Kajian Timur Tengah

Beranda » Keamanan Global (Laman 3)

Category Archives: Keamanan Global

Kisah Amerika yang Angkat Kaki dari “Kuburan Imperium”

Oleh:
Dina Yulianti
Dosen Prodi Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran

FIXINDONESIA.COM – Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden, beberapa hari lalu mengumumkan bahwa misi perang AS di Afghanistan akan resmi berakhir pada tanggal 31 Agustus.

Namun demikian, proses penarikan pasukan telah berlangsung dan Bagram Airfield, pangkalan militer AS terbesar di Afghanistan, telah diserahkan kepada Pasukan Pertahanan dan Keamanan Nasional Afghanistan. AS juga telah menyelesaikan penyerahan tujuh pangkalan militer lainnya.

Menurut CBS News 9 Juli, komandan pasukan NATO di Afghanistan, Jenderal Scott Miller, juga akan segera angkat kaki dan menyerahkan pasukan yang tersisa di bawah tanggung jawab seorang jenderal bintang dua.

Pengumuman Biden ini merupakan sebuah peristiwa bersejarah, dimana akhirnya AS meninggalkan kancah perang yang telah berlangsung 20 tahun. AS pergi dari Afghanistan dengan membawa kekalahan, bila ditinjau dari tujuan awal perang tersebut, yaitu “untuk membubarkan basis operasi terorisme di Afghanistan dan untuk mengalahkan rezim Taliban” (pidato Presiden Bush, 2001). 

Kini, ketika AS angkat kaki, justru power Taliban semakin kuat. Bahkan AS terpaksa bernegosiasi panjang, duduk semeja dengan Taliban sebelum akhirnya angkat kaki. Kini, proses perundingan tengah berlangsung antara pemerintah Afghanistan dan Taliban untuk membicarakan masa depan negara mereka.

Invasi AS (bersama pasukan NATO) ke Afghanistan dimulai pada 7 Oktober 2001. Invasi itu dilakukan menyusul serangan teror 911 (9 September 2001) terhadap beberapa target, antara lain gedung WTC di New York, yang menewaskan ribuan orang.

Pemerintah AS menuduh Al Qaida sebagai pelaku serangan dan dengan segera menggalang dukungan internasional untuk melancarkan “Perang Melawan Terorisme.” Bahkan Bush pernah mengancam negara-negara yang enggan bergabung dalam perang itu dengan kalimat, “Kalau tidak bersama kami, berarti kalian sedang melawan kami” (you’re either with us or against us in the fight against terror).

(lebih…)

Lincoln Memorial, Saksi Perubahan Opini Publik AS Terhadap Israel

Oleh:
Dina Yulianti
Dosen Prodi Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran

Not another nickel, not another dime, no more money for Israel’s crime

FIXINDONESIA.COM – Siapa yang menyangka, akan tiba suatu hari ketika Lincoln Memorial –tempat dimana para presiden terpilih AS membacakan pidato kemenangan mereka di hadapan ratusan ribu massa—menjadi lokasi aksi demonstrasi pro-Palestina. Teriakan ‘tidak ada sepeser uangpun lagi untuk kejahatan Israel’ tadi diserukan di podium oleh seorang perempuan berkerudung.

Seorang pria kulit hitam, Anthony Lorenzo Green, aktivis gerakan Black Lives Matters, berseru, “Saya membawa pesan dari komunitas kulit hitam di Washington DC, komunitas yang ditindas setiap hari oleh polisi yang dilatih oleh militer Israel!” 

Demonstrasi di Lincoln Memorial berlangsung 29 Mei 2021, dihadiri sekitar 20.000 massa yang berasal dari berbagai ras dan agama, termasuk kaum Yahudi. Demonstrasi serupa terjadi di berbagai kota AS. Bahkan di New York, anak-anak muda Yahudi berorasi mendukung Palestina. Seorang gadis Yahudi dengan suara bergetar berkata, “Tidak ada justifikasi (pembenaran) bagi pembunuhan anak-anak di Palestina, yang dilakukan Israel, pada hari Idul Fitri.”

