Kajian Timur Tengah

Beranda » Neoliberalisme

Category Archives: Neoliberalisme

Tax Amnesty, Penggusuran, dan Berpikir Filosofis

properti

foto:tribunnews

Tulisan ini akan panjang. Saya tidak berminat menyingkatnya “demi kenyamanan pembaca”. Terserah saja, orang mau baca atau tidak tulisan ini.

Begini, sejak kuliah S1 hingga S3, selalu ada mata kuliah filsafat ilmu, yang seringkali disampaikan dengan cara ‘wow’, sehingga saya tidak paham, terus-terang saja. Saya baru paham setelah diskusi sana-sini dengan orang lain, bukan dengan dosen. Itupun baru pahamnya setelah kuliah S3, dan itupun sepertinya masih untuk diri sendiri; saya belum mampu mengajarkannya lagi ke orang lain.

Tapi ada satu hal krusial yang saya dapatkan dari perjalanan panjang saya kuliah lagi hingga S3: berpikir filosofis itu penting. Problem bangsa ini, menurut saya, akibat dari ketidakmampuan berpikir filosofis itu. Berpikir filosofis, singkatnya, berpikir hingga ke akar: apa, mengapa, bagaimana. Seseorang yang terbiasa berpikir filosofis akan selalu mencoba menggali hingga ke akar, ini apa sebenarnya? Apa akibatnya di masa kini dan di masa depan?

Misalnya soal tax amnesty. Terus-terang saya bukan ahli perpajakan dan keuangan. Tidak semua orang ahli dalam semua hal kan? Ada memang seleb-seleb medsos yang kelihatan sangat pintar dan mampu bicara sangat banyak hal. Sekali lagi, SANGAT BANYAK hal. Wuih. Tapi ada bagian-bagian tulisan mereka yang membuat sebagian orang tertawa sendiri, karena tahu bahwa yang ditulis si seleb itu sama sekali tidak benar. (lebih…)

Pasar Bebas VS Keimanan

Copas Status FB

globalization-pictureDi grup WA/FB berseliweran tulisan yang tesis intinya “melawan pasar bebas dengan keimanan dan menjauhi kemalasan”. Tadinya mau diam saja, tapi lama-lama yang ga tahan juga. Maaf kalau ada teman-teman yang tersinggung dengan tulisan ini. Tapi saya merasa perlu menyampaikan pendapat saya, kebetulan disertasi saya ya seputar masalah ini juga.

Begini, kalau mau bicara globalisasi, itu bahasan ekonomi-politik, kok malah kita diceramahi soal keimanan, menjauhi rasa malas, dll? Di pasar di daerah saya, jam 2 dini hari para pedagangnya sudah jualan (baca: 2 dini hari!), baik yang jual maupun yang beli, apa pantas disebut pemalas? Mereka bekerja keras mencari nafkah, tapi karena modal yang kecil, barang yg dijualbelikan impor (misal, bwbg putih, cabe, bahkan garam, impor), keuntungan terbesar diraih importir, bukan penjual di pasar, bukan pula konsumen. Tetangga saya ketika cabe melonjak tinggi, ya ga beli cabe. Apa dia malas, sampai ga mampu beli cabe? No, dia kerja jadi guru honorer di SMA dg honor 250rb sebulan (saya ga salah ketik), suaminya satpam di bank, tapi sistem outsourcing, sewaktu-waktu bisa dipecat, bergadang melulu jagain bank, dg gaji 1 jutaan. Malas? Tidak beriman?

Kalau kita liat kondisi globalisasi dg kacamata ekonomi-politik, kita akan lihat bahwa membanjirnya barang impor adalah masalah politik. Mengapa ketika petani surplus bawang, garam, atau beras, keran impor dibuka? Mentan bilang, beras cukup, tapi Mendag buka impor (ini terjadi bukan cuma jaman Jokowi, zaman SBY juga ya begini ini yang terjadi). Ini politik atau masalah keimanan?

