Beranda » Politik Iran
Category Archives: Politik Iran
Iran dan Covid-19
Permintaan Iran kepada IMF untuk memberi pinjaman uang dalam rangka penanganan Covid-19 memunculkan banyak pertanyaan, intinya: apakah Iran akhirnya tunduk kepada Barat?
Selama ini, IMF dikenal sebagai perpanjangan tangan negara-negara kaya Barat untuk mengacak-acak perekonomian negara berkembang. Pasalnya , IMF (dan Bank Dunia) saat memberi pinjaman selalu memberi syarat: negara penerima pinjaman harus meliberalisasi ekonominya. Antara lain: harus menghemat fiskal, harus memprivatisasi BUMN, dan menderegulasi keuangan dan pasar tenaga kerja.
Menurut Thomas Gangale, dampak dari kebijakan liberalisasi ekonomi ini justru negatif, antara lain dikuranginya pelayanan pemerintah dan subsidi makanan telah memberi pukulan kepada masyarakat kelas menengah ke bawah. BUMN yang dijual untuk membayar utang kepada IMF justru dibeli oleh perusahaan swasta yang kemudian menghentikan pelayanan bersubsidi dan menaikkan harga-harga untuk mencari keuntungan sebanyak mungkin. Kebijakan moneter seperti penaikan suku bunga dengan tujuan untuk menarik investor asing justru menghancurkan perusahaan domestik sehingga pengangguran meningkat. [1]
Absurditas Tatanan Dunia
(tulisan saya, dimuat di koran Pikiran Rakyat, 13/1)
Serangan udara militer AS terhadap dua tokoh penting dalam peperangan melawan ISIS di Timur Tengah, Jenderal Qassem Soleimani (komandan Pasukan Al Quds, Iran) dan Abu Mahdi Al Muhandisi (komandan pasukan Hashd Al Shaabi, Irak), telah memunculkan kegaduhan besar di dunia internasional. Apalagi kemudian Iran melakukan serangan balasan dengan meluncurkan rudal ke pangkalan militer AS di Ain Al Assad Irak pada Rabu dini hari (8/1). Kekhawatiran akan terjadinya Perang Dunia ke-3 muncul seiring dengan kekhawatiran akan naiknya harga minyak dunia yang pasti akan berimbas kepada perekonomian dunia, termasuk Indonesia.
Presiden AS Donald Trump merespon serangan itu dengan pernyataan de-eskalasi (penurunan ketegangan), yaitu AS tidak akan berperang dengan Iran. Ada banyak analisis yang dikemukakan atas respon Trump, di antaranya, AS ditengarai mengkhawatirkan keamanan Israel yang akan terancam bila perang berlanjut. Analisis lainnya menyatakan bahwa pernyataan yang lunak itu muncul karena sekutu AS di kawasan dan di NATO ternyata tidak memberikan dukungan kepada AS untuk melanjutkan perang.
Sementara ini ketegangan terlihat semakin menurun karena fokus negara-negara yang terlibat terdistraksi oleh kasus kecelakaan pesawat Ukraine Airlines. Pesawat itu lepas landas dari Imam Khomeini International Airport, Teheran, lima jam setelah penembakan rudal ke Ain Al Assad. Angkatan Bersenjata Iran telah mengakui, dan menyatakan penyesalan mendalam, atas terjadinya human error yang menyebabkan pesawat itu tertembak oleh Sistem Pertahanan Udara (Air Defence System).
Kedutaan dan Mata-Mata
Hari Sabtu (11/1) rupanya ada kejadian lagi di Iran. Duta Besar Inggris, Robert Macaire berada di lokasi demo di depan Universitas Amir Kabir, di pusat kota Teheran dan ditahan oleh aparat keamanan selama beberapa jam. Menurut PressTV, saat ditangkap, Macaire “mengorganisir dan memprovokasi orang-orang yang marah pada penanganan pemerintah atas akibat dari kecelakaan pesawat awal minggu ini.”
Aparat menangkap Macaire tanpa tahu bahwa ia Duta Besar, namun semata-mata karena kecurigaan melihat ada orang asing di lokasi demo. Setelah ketahuan bahwa Macaire adalah dubes, ia dibebaskan. Hari Minggu (12/1), ada demo balasan, kali ini di depan Kedubes Inggris. Salah satu poster yang terlihat: “Sarang Rubah Tua Harus Ditutup”. Rubah tua adalah julukan untuk Inggris, oleh orang Iran. [1]
Mengapa Inggris disebut “rubah tua”? Rubah [buat orang Iran] adalah simbol dari kelicikan. Seorang penyair Iran jadul, Seyyed Ahmad Adib Pishavari (1844-1930) menulis syair mengecam penjajahan dan perang-perang yang dikobarkan Inggris pada masa itu. Begini terjemahan syairnya:
Banyak rumah kuno// Diratakan setelah Anda masuk// Anda merebut tanah melalui permainan rubah Anda// Anda telah lolos ratusan perangkap, seperti rubah tua.