Di kalangan politisi, suara-suara pro-Palestina juga sangat mengemuka. Kondisi ini jauh berbeda dengan tahun 2014. Pada 8 Juli 2014, Israel memulai serangan bomnya ke Jalur Gaza. Serangan itu berhenti 50 hari kemudian, tanggal 26 Agustus 2014, menewaskan 2000 lebih warga Gaza, di antaranya 326 anak-anak. Namun saat itu dunia sedang disibukkan oleh ISIS yang berada di masa “kejayaan”-nya, mengontrol sepertiga wilayah Suriah dan 40% wilayah di Irak. Aksi-aksi teror ISIS membuat opini publik teralihkan dari Palestina. Terenggutnya 2000 nyawa di Gaza tak banyak mendapat respon.

(lebih…)

Israel dan Sistem Apartheid

Oleh :

Dina Yulianti (Dosen Prodi Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran)

FIXINDONESIA.COM – Kata “apartheid” biasanya identik dengan Afrika Selatan. Kata ini memang berasal dari Afrika Selatan, yang bermakna pemisahan atau segregasi. Pada tahun 1948, Afrika Selatan secara resmi menerapkan sistem pemerintahan apartheid yang memisahkan kehidupan sosial, ekonomi, dan politik berdasarkan ras.

Kaum kulit putih memiliki status dan hak-hak yang jauh lebih besar dibandingkan kaum kulit hitam. Pada tahun 1994, rezim apartheid tumbang. Kini, di tahun 2021, tiba-tiba saja, Human Right Watch mengeluarkan laporan yang menyebut Israel sebagai pemerintahan apartheid.

Penyebutan Israel sebagai rezim apartheid sebenarnya sudah sering dilakukan oleh para pengamat, penulis, atau diplomat yang mendukung Palestina.

Konvensi Internasional 1973 tentang Penindasan dan Hukuman Kejahatan Apartheid dan Statuta Roma 1998 untuk Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) mendefinisikan apartheid sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan yang terdiri dari tiga elemen utama: niat untuk mempertahankan dominasi satu kelompok ras atas yang lain;  penindasan sistematis oleh kelompok dominan atas kelompok yang terpinggirkan; dan tindakan tidak manusiawi.

(lebih…)

Biden dan Kebijakan Luar Negeri AS di Timur Tengah

Oleh: Dina Yulianti (Dosen Prodi Hubungan Internasional Unpad)

FIXINDONESIA.COM – Presiden-presiden Amerika Serikat, minimalnya sejak dua puluh tahun terakhir, selalu melancarkan peperangan di Timur Tengah

Pada 7 Oktober 2001, George W. Bush mulai membombardir Afghanistan dengan alasan memburu Osama bin Laden yang disebut sebagai pelaku teror 911. 

Pada 2003, Bush melanjutkan petualangan perangnya di Irak, sampai-sampai anggaran negara defisit dan Amerika Serikat hingga kini memiliki hutang yang sangat besar. 

Jumlah dari semua hutang yang belum dibayar oleh pemerintah federal Amerika Serikat pada 1 Maret 2021 melampaui angka 28 triliun dolar. 

Barack Obama kemudian naik ke tampuk kekuasaan setelah melakukan kampanye pemilu yang dipenuhi narasi antiperang dan mengecam kebijakan perang Republikan. Tapi janji tinggal janji. 

Meski Obama menarik sebagian besar serdadunya dari Irak dan Afghanistan, perang udara terus diperluas, terutama menggunakan drone. Obama juga menambah pasukan operasi khusus di seluruh dunia. 

Pada tahun 2016, operator khusus AS dapat ditemukan di 138 negara, bertambah 130 persen dibanding pada masa Bush. 

(lebih…)

Kata Pengantar untuk Buku tentang Sang Penumpas ISIS

Beberapa bulan yang lalu, buku ini terbit. Ini buku terjemahan, dan saya diminta menuliskan kata pengantar. Saya terlewat untuk mengabarkannya di FP ini. Karena kemarin artikel saya yang mereview posisi hukum internasional terhadap pembunuhan yang dilakukan oleh AS terhadap Jend Qassem Soleimani dimuat di jurnal [1], saya jadi teringat lagi pada buku ini. Selain, itu, kemarin juga ada yang nanya soal IRGC yang dikatain “teroris” oleh AS (sehingga, salah satu atlet Iran yang menang Olimpiade, yang berprofesi sebagai perawat di RS yang dikelola IRGC, dikatain teroris).

Berikut ini ringkasan kata pengantar saya untuk buku tsb. (selengkapnya bisa baca di bukunya).