(lebih…)

Dunia Kita

konflik timtengRepost Status FB

Umat Islam Indonesia yang baperan selalu merasa mereka adalah korban dari ‘kekuatan besar di luar sana’ yang anti-Islam. Padahal, di saat yang sama, kalau mau objektif melihat, justru orang-orang berjubah dan berpenampilan saleh-lah yang membawa agenda ‘kekuatan besar di luar sana’ untuk mengacaukan negeri ini. Lihat saja medsos kita penuh oleh perdebatan soal halal-haram, kafir-muslim, sementara hal-hal fundamental jadi terabaikan. Misalnya saja, perdebatan orang soal Ahok, karena diseret ke isu kafir-muslim, sentimen yang muncul menjadi tidak akurat lagi. Kasus-kasus reklamasi (kaitannya dengan lingkungan dan nasib nelayan, tidak hanya di Jakarta, tapi di seluruh Indonesia) yang sebenarnya berakar dari kerakusan para pemilik kapital, sulit terbahas dengan objektif, karena selalu ada unsur sentimen/kepentingan.

Dan sejatinya, seluruh konflik di dunia ini memang muncul akibat kerakusan para pemilik kapital global. Mereka ini sering diistilahkan sebagai ‘imperium’, atau sering juga langsung disebut “Amerika” [sebagai negara representasi imperium, negara yang paling depan menjalankan proyek-proyek Imperium] atau “Barat”. Saya akan pakai istilah Imperium.

(lebih…)

Harga BBM dan Bank Dunia

logo-bank-duniaArgumen bahwa pencabutan subsidi BBM memang perlu dilakukan, sudah banyak ditulis. Saya juga pernah menulis bagaimana Iran yang jauh lebih kaya minyak daripada Indonesia juga mencabut subsidi BBM-nya (namun prosesnya sangat panjang, rakyat Iran diberi berbagai fasilitas untuk berpindah ke bahan bakar gas dulu, baru harga bensin naik).

Pertanyaannya, mengapa sekarang? Mengapa baru sebulan setelah dilantik, Presiden Jokowi sudah menaikkan harga BBM (apapun istilahnya: pengurangan subsidi, pengalihan subsidi, dll)? Mengapa tidak dilakukan dulu hal-hal kreatif untuk menambah pundi-pundi APBN (misalnya, menyingkirkan Mafia Migas dulu,  menghentikan subsidi bunga obligasi rekap perbankan sisa “warisan” BLBI era krisis moneter 1997/98 atau melakukan subsidi silang harga BBM)?

Rizal Ramli menulis, keputusan itu diambil karena tekanan Bank Dunia. Berita yang dirilis Antara pada Maret 2014 juga menegaskan bahwa Bank Dunia merekomendasikan kenaikan BBM Rp2000. Soal Bank Dunia ini yang akan saya tulis secara singkat.

Sebenarnya bukan fakta baru bahwa Indonesia ini berada di bawah tekanan berbagai lembaga donor. Ketika Anda berhutang banyak, sangat banyak, pada lembaga-lembaga rente, mau tak mau Anda harus menuruti kemauan mereka. Jadi, siapapun presidennya, opsi pencabutan subsidi BBM pasti diambil (Prabowo pun pernah menyatakan dukungan atas pencabutan subsidi BBM dan menyebut subsidi BBM = membakar uang. Sila tonton rekamannya di youtube).

Ada 10 lembaga donor terbesar Indonesia (=lembaga yang memberi hutang kepada Indonesia), yaitu: Asian Development Bank (jumlah utang: 96T), Bank Dunia (jumlah utang: 122 T) , Japan International Cooperation Agency (jumlah utang: 226T), Australian Agency for International Development, Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria, Agence Française de Développement, United States Agency for International Development, United Nations, Millennium Challenge Corp. dan Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (data tahun 2012). Total utang pemerintah Indonesia: 123M USD (sekitar 1476T). Total utang swasta kepada asing: 146M USD (1752T).

Lalu, apa yang disarankan oleh Bank Dunia kepada Indonesia? Sama sekali tidak mengagetkan, sama saja dengan yang disarankan oleh IMF yang memberikan ‘pertolongan’ kepada Pak Harto saat Indonesia hampir kolaps diterjang krisis moneter 1998: privatisasi, pencabutan subsidi, deregulasi (demi kenyamanan investor asing). Bukan cuma Bank Dunia, lembaga-lembaga donor (=renternir) lainpun punya resep yang senada-seirama dengan IMF. (Untuk lebih jelasnya, silahkan baca tulisan saya sebelumnya : Kejamnya Liberalisme Ekonomi).

Mari kita baca dokumen STRATEGI KEMITRAAN Bank Dunia untuk  Indonesia tahun fiskal 2013-2015. Minimalnya, ada lima kalimat yang senada “subsidi BBM menyerap sebagian besar anggaran yang sebetulnya dapat digunakan bagi infrastruktur dan perlindungan sosial” (meskipun redaksi tidak persis).

