Beranda » Resolusi Konflik
Category Archives: Resolusi Konflik
[Vlog] Nyanyian Jiwa Anak Suriah
Perdebatan soal pemulangan ISIS (meski pemerintah sudah memutuskan, tidak ada pemulangan) masih terus bergulir. Ada yang mempertanyakan kepada saya, bagaimana dengan anak-anak mereka? Kan kasian, kan mereka itu korban?
Ini pertanyaan yang sangat tidak mudah dijawab (pemerintah yang didukung staf ahli bejibun dengan gaji tinggi aja bingung kok).
Tapi mungkin yang bisa saya sampaikan: mulai sekarang pemerintah perlu menyusun metode/program deradikalisasi yang jelas dan matang. Targetnya bukan cuma anak-anak ISIS (kalau anak-anak ini dipulangkan), tapi semua anak di Indonesia ini. Karena, survei PPIM UIN Jakarta (2017) menemukan bahwa lebih dari 50% pelajar dan mahasiswa Indonesia punya opini radikal.
APA YANG TERJADI SEBENARNYA?
Setelah menunggu beberapa jam, mengikuti perkembangan berita, akhirnya ketemu juga, sumber blundernya dimana. Seperti Anda tahu, saya, dan beberapa penulis anti-AS lainnya kemarin menulis, mengecam tuduhan yang terburu-buru yang dilakukan media Barat, bahwa penyebab jatuhnya pesawat Ukraina adalah rudal Iran. Point penting yang saya sampaikan adalah: kan belum ada penyelidikan? Black box pun belum diteliti. Mengapa sudah menuduh ketika belum selesai investigasi?
Terlebih lagi, sudah ada pernyataan resmi dari Jubir Kemenlu Iran, Abbas Mousavi, yang menolak tuduhan itu.
Lalu tiba-tiba pagi ini, Menlu Javad Zarif, juga Presiden Rouhani memberikan pernyataan resmi mengakui bahwa jatuhnya pesawat Ukraina itu akibat kesalahan Iran.
Pertanyaannya, kok bisa miskomunikasi begini mereka ya? Seharusnya Jubir Kemenlu sebelum bikin pernyataan (yang akhirnya jadi pegangan para pengamat, termasuk saya) memastikan dulu.
Dari informasi yang saya dapat, kemungkinan memang ada kekacauan koordinasi. Kemungkinan ada pihak yang bersalah yang masih berusaha mencari ‘solusi’.
Saran Buat Pengamat Isu Uighur
Bila benar ada kamp penyiksaan terhadap Muslim Uighur tentu kita perlu bertindak menekan China agar membubarkan kamp itu. Sikap teguh membela kemanusiaan kan juga dilakukan Indonesia dalam kasus Rohingya dan Palestina. Sekali lagi, BILA BENAR ada kamp penyiksaan itu ya.
Artinya, perlu ada upaya melakukan klarifikasi atas berbagai pemberitaan yang beredar. Sudah ada beberapa netizen yang menulis klarifikasi soal Uighur, beberapa di antara mereka pernah/tinggal di China, juga bisa bahasa China. Kemarin saya share tulisan Novi Basuki yang menguasai bahasa Mandarin, dia mengecek langsung dokumen yang diributkan media Barat itu; dan ternyata ditemukan distorsi informasi.
Tapi saya belum menemukan ada yang melakukan klarifikasi secara digital. Berikut ini saya ceritakan pengalaman kami dulu ya, siapa tahu ada di antara Anda (para pengamat China, yang bisa bahasa China, pernah di China, dll) yang tergerak untuk melakukan hal yang sama.
[postingan sebelumnya saya hapus karena ketika dishare pengantar dari saya tidak terbawa]
Berita tanggal 11 Juli 2019 [5 bulan yang lalu] disebarluaskan lagi dengan judul “22 Negara Desak China Hentikan Pelanggaran Terhadap Muslim Uighur, Tidak Ada Nama Indonesia” (portal-islam dot id)
Karena penasaran, saya cari, siapa aja negara tersebut. Ini salah satu media yang memberitakan (www.businessinsider.sg). 22 negara tersebut adalah:
Australia, Austria, Belgium, Canada, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Iceland, Ireland, Japan, Latvia, Lithuania, Luxembourg, the Netherlands, New Zealand, Norway, Spain, Sweden, Switzerland, and UK (Inggris).
