filsuf Italia, mengemukakan konsep “hegemoni”. Dalam hegemoni, kekuasaan dimiliki sekelompok elit dengan cara menguasai ranah ide dan pengetahuan, sehingga kekuasaan itu didapat dengan persetujuan (consent), bukan paksaan (coercion).

Contoh gampangnya begini: penguasa mengatakan pada rakyatnya “kalian harus melakukan a, b, c” dengan didukung oleh berbagai “laporan” para intelektual/saintis, lalu, rakyat percaya, dan akhirnya setuju untuk melakukan a, b, c.

Artinya, kepatuhan rakyat dan kekuasaan yang didapat oleh penguasa, bukan didasarkan paksaan, melainkan karena rakyat setuju dengan apa yang dikatakan penguasa (dan didukung para intelektual).

Masalahnya, bagaimana bila intelektual/saintisnya yang korup? Bagaimana bila mereka yang melakukan kebohongan intelektual? Bagaimana bila informasi “sains” dari mereka ternyata salah?

(lebih…)