***

Seiring dengan maraknya aksi terorisme yang dilakukan oleh ISIS, Al Qaida (dan afiliasinya, seperti Al Nusra, Jaysh al Islam, dll di Suriah), kata-kata “jihad” dan “syahid” jadi memiliki konotasi negatif.

Sebagian pihak Muslim membela diri, menyebut “teroris tidak mengenal agama.” Bila kita mau jujur, ini adalah pernyataan yang tidak ditunjang oleh bukti. Bila teroris tidak mengenal agama, bukankah sangat banyak bukti video para teroris bawa-bawa ayat Quran atau hadis?

(lebih…)

Untuk teman-teman yang berminat membaca artikel ilmiah, berikut ini tulisan saya (artikel jurnal) yang membahas “Review Hukum Internasional terhadap Pembunuhan Jenderal Qassem Soleimani.”

Terjemahan abstrak: Hukum internasional dibentuk oleh komunitas global untuk menetapkan aturan hukum, norma, dan standar perilaku antara negara-negara berdaulat untuk menciptakan tatanan dunia yang damai. Namun, karena tatanan dunia adalah anarki, tanpa otoritas eksekutif tertinggi, kepatuhan dan ketidaktaatan terhadap hukum internasional seringkali bergantung pada kekuatan negara. Misalnya, pembunuhan Jenderal Qasem Soleimani, seorang jenderal terkemuka Iran, oleh militer AS di wilayah Irak memicu perdebatan tentang hukum internasional. Artikel ini menunjukkan bahwa tindakan AS melanggar International Humanitarian Law (IHL) & International Human Rights Law (IHRL). Selain itu, AS melanggar the UN Convention for the Suppression of Terrorist Bombings and Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally Protected Persons, including Diplomatic Agents. Argumen-argumen ini didasarkan pada klaim pembelaan diri dan serangan yang akan segera terjadi (imminent attack) dan pelanggaran kebutuhan dan proporsionalitas (necessity and proportionality) yang tidak terbukti. Selanjutnya, AS melakukan terorisme negara (state terrorism) terbatas berdasarkan karakteristik perilakunya dalam kasus ini.

Artikel (berbahasa Inggris) bisa didownload di sini: https://scholarhub.ui.ac.id/ijil/vol18/iss4/6

AS Mengancam Negara-Negara Arab yang Mau Menormalisasi Hubungan dengan Suriah

Pasangan ini (Bashar dan Asma) selama bertahun-tahun dicitrakan sebagai penjahat keji, pembunuh massal rakyatnya sendiri, oleh media Barat (dan media pro-teroris). Mereka diperangi selama 10 tahun oleh milisi-milisi “jihad” (alias teroris) yang datang dari berbagai penjuru dunia (termasuk ekstremis dari Indonesia). Milisi-milisi teror ini dipasok dana dan senjata oleh AS, Inggris, Israel, Turki, dan negara-negara Teluk.

Tapi, mereka tetap bertahan, tidak melarikan diri ke luar negeri, tetap melindungi rakyat dari penjagalan para teroris. Mereka tidak mungkin bisa bertahan bila benar mayoritas rakyat menolak mereka. Waktu pun membuktikan bahwa mayoritas rakyat Suriah mendukung mereka (Assad kembali menang pilpres bulan lalu, dengan suara mayoritas).

Negara-negara Arab pensupport “jihadis” juga sudah mulai memperbaiki hubungan, misalnya UAE, Bahrain, Oman kembali membuka kedutaan mereka di Damaskus.

Namun, baru-baru ini, AS mengancam negara-negara Arab yang ingin menormalisasi hubungan dengan Suriah. Pejabat AS untuk Urusan Timur Dekat (Acting Assistant Secretary for Near Eastern Affairs), Joey Hood, mengingatkan, jika negara-negara Arab memilih jalur normalisasi, mereka berisiko terkena tekanan ekonomi dari Amerika Serikat. [1]

AS memberlakukan “Caesar Act”, yaitu undang-undang untuk menghalangi transaksi bisnis dengan pemerintahan Assad.

Untuk membangun kembali Suriah yang sudah diporakporandakan oleh “jihadis” selama 10 tahun, yang dibutuhkan Suriah adalah:

(lebih…)

Pilpres dan Vaksin Iran

Begitu Raisi menang dalam pilpres Iran, media mainstream Barat, maupun media Indonesia (yang bermodal copas-terjemah) dan para “pengamat” yang juga cuma modal copas dari media Barat, demikian juga para pemimpin Israel, ramai menyebarkan narasi yang SERAGAM: presiden baru Iran ini “tukang jagal”, kata mereka.

