Kajian Timur Tengah

Beranda » Ekonomi Politik Global

Category Archives: Ekonomi Politik Global

Iklan

Demo di Irak dan Relasi Iran-Irak

Hari-hari ini Irak dilanda demonstrasi besar. Isu yang diangkat, tak jauh bedalah dengan isu-isu demo di berbagai negara berkembang, yaitu mengecam pemerintah yang dituduh korup, tidak menyediakan lapangan kerja, harga-harga mahal, dan bahkan: memprotes kerjasama Irak dengan China. Mirip ya dengan fenomena di sebuah negara di Asia Tenggara?

Pertanyaannya: mengapa harus bakar-bakaran? Mengapa melakukan perusakan fasilitas umum sehingga akhirnya bentrok dengan aparat? Kelihatan ya, “template” demo-nya? (Baca tulisan saya sebelumnya yang berjudul “template”).

Yang tidak banyak orang tahu: kedutaan besar AS di Baghdad adalah kedutaan yang terbesar yang dimiliki AS di seluruh dunia. Luasnya 42 hektar, dengan staf lebih dari 16.000 orang, termasuk 2000-an diplomat asli AS. Belum kalau dihitung “aktivis” dari berbagai negara asing (setahu saya, dulu juga ada tuh orang Indonesia), yang bebas keluar masuk Irak, blusukan kemana-mana. Yang tidak banyak orang tahu juga: massa diprovokasi melalui medsos, 79% cuitan seruan demo berasal dari Arab Saudi. Tentu media massa Barat tak ketinggalan memanaskan situasi.

(lebih…)

Iklan

Template

Seorang mahasiswa bertanya, setelah kita mempelajari geopolitik Timur Tengah, apa pelajaran yang bisa kita ambil sebagai rakyat Indonesia?

Jawaban saya singkat: pelajari polanya, template-nya. Lihat siapa power yang berkepentingan untuk mendistribusi ruang (dengan segenap sumber daya alamnya) di Timteng, lalu selidiki, apakah aktor-aktor yang sama juga “bermain” di Indonesia?

Berikut ini saya copas tulisan lama saya soal Suriah. Mungkin nama-nama orang dan organisasi yang saya sebut ini tidak ‘terlihat’ di Indonesia. Apalagi keterbukaan informasi di negeri kita sangat minim, terlalu banyak info yang kita tidak tahu, jadi sulit mengidentifikasi siapa saja yang ‘bermain’ (kecuali bila kita orang lapangan, bisa masuk ke ‘dalam’). Tapi dengan sedikit kerajinan ‘melacak’, minimalnya bisa ketemu jejaringnya di Indonesia dan memperkirakan apakah template yang sama sedang dipakai di Indonesia.

***

The NGOs

Berbagai NGO (Non-Government Organization) atau LSM, bersama lembaga-lembaga “think tank” (pusat studi) memiliki rekam jejak dalam upaya penggulingan rezim di berbagai penjuru dunia. Di Mesir, misalnya, aksi-aksi demo penggulingan Mobarak dimotori oleh aktivis LSM yang dilatih oleh AS (melalui Freedom House dan National Endowment for Democracy/NED) agar mahir menggalang massa dan mengelola isu. FH dan NED juga bermain di Suriah. Bedanya, bila di Mesir aksi demo bisa tereskalasi (jumlah pendemo sangat masif) sehingga Mobarak terguling dengan mudah, di Suriah modus ini gagal total. Yang muncul malah demo tandingan yang jauh lebih masif, menunjukkan dukungan kepada Assad. Kejadian sama juga terlihat di Libya, aksi demo tidak pernah tereskalasi, bahkan yang terjadi demo luar biasa besar di Tripoli mendukung Qaddafi. [1]

Ada lagi LSM bernama CANVAS, yang memberikan pelatihan berbagai strategi revolusi kepada para aktivis yang ingin menggulingkan rezim di negara mereka. Para pendukung dana CANVAS adalah lembaga-lembaga terkemuka seperti United States Institute for Peace (USIP) yang didanai Kongres AS, New Tactics (didanai Ford Foundation dan Soros Foundation), dan lain-lain. Foreign Policy melaporkan, selama enam bulan pertama tahun 2012, 40 aktivis oposisi Syria mengadakan pertemuan di Jerman yang dikoordinir oleh USIP untuk merancang bentuk dan agenda pemerintahan pasca-Assad.

