Kajian Timur Tengah

Beranda » Ekonomi Politik Global

Category Archives: Ekonomi Politik Global

Tentang Palestina (3): Mengapa Orang Indonesia Harus Membela Palestina?

demo pro palestina
Alasan 1: Nasionalisme Indonesia
Para pembela Israel berkulit sawo matang terus mengulang-ulang narasi bahwa “Yang teroris adalah orang Arab Palestina, yang jadi korban adalah Israel.” Persis seperti yang dikatakan Obama berulang-ulang selama ia menjadi Presiden AS, “Amerika berkomitmen pada keamanan Israel. Dan kita akan selalu mendukung hak Israel untuk membela dirinya di hadapan ancaman yang nyata. Selama bertahun-tahun Hamas telah meluncurkan ribuan roket kepada warga Israel yang tak berdosa.”
Saya sudah jelaskan tentang falasi non-causa pro-causa, nah kalimat Obama ini salah satu contohnya (baca lagi tulisan saya seri falasi para pembela Israel).
Sekarang saya ingin bertanya: para pembela Israel ini patuh pada Presiden AS atau Presiden Indonesia?
Pak Jokowi dalam pembukaan KTT LB OKI di Jakarta Maret 2016, mengatakan, ”Pada tahun 1962, Bapak Bangsa Indonesia, Presiden Pertama Republik Indonesia, Soekarno, Bung Karno, menegaskan: “… selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menantang penjajahan Israel’… Kami bangsa Indonesia konsisten dengan janji tersebut. Hari ini, Indonesia berdiri bersama dengan negara-negara OKI untuk meneruskan perjuangan yang belum selesai itu.”
Jadi, pemerintah kita sejak zaman Pak Sukarno sampai hari ini selalu berada di pihak Palestina. Sama sekali tidak ada ‘pertanyaan’, mana yang jadi ‘korban’ (upaya blaming the victim). Ini sesuatu yang sudah jadi fakta: Palestina itu dijajah oleh Israel, titik. Pembukaan UUD 45 memberi mandat kepada bangsa Indonesia untuk membela bangsa-bangsa terjajah.
Jadi para pembela Israel berkulit sawo matang itu memang patut dipertanyakan nasionalismenya: mengapa mereka patuh sama Presiden Presiden AS dan Israel? Mengapa narasi yang mereka sampaikan malah membeo perkataan Presiden AS dan Israel? Apa bedanya mereka dengan warga Turki kaburan di Indonesia yang lebih memuja Erdogan, atau warga Indonesia yang berbaiat pada ‘negara’ illegal nun jauh di sana (ISIS)?

Buat Imperium, Demokrasi Itu Cuma Jualan

Sejatinya, akar konflik di dunia ini memang muncul akibat kerakusan para pemilik kapital global. Mereka ini sering diistilahkan sebagai ‘imperium’, atau sering juga langsung disebut “Amerika” [sebagai negara representasi imperium, negara yang paling depan menjalankan proyek-proyek Imperium] atau “Barat”. Saya akan pakai istilah Imperium.

Imperium ingin terus mengeruk kekayaan dari berbagai penjuru dunia, tanpa pernah puas. Yang jadi korban bukan cuma negara-negara muslim. Jadi, kaum muslim ga usah baper-lah lalu membabi-buta mengaku jadi korban kaum kafir. Di belahan dunia lain, Amerika Selatan, misalnya, itu orang-orang ‘kafir’ juga jadi korban Imperium. Pemimpin-pemimpin pro-kesejahteraan rakyat di Argentina dan Brazil ditumbangkan, digantikan oleh orang-orang pro-Imperium. Venezuela saat ini sedang menghadapi agenda penggulingan rezim.

Kaum muslim Sunni juga usah baper, mengira sedang dizalimi kaum Syiah (di Suriah). Yang terjadi sebenarnya adalah Imperium sedang mengadu domba kaum muslim dengan memanfaatkan isu Sunni-Syiah (dari mana kita tahu? cek siapa yang mendanai dan menyuplai senjata kepada milisi “mujahidin” di Suriah; cek data bahwa penjualan senjata dari Eropa dan AS ke Timur Tengah meningkat tajam selama era Arab Spring).