Israel Berperan Penting dalam Pembunuhan Jenderal Qasem Soleimani
Ini berita yang ditayangkan Jerusalem Post [media Israel] 7 jam yang lalu (9:23 WIB, saat saya menulis ini).
Saya terjemahkan apa adanya, lalu kalimat di dalam […] adalah kritikan dari saya.
**
Intelejen Israel berperan penting dalam pembunuhan AS terhadap kepala Pasukan Pengawal Revolusi Islam (IRGC) Quds, Mayjen. Qasem Soleimani, NBC News melaporkan pada hari Minggu.
Soleimani menggunakan kekuatan dan pengaruh besar dan sangat penting sebagai arsitek yang menyebarkan dan mempertahankan pengaruh Iran di Libanon, Suriah, Irak, Yaman dan di tempat lain di kawasan ini melalui tindakan terorisme.
[Soleimani membantu Suriah&Irak melawan ISIS; membantu Hezbollah Lebanon melawan Israel; dan membantu Houthi melawan Saudi —> karena ISIS, Saudi, dan Israel berteman, tindakan Soleimani disebut “terorisme” oleh media Israel ini.]
Setelah terbang ke Irak dari Damaskus dengan Cham Wings Airbus A320, ia dan rombongan keamanannya tewas oleh empat serangan rudal AS yang menargetkan dua kendaraan mereka ketika mereka meninggalkan Bandara Internasional Baghdad pada 3 Januari. Abu Mahdi al-Muhandis, seorang pemimpin penting dari Pasukan Mobilisasi Populer [PMU/Hashd Al Shaabi] yang didukung Iran, juga tewas.
APA YANG TERJADI SEBENARNYA?
Setelah menunggu beberapa jam, mengikuti perkembangan berita, akhirnya ketemu juga, sumber blundernya dimana. Seperti Anda tahu, saya, dan beberapa penulis anti-AS lainnya kemarin menulis, mengecam tuduhan yang terburu-buru yang dilakukan media Barat, bahwa penyebab jatuhnya pesawat Ukraina adalah rudal Iran. Point penting yang saya sampaikan adalah: kan belum ada penyelidikan? Black box pun belum diteliti. Mengapa sudah menuduh ketika belum selesai investigasi?
Terlebih lagi, sudah ada pernyataan resmi dari Jubir Kemenlu Iran, Abbas Mousavi, yang menolak tuduhan itu.
Lalu tiba-tiba pagi ini, Menlu Javad Zarif, juga Presiden Rouhani memberikan pernyataan resmi mengakui bahwa jatuhnya pesawat Ukraina itu akibat kesalahan Iran.
Pertanyaannya, kok bisa miskomunikasi begini mereka ya? Seharusnya Jubir Kemenlu sebelum bikin pernyataan (yang akhirnya jadi pegangan para pengamat, termasuk saya) memastikan dulu.
Dari informasi yang saya dapat, kemungkinan memang ada kekacauan koordinasi. Kemungkinan ada pihak yang bersalah yang masih berusaha mencari ‘solusi’.
Tentang Qassem Soleimani (2)
Kembali ke Jenderal Qassem. Di Irak, Islamic State of Irak (ISI) terbentuk sejak 2004 dan secara resmi berbaiat pada Al Qaida. Setelah Saddam tumbang (2003), pasukan AS terus bercokol di sana dengan alasan “menegakkan demokrasi di Irak”. Proses-proses demokrasi di Irak dimulai dengan pileg pada 2005. Selama proses demokrasi ini berlangsung, ISI melakukan sangat banyak serangan bom bunuh diri. Karena ideologinya yang takfiri, target pembunuhan mereka adalah kaum Syiah Irak, namun kaum Sunni juga menjadi korban. Aksi teror terjadi di mana-mana. Tahun 2013, ISI menyatakan membentuk ISIS, yaitu menggabungkan gerakan pembentukan khilafah di Irak dan di Suriah.