Dalam tabel saya kutip dari dokumen itu, terlihat sekali kemiripan program Bank Dunia dengan program Jokowi:

Tujuan Jangka     Panjang Indonesia Kendala Kelompok Bank Dunia akan Berkontribusi pada: Tonggak Pembangunan Indikatif Jangka Menengah Mode Keterlibatan Kelompok Bank Dunia
Infrastruktur

Meningkatkan taraf dan efisiensi investasi publik dan swasta dalam infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan dan memperkuat daya saing

Kurangnya investasi infrastruktur; tidak mungkin didukung oleh investasi publik saja -Peningkatan kilometer efektif jalan nasional yang akan dipelihara dan dibangun-mengurangi hambatan infrastruktur kelistrikan untuk memenuhi kebutuhan-meningkatkan investasi swasta pada infrastruktur -mengurangi kebutuhan subsidi PLN

-dibentuknya mekanisme dana pendamping pemerintah [kartu indonesia sehat, dll?]

-setidaknya satu transaksi Kemitraan Publik Swasta untuk proyek air baku

Pembiayaan untuk: Transportasi kawasan timur Indonesia, Proyek perbaikan jalan kawasan barat Indonesia, pemeliharaan aset jalan, DPL konektivitas, Pembangunan transmisi I&II, Energi terbarukan untuk Listrik, .. investasi oleh IFC pada listrik, air, pelabuhan, perkapalan, dan logistik, telekomunikasi, minyak,dan gasPengetahuan: Kajian Industri Konstruksi Jalan, Layanan Konsultasi mengenai layanan dan subsidi energi, Dana Pendamping Pemerintah, dll

 

Secara umum, kelihatannya program-program tersebut baik-baik saja. Tentu saja, saat ini masih terlalu pagi untuk menilai bagaimana Jokowi melaksanakan janjinya (bahwa subsidi dialihkan untuk infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan rakyat). Meskipun, berdasarkan track record kinerja Bank Dunia selama ini (baik di Indonesia maupun di negara Dunia Ketiga lainnya), bisa diprediksikan bagaimana hasilnya. Anggoro,  peneliti dari Institute of Global Justice (2008) menulis, kerugian yang diderita Indonesia karena menerima pinjaman dari Bank Dunia antara lain:

-Indonesia kehilangan hasil dari pengilangan minyak dan penambangan mineral (karena diberikan untuk membayar hutang dan karena proses pengilangan dan penambangan itu dilakukan oleh perusahaan-perusahaan transnational partner Bank Dunia)
-Jebakan hutang yang semakin membesar, karena mayoritas hutang diberikan dengan konsesi pembebasan pajak bagi perusahaan-perusahaan AS dan negara donor lainnya.
-Hutang yang diberikan akhirnya kembali dinikmati negara donor karena Indonesia harus membayar “biaya konsultasi” kepada para pakar asing, yang sebenarnya bisa dilakukan oleh para ahli Indonesia sendiri.
-Hutang juga dipakai untuk membiayai penelitian-penelitian yang tidak bermanfaat bagi Indonesia melalui kerjasama-kerjasama dengan lembaga penelitian dan universitas-universitas.
-Bahkan, sebagian hutang dipakai untuk membangun infrastuktur demi kepentingan perusahaan-perusahaan asing, seperti membangun fasilitas pengeboran di ladang minyak Caltex atau Exxon Mobil. Pembangunan infrastruktur itu dilakukan bukan di bawah kontrol pemerintah Indonesia, tetapi langsung dilakukan oleh Caltex dan Exxon. (selengkapnya, baca tulisan saya: Peran Bank Dunia dalam Kemunduran Ekonomi Indonesia)

Indonesia, Keluar Saja dari G-20!

Polisi AS siap menembak demonstran anti KTT G-20 di Pittsburgh

Polisi AS siap menembak demonstran anti KTT G-20 di Pittsburgh

Senang sekali saya saat membaca berita, Menteri Kelautan Susi Pudjiastuti blak-blakan menyerukan agar Indonesia keluar saja dari G-20. Benar-benar ‘sesuatu’. Semoga Presiden Jokowi dan tim ekonominya menyetujui seruan Susi.

