Kajian Timur Tengah

Beranda » Politik Luar Negeri

Category Archives: Politik Luar Negeri

Pemikiran Imam Khomeini dalam Hubungan Internasional

Sebentar lagi Indonesia akan punya Menlu baru. Kita semua tentunya mengharapkan Menlu yang ‘berani’ dan memimpin korps diplomatik yang gigih memperjuangkan kepentingan nasional. Biasanya, diplomat-diplomat negara maju dan kuat akan memaksakan keinginannya, dengan berbalut bahasa diplomatik yang ‘santun’. Sementara diplomat negara-negara berkembang atau miskin seringkali hanya bisa manut. Yang terlihat tampil beda adalah diplomat Iran. Meskipun dari negara berkembang, diplomat Iran selalu terlihat penuh percaya diri saat bernegosiasi. Meskipun menyuarakan hal-hal yang ‘puritan’, namun tetap bisa satu level dalam berbagai negosiasi internasional bersama para diplomat Barat. Dari mana sumber sikap diplomasi seperti ini? Di antaranya, adalah doktrin HI yang dibangun oleh Pemimpin Revolusi Iran, Imam Khomeini. Berikut saya posting makalah singkat saya yang pernah saya sampaikan di sebuah forum diskusi beberapa waktu yll.

Pemikiran Imam Khomeini dalam Hubungan Internasional

Dina Y. Sulaeman*

Harga berbagai komoditi di Indonesia, terutama pangan dan BBM sangat rentan dengan perubahan yang terjadi di luar negeri. Misalnya, harga tahu-tempe, makanan ‘termurah’ rakyat Indonesia, bisa melambung tinggi gara-gara kekeringan melanda AS. Sebabnya tak lain karena 2/3 kebutuhan kedelai kita diimpor dari AS. Untuk membangun kedaulatan pangan pun, pemerintah tak berdaya karena terbelenggu oleh perjanjian internasional, Agreement of Agriculture yang memerintahkan negara-negara mengurangi subsidi untuk petani dan subsidi ekspor, serta memperkecil bea impor.

Inilah kenyataan di Indonesia, dan juga yang dialami hampir semua negara berkembang. Bila dunia dilihat sebagai lingkaran besar, akan terlihat negara-negara kuat dan kapitalis berada di pusat lingkaran, sementara negara-negara berkembang dan miskin berada di pinggiran. Negara pusat akan mempengaruhi ekonomi dan politik dunia, sementara negara-negara berkembang dan miskin terpaksa hanya mengikuti permainan.

Kita tidak bisa lagi melihat persoalan domestik sebagai sesuatu yang terpisah dari persoalan global. Konflik Sampang tidak bisa dilihat semata-mata konflik warga desa di Madura, tapi sangat kental dengan kepentingan negara-negara asing, terutama negara-negara berhaluan Salafi-Wahabi. Saat melihat konflik Suriah di televisi, kita tidak bisa lagi mengatakan ‘itu urusan mereka’, karena terbukti, angin panas konflik Suriah menerpa masyarakat Indonesia dengan sangat keras. Berbagai konflik bernuansa sektarian, ujaran-ujaran kebencian (hate-speech) atas nama mazhab yang semakin masif di tengah publik Indonesia adalah angin panas dari Suriah.

Nah gejala-gejala seperti inilah yang -antara lain- dipelajari oleh penstudi Hubungan Internasional (HI). Pemikiran HI di dunia ini sangat diwarnai oleh pemikiran Barat. Diplomat-diplomat di seluruh dunia, biasanya cara pandangnya sama. Diplomat negara maju dan kuat akan petantang-petenteng, memaksakan keinginannya, berbalut bahasa diplomatik. Sementara diplomat negara-negara berkembang atau miskin seringkali hanya bisa manut. Yang terlihat tampil beda adalah diplomat Iran. Meskipun dari negara berkembang, diplomat Iran selalu terlihat penuh percaya diri saat bernegosiasi. Meskipun menyuarakan hal-hal yang ‘puritan’, namun tetap bisa satu level dalam berbagai negosiasi internasional bersama para diplomat Barat.

Dari sisi ini menarik sekali dibahas, bagaimana dulu Imam Khomeini membangun paradigma HI yang akhirnya mewarnai cara-cara diplomasi pemerintah Iran.

