Kajian Timur Tengah

Beranda » Ekonomi Politik Global

Category Archives: Ekonomi Politik Global

Iklan

Venezuela dan Pelajaran Buat Indonesia

Rasanya geli sekali kalau membaca jubir lokal AS mengata-ngatai Chavez dan Maduro sebagai hipokrit: teriak-teriak anti-AS tetapi jualan minyak tetap ke AS; sambil menasehati netizen agar selalu berbaik sangka pada Elang Gundul.

Apakah bila suatu negara jual barang ke AS, artinya negara itu harus tunduk pada kemauan politik AS, tanpa syarat? Bahkan harus nurut saja ketika AS mendukung laki-laki-bodoh-entah-siapa-yang-tak-ikut pemilu sebagai presiden? Logika macam apa itu?

Venezuela jual minyak ke AS jelas karena ada kebutuhan dari pihak AS juga. Supply and demand. Ketika AS menolak membeli, dalam kondisi normal, Venezuela bisa cari pasar lain. Tapi situasi berbeda karena AS selalu memberi sanksi semaunya. [Hal serupa terjadi di Iran: AS melarang negara-negara lain –baik dengan bujukan atau ancaman—membeli minyak dan berinvestasi di Iran.]

Dan yang jelas, sanksi yang diberikan Trump adalah KECURANGAN: minyak Venezuela sudah/sedang masuk ke AS, tetapi uangnya tidak dibayarkan. Padahal uang itu sangat dibutuhkan Venezuela untuk membeli pangan dan obat-obatan.

(lebih…)

Iklan

Prahara Suriah, Hoax, Media Sosial, Perpecahan Bangsa

Banyak orang resah melihat semakin meningkatnya radikalisme di Indonesia dan semakin kerasnya friksi antarumat akibat perbedaan posisi politik. Banyak yang luput memahami fenomena ini dari perspektif geopolitik global, khususnya yang terkait dengan Perang Suriah.

Inilah era Facebook, Twitter, dan WA, ketika perang tidak hanya terjadi di Damaskus, Homs, Idlib, atau Aleppo, melainkan merasuk hingga ke rumah dan mimbar-mimbar di Indonesia. Kemarahan terhadap orang-orang yang terlibat perang nun jauh di sana, ditumpahkan melalui narasi penuh kebencian di berbagai forum, disertai dengan berbagai foto dan video palsu, dengan tujuan merekrut petempur dan donasi.

(lebih…)

TENTANG CHINA DAN UYGHUR (2)

A. TEORI KEDAULATAN

Setiap bangsa punya sejarahnya sendiri. Aceh dulu sebuah kerajaan, lalu setelah Republik Indonesia dibentuk oleh para Bapak Bangsa, Aceh menjadi bagian RI. Seandainya, hari ini, warga Aceh ingin merdeka, apa boleh? Papua melalui referendum sudah bergabung dengan Indonesia tahun 1969. Bila kini, karena tidak puas dengan pemerintah pusat, mereka ingin merdeka dan mendirikan negara sendiri, apa boleh? Jawa Barat adalah bagian Indonesia. Seandainya, sangat banyak warga Jabar yang terpengaruh ideologi HTI ingin merdeka dan mendirikan kekhilafahan sendiri, apa boleh?

Jawabannya akan bergantung pada teori yang dipakai.

Orang yang menolak teori kedaulatan mungkin bilang begini, “Berdasarkan sejarahnya, Aceh itu.. Papua itu.. Jawa Barat itu… bla.. bla…” Kesimpulan: sah-sah saja bila mereka ingin bikin negara sendiri!

Tapi bila kita pakai teori kedaulatan, kita akan memandang bahwa sebuah negara berhak mempertahankan keutuhan negaranya dengan harga berapapun, dengan perang sekalipun. Itulah sebabnya, kalau ada aksi separatisme di negara manapun, pemerintahnya pasti akan berusaha memadamkan aksi tersebut.

(lebih…)

Suriah dan Orang-Orang Prancis

Kerusuhan di Prancis yang sudah berlangsung sekitar 3 pekan memunculkan deja vu bagi orang-orang yang intens mengamati Perang Suriah; bisa terlihat di berbagai komentar netizen [umumnya yang dari Barat/Timteng] di Twitter.