Nah karena aksi demo “damai” tidak berhasil di Libya dan Suriah, masuklah para “jihadis” untuk melakukan “tugas” mereka. Kali ini tentu saja mereka tidak membawa isu demokrasi, melainkan khilafah (dan khusus di Suriah, mereka membawa isu Sunni-Syiah, yang terbukti sangat efektif dalam menggalang pasukan dan dana dari kaum Muslim di berbagai penjuru dunia). Untuk Libya, terbukti, setelah Qaddafi tumbang, tidak ada khilafah, meski bendera Al Qaida sempat berkibar-kibar di gedung pemerintah. Kapitalis Barat berpesta pora menguasai sumber daya alam sementara sebagian rakyat sibuk bertempur satu sama lain; sebagian lagi mengungsi ke negeri-negeri jauh dan banyak yang mati di tengah jalan.

Jadi, dalam menganalisis soal Suriah, penting untuk menoleh tajam ke arah NGOs dan think-tank yang berkeliaran di sana (atau bersuara berisik dari luar negeri). Di awal konflik, Amnesty International dan Federation of Human Rights (FHR) menggalang aksi demo massa di jalanan Paris dengan membawa bendera Suriah era mandat Prancis (hijau-putih-hitam). FHR didanai oleh NED. Mantan Sekjen PBB, Kofi Annan, yang awalnya ditugasi menjadi mediator perdamaian di Syria, ternyata adalah trustee (penasehat) di International Crisis Group (ICG), bersama tokoh-tokoh Zionis, seperti George Soros, Zbigniew Brzezinski, dan Shimon Peres. Brooking Institution juga berperan, antara lain menerbitkan desain perubahan rezim di Libya, Suriah, dan Iran. Baik NED, ICG, Brooking, dll, didanai oleh Big Oil (Conoco-Philips, Chevron, ExxonMobil), Coca Cola, Bank of America, Microsoft, Standard Chartered, Citigroup, Hilton, McDonald, GoldmanSach, dll. (Goldman Sachs dan Rockefeller juga berada di belakang Médecins Sans Frontières, relawan di bidang medis, yang ‘bermain’ di Suriah).

Ada dua LSM yang sering sekali dikutip media Barat (dan media jihad), Syrian Observatory of Human Rights dan Syrian Network of Human Rights yang berkantor di Inggris. Keduanya seolah paling tahu atas setiap serangan, jumlah korban, nama-nama, dan berbagai hal soal Suriah (dan datanya jelas beda dengan data yang dimiliki media-media alternatif). Donaturnya, Uni Eropa dan Soros. Silahkan browsing, rekam jejak Soros dan upaya penggulingan rezim di berbagai negara, terutama Eropa Timur (juga penggulingan Soeharto). Soros juga ada di balik CANVAS. Aliran dana untuk the White Helmets (yang juga mengaku ‘relawan medis’), juga terlink dengan Soros.

See the template, follow the money.

***
[1] video bisa lihat di sini: https://dinasulaeman.wordpress.com/2016/05/04/prahara-aleppo-3-tamat/

Wawancara dengan Geotimes [Geolive]

 

Catatan Harian Warga AS: “Kelompok Teroris Adalah Sekutu Kita”

Artikel ini bagus sekali, menjelaskan ‘apa yang dipikirkan dan dilakukan elit AS’ di berbagai penjuru dunia, mulai dari Afghanistan tahun 1980-an, lalu Eropa Timur, lalu Afrika, Timur Tengah, bahkan Indonesia.