Bagaimana dengan presiden pujaan “umat”? Di berita ini, disebutkan, “President Recep Tayyip Erdogan claimed that “people of all ethnicities in Xinjiang are leading a happy life”. [Presiden Erdogan mengklaim bahwa semua etnis di Xinjiang hidup bahagia]
Uighur
[update: ada yg aneh, fotonya tiba-tiba hilang sendiri]
Di antara sedemikian derasnya informasi soal Uighur, memang bagi sebagian orang sulit untuk percaya pada informasi bantahan “kaum Muslim di Uighur baik-baik saja”. Informasi yang tersebar terlihat sangat meyakinkan. Saya tidak punya info apapun yang bisa membantah berbagai foto dan video yang tersebar, karena saya tidak melakukan riset soal ini.
Kondisinya berbeda dengan kasus Suriah, dimana hoax sangat mudah terbongkar: tidak ada satu pun foto berdarah-darah yang diklaim sebagai “korban pembantaian Assad” terbukti benar. Hanya dengan cara mudah: masukkan foto itu ke google image, akan segera ditemukan bahwa foto itu adalah korban kejahatan Israel di Gaza, korban kejahatan tentara AS di Irak, korban tabrakan di Turki, korban gempa bumi di Azerbaijan, atau foto kursi kuno di museum [diklaim sebagai kursi listrik dimana orang Sunni dibunuh Assad], dll.
Kondisinya beda dengan kasus Suriah, dulu itu para netizen antiperang dari berbagai negara gotong-royong memverifikasi foto dan video tersebut. Apa saja hoax yang disebar White Helmets, segera muncul tanggapannya disertai bukti/argumen tak terbantahkan untuk menunjukkan bahwa itu foto/video hoax. Tapi yang sudah banyak dibongkar pun, sebagian orang tetap saja tak mau terima.
Kejahatan Israel yang Diabaikan Para Seleb Medsos dan ZSM
Sejak awal pekan ini (9/12/19), ada aksi protes yang dilakukan warga Tepi Barat, memrotes rencana pembangunan permukiman Israel di Hebron. Berita ini lewat begitu saja karena orang tak lagi terlalu peduli.
Menurut Resolusi PBB no 181 thn 1947, wilayah Palestina dibagi dua: separuh untuk dibuat negara Israel, separuh lagi untuk negara Palestina. Tepi Barat dan Gaza (dua wilayah yang terpisah satu sama lain) adalah “jatah” untuk warga Arab-Palestina.
Nah, faktanya, di Tepi Barat ini pun warga Palestina tidak bisa hidup aman. Karena, tentara Israel masih berkuasa di sana dan hampir setiap hari terjadi perampasan tanah dan rumah. Di atas tanah rampasan itu, dibangun permukiman-permukiman khusus Yahudi (yang didatangkan dari berbagai penjuru dunia, terutama AS). Mahkamah Internasional sejak 20015 menetapkan bahwa pembangunan permukiman ini ilegal.
Makanya PBB, pemerintah, dan media sering pakai istilah ‘occupied Palestine’atau ‘kawasan pendudukan Palestina’. Maksudnya, ini kawasan yang disepakati oleh komunitas internasional sebagai kawasan Palestina, tapi fakta di lapangan, tentara Israel dan ratusan ribu pemukim ilegal menduduki kawasan itu.
Rojava, Kurdi, dan Anarkisme (2)
Rojava, sebuah “negara otonom” yang dideklarasikan sepihak oleh sebagian populasi Kurdi di utara Suriah pada tahun 2012 telah menjadi semacam laboratorium bagi implementasi konsep ‘negeri impian’ kaum anarki. Konsep politik yang digunakan Rojava disebut ‘libertarian municipalism’ (dikemukakan Murray Bookchin), yang ‘di atas kertas’ memperjuangkan demokrasi sekular, pemberdayaan perempuan, komunalisme (tatanan yang diatur bersama oleh masyarakat; yang merupakan antitesis dari birokrasi pemerintahan ala negara).