Rana Harbi, selebtwit cantik dari Lebanon menulis, “Bayangkan bila beberapa negara memutuskan mengirimkan senjata senilai miliaran [dollar] kepada para demonstran di Prancis, memaksakan berbagai sanksi [terhadap pemerintah Perancis], dan membantu semua kelompok antipemerintah; termasuk kelompok-kelompok dengan ideologi ekstrim; lalu membuat koalisi untuk mengebom Prancis. Keterlaluan? Nah, itulah yang sedang terjadi di Suriah sejak 2011!”

Seseorang entah siapa, membuat akun bernama ‘Benoite Abedoux’ [plesetan dari selebtiwit cilik asal Suriah, Bana Al Abed]. Isi tweet-nya bikin saya tertawa miris; mirip sekali dengan apa yang selama ini dicuit oleh Bana yang mengaku berada di Aleppo timur.

(lebih…)

Seandainya ini foto dari Teheran (atau Damaskus)…

Kalau kejadian ini (aksi protes, dihadapi dengan gas air mata) terjadi di Teheran, seorang so called “pengamat Timur Tengah senior” , akan segera menulis di koran terkemuka: inilah kegagalan rezim Mullah!

Dia pernah menulis, “Ideologi kubu konservatif dapat dikenali dari kebijakan luar negeri yang resisten terhadap Barat dan pandangan budaya Iran lebih kaya ketimbang bangsa lain. Akibatnya, parabola dilarang, internet dikontrol, ada pengawas kode berpakaian. AKIBATNYA program kerja pemerintahan kubu moderat tidak maksimal.”

Jadi logika dia: karena parabola dilarang, internet dikontrol, perempuan musti pake hijab —> EKONOMI susah!

Penulis perempuan [feminist] pun banyak yang demen menimpakan masalah di Iran pada urusan hijab. Seolah-olah gara-gara pake hijablah ekonomi sebuah negara ruwet.

(lebih…)

Tentang Dollar

Pagi ini saya baca beberapa media online, ada yang menarik: Menko Ekonomi, Darmin Nasution, menjelaskan awal mula mata uang dolar AS (USD) dijadikan sebagai mata uang global. Intinya sih, karena USD kini sudah menjadi mata uang global, semua butuh, AS bisa semaunya cetak uang.

“Tapi AS bisa mencetak uang banyak-banyak tidak inflasi. Kenapa? Karena orang lain perlu dolar AS bukan cuma negaranya. Sehingga pada waktu dia menjalankan kebijakan menyelamatkan ekonomi dari krisis tahun 2007, 2008. Itu bank sentralnya membeli segala macam kredit macet yang enggak karu-karuan dan 2 hingga 3 tahun kemudian krisis sembuh,” kata Pak Darmin. [https://www.liputan6.com/bisnis/read/3599213/cerita-menko-darmin-soal-sejarah-dolar-as-jadi-mata-uang-global. Yang di sini agak lebih panjang beritanya: https://kuwera.id/data-berita/data-berita/kemenko-perekonomian/menteri-darmin-nasution-ungkap-sejarah-dolar-menguasai-dunia ]

———–

Nah, saya lengkapi ya, copas dari tulisan saya tahun 2010 (8 tahun yang lalu).

Begini: pertanyaan kritisnya: siapa sih yang cetak USD? Pemerintah AS? Nope. Yang cetak adalah The Fed (Federal Reserve).

Ironisnya, ternyata The Fed bukan bank milik pemerintah AS. Bank itu murni bank swasta, bahkan dimiliki bukan oleh orang AS, melainkan klan konglomerat Yahudi-Zionis, bernama Rothschild dan rekan-rekannya (antara lain: Rothschild Bank of London, Rothschild Bank of Berlin, Warburg Bank of Hamburg, Warburg Bank of Amsterdam, Israel Moses Seif Bank of Italy, Lazard Brothers of Paris, Citibank, Goldman & Sach of New York, Lehman & Brothers of New York, Chase Manhattan Bank of New York, dan Kuhn & Loeb Bank of New York.)