Berikut ini tulisan lama saya yang menjelaskan apa sebenarnya G-20 (pernah dimuat di jurnal The Global Review, Mei 2013)

BRICS, G-2O, dan IMF

Dina Y. Sulaeman*

 

(1) BRICS: Kekuatan Ekonomi Baru?

Krisis ekonomi di Eropa dan AS yang telah melemahkan Dollar menjadi momen penting bagi lima negara kapitalis plat merah (kapitalisme yang dikontrol oleh negara/pemerintah, bukan oleh swasta), yaitu Brazil, Russia, India, China dan South Africa (BRICS). Pada bulan Maret 2013 lalu, pemimpin kelima negara itu berkumpul di Durban, Afrika Selatan dan menyepakati dibentuknya lembaga keuangan sejenis IMF. BRICS memiliki kekuatan dari sisi jumpah penduduk, yaitu 40% dari populas dunia, dan GDP mereka adalah seperlima dari total GDP dunia. Bahkan Bank Dunia pun menyatakan, dalam kondisi ekonomi sulit seperti sekarang, pertumbuhan ekonomi dunia bergantung pada BRICS yang memiliki 27% kekuatan daya beli dunia. Selain itu 45% tenaga kerja global berada di negara-negara BRICS. Mereka juga memiliki cadangan mata uang asing sebesar 4,4 Trilyun Dollar.

Waktulah yang akan membuktikan apakah rencana BRICS ini akan terwujud. Namun setidaknya, ini telah menjadi ancaman besar bagi kekuatan kapitalis Barat yang sejak tahun 1944 telah mendominasi ekonomi dan keuangan internasional melalui dua institusinya, IMF dan Bank Dunia, serta pemaksaan penggunaan dollar sebagai mata uang utama dalam perdagangan dan keuangan dunia.

IMF adalah semacam lembaga yang mengumpulkan cadangan dana dalam jumlah besar untuk kemudian dipinjamkan kepada negara-negara yang membutuhkannya. Meskipun dana itu dikumpulkan dari semua negara anggotanya, namun keputusan IMF sangat didominasi oleh AS. Ketika hampir semua negara berkembang memiliki hutang kepada IMF dan Bank Dunia, AS pun mengontrol segala kebijakan politik dan ekonomi di negara-negara tersebut. Hutang yang menjerat bangsa-bangsa telah menyeret mereka ke jurang kemiskinan dan ketidakberdayaan. Mantan Presiden Brazil, Luis Ignacio Silva pernah mengatakan, “Perang Dunia III telah dimulai, perang yang sunyi… Perang ini sedang merobek Brazil, Amerika Latin, dan hampir semua negara Dunia Ketiga. Yang tewas bukanlah tentara, tetapi anak-anak; jutaan orang memang tidak terluka, tetapi mereka kehilangan pekerjaan; jembatan-jembatan tidak diedakkan, tetapi pabrik-pabrik, sekolah, rumah sakit, dan semua kegiatan ekonomi menjadi bangkrut. Ini adalah perang antara AS melawan Amerika Latin dan Dunia Ketiga. Ini adalah perang melawan hutang luar negeri, AS menggunakannya sebagai senjata utama; senjata yang lebih mematikan daripada bom atom, dan lebih merusak daripada sinar laser.”[1]

(lebih…)

Soal Migas: Jasmerah (Jangan Melupakan Sejarah)

oil warDina Y. Sulaeman

Mari kita runut lagi ke belakang, mengapa Indonesia sedemikian lemah soal migas?

Pada tahun 1998, Indonesia terkena krisis ekonomi yang parah dan Suharto memilih untuk meminta bantuan IMF. IMF pun memberikan hutang dengan sejumlah syarat yang sejatinya merampok negeri ini (jadi, mengerikan sekali bila masih ada yang pro Soeharto dan kroninya, dan bilang piye kabare le, enak jamanku tho? Kalau ingin tahu bagaimana dulu Soeharto saat baru menjabat sebagai presiden menjual murah kekayaan alam kita kepada asing, tonton film ini, dijamin nangis karena sedih dan sakit hati).

Salah satu syarat hutang dari IMF adalah reformasi energi, yaitu mereformasi harga, lembaga pengelola energi, membuka investasi sebesar-besarnya bagi swasta, dan mereduksi peran monopolistik Pertamina. Reformasi itu dituangkan dalam UU Migas. Perhatikan ini:

-RUU Migas yang mengakomodasi kehendak IMF itu diajukan pertama kali di zaman BJ Habibie, tapi ditolak DPR.