Kota demi kota, desa demi desa di Irak dan Suriah jatuh ke tangan ISIS. Dalam sebuah film dokumenter disebutkan bahwa tentara AS di Irak awalnya sama sekali tidak memberikan bantuan kepada tentara nasional Irak untuk melawan ISIS. Puncaknya, kota Mosul jatuh ke tangan ISIS pada bulan Juni 2014. Kejatuhan Baghdad sudah di depan mata. Untuk pertama kalinya, pada 13 Juni 2014, ulama besar Irak yang bermazhab Syiah, Ayatulah Sistani, mengeluarkan fatwa jihad melawan ISIS. Fatwa ini berlaku untuk semua Muslim (demografi Irak: 64,5% Syiah, 31,5% Sunni, 2% Yazidi, 1,2% Kristen, 0,8 lain-lain).
Soleimani datang dan membantu pembentukan jaringan milisi The People’s Mobilization Forces (PMF) atau People’s Mobilization Forces (PMU) atau dalam bahasa Arab: al-Hashd al-Shaabi. Milisi yang dibentuk 15 Juni 2014 ini menggabungkan berbagai milisi dari berbagai faksi, Sunni, Syiah, maupun Kristen, yang bergerak bersama tentara nasional Irak. Pasukan Iran juga bergabung dalam perang ini, dan ini legal karena direstui oleh pemerintah Irak.
Akhir Langkah Sang Jenderal
Tentang Qassem Soleimani (1)
Karena panjang, 1800-an kata, saya bagi 2 ya.
Gugurnya Komandan Quds Force Iran, Jenderal Qassem Soleimani, akibat serangan roket [1] yang ditembakkan militer AS secara sengaja atas perintah Trump telah mendapat pemberitaan luas. Saya membaca cukup banyak di antaranya, baik media Barat maupun nasional. Seperti biasa, umumnya media nasional melakukan copas-terjemah-edit sumber-sumber Barat, dan frasa yang sering diulang adalah bahwa Jend. Soleimani “berperan dalam meluaskan pengaruh Iran di Timteng”. Sungguh frasa khas Washington.
Ada beberapa yang menulis bahwa Jend Soleimani ‘berperan’ dalam melawan ISIS; lebih banyak lagi yang menyebut ‘berperan’ dalam ‘perang saudara’ di Suriah. Di media sosial, termasuk grup-grup WA, yang disebarkan lebih sadis: Jend Soleimani berperan dalam “membunuh kaum Sunni di Irak dan Suriah”. Padahal kita tahu, di Suriah bukanlah ‘perang saudara’ melainkan perang sebuah bangsa melawan ISIS dan ratusan milisi lainnya yang berafiliasi dengan Al Qaida. Pasukan milisi teror tersebut jelas bukan Sunni, tapi Wahabi. Dalam Muktamar Ulama Aswaja di Chechnya tahun 2016, Wahabi dinyatakan bukan bagian dari Ahlussunnah karena Ahlussunnah sama sekali tidak berpaham takfiri, apalagi membunuh sesama Muslim dengan tuduhan ‘kafir’ sebagaimana yang diajarkan ideolog Wahabi.[2]
Apa yang Sebenarnya Dilakukan Sang Jenderal?
Apakah Kewajiban Berhijab Memundurkan Perempuan?
Kemarin saya lihat ada video yang isinya memperingatkan publik akan bahaya radikalisme. Tapi contoh yang dipakai adalah Afghanistan dan Iran, diperlihatkan bahwa dulu perempuan di 2 negara itu bebas tidak pakai jilbab, sekarang tertindas karena pemaksaan syariat (pakai jilbab). Saya pun menulis ini. Ada grafik/tabel, untuk melihatnya, cek ke web ya.
***
Apakah Kewajiban Berhijab Memundurkan Perempuan?
Jawaban dari pertanyaan di atas adalah: bergantung sistem dan kinerja pemerintahan yang mewajibkan hijab tersebut. Kita tidak bisa menggeneralisasi, masing-masing negara atau provinsi (di Indonesia ada provinsi dengan Perda Syariah) yang mewajibkan hijab memiliki kondisi yang berbeda.
Misalnya, kewajiban hijab di Afghanistan dan Iran, sangat berbeda output-nya karena di Afghanistan, kelompok yang berkeras mewajibkan hijab adalah Taliban yang berhaluan Wahabi; sementara di Iran pemerintahan dibangun atas syariah versi Syiah Ja’fariah. Jadi, saat bicara soal Syiah, perlu juga ditanyakan ‘Syiah versi mana?’ Shah Pahlevi pun bermazhab Syiah; akhir-akhir ini juga muncul “Syiah London” yang kontroversial.