Awalnya pada 1837-1862 AS punya bank pemerintah yang mencetak uang (sertifikat emas/perak). Secara bertahap, uang kertas diperkenalkan kepada masyarakat dan menjadi alat tukar pengganti koin emas/perak. Lalu, pada tahun 1913, Rothschild dkk membentuk The Fed.

(lebih…)

Rohingya, Yaman, dan Para ‘Jihadis’ (2)

oilcurse

Di antara para pembaca tulisan bagian (1), ada yang masih salah paham maksud tulisan saya. Ada yang salah paham karena sentimen agama (seolah-olah, dengan membahas keterlibatan korporasi dalam konflik Myanmar, artinya anti Islam karena tidak peduli pada Rohingya), ada yang karena bekerja di perusahaan yang bergelimang uang berkat perang sehingga punya kepentingan untuk menyalahpahamkan (menggeser diskusi ke arah lain), ada juga karena memang benar-benar belum paham karena tulisan saya yang terlalu singkat.

Jadi khusus untuk golongan ke-3, yang saya asumsikan memang ingin terus belajar, saya putuskan untuk melanjutkan tulisan tersebut.

Dalam menganalisis konflik dengan perspektif ekonomi-politik, rumusnya begini: follow the money. Lihat kemana aliran uang terbesar mengalir, di sanalah aktor utama konflik ini berada, di sanalah akar konflik. Dalam konflik, ada yang disebut “akar”, ada yang disebut “pemicu”. Pemicu konflik, bisa apa saja, bergantung daerahnya.

(lebih…)

Rohingya, Yaman, dan Para ‘Jihadis’ (1)

arsaRupanya, meskipun sudah membuat 5 tulisan, masih ada hal penting yang belum saya bahas, yaitu keberadaan “jihadis” Rohingya di Myanmar.

Saya masih belum sempat meneliti mendalam tentang ARSA (soalnya, saya pengamat Timteng, bukan Asia Tenggara). Tapi dari pernyataan resmi pemerintah Myanmar dan pemberitaan media-media internasional disebutkan bahwa ada kelompok bersenjata bernama Pasukan Keselamatan Rohingya Arakan (Arakan Rohingya Salvation Army, ARSA).

Keberadaan ARSA menjadi dalih bagi kekerasan yang dilakukan oleh tentara Myanmar terhadap kaum Rohingya. Narasinya: tentara menggrebek kamp-kamp pengungsi Rohingya untuk menangkapi milisi ARSA, karena sebelumnya mereka telah menembaki tentara.

Suu Kyi juga membela perilaku tentara dengan mengkambinghitamkan teroris. Seperti diberitakan BBC, Suu Kyi mengatakan bahwa banyak informasi salah yang beredar; dan informasi itu disebar untuk mendukung “kepentingan teroris.”

Menurut BBC, Suu Kyi tak menjelaskan lebih lanjut pihak yang ia sebut sebagai “teroris.” Namun selama ini, pemerintah Myanmar selalu menyebut ARSA sebagai teroris.

Okelah, teroris memang harus ditangkapi. Densus kita juga berjuang keras menangkapi teroris. Problemnya, seperti dilaporkan Burma Human Rights Network, militer tak hanya menghincar ARSA, tapi juga membantai orang Rohingya yang tak terkait dengan serangan itu.

Akibat serbuan militer sejak 2 pekan lalu, selain 400-an orang Rohingya tewas, 120 ribuan lainnya mengungsi keluar dari Rakhine, menuju perbatasan Bangladesh. Padahal di sana sudah ada 400.000 pengungsi yang hidup dalam kamp-kamp yang amat buruk dan menyedihkan. Bangladesh yang juga negara miskin, tak sanggup lagi menampung, sehingga melarang masuk pengungsi yang baru.

(lebih…)

Rohingya dan Analisis Geopolitik & Ekonomi-Politik

Myanmar oil and gas pipeline

Beberapa kali saya tulis (baik di FB, FP, maupun buku), dalam menganalisis konflik itu ada 4 faktor yang harus diteliti, dua di antaranya yang terpenting adalah trigger (pemicu) dan pivot (akar). Dua faktor ini sering dicampuradukkan, yang trigger dianggap sebagai akar konflik dan orang berputar-putar berdebat di sana.