(1) Kritik Filosofis
Di dalam Piagam Kontrak Sosial Rojava, tertulis:
“Di bawah piagam ini, kami, orang-orang dari Daerah Otonomi [Rojava] …. membangun masyarakat yang bebas dari otoriterisme, militerisme, sentralisme, dan intervensi otoritas agama dalam urusan publik, Piagam ini mengakui integritas wilayah Suriah…”
Di Pasal 3 disebutkan bahwa Daerah Otonomi ini terdiri dari tiga “canton”, yaitu Afrin, Jazirah dan Kobane, dimana komunitas etnis dan agama, (Kurdi, Arab, Syria, Chechen, Armenia, Muslim, Kristen, dan Yazidi) secara damai hidup berdampingan dalam persaudaraan.
Dari kutipan di atas, perhatikan kata “wilayah” dan “komunitas”. Di tulisan bagian 1 saya sudah menjelaskan filosofi dasar anarki, yaitu menolak segala bentuk otoritas.
Apa itu wilayah? Siapa yang menetapkan wilayah X berada di bawah pemerintahan tertentu? Siapa yang berhak menjadi penduduk di wilayah X? Tidakkah konsep wilayah meniscayakan otoritas? Lalu, tidakkah komunitas dibatasi oleh aturan dan otoritas? Apa yang membedakan komunitas Kurdi dengan Arab, komunitas Muslim dengan Kristen? Tidakkah di dalamnya ada aturan, ada batasan, ada hirarki?
Diskusi dengan Kaum Bigot Itu Pekerjaan Sia-Sia
[Bigot adalah kata dalam bahasa Inggris, artinya fanatik buta. Bigot bisa berasal dari agama apa saja, atau ‘isme’ apa saja.]
Suatu hari, saya pernah hadir di sebuah acara diskusi yang diselenggarakan sebuah ormas besar untuk bicara soal Suriah. Saya dipanelkan dengan seorang ustadz terkemuka di daerah itu (dari kalangan pro “jihadis”) dan seorang ustadz Syiah. Si ustadz Syiah mengklarifikasi (membantah) semua tuduhan-tuduhan yang diberikan ustadz anti-Syiah dengan argumen dan data.
Lalu, saya menjelaskan panjang lebar soal konflik Suriah. Saya tampilkan foto-foto dan video-video untuk memperlihatkan betapa banyak hoax yang tersebar. Saya jelaskan soal geopolitik Timteng. Saya bicara soal perebutan jalur pipa gas. Semua itu saya sampaikan untuk mendukung argumen saya bahwa konflik Suriah bukan konflik antarmazhab.
Anda tahu apa yang terjadi? Si ustadz anti-Syiah mengabaikan sama sekali semua paparan ustadz Syiah dan mengulangi tuduhannya. Jadi misalnya, “Qur’an-nya Syiah itu beda”. Padahal sudah diklarifikasi dengan argumen yang sangat logis, tapi si ustadz kembali mengulangi tuduhannya: “Qur’an-nya Syiah itu beda”.
Template
Seorang mahasiswa bertanya, setelah kita mempelajari geopolitik Timur Tengah, apa pelajaran yang bisa kita ambil sebagai rakyat Indonesia?
Jawaban saya singkat: pelajari polanya, template-nya. Lihat siapa power yang berkepentingan untuk mendistribusi ruang (dengan segenap sumber daya alamnya) di Timteng, lalu selidiki, apakah aktor-aktor yang sama juga “bermain” di Indonesia?
Berikut ini saya copas tulisan lama saya soal Suriah. Mungkin nama-nama orang dan organisasi yang saya sebut ini tidak ‘terlihat’ di Indonesia. Apalagi keterbukaan informasi di negeri kita sangat minim, terlalu banyak info yang kita tidak tahu, jadi sulit mengidentifikasi siapa saja yang ‘bermain’ (kecuali bila kita orang lapangan, bisa masuk ke ‘dalam’). Tapi dengan sedikit kerajinan ‘melacak’, minimalnya bisa ketemu jejaringnya di Indonesia dan memperkirakan apakah template yang sama sedang dipakai di Indonesia.