Proses penghancuran rezim-rezim di berbagai negara demi kepentingan Imperium sudah dibahas oleh William Blum dalam bukunya “Demokrasi, Ekspor AS Paling Mematikan” (bisa beli di toko buku online).

Demokrasi hanyalah barang jualan buat Imperium. Kalau menguntungkan, mereka akan jual demokrasi itu, kalau perlu dengan mengorbankan darah jutaan warga sipil. Tapi kalau tidak menguntungkan, demokrasi disimpan di saku. Di satu sisi mereka berlagak menjadi ‘kampiun demokrasi’ (dan memaksa terjadinya perubahan rezim yang dituduhnya diktator), tapi di saat yang sama bersahabat erat dengan negara-negara penindas demokrasi, seperti Arab Saudi.

Di video ini, pejabat tinggi Kementerian Luar Negeri AS, Stuart Jones (yang juga mantan Dubes AS untuk Irak dan Jordan), kelabakan saat ditanya wartawan:

“Saat Anda di Saudi, Menlu AS mengkritik pemilu di Iran dan rekam jejak Iran dalam demokrasi. Dia mengatakan itu dengan didampingi pejabat Saudi. Bagaimana Anda menilai komitmen Saudi pada demokrasi, dan apakah pemerintah (Trump) percaya bahwa demokrasi adalah cara untuk mencegah ekstrimisme?”

Dia terdiam cukup lama (dan disebut-sebut ‘diam paling lama’ dalam sejarah wawancara pejabat AS), matanya menerawang kosong, sampai akhirnya bisa menjawab gugup, eee..uh.. Dan jawabannya tentu saja tidak nyambung.

 

Para Pemakan Bangkai

Pada Juni 2013, Presiden Obama akhirnya menandatangani persetujuannya untuk mengirim senjata kepada ‘pemberontak’ Suriah (atau ’mujahidin’, atau teroris, silahkan pilih istilah yang mau dipakai).[1] Sebenarnya Obama sangat ragu-ragu dalam hal ini, namun tekanan dari para pengkritik, sejumlah penasehat, bahkan mantan Presiden AS, Bill Clinton, akhirnya membuat Obama sepakat. Pengumuman keputusan ini disampaikan oleh penasehat keamanan nasionalnya, Benjamin J. Rhodes, sementara di saat yang sama Obama hadir dalam acara ‘gay pride’ (kebanggaan kaum homo) di Gedung Putih.
 
Tapi, hei, mengirim senjata jelas butuh uang. Darimana? Sumbernya adalah negara yang sama yang selama ini menjadi penyumbang CIA dalam berbagai aksinya: Arab Saudi. CIA dan Saudi telah membentuk misi pelatihan ‘pemberontak’ dengan sandi ‘Timber Sycamore’. Dalam pelaksanaan misi ini, Saudi Arabia bertugas menyediakan senjata dan uang, sementara CIA melatih ‘pemberontak’ menggunakan AK-47 dan misil anti tank. Sebelumnya pun, Saudi dan Qatar telah menyalurkan senjata ke Suriah selama lebih dari setahun, lewat Turki. Di antaranya, FN-6 misil buatan China.
 
Di pihak Saudi, pimpinan proyeknya adalah Pangeran Bandar bin Sultan, yang saat itu menjadi ketua badan intel Saudi. Dialah yang memerintahkan agar badan intel Saudi membeli ribuan AK-47s jutaan amunisi dari Eropa Timur untuk diberikan kepada pemberontak Suriah. CIA membantu mengkoordinir pembelian ini, antara lain dalam kontrak pembelian senjata besar-besaran dari Kroasia tahun 2012. Hingga musim panas tahun 2012, suplai senjata dan uang mengalir ke milisi-milisi pemberontak, melalui Turki.

