Kajian Timur Tengah

Beranda » epistemic community

Category Archives: epistemic community

Antara Afghanistan, Libya, Suriah, dan Palestina

https://web.facebook.com/DinaY.Sulaeman/videos/430823678307054

[Poin penting: homebase Al Qaida adalah Afghanistan dan Al Qaida (berdiri 1998) menggunakan Afghanistan untuk mendirikan kamp-kamp pelatihan mereka atas seizin rezim Taliban yang berkuasa di pada era 1996-2001.]

Gerakan Al Qaida ada di berbagai penjuru dunia, termasuk di Suriah, Libya, bahkan Indonesia. Nama yang dipakai beda-beda di tiap negara.

Di Libya, Al Qaida bernama Libyan Islamic Fighting Group (LIFG). Pendirinya bernama Abdelhakim Belhaj. Al Qaida Libya mengadakan aksi-aksi demo anti-Qaddafi dan melakukan berbagai serangan bersenjata, yang tentu saja dilawan tentara pemerintah. Tapi yang muncul: tuduhan bahwa Qaddafi melakukan pembunuhan massal.

Upaya penggulingan Qaddafi ini didukung AS. Dewan Keamanan PBB mengizinkan NATO untuk “mengambil langkah yang diperlukan.” Dan NATO pun membombardir Libya. Alasannya: untuk menyelamatkan bangsa Libya dari kediktatoran Qaddafi.

(lebih…)

Absurd

(1)

Kata teman saya, banyak fans Erdogan yang happy banget atas kemenangan Taliban. Saya juga lihat di twitter, akun yang berafiliasi dengan partai you know whatlah itu, yang di saat yang sama, kita juga tahu mereka ini pingin “pinjam” Erdogan buat jadi presiden di Indonesia, juga aktif men-debunk propaganda palsu soal Taliban.

Memang betul sih, banyak info hoax beredar, misalnya, video pembantaian ISIS atau Al Nusra, dibilang Taliban. Menurut laporan PBB, Taliban memang melakukan berbagai aksi kekerasan (di antaranya, pembantaian massal di Mazhar-i Sharif 1998), tapi pakai foto palsu ya tetap salah.

Nah, kepada fans Taliban-yang-juga-fans-Erdogan ini [karena, mungkin aja ada fans Taliban yang bukan fans Erdogan], saya mau kasih info sedikit, tentara Turki tuh hadir di Afghanistan lho, menjadi bagian dari pasukan NATO. Dan NATO ini posisinya adalah MEMBANTU Amerika melawan Taliban dan Al Qaida.

(lebih…)

Pengamat Unpad: Bapak Presiden, Jangan Dukung Taliban, Pemerintahan De Facto Belum Terbentuk

Situasi politik Afghanistan telah menyedot perhatian dunia internasional. Dorongan agar pemerintah Indonesia mengakui kekuasaan kelompok Taliban juga datang dari berbagai tokoh di Indonesia, salah satunya dari tokoh Partai Keadilan Sejahtera, hidayat Nurwahid dalam diskusi virtual bertajuk “Masa Depan Afghanistan dan Peran Diplomasi Perdamaian Indonesia” yang diselenggarakan Center for Reform.

Namun pengamat Hubungan Internasional dari Universitas Padjadjaran, Dina Yulianti berpendapat lain. Menurutnya, pemerintah Indonesia belum bisa memberikan dukungan kepada kelompok Taliban

(lebih…)

Cara Menjadi Pengamat Timteng Yang “Bener”

https://web.facebook.com/DinaY.Sulaeman/videos/547067159959637

Menjadi pengamat Timteng yang “bener” (yang didasarkan pada riset, membaca, dan mendengar sebanyak-banyaknya, baik info yang ada di media, maupun saluran-saluran lain) tidak mudah. Lebih mudah memang baca sedikit, lalu asal komentar.

Berusaha menjadi pengamat yang “bener” pun sering disalahpahami.

Misalnya, kalau menulis soal kejahatan AS di Afghanistan dan setuju penarikan mundur tentara AS, komentator pro AS akan bilang “oh, jadi lo pro Taliban?”