-RUU yang sama, diajukan lagi ke DPR oleh Menteri Pertambangan dan Energi era Presiden Gus Dur, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono… dan DPR bersedia membahasnya!

-Gus Dur digulingkan, digantikan Megawati. RUU itu pun disahkan pada masa Megawati, tepatnya 23 Nov 2001, menjadi UU tahun 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

UU Migas ini sangat liberal: divestasi, deregulasi, kompetisi, equal treatment (perlakuan sama antara Pertamina/BUMN dan perusahaan asing), dan penyerahan harga pada pasar. UU ini didasarkan oleh LoI (Letter of Intent) antara IMF dan Indonesia tanggal 11 Sept 1998, 19 Okt 1998, 13 Nov 1998, 20 Jan 2000, 1 Mei 2000, 31 Juli 2000, 13 Des 2001.

Melalui UU Migas ini, Pertamina harus bersaing dengan perusahaan lain untuk mendapatkan kontrak wilayah eksploitasi di wilayah NKRI (!)

Pengesahan UU Migas ini tidak disetujui sepenuhnya oleh DPR (ada juga anggota DPR yang menolak dan membuat nota keberatan). UU ini lalu diajukan ke MK, dan tidak dibatalkan MK, hanya dicabut/dikoreksi 3 pasal. Patut dicatat, saat UU itu dalam proses uji di MK, pemerintah (tahun 2004, zaman SBY) sedang menandatangani kontrak migas dengan investor asing. Selain itu, perusahaan minyak seperti Caltex, Medco, dan Star Energy mengancam akan mengajukan gugatan milyaran dollar AS jika UU Migas dicabut dan memperkarakan pihak-pihak yang membatalkan kontrak kerja yang sudah dibuat ke arbitrase internasional.

Saat itu, sudah ada 105 perusahaan asing yang mendapat izin untuk bermain di sektor industri hilir migas termasuk membuka SPBU. Pemerintah saat itu, Menko Perekonomian Aburizal Bakrie menyatakan agar UU Migas jangan dicabut karena menurutnya, UU itu dibuat untuk memberikan kepastian hukum kepada calon invetor di sektor hulu dan hilir industri migas.

Penting dicatat: Keterlibatan AS melalui USAID dalam UU Migas tertuang dalam dokumen resmi berjudul “Energy Sector Governance Strengthened dan Energy Sector Reform”, salah satu kutipannya:

“USAID telah menjadi pendonor bilateral utama yang bekerja dalam reformasi sektor energi yang membantu mempengaruhi pinjaman-pinjaman multilateral yang lebih luas lagi”

 

Jadi, menimpakan kesalahan pada tokoh tertentu di HARI INI, tanpa mengingat lagi bagaimana sejarahnya kita sampai masuk ke kubangan besar ini, jelas naif. Presiden yang bisa membawa keluar kita dari kubangan ini, jelas harus presiden yang benar-benar kuat, ideologis, dan revolusioner. Apakah Jokowi bisa? Saya terus-terang pesimis. Tapi tak ada salahnya berdoa dan menunggu saja, siapa tahu ada keajaiban. Toh dia presiden kita sekarang, mau apa lagi? Jangan lupa pula, seperti ditulis Perkins di buku Economic Hitman-nya, kalau ada presiden negara dunia ketiga berani melawan ‘imperium’, dia akan mati. Tak heran bila presiden-presiden di Amerika Latin yang berani galak pada ‘imperium’, mati perlahan karena kanker (baca di sini). Atau, negerinya diinvasi, seperti Libya dan Suriah.

NB: Sekedar unek-unek untuk mereka yang gagal move on dan masih gemar berkata di facebook.. “Coba kalau Prabowo yang jadi Presiden…” : silahkan browsing, bagaimana tim Prabowo melobby pengusaha-pengusaha AS (berita valid, bukan hoax ala Jonru dkk) dan bahwa Prabowo juga setuju pencabutan subsidi BBM (tonton pernyataannya langsung di youtube). Soal Freeport, beredar kabar Prabowo bilang mau menasionalisasi (saya berusaha cari kalimat aslinya, tapi belum ketemu). Tapi yang jelas timnya telah meralat. Prabowo (orang militer) jelas lebih tahu, apa akibatnya kalau dia sampai berani melawan ‘imperium’.