Petani Kendeng dan Ideologi Pertanian Kita

kamisan

Kamisan Bandung 23/3/17

(1) Sebelum Berdebat, Lihat Dulu Akar Masalahnya

Sore ini  untuk pertama kalinya saya bergabung dengan aksi Kamisan, dengan mengenakan baju dan kerudung hitam. Acara ini diawali dengan membaca doa untuk Yu Patmi, petani penolak pabrik semen, yang meninggal dunia hari Selasa lalu. Lalu, dibacakan syair dan berbagai orasi.

Mungkin ada yang heran, mengapa saya yang biasanya nulis Kajian Timteng, tiba-tiba akhir-akhir ini ‘ikut campur’ dalam isu petani dan kedaulatan pangan. Jawabnya sederhana saja: karena saya pernah menelitinya. Selama tiga tahun terakhir, saya membaca ratusan buku dan jurnal serta mewawancarai puluhan narasumber terkait kedaulatan pangan.  Saya tidak mengklaim diri orang yang paling paham, namun setidaknya saya pernah membaca lebih banyak daripada sekedar artikel buatan buzzer.

Sejak 1952, Bung Karno sudah memetakan prioritas bangsa ini: pangan adalah hidup mati bangsa. Kalau kita bisa menanam sendiri, mengapa harus impor? Kalau kita bergantung pada impor, lalu tiba-tiba ada perang atau masalah lain, sehingga beras dari luar tidak bisa masuk, bagaimana? Mau berinovasi apapun, mau punya senjata secanggih apapun; kalau tidak ada pangan, mati kita.

Tapi, ada sanggahan: penduduk Indonesia itu 250 juta coy! Bagaimana mungkin petani bisa memenuhi kebutuhan seluruh rakyat? Karena produksi mereka ga cukup, makanya kita impor!

Nah, di sinilah problem besar kita. Mengapa tidak dikondisikan agar para petani mampu memproduksi pangan sampai surplus?

Akar masalahnya adalah pada ideologi pertanian yang kita pilih. Di UU Pangan 2012, dua konsep yang punya ideologi  bertolak belakang malah disatukan: kedaulatan pangan dan ketahanan pangan. Bahkan pembuat UU pun masih galau, mau kedaulatan, atau mau ketahanan?

Kedaulatan pangan artinya kemampuan memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri (diproduksi sendiri).  Sebaliknya konsep ‘ketahanan pangan’ memandang bahwa yang penting pangan ada, tersedia di pasar. Bahwa sumbernya impor, tak jadi soal.

Yang jelas, di Nawa Cita, yang dicantumkan adalah kedaulatan pangan. Jadi, yang seharusnya dilakukan adalah mengerahkan segala upaya untuk memproduksi pangan sebanyak-banyaknya, agar tidak perlu impor lagi (yang diimpor adalah yang memang tak bisa ditanam di Indonesia). Ada banyak hal yang harus dilakukan untuk mencapainya, kali ini saja jelaskan 1 saja: melindungi petani.

(lebih…)

Neoliberalisme dan Timteng

zombieDari tulisan sebelumnya (Dari Jabar ke Palestina, Suriah, Lalu Balik ke Indonesia), muncul komentar-komentar yang khas banget, yang sebelumnya sudah sering saya baca. Ini saya tulis dengan kalimat saya sendiri:

“Ya memang demikianlah cara kerja kapitalisme! Wajar dong kalau mereka ingin laba sebesar-besarnya? Mereka udah ngeluarin modal, bikin pabrik, emang gampang bikin pabrik? Kalau ada orang sengsara, miskin, ya itu salah mereka sendiri! Kalau ada yang protes, pasti itu LSM yang ga kebagian duit! Rakyat yang di daerahnya kekeringan, itu salah mereka sendiri, atau salah pemerintah, atau salah pembalakan liar, dll.”

“Timur Tengah berperang, itu salah orang-orang Arab sendiri ga mau bersatu, jangan salahkan Israel! Wajar dong perusahaan-perusahaan Zionis itu berusaha mencari laba sebanyak-banyaknya! Salah sendiri orang Arab bodoh-bodoh, ga bisa bikin ekplorasi minyak sendiri, ga bisa menjadi penemu-penemu hebat kayak orang Israel!”