Di saat yang sama, saat mengkritisi kejahatan pada “jihadis” di Suriah dan kelakuan para pengepul donasi Suriah, dengan cepat berbagai tuduhan keji dilemparka oleh fans mereka.

Karena kajian Timteng itu penting (karena ada dampaknya pada kehidupan di Indonesia), saya ingin kasih “nasehat” kepada semua pihak yang berminat pada isu-isu Timur Tengah: silakan cek di video ini lihat betapa kompleks situasinya.

(lebih…)

Apa yang akan Terjadi di Afghanistan Usai Dikuasai Taliban? Begini Analisa Pengamat Timur Tengah

FIXINDONESIA.COM –  Taliban telah menduduki istana kepresidenan Afghanistan. Begitu pun dengan presiden Afganistan Ashraf Ghani memilih meninggalkan negara itu untuk menghindari pertempuran. 

Juru bicara Taliban sudah berjanji tidak akan menyerang warga sipil dan ingin menjalin hubungan yang damai dengan dunia internasional. 

Taliban juga berjanji akan menegosiasikan bentuk pemerintahan mendatang. Dalam jumpa pers pertama mereka terbaru 17 Agustus 2021, juru bicara Taliban mengatakan bahwa pihaknya tidak akan melakukan balas dendam. Bahkan pihak Taliban juga mengatakan bahwa kaum perempuan akan diberi kesempatan untuk beraktivitas, bekerja di berbagai bidang,  dan mendapatkan pendidikan.

(lebih…)

Pengamat Timur Tengah: Ini Penyebab Taliban Berkuasa Tanpa Perlawanan

FIXINDONESIA.COM – Pengamat Timur Tengah yang juga Dosen Prodi Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran Dina Yulianti menyebutkan, jika melihat pemberitaan baik di media nasional dan internasional, proses pengambilalihan kota demi kota di Afghanistan berjalan cepat dan nyaris tidak ada perlawanan. Bahkan ibu kota pun (Kabul) jatuh ke tangan Taliban nyaris tanpa perlawanan. 

“Presiden Afghanistan pergi begitu saja, padahal sudah berjanji akan terus berjuang melawan Taliban. Ada dua kemungkinan, pertama Taliban punya kekuatan yang besar. Namun, ini kontradiktif dengan informasi bahwa jumlah pasukan Taliban cuma enam puluh ribuan. Sementara pasukan Afghanistan yang dipersenjatai dan dilatih AS selama ini mencapai tiga ratus ribuan,” kata Dina kepada FIXINDONESIA.COM, Selasa 17 Agustus 2021. 

Menurutnya, kemungkinan kedua, Taliban mendapatkan dukungan dari sebagian warga Afghanistan sehingga mereka begitu saja menyerahkan kendali kota kepada Taliban.

(lebih…)

Afghanistan: Mungkinkah Berdamai dengan Taliban?

Dina Yulianti (Dosen Prodi Hubungan Internasional Unpad)

FIXINDONESIA.COM – Kondisi di Afghanistan semakin genting pascapenarikan tentara Amerika Serikat. Utusan Khusus Sekjen PBB untuk Afghanistan, Deborah Lyons, melaporkan bahwa situasi keamanan memburuk dan telah terjadi kondisi darurat kemanusiaan. Menurut Lyons, “Afghanistan sekarang berada pada titik balik yang berbahaya. Ada dua kemungkinan di depan, negosiasi perdamaian yang sejati atau justru krisis yang tragis” (UNAMA, 2021).

Konflik dan kekerasan terutama terjadi karena Taliban mulai bergerak dari kota ke kota untuk mengambil alih kekuasaan dari tangan pemerintahan Afghanistan. Media massa memberitakan bahwa upaya pengambilalihan kekuasaan itu dilakukan dengan kekerasan sehingga selain menjatuhkan banyak korban jiwa, juga memicu pengungsian besar-besaran warga dari berbagai kota ke arah Kabul.