—-

Ref: Kudeta Putih (Syamsul Hadi dkk, 2012, penerbit: Indonesia Berdikari)

Harrison Ford dan Hutan Indonesia

Kesampingkan dulu soal ‘siapa’ Menhut yang ada di video ini (yang kebetulan berasal dari kubu KMP, dan akhir-akhir ini -betapa menyedihkan- sepertinya mengkritisi apapun jadi dianggap bernuansa KIH vs KMP). Kesampingkan dulu soal gaya Harrison Ford yang (mungkin) mengganggu rasa nasionalisme. Saya mengajak Anda untuk fokus pada isu kerusakan hutan di Indonesia. Di video ini terlihat jelas bahwa bangsa ini selama bertahun-tahun telah menyia-nyiakan kekayaan alam yang diberikan Tuhan; hutan dibabat secara masif untuk diganti dengan kebun sawit, yang ternyata sangat merugikan rakyat Indonesia (dan hanya menguntungkan segelintir pengusaha kaya dan kroni-kroni mereka). Video ini menunjukkan bukti dari kejahatan ekonomi neolib.

Ironis, kisah pilu masyarakat yang tanahnya dirampas oleh perkebunan sawit (berbekal izin pemerintah) seolah tak terdengar, karena media nasional kita tak gencar memberitakannya. Misalnya, pernahkah Anda mendengar nama Eva Bande? Perempuan ini dipenjara karena memperjuangkan tanahnya yang dirampas oleh KLS, perusahaan sawit di Banggai, Sulteng. KLS merampas lahan petani di Desa Piondo, Singkoyo, Moilong, Tou, Sindang Sari, Bukit Jaya, dan beberapa desa lain. Secara keseluruhan tanah-tanah petani digusur KLS seluas 7.000 hektar. Sejak 1996, KLS membuka perkebunan sawit skala besar di Toili Kabupaten Banggai. KLS mendapat izin pengelolaan hutan tanaman industri (HTI) 13.000 hektar dengan dana pinjaman pemerintah untuk penanaman sengon dan akasia Rp11 miliar. Hingga kini dana tidak dikembalikan dan lahan HTI malah jadi kebun sawit.

Atau, apakah Anda tahu, apa yang terjadi pada masyarakat Buol yang tanahnya dirampas oleh perusahaan milik Hartati Murdaya? Dulu mereka bertani. Setelah melalui berbagai negosiasi, mereka diperkerjakan di kebun sawit milik Hartati, dengan kondisi yang amat buruk. Kisah selengkapnya dibaca di sini. Hartati kemudian ditangkap KPK karena terbukti menyuap Bupati Buol. Dia hanya dihukum 22 bulan dan denda 150 juta. Tapi bagaimana dengan nasib ribuan petani yang kini hidup miskin, bagaimana masa depan anak-anak mereka?

Ironis, mengapa harus orang asing yang mengingatkan orang Indonesia tentang kejahatan ini? Saya mengenal salah satu LSM (dari beberapa LSM) yang aktif membantu rakyat Buol untuk menuntut hak mereka; dan LSM (yang saya kenal) itu memang dibiayai asing. Tapi, apakah kemudian karena ‘asing’, lalu kasus Buol (dan kasus-kasus kejahatan lingkungan lainnya) diabaikan dengan kata-kata “itu upaya asing untuk mengacau Indonesia!” ? Apakah karena kesal pada Harrison Ford yang Amerika, kita menutup mata pada realitas? Setidaknya, setelah dilabrak oleh Ford, ada sedikit perubahan yang terjadi (tiga perusahaan sawit yang merampas kawasan hutan lindung di Tessa Nilo, mengembalikan lahan kepada pemerintah). Mengapa setelah ‘dikejar-kejar’ oleh LSM asing, pemerintah baru bergerak? Kemana rakyat Indonesia, yang seharusnya lebih peduli terhadap tanah dan hutannya?

Saya pikir, menonton video ini penting, untuk melihat apa yang sudah ‘mereka’ (para pengusaha -entah lokal atau asing- dan pemerintah) lakukan pada hutan milik kita semua. Saya juga meminta anak saya menontonnya, supaya ia tahu, apa yang sedang terjadi di  negeri ini.

