Baca bagian pertama

Baca bagian kedua

Q:Apakah benar sistem pemerintahan Islam Iran (yang di antaranya menetapkan aturan jilbab) merupakan akar masalah ekonomi?

A: Sebelum menjawab, saya cerita dulu.

Pemberitaan media mainstream tentang aksi demo antipemerintah Iran Desember 2017-Januari 2018, berusaha mengangkat perempuan tak berhijab sebagai bukti bahwa “Iran ingin perubahan [tidak lagi pemerintahan Islam].”

Berbagai website memakai foto yang ini lagi-ini lagi  (mungkin karena tidak ada lagi yang lain):

Lalu, diviralkan pula (dan diberitakan luas) video seorang perempuan yang membuka jilbabnya di depan umum. Video itu pertama kali dipublish oleh web “My Stealthy Freedom”. Situs ini dimiliki oleh Masoumeh Masih Alinejad, seorang perempuan iran yang tinggal di New York. Menurutnya, kampanye membuka hijab adalah “silent protest against women’s subordination under sharia.”

(lebih…)

Sebagai bantuan untuk para pemerhati Timteng dan para mahasiswa yang sedang menulis tesis/skripsi/disertasi tentang Iran, saya akan menjelaskan beberapa hal tentang Iran, dengan merujuk ke data yang valid (bukan disuplai kedutaan). 🙂  Btw, saya nulis ini dengan sukarela lho ya, bukan dibayar kedutaan. 🙂  Soalnya ada saja tuh yang mengontak saya, minta saran-saran dan info karena sedang nulis skripsi/tesis/disertasi tentang Iran.

1.Q (Question): Bagaimana sebenarnya posisi Wali Faqih/Rahbar/Leader dalam sistem pemerintahan Iran? Apakah bila Rahbar tidak bisa menjalankan tugasnya (baik itu dilengserkan, lengser sukarela, atau meninggal), posisinya otomatis digantikan presiden?

A (Answer):

Di UUD RII [Republik Islam Iran] Bab 8 Pasal 107, disebutkan bahwa setelah kematian Imam Khomeini yang dipilih rakyat sebagai Rahbar [1], Rahbar selanjutnya ditetapkan oleh Dewan Pakar (Majles-e Khubregan-e Rahbari) yang DIPILIH OLEH RAKYAT [2]. Dewan Pakar harus mencari orang-orang yang memenuhi seluruh syarat sebagai Rahbar [3]

Terakhir ada kalimat: Rahbar dar bara bare qawanin ba sayer-e afrad-e keshwar musawi ast. Artinya: Rahbar di hadapan hukum SETARA dengan individu warga negara lainnya.

Bab 8 Pasal 107 UUD RII

(lebih…)

demo pro pemerintah (30 Des 2017)

Smith Alhadar, yang dikenal sebagai “Pengamat Timur Tengah” menulis dua artikel dalam rentang waktu berdekatan, di Kompas (4/1) dan Republika (8/1), tentang kisruh Iran akhir 2017-awal tahun ini. Dua tulisan ini sedemikian kacaunya, sehingga saya merasa perlu menanggapi. (Kenapa baru sekarang? Simply, sebelumnya saya tidak sempat). Saya menulis artikel utuh, di bawah. Tapi sebelumnya saya perlu memberikan beberapa catatan berikut ini:

Tujuan saya, tentu saja agar para pemerhati Timteng bisa mempelajari di mana letak kekacauan tulisan Smith sehingga bisa lebih kritis saat membaca analisis Timteng secara umum, bukan hanya tentang Iran.

Kesalahan fatal yang dilakukan Smith adalah penggunaan DATA YANG SALAH. Berikut ini di antaranya:

1.Data-data soal kemiskinan. Smith mengklaim ada  kondisi kemiskinan yang sangat parah di Iran (dengan menyebut angka-angka), tanpa menyebut sumber. Kredibilitas sumber data penting dalam sebuah penulisan. Data dari Bank Dunia jelas lebih kredibel daripada data copas dari tulisan orang di medsos, atau entah darimana.

Tidak pahamnya Smith atas kevalidan data berimbas pada alur argumen yang konyol, misalnya: “parabola dilarang, internet dikontrol, ada aturan berpakaian… AKIBATNYA program kerja pemerintah tidak maksimal.” (Kompas). Sejak kapan parabola dan cara berpakaian menjadi faktor kemajuan ekonomi?

(lebih…)

Copas dari Fanpage Dina Sulaeman

Setelah mengamati komen-komen di status saya sebelumnya, saya putuskan untuk nulis lagi. Jadi gini.. kan sebagian komentator pada sok tau ekonomi Iran tuh dan menuduh saya jumping conclusion ketika mengaitkan kerusahan di Iran akhir-akhir ini dengan AS. Tanggapan seperti itu wajar sih. Zaman now memang banyak expert (ahli) Iran dadakan dengan hanya berdasarkan info dari medsos. Sementara yang sudah sepuluh tahun lebih consern di kajian Timteng, bisa bahasa Arab dan Persia, dan udah nulis ribuan artikel dan beberapa buku, dianggap ga paham apa-apa. 🙂

Ok, begini. Narasi media Barat (dan para komentator) adalah: kerusuhan di Iran akhir-akhir ini karena rakyat Iran ga puas terhadap kondisi ekonomi, dan buruknya kondisi ekonomi adalah gara-gara bobroknya pemerintah (dalam arti ‘eksekutif’ dan ‘sistem’). Intinya, rakyat sudah muak dan pingin pergantian rezim. Jadi, kata mereka, ini GA ADA KAITANNYA SAMA AMERIKA!

(lebih…)

Demo 9 Dey

(Copas dari Fanpage) Selamat tahun baru, teman-teman. Sebenarnya, tahun baru ini ingin istirahat dulu, tidak banyak menulis di medsos karena sedang banyak kerjaan di ‘dunia nyata’.

Tapi melihat ZSM hore-hore mengomentari demo di Iran, saya merasa perlu nulis juga deh. Apalagi banyak yang bertanya-tanya juga, apa yang sebenarnya terjadi? Yang saya tulis ini, infonya dari media-media Iran. Kenapa kok bukan BBC atau CNN? Lha kalau itu kan Anda sudah baca? Biasanya orang membaca tulisan saya karena ingin mendapatkan versi anti-mainstream kan? 🙂

Langsung saja. Begini, setiap tanggal 30 Desember (dalam kalender Iran, ‘9 Dey’) warga Iran di berbagai kota berdemo untuk mengenang peristiwa 30 Desember 2009. Istilahnya, “Demo 9 Dey”.

Pada tanggal itu, pemerintah Iran resmi menyatakan bahwa upaya kudeta yang dilakukan kelompok Mir Mousavi sejak Juni 2009 sudah gagal total. Mir Mousavi adalah kandidat presiden, lawan dari Ahmadinejad. Gaya kampanyenya mirip-mirip kelompok tertentu di Indonesia, “Kalau saya sampai kalah, artinya ada kecurangan!”

Eh, ternyata dia benar-benar kalah. Dengan segera, ia menuduh ada kecurangan. Pemerintah AS pun –anehnya (atau “pantas saja”) langsung bersuara seragam dengan Mousavi, “Kami tidak mengakui hasil pilpres Iran!” Pengakuan atau penolakan AS jelas tidak berefek apapun. Ahmadinejad tetap jadi Presiden Iran untuk periode kedua.

(lebih…)