(lebih…)

Hajj and the struggle against the apartheid regime of Israel

TEHRAN- One of the messages of Hajj is to fight racism. Everyone who performs Hajj must perform tawaf and sa’i. During tawaf, a pilgrim must also circle the tomb of Sayidah Hajar, which is attached to one part of the Kaaba. Then, he or she must perform sa’i, to run back and forth, from Safa to Marwah. 

Sa’i is a Hajj ritual that imitates what Hajar did. Who is Hajar? She was a black slave who was married to Prophet Ibrahim. In the sight of Allah, even a black slave woman turned out to have a very noble degree. Allah says the noblest among humans is the most pious, not the richest, or a specific gender or race. Therefore, Muslims should fight racism in this world. One nation that is still a victim of racism is the Palestinian nation. Palestine is colonized by the Zionist-Israel group, who claimed to be nobler and had the right to carry out occupation and various crimes against humanity against the Palestinian people.

In April 2021, Human Rights Watch issued a report describing Israel as committing apartheid and persecution towards the Palestinian people. Israel formally implemented an apartheid system of government that separated social, economic, and political life based on race. The Israeli Jews get far more special rights and facilities than Palestinians.
The legal term “apartheid” has long been used by observers, writers, or diplomats who support the Palestinian cause. The 1973 International Convention on the Suppression and Punishment of the Crime of Apartheid and the 1998 Rome Statute for the International Criminal Court (ICC) define apartheid as a crime against humanity as consisting of three main elements: the intention to maintain the dominance of one racial group over another; systematic oppression by dominant groups over marginalized groups; and inhuman actions (HRW, 2021). 

(lebih…)

Israel dan Sistem Apartheid

Oleh :

Dina Yulianti (Dosen Prodi Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran)

FIXINDONESIA.COM – Kata “apartheid” biasanya identik dengan Afrika Selatan. Kata ini memang berasal dari Afrika Selatan, yang bermakna pemisahan atau segregasi. Pada tahun 1948, Afrika Selatan secara resmi menerapkan sistem pemerintahan apartheid yang memisahkan kehidupan sosial, ekonomi, dan politik berdasarkan ras.

Kaum kulit putih memiliki status dan hak-hak yang jauh lebih besar dibandingkan kaum kulit hitam. Pada tahun 1994, rezim apartheid tumbang. Kini, di tahun 2021, tiba-tiba saja, Human Right Watch mengeluarkan laporan yang menyebut Israel sebagai pemerintahan apartheid.

Penyebutan Israel sebagai rezim apartheid sebenarnya sudah sering dilakukan oleh para pengamat, penulis, atau diplomat yang mendukung Palestina.

Konvensi Internasional 1973 tentang Penindasan dan Hukuman Kejahatan Apartheid dan Statuta Roma 1998 untuk Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) mendefinisikan apartheid sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan yang terdiri dari tiga elemen utama: niat untuk mempertahankan dominasi satu kelompok ras atas yang lain;  penindasan sistematis oleh kelompok dominan atas kelompok yang terpinggirkan; dan tindakan tidak manusiawi.

(lebih…)

Posisi Indonesia dalam Perseteruan Nuklir AS-Iran

Dina Yulianti (Dosen Prodi Hubungan Internasional Unpad)Dina

Oleh:

Dina Yulianti (Dosen Prodi Hubungan Internasional Unpad)

Menteri Luar Negeri Iran, Javad Zarif, baru-baru ini berkunjung ke Indonesia dan bertemu dengan Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi serta Presiden Joko Widodo.

Press release dari Kementerian Luar Negeri Iran antara lain mengapresiasasi posisi Jakarta di Dewan Keamanan PBB yang mendukung dan mempertahankan JCPOA.

JCPOA (Joint Comprehensive Plan Action) adalah perjanjian nuklir yang ditandantangani oleh P5+1, atau negara-negara anggota Dewan Keamanan PBB plus Uni Eropa (diwakili oleh Jerman) pada 14 Juli 2015.

Perjanjian yang merupakan hasil upaya diplomasi panjang sekitar dua belas tahun ini dikacaukan oleh aksi mantan Presiden Donald Trump yang secara sepihak menarik diri dari JCPOA pada Mei 2018.

(lebih…)