(Ada teks terjemahan bahasa Indonesia)

Bandung dan Bung Karno

(Dimuat di harian Pikiran Rakyat, 30 September 2014)

sumber foto: roberni.com

sumber foto: roberni.com

Pengantar: Saya beruntung diundang dalam acara international gala dinner untuk memperingati HUT ke-204 kota Bandung, di Gedung Merdeka. Meski saya cuma duduk dan ngobrol-ngobrol saja sama beberapa orang, sambil menikmati rendang ala chef (yang rasa dagingnya jauh lebih lembut dibanding rendang di warung Padang :D), tapi aura Gedung Merdeka, seperti biasa -setiap kali saya masuk ke sana- selalu memberi inspirasi. Setiap masuk ruangan itu, saya teringat pada betapa heroiknya Konperensi Asia Afrika 1955. Indonesia sebagai penggagas dan tuang rumah konperensi ini, sempat dihina-hina oleh media Barat (dikatai “beggars who never will learn“), tapi para negarawan Indonesia zaman itu berhasil membuktikan bahwa Indonesia mampu melaksanakan konperensi besar yang membawa cita-cita besar itu dengan baik. DR. Roeslan Abdulgani dalam bukunya “Bandung Connection” menceritakan dengan detil pelaksanaan konperensi itu. Ini bagian yang mengharukan:

[penjaga Gedung Merdeka] “Pak, lapor! Gedung Merdeka bocor! Di bagian ruang sidang pleno. Payah Pak! Basah dimana-mana. Air menggenang di lantai!”

mkaa2

suasana gala dinner, di kejauhan, meja Surya Paloh dan Walikota Bandung Ridwan Kamil

Tanpa menyelesaikan makan siang, saya [Roeslan Abdulgani] meloncat ke dalam mobil… Memang keadaan di dalam Gedung merdeka mengerikan… Tempat duduk delegasi di bagian barat dan tempat balkan bawah untuk para menteri dan pembesar-pembesar lain basah kuyup. …Kita yang di dalam gedung, termasuk Ir Srigati Santoso, saya, dan staf saya beserta belasan petugas-petugas lainnya terus memobilisasi lap-lap pel, dan goni-goni dan ember-ember air yang ada. Sambil melepaskan celana, jas, kemeja, kaos kaki, dan sepatu, dan hanya mengenakan celana dan kaos dalam saja, kita semua mengepel lantai, mengeringkan kursi-kursi, dan meja-meja dengan goni-gini dan lap-lap yang dapat menyerap air. Pintu gedung kirta tutup rapat sampai 14.45, mencegah jangan sampai ada delegasi yang kepagian datang.  Akhirnya dalam waktu 45 menit itu semua kelihatan bersih dan kering kembali. Kita semua dapat bernafas lega kembali.

Dalam pembukaan Konperensi itu, Bung Karno mengingatkan

“…janganlah melihat kolonialisme dalam bentuk klasiknya saja, seperti yang kita di Indonesia dan saudara-saudara kita berbagai-bagai wilayah Asia dan Afrika, mengenalnya. Kolonialisme mempunyai juga baju modern, dalam bentuk penguasaan ekonomi, penguasaan intelektuil, penguasaan materiil yang nyata, dilakukan oleh sekumpulan kecil orang-orang asing yang tinggal di tengah-tengah rakyat.”

Sayangnya, peringatan Bung Karno ini masih jadi ‘kenyataan’ di Indonesia. Kita hingga hari ini masih terjajah secara ekonomi dan intelektual. Berikut ini tulisan saya, yang terinspirasi oleh aura Gedung Merdeka.

(lebih…)

Timur Tengah dan Kejahatan Industri Pertanian

peta the fertile crescent

peta the fertile crescent

Dina Y. Sulaeman

Siapa sebenarnya yang bertanggung jawab atas konflik di Timur Tengah? Ada banyak versi jawaban yang bisa diberikan. Namun, ada hal yang menarik yang baru saya temukan setelah mengikuti kuliah umum Dr. Vandana Shiva di UI pada 18 Agustus 2014, yang disponsori  Yayasan Kehati dan Mantasa. Tulisan ini bukan ringkasan isi kuliah tersebut (silahkan menonton videonya di Youtube), melainkan refleksi saya.

Industri pertanian global adalah (salah satu) pihak yang bertanggung jawab atas kemiskinan umat manusia. Kata FAO, hari ini, produksi pangan dunia sebenarnya cukup untuk memberi makan semua orang. Namun karena yang menghasilkan pangan adalah industri, pangan itu dijual di pasar bebas dengan harga tinggi, sehingga banyak orang miskin tak mampu membelinya. Orang yang semula tidak miskin pun jatuh miskin karena mahalnya pangan. Tahun 2013, ada 800 juta orang di seluruh dunia yang kekurangan pangan, termasuk di Indonesia.