Saya ingin mengajak sedikit berpikir filosofis. Kita sejak kecil memang dididik dengan cara ini: hidup ini persaingan, dan kalau ada yang kalah, miskin, terpinggirkan, itu salahmu sendiri.

(lebih…)

Tax Amnesty, Penggusuran, dan Berpikir Filosofis

properti

foto:tribunnews

Tulisan ini akan panjang. Saya tidak berminat menyingkatnya “demi kenyamanan pembaca”. Terserah saja, orang mau baca atau tidak tulisan ini.

Begini, sejak kuliah S1 hingga S3, selalu ada mata kuliah filsafat ilmu, yang seringkali disampaikan dengan cara ‘wow’, sehingga saya tidak paham, terus-terang saja. Saya baru paham setelah diskusi sana-sini dengan orang lain, bukan dengan dosen. Itupun baru pahamnya setelah kuliah S3, dan itupun sepertinya masih untuk diri sendiri; saya belum mampu mengajarkannya lagi ke orang lain.

Tapi ada satu hal krusial yang saya dapatkan dari perjalanan panjang saya kuliah lagi hingga S3: berpikir filosofis itu penting. Problem bangsa ini, menurut saya, akibat dari ketidakmampuan berpikir filosofis itu. Berpikir filosofis, singkatnya, berpikir hingga ke akar: apa, mengapa, bagaimana. Seseorang yang terbiasa berpikir filosofis akan selalu mencoba menggali hingga ke akar, ini apa sebenarnya? Apa akibatnya di masa kini dan di masa depan?

Misalnya soal tax amnesty. Terus-terang saya bukan ahli perpajakan dan keuangan. Tidak semua orang ahli dalam semua hal kan? Ada memang seleb-seleb medsos yang kelihatan sangat pintar dan mampu bicara sangat banyak hal. Sekali lagi, SANGAT BANYAK hal. Wuih. Tapi ada bagian-bagian tulisan mereka yang membuat sebagian orang tertawa sendiri, karena tahu bahwa yang ditulis si seleb itu sama sekali tidak benar. (lebih…)

Antara Hillary, Ahok, dan Lawan-Lawannya

hillary-trumpPemilu AS sudah menjelang. Sebagai negara yang paling berpengaruh bagi Indonesia sejak tahun 1960-an, apa yang terjadi di AS sebenarnya “penting” bagi bangsa ini. Namun, di sisi mana “penting”-nya, masih banyak yang tak terlalu paham. Banyak yang memandang AS dengan penuh pesona, karena mata yang dipakainya adalah ‘mata ekonomi’, bukan mata ‘ekonomi-politik’.

Dengan ‘mata ekonomi’, banyak orang Indonesia menggantungkan impiannya ke AS: jalan-jalan, beasiswa, berkarir, dll. Tidak salah, wajar saja. Tapi dengan ‘mata ekonomi-politik’, seharusnya kita kesal karena AS sejak 1960-an telah mengeksploitasi negeri ini, antara lain lewat Bank Dunia dan IMF (saham terbesar dimiliki AS dan markasnya juga di AS). Bahkan UU Migas  No. 22 Tahun 2001 yang membuka peluang sebesar-besarnya kepada perusahaan asing untuk mengeksplorasi migas dan membuat negara kehilangan kontrolnya dalam tata kelola migas, ternyata penyusunannya didanai oleh USAID sebesar $21,1 juta*. Ada banyak lagi tangan-tangan AS yang berada di balik berbagai fenomena ekonomi-politik di negeri ini, tapi hanya dibicarakan dari mulut ke mulut. Datanya susah didapat. Misalnya saja, reformasi 1998, kalau baca tulisannya Chomsky, ada peran AS, yang sudah tidak menghendaki lagi Suharto. Tapi buktinya apa? Saya cuma dengar kisah lisan, bahwa pada malam-malam demo itu, uang berkarung-karung didistribusikan ke kampus-kampus, untuk logistik para mahasiswa, tanpa kwitansi.