Ditulis oleh orang AS, Chris Kanthan (penulis buku “Deconstructing the Syrian War”). Sudah diterjemahkan ICMES ke Bahasa Indonesia.

Cara nulisnya juga menarik dan mudah dicerna. Wajib baca bila ingin memahami bagaimana peran yang dilakukan kelompok-kelompok “jihad” atas nama Islam untuk membantu elit AS menguasai sumber daya alam di berbagai penjuru dunia.

https://ic-mes.org/politics/catatan-harian-warga-as-kelompok-teroris-adalah-sekutu-kita/

Diplomasi Zaman Now vs Diplomasi Era Zadoel

Debat Keempat Pilpres kemarin saya ikuti dengan seksama karena temanya cocok dengan bidang studi saya, Hubungan Internasional. Ada hal yang menarik untuk ditelaah, soal diplomasi dan ‘kepentingan nasional’.

Pertanyaan dari panelis adalah, “…Keberhasilan dalam diplomasi internasional tergantung pada kemampuan negara menawarkan keunggulannya kepada negara-negara lain. Keunggulan tersebut bisa dalam bentuk kebudayaan, ekonomi, pertahanan, dan gagasan solutif. …Menurut Bapak apa keunggulan bangsa Indonesia yang akan ditawarkan dalam diplomasi internasional dan bagaimana strategi utk mewujudkannya?

Jawaban Presiden Jokowi, keunggulan kita adalah “Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia.”

Hal ini direspon Capres Prabowo bahwa diplomat asing itu “menghitung kekuatan kita”. Yang dimaksud Prabowo adalah kekuatan militer, karena selanjutnya yang disebutnya adalah ‘berapa kapal selam, pesawat, peluru kendali yang kita punya?’

Dalam tulisan singkat ini, saya hanya ingin menjelaskan bahwa secara paradigmatik, kedua tokoh ini berbeda bagai bumi dan langit.

(lebih…)

Venezuela dan Pelajaran Buat Indonesia

Rasanya geli sekali kalau membaca jubir lokal AS mengata-ngatai Chavez dan Maduro sebagai hipokrit: teriak-teriak anti-AS tetapi jualan minyak tetap ke AS; sambil menasehati netizen agar selalu berbaik sangka pada Elang Gundul.

Apakah bila suatu negara jual barang ke AS, artinya negara itu harus tunduk pada kemauan politik AS, tanpa syarat? Bahkan harus nurut saja ketika AS mendukung laki-laki-bodoh-entah-siapa-yang-tak-ikut pemilu sebagai presiden? Logika macam apa itu?

Venezuela jual minyak ke AS jelas karena ada kebutuhan dari pihak AS juga. Supply and demand. Ketika AS menolak membeli, dalam kondisi normal, Venezuela bisa cari pasar lain. Tapi situasi berbeda karena AS selalu memberi sanksi semaunya. [Hal serupa terjadi di Iran: AS melarang negara-negara lain –baik dengan bujukan atau ancaman—membeli minyak dan berinvestasi di Iran.]

Dan yang jelas, sanksi yang diberikan Trump adalah KECURANGAN: minyak Venezuela sudah/sedang masuk ke AS, tetapi uangnya tidak dibayarkan. Padahal uang itu sangat dibutuhkan Venezuela untuk membeli pangan dan obat-obatan.

(lebih…)

Prahara Suriah, Hoax, Media Sosial, Perpecahan Bangsa

Banyak orang resah melihat semakin meningkatnya radikalisme di Indonesia dan semakin kerasnya friksi antarumat akibat perbedaan posisi politik. Banyak yang luput memahami fenomena ini dari perspektif geopolitik global, khususnya yang terkait dengan Perang Suriah.

Inilah era Facebook, Twitter, dan WA, ketika perang tidak hanya terjadi di Damaskus, Homs, Idlib, atau Aleppo, melainkan merasuk hingga ke rumah dan mimbar-mimbar di Indonesia. Kemarahan terhadap orang-orang yang terlibat perang nun jauh di sana, ditumpahkan melalui narasi penuh kebencian di berbagai forum, disertai dengan berbagai foto dan video palsu, dengan tujuan merekrut petempur dan donasi.