Kekurangan bahan pangan berdampak panjang, yaitu penurunan kualitas pertumbuhan fisik dan intelektual anak-anak. Di masa depan, anak-anak yang lemah ini akan menjadi generasi yang lemah dan tidak memiliki daya saing, sehingga tidak mampu mempertahankan negaranya dari agresi ekonomi maupun militer yang dilancarkan negara lain. Siapa yang akan diuntungkan dalam kondisi ini? Jelas negara-negara kaya dan kuat, dan mereka pula yang menguasai industri pertanian global saat ini.

Dalam artikelnya di The Observer, Rami Zurayk menulis bahwa di Mesir, roti dikenal dengan nama aish, yang bermakna “life”. Wilayah bulan sabit yang subur, yang membentang dari sungai Nil hingga sungai Tigris dan Eufrat (diistilahkan Fertile Crescent) adalah tanah yang pertama kali menghasilkan gandum dan kacang-kacangan, dalam sejarah dunia. Namun, kini justru wilayah itulah yang menjadi pengimpor pangan terbesar di dunia. Kecuali Suriah, negara-negara di wilayah itu hanya menghasilkan gandum sangat sedikit, sehingga harus mengimpor.

Penyebabnya adalah karena rezim-rezim di wilayah itu telah dijajah oleh IMF dan Bank Dunia. Mereka memberikan hutang, namun harus dibayar dengan industrialisasi dan liberalisasi pertanian, pengurangan subsidi pertanian. Petani didorong (atau dipaksa) untuk menanam buah-buahan dan sayuran untuk ekspor, dan melepaskan produksi gandum yang sangat penting bagi kecukupan pangan lokal. Yang mendapatkan keuntungan besar dari situasi ini adalah segelintir pengusaha industri pertanian yang berkolusi dengan rezim; dan rezim-rezim di Mesir, Tunisia, dll, didukung oleh AS. Jangan lupakan bahwa ada tiga perusahaan yang mengontrol 90% gandum dunia, Cargill, ADM,dan Bunge yang ketiganya berbasis di AS. Ketika rakyat di Fertile Crescent (kecuali Suriah) tidak mampu lagi memproduksi sendiri gandumnya, sudah tentu para pedagang gandum transional yang mengeruk untung besar.

Tulisan ini dimuat di http://www.liputanislam.com. Selengkapnya, klik Timur Tengah dan Kejahatan Industri Pertanian

Shiva, Pangan, dan Perdamaian Dunia

DINA-SULAIMAN-OKE

Tulisan saya terbaru di www.nefosnews,com

Mengapa petani kita harus hidup miskin? Sekitar 57 persen dari 68 persen penduduk miskin di pedesaan adalah petani. Padahal, mereka memproduksi sesuatu yang dibutuhkan oleh semua orang: pangan. Mengapa setelah 69 tahun Indonesia merdeka, kita semakin tak mampu mencukupi kebutuhan pangan secara swadaya? Pada tahun 2013 saja, kita telah mengeluarkan dana Rp 175 triliun untuk impor produk pertanian. Ironisnya, bahan pangan yang kita impor adalah bahan pangan yang seharusnya bisa kita tanam sendiri: sayuran, beras, jagung, kedelai, singkong, kelapa, lada, gula, cabai, bawang merah, bawang putih, dan lain-lain.

Dalam kurun 10 tahun (2003-2013), ada 5 juta petani Indonesia yang memilih berhenti bertani. Mengapa?

Seorang perempuan India telah menjelaskan jawaban atas pertanyaan di atas, sejak bertahun-tahun yang lalu. Perempuan itu bernama Vandana Shiva, seorang doktor di bidang fisika kuantum yang kemudian lebih memilih untuk berjuang di bidang pertanian.

Pada tanggal 18 Agustus lalu, Shiva datang ke Indonesia untuk memberikan kuliah umum di Universitas Indonesia. Dan kembali, seolah tak pernah lelah, dia menjelaskan lagi jawaban atas pertanyaan di atas.

Selengkapnya, silahkan klik tulisan di website :  Shiva, Pangan, dan Perdamaian Dunia