Adalah lebih mudah untuk menganalisis ekonomi-politik di dalam AS sendiri. Transparansi data di sana membuat saya bisa menyusun sebuah buku Obama Revealed (unduh gratis di sini) yang isinya menceritakan keterkaitan hampir semua menteri Obama dengan korporasi pro-Zionis.

(lebih…)

Sejarah yang Berulang, Dari VOC ke IMF

VOC

medali VOC (sumber foto: huiberts.info)

Di bawah ini saya copas tulisan Sofia Abdullah di facebooknya. Sofia tekun sekali menelaah buku-buku sejarah dan naskah-naskah kuno, beberapa tulisannya pernah saya baca di media online. Tulisannya berikut ini memberi perspektif baru tentang sejarah Indonesia, menarik sekali. Antara lain, bahwa sebenarnya VOC adalah perusahaan multinasional yang menghalalkan segala cara demi meraup keuntungan sebesar-besarnya. Jadi, yang menjajah Nusantara pada awalnya bukan Belanda, melainkan korporasi global.

 

Sejarah berulang hingga kini, ketika kita secara lahiriah merdeka, tapi sejatinya sedang terjajah oleh korporasi global (bukan cuma Indonesia, tetapi juga kebanyakan negara-negara berkembang lainnya). Tengok saja bagaimana perilaku korporasi global hari ini yang memonopoli perdagangan dunia dengan cara-cara kasar, antara lain:
-melobi para politisi untuk meloloskan UU yang menguntungkan mereka; dana pembuatan UU itu pun digelontorkan oleh “lembaga sosial” yang sebenarnya perpanjangan tangan korporasi (baca buku Kudeta Putih, Hadi, et al)
-menggunakan kekuatan IMF dan Bank Dunia untuk memaksakan proyek-proyek yang sebenarnya tidak urgen, dan hanya membuat bangsa-bangsa terjerat utang semakin besar (baca buku John Perkins)
-memaksakan aturan-aturan di WTO agar sesuai dengan kepentingan mereka (baca buku Power in Global Governance, Barnet et al,)

Sedikit info ttg IMF: pemilik saham terbesar dalam IMF adalah AS, Jepang, Jerman, Inggris, dan Prancis (disebut G-5). Kekuatan dominasi G-5 terlihat jelas ketika sebuah negara meminjam uang kepada IMF. IMF baru mengucurkan dana pinjaman bila negara itu telah melaksanakan syarat-syarat yang ditetapkan IMF: mencabut subsidi, meningkatkan pajak, liberalisasi pasar, dan meningkatkan suku bunga. Semua persyaratan itu ujung-ujungnya hanya menguntungkan negara-negara pemegang saham terbesar di IMF dan Bank Dunia (keduanya saling bersekutu; oleh Stiglitz disebut sebagai “pilar globalisasi/pasar bebas”; untuk bisa ngutang di Bank Dunia harus jadi anggota IMF). (Baca: Brics, G20, IMF)

Jadi, terlihat ya, bahwa sejarah itu berulang?

==

Hebatnya Indonesiaku!!

Oleh Sofia Abdullah

Selama bertahun-tahun disekolah, kita di beri pemahaman bahwa Indonesia dijajah Belanda selama 350 tahun!! Entah darimana awalnya pernyataan salah kaprah ini, karena negeri Belanda-nya saja baru resmi terbentuk tahun 1815!! (lih. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Netherlands)

350 tahun adalah masa kedatangan bangsa Eropa ke negeri ini, karena sifat mereka yg kasar, Rasis dan ingin menguasai pasaran, penduduk nusantara spontan tidak menyukai mereka dan pada umumnya mengambil sikap bermusuhan. Namun ada juga beberapa bangsa Eropa yg awalnya diterima oleh beberapa penguasa di tanah air karena sikap mereka yg sopan dan menunjukkan sikap mau bekerja sama.