(lebih…)

Politik Luar Negeri Iran: Perspektif Global

ICWAIndonesia Council on World Affairs (ICWA), sebuah lembaga yang didirikan almarhum Ali Alatas, mantan Menlu Indonesia, kemarin menyelenggarakan sebuah forum kuliah politik dengan pembicara Menlu Iran, Dr. Javad Zarif. ICWA adalah lembaga yang beranggotakan para diplomat yang berada di Indonesia (baik diplomat Indonesia maupun negara-negara sahabat), serta para akademisi dan think tank di bidang politik luar negeri. Peneliti Global Future Institute, Dina Y. Sulaeman, berkesempatan hadir dalam acara tersebut dan menuliskan laporannya berikut ini.
***

Mohammad Javad Zarif. Wajahnya penuh senyum, dengan tatapan mata jenaka. Suasana yang awalnya formal jadi terasa segar melihat gesturnya yang rendah hati dan ramah. Saat berpidato, Menlu Iran ini menunjukkan kemampuan orasi yang luar biasa. Terkadang nadanya sangat tegas dan penuh semangat, terkadang menyelipkan humor dan membuat hadirin tergelak. Dengan bahasa Inggris yang sangat lancar, selama sekitar 45 menit tanpa teks, dia menjelaskan kebijakan luar negeri Iran dari perspektif global. Argumen-argumennya memakai logika universal yang berpijak pada ke-kita-an, bukan ‘saya’ atau ‘mereka’.

Berakhirnya Era Zero-Sum

Dalam kuliah politik bertajuk Foreign Policy of the Islamic Republic of Iran: A Global Perspective yang diselenggarakan Indonesia Council on World Affairs (ICWA), 7 Maret 2014, Menlu Iran Javad Zarif menjelaskan bahwa era politik zero-sum sudah habis. Di zaman globalisasi ini, apapun yang terjadi di satu sudut bumi, akan berpengaruh pada hampir semua penduduk bumi.  Misalnya, masalah perubahan iklim;  tidak ada satu negara pun yang mengklaim bisa menghadapinya seorang diri; selalu membutuhkan kerjasama antarnegara.

Hubungan internasional kini tidak lagi didominasi oleh dua negara besar (AS dan Uni Soviet) yang mendeterminasi arah kebijakan global seperti era Perang Dingin. Dunia tengah beralih dari community of nations (komunitas negara-negara) ke arah global community (komunitas global), di mana individu, kelompok, jaringan, mampu mempengaruhi hubungan internasional, dan artinya mampu berperan untuk mengubah situasi ke arah yang baik bagi kemanusiaan.

Dalam situasi seperti  ini, isu security (keamanan) tidak mungkin lagi dipandang sebagai isu zero-sum (aku menang, engkau kalah). Sebuah negara tidak mungkin lagi meraih keamanan dengan cara mengorbankan keamanan negara-negara lain.  Tidak ada yang bisa aman, ketika pihak lain tidak aman. Bukti terbesar dari pendapat ini adalah Tragedi 9/11. Mr. Zarif menceritakan, dirinya pernah bertugas di PBB, New York, sebelum dan setelah 9/11. Dengan matanya sendiri dia melihat ekspresi cemas dan ketakutan orang-orang New York.

Zarif bertanya retoris, “Bagaimana mungkin AS, sebuah negara dengan bujet militer terbesar di dunia, ternyata tak mampu memberikan keamanan kepada warganya sendiri? Bahkan gedung yang seharusnya paling aman, Pentagon, juga tak luput dari serangan teroris.”

(lebih…)

Reposisi Kebijakan Politik Luar Negeri RI di Kawasan Timur Tengah

Copas dari situs resmi Kementerian Luar Negeri Indonesia:

ImageHandler.ashxDirektorat Timur Tengah, Kemlu RI bekerja sama dengan Museum KAA menggelar selama sehari penuh acara Focus Group Discussion: “Reposisi Kebijakan Politik Luar Negeri (polugri) RI di Kawasan Timur Tengah” di Museum KAA pada hari Rabu, 28/08/2013, Pkl. 09.00-16.00WIB.

Diskusi, yang dimoderatori Teuku Rezasyah (Direktur Pusat Demokrasi, Diplomasi, dan Pertahanan Indonesia), menghadirkan sejumlah narasumber, yaitu Febrian A. Ruddyard (Direktur Timur Tengah) Broto Wardoyo (Dosen Kajian Timur Tengah, UI), Kusnanto Anggoro (Dosen Pasca Sarjana, UI), dan Dina Y. Sulaeman (Pakar Kajian Timur Tengah).

Dalam kata sambutannya, Febrian A. Ruddyard (Direktur Timur Tengah) menyampaikan bahwa diskusi bertujuan sebagai public consultation guna menyerap feedback dari masyarakat terhadap kebijakan polugri di Kawasan Timur Tengah.

Selain itu, ia menjelaskan sengaja memilih Museum KAA sebagai tempat diskusi karena peran Semangat Bandung yang lahir pada peristiwa KAA 1955 adalah ikon Diplomasi Perjuangan Indonesia.

“Monopoli interpretasi terhadap polugri dianggap sudah usang. Aspirasi dan perhatian publik pada isu-isu internasional di sosial media terbukti efektif membentuk opini publik”, kata Febrian.