Konflik Rohingya kalau dipetakan, ada dua lapis: lapisan pertama atau permukaan-nya diframing sebagai konflik agama. Pasalnya, si pelaku beragama Buddha (yang ekstrimnya, tentu saja, tidak bisa digeneralisasi; tokoh-tokoh Buddha di Indonesia sudah berlepas diri dari para ekstrimis ini), dan si korban beragama Islam. Lapisan pertama ini yang sering digoreng sebagian pihak di dalam negeri untuk kepentingan politik dan uang. (Penjelasannya, baca lagi status saya sebelumnya [1])

Di sisi lain, rekam jejak biksu Wirathu yang secara provokatif membangkitkan kebencian kepada Muslim juga tidak bisa dipungkiri. Artinya, memang ada upaya pihak-pihak ekstrim di Myanmar yang memanfaatkan agama untuk mengeskalasi konflik. Tapi, ini BUKAN AKAR, ini adalah TRIGGER, pemicu.

Pemicu itu adalah sesuatu yang bikin publik marah lalu menjustifikasi kekerasan. Samalah seperti orang yang demen jihad di Indonesia, lihat foto-foto bocah berdarah di Suriah, langsung teriak jihad lawan Syiah, padahal ternyata foto hoax.

Lalu, akarnya di mana? Mereka yang terbiasa untuk menggunakan perspektif ekonomi-politik dan geopolitik dalam menganalisis konflik, sambil merem pun sudah menduga kuat bahwa pasti ada faktor kekayaan yang sangat besar di sana, yang sedang diperebutkan. Inilah analisis lapisan kedua-nya, yang lebih dalam.

Sepintas ini seolah tulisan konspirasi. Tapi tunggu, saya jelaskan dulu, dengan mengupas kasus Timteng karena saya memang lebih consern di Timteng.

(lebih…)

Tentang Palestina (3): Mengapa Orang Indonesia Harus Membela Palestina?

demo pro palestina
Alasan 1: Nasionalisme Indonesia
Para pembela Israel berkulit sawo matang terus mengulang-ulang narasi bahwa “Yang teroris adalah orang Arab Palestina, yang jadi korban adalah Israel.” Persis seperti yang dikatakan Obama berulang-ulang selama ia menjadi Presiden AS, “Amerika berkomitmen pada keamanan Israel. Dan kita akan selalu mendukung hak Israel untuk membela dirinya di hadapan ancaman yang nyata. Selama bertahun-tahun Hamas telah meluncurkan ribuan roket kepada warga Israel yang tak berdosa.”
Saya sudah jelaskan tentang falasi non-causa pro-causa, nah kalimat Obama ini salah satu contohnya (baca lagi tulisan saya seri falasi para pembela Israel).
Sekarang saya ingin bertanya: para pembela Israel ini patuh pada Presiden AS atau Presiden Indonesia?
Pak Jokowi dalam pembukaan KTT LB OKI di Jakarta Maret 2016, mengatakan, ”Pada tahun 1962, Bapak Bangsa Indonesia, Presiden Pertama Republik Indonesia, Soekarno, Bung Karno, menegaskan: “… selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menantang penjajahan Israel’… Kami bangsa Indonesia konsisten dengan janji tersebut. Hari ini, Indonesia berdiri bersama dengan negara-negara OKI untuk meneruskan perjuangan yang belum selesai itu.”
Jadi, pemerintah kita sejak zaman Pak Sukarno sampai hari ini selalu berada di pihak Palestina. Sama sekali tidak ada ‘pertanyaan’, mana yang jadi ‘korban’ (upaya blaming the victim). Ini sesuatu yang sudah jadi fakta: Palestina itu dijajah oleh Israel, titik. Pembukaan UUD 45 memberi mandat kepada bangsa Indonesia untuk membela bangsa-bangsa terjajah.
Jadi para pembela Israel berkulit sawo matang itu memang patut dipertanyakan nasionalismenya: mengapa mereka patuh sama Presiden Presiden AS dan Israel? Mengapa narasi yang mereka sampaikan malah membeo perkataan Presiden AS dan Israel? Apa bedanya mereka dengan warga Turki kaburan di Indonesia yang lebih memuja Erdogan, atau warga Indonesia yang berbaiat pada ‘negara’ illegal nun jauh di sana (ISIS)?