Sebentar lagi Indonesia akan punya Menlu baru. Kita semua tentunya mengharapkan Menlu yang ‘berani’ dan memimpin korps diplomatik yang gigih memperjuangkan kepentingan nasional. Biasanya, diplomat-diplomat negara maju dan kuat akan memaksakan keinginannya, dengan berbalut bahasa diplomatik yang ‘santun’. Sementara diplomat negara-negara berkembang atau miskin seringkali hanya bisa manut. Yang terlihat tampil beda adalah diplomat Iran. Meskipun dari negara berkembang, diplomat Iran selalu terlihat penuh percaya diri saat bernegosiasi. Meskipun menyuarakan hal-hal yang ‘puritan’, namun tetap bisa satu level dalam berbagai negosiasi internasional bersama para diplomat Barat. Dari mana sumber sikap diplomasi seperti ini? Di antaranya, adalah doktrin HI yang dibangun oleh Pemimpin Revolusi Iran, Imam Khomeini. Berikut saya posting makalah singkat saya yang pernah saya sampaikan di sebuah forum diskusi beberapa waktu yll.

—

Pemikiran Imam Khomeini dalam Hubungan Internasional

Dina Y. Sulaeman*

Harga berbagai komoditi di Indonesia, terutama pangan dan BBM sangat rentan dengan perubahan yang terjadi di luar negeri. Misalnya, harga tahu-tempe, makanan ‘termurah’ rakyat Indonesia, bisa melambung tinggi gara-gara kekeringan melanda AS. Sebabnya tak lain karena 2/3 kebutuhan kedelai kita diimpor dari AS. Untuk membangun kedaulatan pangan pun, pemerintah tak berdaya karena terbelenggu oleh perjanjian internasional, Agreement of Agriculture yang memerintahkan negara-negara mengurangi subsidi untuk petani dan subsidi ekspor, serta memperkecil bea impor.

Inilah kenyataan di Indonesia, dan juga yang dialami hampir semua negara berkembang. Bila dunia dilihat sebagai lingkaran besar, akan terlihat negara-negara kuat dan kapitalis berada di pusat lingkaran, sementara negara-negara berkembang dan miskin berada di pinggiran. Negara pusat akan mempengaruhi ekonomi dan politik dunia, sementara negara-negara berkembang dan miskin terpaksa hanya mengikuti permainan.

Kita tidak bisa lagi melihat persoalan domestik sebagai sesuatu yang terpisah dari persoalan global. Konflik Sampang tidak bisa dilihat semata-mata konflik warga desa di Madura, tapi sangat kental dengan kepentingan negara-negara asing, terutama negara-negara berhaluan Salafi-Wahabi. Saat melihat konflik Suriah di televisi, kita tidak bisa lagi mengatakan ‘itu urusan mereka’, karena terbukti, angin panas konflik Suriah menerpa masyarakat Indonesia dengan sangat keras. Berbagai konflik bernuansa sektarian, ujaran-ujaran kebencian (hate-speech) atas nama mazhab yang semakin masif di tengah publik Indonesia adalah angin panas dari Suriah.

Nah gejala-gejala seperti inilah yang -antara lain- dipelajari oleh penstudi Hubungan Internasional (HI). Pemikiran HI di dunia ini sangat diwarnai oleh pemikiran Barat. Diplomat-diplomat di seluruh dunia, biasanya cara pandangnya sama. Diplomat negara maju dan kuat akan petantang-petenteng, memaksakan keinginannya, berbalut bahasa diplomatik. Sementara diplomat negara-negara berkembang atau miskin seringkali hanya bisa manut. Yang terlihat tampil beda adalah diplomat Iran. Meskipun dari negara berkembang, diplomat Iran selalu terlihat penuh percaya diri saat bernegosiasi. Meskipun menyuarakan hal-hal yang ‘puritan’, namun tetap bisa satu level dalam berbagai negosiasi internasional bersama para diplomat Barat.

Dari sisi ini menarik sekali dibahas, bagaimana dulu Imam Khomeini membangun paradigma HI yang akhirnya mewarnai cara-cara diplomasi pemerintah Iran.

(lebih…)

Indonesia Council on World Affairs (ICWA), sebuah lembaga yang didirikan almarhum Ali Alatas, mantan Menlu Indonesia, kemarin menyelenggarakan sebuah forum kuliah politik dengan pembicara Menlu Iran, Dr. Javad Zarif. ICWA adalah lembaga yang beranggotakan para diplomat yang berada di Indonesia (baik diplomat Indonesia maupun negara-negara sahabat), serta para akademisi dan think tank di bidang politik luar negeri. Peneliti Global Future Institute, Dina Y. Sulaeman, berkesempatan hadir dalam acara tersebut dan menuliskan laporannya berikut ini.
***

Mohammad Javad Zarif. Wajahnya penuh senyum, dengan tatapan mata jenaka. Suasana yang awalnya formal jadi terasa segar melihat gesturnya yang rendah hati dan ramah. Saat berpidato, Menlu Iran ini menunjukkan kemampuan orasi yang luar biasa. Terkadang nadanya sangat tegas dan penuh semangat, terkadang menyelipkan humor dan membuat hadirin tergelak. Dengan bahasa Inggris yang sangat lancar, selama sekitar 45 menit tanpa teks, dia menjelaskan kebijakan luar negeri Iran dari perspektif global. Argumen-argumennya memakai logika universal yang berpijak pada ke-kita-an, bukan ‘saya’ atau ‘mereka’.

Berakhirnya Era Zero-Sum

Dalam kuliah politik bertajuk Foreign Policy of the Islamic Republic of Iran: A Global Perspective yang diselenggarakan Indonesia Council on World Affairs (ICWA), 7 Maret 2014, Menlu Iran Javad Zarif menjelaskan bahwa era politik zero-sum sudah habis. Di zaman globalisasi ini, apapun yang terjadi di satu sudut bumi, akan berpengaruh pada hampir semua penduduk bumi.  Misalnya, masalah perubahan iklim;  tidak ada satu negara pun yang mengklaim bisa menghadapinya seorang diri; selalu membutuhkan kerjasama antarnegara.

Hubungan internasional kini tidak lagi didominasi oleh dua negara besar (AS dan Uni Soviet) yang mendeterminasi arah kebijakan global seperti era Perang Dingin. Dunia tengah beralih dari community of nations (komunitas negara-negara) ke arah global community (komunitas global), di mana individu, kelompok, jaringan, mampu mempengaruhi hubungan internasional, dan artinya mampu berperan untuk mengubah situasi ke arah yang baik bagi kemanusiaan.

Dalam situasi seperti  ini, isu security (keamanan) tidak mungkin lagi dipandang sebagai isu zero-sum (aku menang, engkau kalah). Sebuah negara tidak mungkin lagi meraih keamanan dengan cara mengorbankan keamanan negara-negara lain.  Tidak ada yang bisa aman, ketika pihak lain tidak aman. Bukti terbesar dari pendapat ini adalah Tragedi 9/11. Mr. Zarif menceritakan, dirinya pernah bertugas di PBB, New York, sebelum dan setelah 9/11. Dengan matanya sendiri dia melihat ekspresi cemas dan ketakutan orang-orang New York.

Zarif bertanya retoris, “Bagaimana mungkin AS, sebuah negara dengan bujet militer terbesar di dunia, ternyata tak mampu memberikan keamanan kepada warganya sendiri? Bahkan gedung yang seharusnya paling aman, Pentagon, juga tak luput dari serangan teroris.”

(lebih…)