Febrian juga menegaskan pentingnya mengedepankan konsep inklusifitas publik untuk menjaring feedback yang solutif terutama dalam merespon isu Timur Tengah.

“Selama ini Timur Tengah adalah selalu menjadi isu paling sensitif bagi publik di Indonesia dibandingkan kawasan-kawasan lain di dunia,” tutupnya.

Dalam sesi diskusi, berbagai analisa dan konsep reposisi kebijakan polugri yang dipaparkan para narasumber diarahkan kepada empat pilar pemutakhiran kebijakan Politik Luar Negeri RI di Kawasan Timur Tengah.

Keempat pilar dimaksud adalah kawasan Timur Tengah yang damai, sejahtera, dan demokratis berdasarkan nilai-nilai demokrasi atas kehendak rakyat serta bebas nuklir dan senjata pemusnah massal lainnya.

Menanggapi itu, Broto Wardoyo menyoroti beberapa hal terkait memanasnya situasi di Timur Tengah, di antaranya demokrasi di Timur Tengah pasca era Perang Dingin, isu terorisme, peningkatan kelas menengah baru, dan transisi politik.

Senada dengan Broto, Kusnanto Anggoro memandang perlunya kehadiran sinergisitas lintas aktor dalam melakukan reposisi kebijakan polugri untuk Kawasan Timur Tengah.

Sudut pandang sosial media muncul dalam presentasi Dina Y. Sulaeman. Maraknya rekayasa informasi di dunia maya dalam kasus Timur Tengah menjadi sorotan utama Dina.

“Ini tentu saja berdampak kurang baik terhadap pembentukan opini publik, terutama pada kebijakan polugri RI di Kawasan Timur Tengah”, kata Dina.

Seakan mempertegas rekomendasi Kusnanto Anggoro, Dina mendorong peningkatan aktifitas sosialisasi kebijakan polugri RI terhadap Kawasan Timur Tengah.

“Sosialisasi perlu dilakukan hingga ke tingkat bawah. Ini penting guna membangun persepsi yang benar tentang konflik Timteng di tengah masyarakat,” tambah Dina.

Diskusi ini juga sukses menjaring aspirasi dari berbagai unsur pemerintah dan elemen masyarakat yang turut hadir dalam diskusi itu.

Di penghujung diskusi, sebuah rekomendasi hasil serapan aspirasi peserta disampaikan oleh Teuku Rezasyah kepada Direktur Timur Tengah.

“Diharapkan rekomendasi ini bermanfaat guna mereposisi kebijakan polugri RI di Kawasan Timur Tengah” tutup Reza. (Sumber : Dit. Infomed/sppnkaa/dsa)

—-

Catatan/refleksi (bukan notulensi) yang saya tulis setelah mengikuti diskusi ini, bisa baca di sini.

Menyikapi Kebijakan Luar Negeri Indonesia di Timur Tengah

Dina Y. Sulaeman*

“Selamatkan Mesir!”, “Kembalikan Mursi!” “Hancurkan Al Sisi!”, begitu pekik ribuan massa yang tergabung dalam Masyarakat Magelang Peduli Kemanusiaan (MMPK) saat menggelar aksi solidaritas untuk Mesir di pertigaan Palbapang Mungkid, Kabupaten Magelang, Jumat siang (23/8/2013). Dalam orasi, mereka menuntut Presiden SBY dan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) untuk berperan aktif mengembalikan hak demokrasi Mesir yang disandera militer pimpinan Jenderal Abdul Fatah Al Sisi serta mengecam pembantaian Muslim pro-Mursi.

Demikian kutipan liputan Kompas (23/8). Dalam berbagai berita lain disebutkan bahwa tokoh-tokoh salah satu partai mendesak Presiden SBY untuk menarik Duta Besar RI berkuasa penuh di Mesir; SBY juga didesak agar aktif mendorong dikeluarkannya resolusi PBB untuk bisa menyeret pimpinan Militer Mesir ke Internasional Criminal Court atau ICC.

Masih belum cukup, dari luar pun ada tekanan untuk SBY. Republika (22/8) memberitakan bahwa PM Turki, Erdogan dan tokoh politik Malaysia, Anwar Ibrahim, meminta agar Presiden SBY lebih berperan menangani kemelut di dunia Arab (jelas yang dimaksud keduanya adalah Mesir, karena Erdogan secara verbal sudah berkonfrontasi dengan militer dan pemerintahan interim Mesir).