(lebih…)

TENTANG CHINA DAN UYGHUR (2)

A. TEORI KEDAULATAN

Setiap bangsa punya sejarahnya sendiri. Aceh dulu sebuah kerajaan, lalu setelah Republik Indonesia dibentuk oleh para Bapak Bangsa, Aceh menjadi bagian RI. Seandainya, hari ini, warga Aceh ingin merdeka, apa boleh? Papua melalui referendum sudah bergabung dengan Indonesia tahun 1969. Bila kini, karena tidak puas dengan pemerintah pusat, mereka ingin merdeka dan mendirikan negara sendiri, apa boleh? Jawa Barat adalah bagian Indonesia. Seandainya, sangat banyak warga Jabar yang terpengaruh ideologi HTI ingin merdeka dan mendirikan kekhilafahan sendiri, apa boleh?

Jawabannya akan bergantung pada teori yang dipakai.

Orang yang menolak teori kedaulatan mungkin bilang begini, “Berdasarkan sejarahnya, Aceh itu.. Papua itu.. Jawa Barat itu… bla.. bla…” Kesimpulan: sah-sah saja bila mereka ingin bikin negara sendiri!

Tapi bila kita pakai teori kedaulatan, kita akan memandang bahwa sebuah negara berhak mempertahankan keutuhan negaranya dengan harga berapapun, dengan perang sekalipun. Itulah sebabnya, kalau ada aksi separatisme di negara manapun, pemerintahnya pasti akan berusaha memadamkan aksi tersebut.

(lebih…)

Suriah dan Orang-Orang Prancis

Kerusuhan di Prancis yang sudah berlangsung sekitar 3 pekan memunculkan deja vu bagi orang-orang yang intens mengamati Perang Suriah; bisa terlihat di berbagai komentar netizen [umumnya yang dari Barat/Timteng] di Twitter.

Rana Harbi, selebtwit cantik dari Lebanon menulis, “Bayangkan bila beberapa negara memutuskan mengirimkan senjata senilai miliaran [dollar] kepada para demonstran di Prancis, memaksakan berbagai sanksi [terhadap pemerintah Perancis], dan membantu semua kelompok antipemerintah; termasuk kelompok-kelompok dengan ideologi ekstrim; lalu membuat koalisi untuk mengebom Prancis. Keterlaluan? Nah, itulah yang sedang terjadi di Suriah sejak 2011!”

Seseorang entah siapa, membuat akun bernama ‘Benoite Abedoux’ [plesetan dari selebtiwit cilik asal Suriah, Bana Al Abed]. Isi tweet-nya bikin saya tertawa miris; mirip sekali dengan apa yang selama ini dicuit oleh Bana yang mengaku berada di Aleppo timur.

(lebih…)

Seandainya ini foto dari Teheran (atau Damaskus)…

Kalau kejadian ini (aksi protes, dihadapi dengan gas air mata) terjadi di Teheran, seorang so called “pengamat Timur Tengah senior” , akan segera menulis di koran terkemuka: inilah kegagalan rezim Mullah!

Dia pernah menulis, “Ideologi kubu konservatif dapat dikenali dari kebijakan luar negeri yang resisten terhadap Barat dan pandangan budaya Iran lebih kaya ketimbang bangsa lain. Akibatnya, parabola dilarang, internet dikontrol, ada pengawas kode berpakaian. AKIBATNYA program kerja pemerintahan kubu moderat tidak maksimal.”

Jadi logika dia: karena parabola dilarang, internet dikontrol, perempuan musti pake hijab —> EKONOMI susah!

Penulis perempuan [feminist] pun banyak yang demen menimpakan masalah di Iran pada urusan hijab. Seolah-olah gara-gara pake hijablah ekonomi sebuah negara ruwet.

(lebih…)