Bahkan koran Sindo, membuat infografis yang isinya: Raisi pernah “memerintahkan penyiksaan pada wanita hamil”, “tahanan dilempar dari tebing”, “orang-orang dicambuk dengan kabel listrik”.

Orang yang otaknya cerdas, dikiiit aja, bisa merasakan keanehan dari berita ini. Apa mereka pikir, Iran itu negara barbar di benua antah-berantah? Kalau benar Iran negara se-barbar itu, mengapa Human Development Index-nya jauh lebih tinggi dari pada Indonesia?

Iran dan Indonesia itu sama-sama negara berkembang. Bahkan Iran lebih sengsara dari Indonesia karena sejak 1980 sampai sekarang terus-menerus dihajar embargo dan propaganda sektarian dari berbagai penjuru angin. Tapi, di tengah berbagai kepayahan itu, Human Development Index-nya Iran jauh di atas Indonesia (Iran ranking 70, Indonesia di ranking 107). Siapa yang mengukur HDI? PBB. Di antara poin penilaiannya: pendidikan, kesehatan, kondisi perempuan, dll, dan itu semua tidak bisa dicapai dalam waktu semalam. Trend angka HDI Iran terus naik, pun bila dibandingkan dengan HDI di era Shah Pahlevi dulu.

“Mana mungkin media mainstream berdusta!” mungkin ada yang bilang demikian.

(lebih…)

Pilpres Suriah dan Pelajaran untuk Faksi Ikhwanul Muslimin

https://www.facebook.com/DinaY.Sulaeman/videos/1642653179251553

Bashar Al Assad menang pemilu untuk ke-2 kalinya pasca perubahan UUD Suriah. Kalau dihitung sejak masa ia pertama kali jadi presiden, ini adalah periode ke-4 kalinya.

Dulu, menurut UUD Suriah, seseorangbisa jadi presiden seumur hidup (ikut pilpres terus) Tapi, menyusul aksi-aksi demonstrasi di tahun 2011 – awal 2012 awal, Assad melakukan berbagai upaya reformasi, memenuhi tuntutan para demonstran, antara lain, perubahan UUD mengenai masa jabatan. Kini, seseorang hanya boleh jadi presiden 2x berturut-turut (seperti di Indonesia). Masa jabatannya 7 tahun.

Perubahan UUD itu disahkan melalui referendum nasional. Seharusnya, segera dilakukan pemilu. Tapi, Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir, bekerja sama dengan milisi-milisi Al Qaida (yang kemudian menjelma jadi ISIS) malah angkat senjata. Tuntutan yang awalnya adalah reformasi dalam sistem demokrasi, tiba-tiba berubah jadi “mendirikan khilafah di Suriah.”

Karena perang, pemilu yang didasarkan oleh UUD yang baru itu, terlaksana tahun 2014. Saat itu Assad menang.

(lebih…)

MEMBELA PALESTINA BUKAN BERARTI GANTI BENDERA

Membela Palestina itu bukan berarti kita GANTI BENDERA ya! Aneh banget kalau ada yang menggeser opini seperti ini. Seolah kalau kita bela Palestina, bendera kita ganti jadi bendera Palestina.

Bendera orang Indonesia ya jelas tetap merah putih. Kebijakan luar negeri kita juga jelas, pro Palestina. Masak Presiden Jokowi dibilang ganti bendera?

Bu Menlu Retno pernah bilang, “Palestina Ada di Jantung Politik Luar Negeri Indonesia.” Pak Jokowi pernah bilang, “Palestina ada di setiap helaan nafas diplomasi Indonesia.”

Begitu sulitkah memahami bahwa bahwa pembelaan kepada Palestina adalah amanah dari Bapak Bangsa kita, Bung Karno; amanah UUD 45, “bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan..?”

Begitu mudahnya sebagian netizen termakan propaganda yang ingin menggeser opini kemana-mana, termasuk ke urusan bendera. Tujuan penggeseran opini ini (sadar atau tidak) adalah melemahkan pembelaan kepada Palestina, sekaligus menggoyang kebijakan luar negeri RI.

Kalau tidak sanggup mikir yang berat, tidakkah tersisa sedikit saja hati nurani?

(lebih…)