Berita lain yang dirilis Republika (23/8) lebih memprihatinkan lagi. KBRI Kairo menyayangkan pemberitaan di salah satu media online di Indonesia yang menggambarkan adanya sniper yang diarahkan ke Kantor KBRI Kairo. Dan bahkan, rupanya media online itu memuat foto yang ternyata sama sekali bukan foto di lokasi KBRI di Distrik Garden City, pusat Kota Kairo, ataupun Kantor Konsuler KBRI di Distrik Nasr City, Kairo Timur. Selain itu, KBRI menyayangkan klaim adanya pemuatan foto pasokan sembako dari KBRI Kairo di Kantor Konsuler Nasr City tersebut sebagai posko kemanusiaan yang dibuka oleh salah satu LSM.  “Perlu kami tegaskan bahwa KBRI Kairo adalah institusi pemerintah yang bebas dari kepentingan-kepentingan kelompok atau golongan, dan tidak diperkenankan untuk dimanfaatkan bagi kepentingan kelompok tertentu,” demikian KBRI.

Ulama asal Mesir yang banyak dipuja kaum muslimin Indonesia, Syekh Qaradhawi pun secara eksplisit menyebutkan nama Indonesia dalam seruannya kepada kaum muslimin seluruh dunia untuk berjihad mengembalikan ‘kebenaran’, yaitu mengembalikan Mursi yang telah dikudeta oleh militer ke kursi kepresidenan.

Hal-hal yang saya kutip di atas menunjukkan adanya upaya yang cukup masif untuk menyeret Indonesia, negara muslim terbesar di dunia, ke dalam konflik Timur Tengah.

Lalu, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam hal ini? Bagaimana sebaiknya kebijakan LN Indonesia di Timteng?

Publik selama ini (terutama di jejaring sosial) mengecam presiden yang seolah cuma bisa ngomong ‘prihatin’ atau ‘menyerukan agar semua pihak menahan diri’. Kalau ngomong gitu aja sih semua juga bisa!  demikian kata sebagian orang. Benarkah demikian? (lebih…)

Miskalkulasi AS dan Turki

Dina Y. Sulaeman

Menlu AS, John Kerry awal bulan ini mengunjungi Turki untuk membicarakan masalah Syria. Namun, seperti diduga, tak ada yang bisa dilakukan. Semua sudah terlanjur, jalan keluar konflik masih terlihat gelap.

Presiden Obama selama ini menggandeng Turki untuk mencapai tujuannya di Syria, yaitu menggulingkan Assad dari tampuk kekuasaan. Di hadapan public, AS berusaha mengesankan bahwa yang diinginkannya adalah solusi yang menjamin kehidupan damai bagi semua umat beragama dan seluruh etnis di Syria. Namun, AS justru menggandeng pihak-pihak yang tidak memiliki interes dalam hal pluralisme. Turki adalah salah satu di antaranya. Turki justru memperburuk situasi sektarian (perseteruan antarmazhab) di Syria, alih-alih berkontribusi memberikan solusi yang damai dan pluralistik.

Obama selama ini telah menginvestasikan modal politik yang cukup besar di Turki dan membina hubungan erat dengan Perdana Menteri Recep Tayyip Erdogan. Para pejabat Amerika dan Turki telah mengadakan pertemuan rutin perencanaan operasional sejak musim panas 2012, untuk mencari jalan mempercepat kejatuhan Assad. Dalam sebuah wawancara baru-baru ini dengan surat kabar Turki, ‘Milliyet’, Obama mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Turki atas ‘kepemimpinan yang mereka berikan dalam upaya untuk mengakhiri kekerasan di Suriah dan memulai proses transisi politik.’

(lebih…)

Syria: Pencitraan Baru SBY?

Dina Y. Sulaeman*

Presiden SBY baru saja membuat sebuah pernyataan yang kontroversial. Seperti diberitakan Republika (7/1), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyarankan agar Presiden Suriah Bashar al-Assad mengundurkan diri dari jabatannya. Permintaan SBY ini disampaikan dalam pertemuan dengan ahli tafsir asal Suriah, Syekh Muhammad Ali Ash-Shobuni, di Istana Presiden Bogor.

Dari sisi etika diplomasi, pernyataan seperti ini keluar dari mulut seorang presiden, sungguh sebuah pernyataan yang sangat serius. Buat negara-negara Barat, yang sangat terbiasa mengabaikan etika diplomasi, hal ini memang biasa. Tapi, buat SBY yang selama ini selalu ‘hati-hati’ dalam memberikan pernyataan, ini jelas luar biasa. Bahkan terhadap Israel yang sudah terbukti brutal pun, SBY tidak pernah menuntut agar Rezim Zionis dibubarkan dan digantikan oleh rezim yang demokratis. Lalu mengapa terhadap Assad, SBY bertindak demikian?

Sebelumnya Menlu Marty Natalegawa, yang pastinya lebih paham diplomasi, sudah mengeluarkan pernyataan standar diplomatik, “Terkait dengan perlu tidaknya Assad mundur, Indonesia berpendapat, oposisi dan rezim perlu bertemu agar proses politik bisa berjalan terlebih dahulu.” (Kompas 5 /1/2013).

(lebih…)