(lebih…)

Pasar Bebas VS Keimanan

Copas Status FB

globalization-pictureDi grup WA/FB berseliweran tulisan yang tesis intinya “melawan pasar bebas dengan keimanan dan menjauhi kemalasan”. Tadinya mau diam saja, tapi lama-lama yang ga tahan juga. Maaf kalau ada teman-teman yang tersinggung dengan tulisan ini. Tapi saya merasa perlu menyampaikan pendapat saya, kebetulan disertasi saya ya seputar masalah ini juga.

Begini, kalau mau bicara globalisasi, itu bahasan ekonomi-politik, kok malah kita diceramahi soal keimanan, menjauhi rasa malas, dll? Di pasar di daerah saya, jam 2 dini hari para pedagangnya sudah jualan (baca: 2 dini hari!), baik yang jual maupun yang beli, apa pantas disebut pemalas? Mereka bekerja keras mencari nafkah, tapi karena modal yang kecil, barang yg dijualbelikan impor (misal, bwbg putih, cabe, bahkan garam, impor), keuntungan terbesar diraih importir, bukan penjual di pasar, bukan pula konsumen. Tetangga saya ketika cabe melonjak tinggi, ya ga beli cabe. Apa dia malas, sampai ga mampu beli cabe? No, dia kerja jadi guru honorer di SMA dg honor 250rb sebulan (saya ga salah ketik), suaminya satpam di bank, tapi sistem outsourcing, sewaktu-waktu bisa dipecat, bergadang melulu jagain bank, dg gaji 1 jutaan. Malas? Tidak beriman?

Kalau kita liat kondisi globalisasi dg kacamata ekonomi-politik, kita akan lihat bahwa membanjirnya barang impor adalah masalah politik. Mengapa ketika petani surplus bawang, garam, atau beras, keran impor dibuka? Mentan bilang, beras cukup, tapi Mendag buka impor (ini terjadi bukan cuma jaman Jokowi, zaman SBY juga ya begini ini yang terjadi). Ini politik atau masalah keimanan?

(lebih…)

Dunia Kita (2)

dunia kitaDi tulisan  “Dunia Kita (1), saya memberi link ke artikelnya Andre Vltchek (ia minta Rusia dan China untuk menyelamatkan Venezuela yang hampir tumbang dikuasai oleh Imperium). Jadi, secara global, ada negara-negara yang posisinya berlawanan dengan Imperium, yang terbesar dan terkuat adalah Rusia dan China. Di Timteng, Iran, Irak, Suriah, dan Hizbullah pun bersekutu dengan kedua kekuatan ini.

Pertanyaannya: Apa artinya kalau mau melawan Imperium, Indonesia juga harus bersekutu dengan China? Siapa yang jamin Indonesia akan jaya kalau kerjasama dengan China? Konon produk/proyek China di Indonesia banyak yang ga mutu [ini KONON ya, saya tidak mendalaminya]. Lalu, China juga mendatangkan pekerja dari China, padahal Indonesia surplus tenaga kerja (misal: kasus PLTU di Bali).

Cara melihatnya begini:

(1) Di tataran global, perlu diakui, memang Rusia dan China adalah dua negara yang punya kekuatan untuk melawan Imperium. Tak ada pilihan lain bagi negara-negara yang lebih kecil yang dalam keadaan terjepit, selain bekerja sama dengan keduanya. Misalnya, Iran dan Suriah; mereka melawan Imperium sendirian jelas sangat sulit. Sejauh ini Iran dan Suriah berkali-kali sudah ditolong oleh Rusia dan China lewat kekuasaan veto di PBB. Kalau dua negara besar itu tidak melakukan veto, NATO sudah dari kemarin-kemarin menyerbu Suriah (sebagaimana yang terjadi di Libya, hanya dalam hitungan hari, Qaddafi sudah tumbang diserbu NATO). Kalau Rusia tidak terjun langsung ke medan perang ‘menjaga’ Suriah, mungkin NATO (yang sebenarnya juga sudah menyerang Suriah, namun alasannya untuk membasmi ISIS) juga sudah merebut Damaskus.

(lebih…)