***
The NGOs
Berbagai NGO (Non-Government Organization) atau LSM, bersama lembaga-lembaga “think tank” (pusat studi) memiliki rekam jejak dalam upaya penggulingan rezim di berbagai penjuru dunia. Di Mesir, misalnya, aksi-aksi demo penggulingan Mobarak dimotori oleh aktivis LSM yang dilatih oleh AS (melalui Freedom House dan National Endowment for Democracy/NED) agar mahir menggalang massa dan mengelola isu. FH dan NED juga bermain di Suriah. Bedanya, bila di Mesir aksi demo bisa tereskalasi (jumlah pendemo sangat masif) sehingga Mobarak terguling dengan mudah, di Suriah modus ini gagal total. Yang muncul malah demo tandingan yang jauh lebih masif, menunjukkan dukungan kepada Assad. Kejadian sama juga terlihat di Libya, aksi demo tidak pernah tereskalasi, bahkan yang terjadi demo luar biasa besar di Tripoli mendukung Qaddafi. [1]
Ada lagi LSM bernama CANVAS, yang memberikan pelatihan berbagai strategi revolusi kepada para aktivis yang ingin menggulingkan rezim di negara mereka. Para pendukung dana CANVAS adalah lembaga-lembaga terkemuka seperti United States Institute for Peace (USIP) yang didanai Kongres AS, New Tactics (didanai Ford Foundation dan Soros Foundation), dan lain-lain. Foreign Policy melaporkan, selama enam bulan pertama tahun 2012, 40 aktivis oposisi Syria mengadakan pertemuan di Jerman yang dikoordinir oleh USIP untuk merancang bentuk dan agenda pemerintahan pasca-Assad.
Nah karena aksi demo “damai” tidak berhasil di Libya dan Suriah, masuklah para “jihadis” untuk melakukan “tugas” mereka. Kali ini tentu saja mereka tidak membawa isu demokrasi, melainkan khilafah (dan khusus di Suriah, mereka membawa isu Sunni-Syiah, yang terbukti sangat efektif dalam menggalang pasukan dan dana dari kaum Muslim di berbagai penjuru dunia). Untuk Libya, terbukti, setelah Qaddafi tumbang, tidak ada khilafah, meski bendera Al Qaida sempat berkibar-kibar di gedung pemerintah. Kapitalis Barat berpesta pora menguasai sumber daya alam sementara sebagian rakyat sibuk bertempur satu sama lain; sebagian lagi mengungsi ke negeri-negeri jauh dan banyak yang mati di tengah jalan.
Jadi, dalam menganalisis soal Suriah, penting untuk menoleh tajam ke arah NGOs dan think-tank yang berkeliaran di sana (atau bersuara berisik dari luar negeri). Di awal konflik, Amnesty International dan Federation of Human Rights (FHR) menggalang aksi demo massa di jalanan Paris dengan membawa bendera Suriah era mandat Prancis (hijau-putih-hitam). FHR didanai oleh NED. Mantan Sekjen PBB, Kofi Annan, yang awalnya ditugasi menjadi mediator perdamaian di Syria, ternyata adalah trustee (penasehat) di International Crisis Group (ICG), bersama tokoh-tokoh Zionis, seperti George Soros, Zbigniew Brzezinski, dan Shimon Peres. Brooking Institution juga berperan, antara lain menerbitkan desain perubahan rezim di Libya, Suriah, dan Iran. Baik NED, ICG, Brooking, dll, didanai oleh Big Oil (Conoco-Philips, Chevron, ExxonMobil), Coca Cola, Bank of America, Microsoft, Standard Chartered, Citigroup, Hilton, McDonald, GoldmanSach, dll. (Goldman Sachs dan Rockefeller juga berada di belakang Médecins Sans Frontières, relawan di bidang medis, yang ‘bermain’ di Suriah).
Ada dua LSM yang sering sekali dikutip media Barat (dan media jihad), Syrian Observatory of Human Rights dan Syrian Network of Human Rights yang berkantor di Inggris. Keduanya seolah paling tahu atas setiap serangan, jumlah korban, nama-nama, dan berbagai hal soal Suriah (dan datanya jelas beda dengan data yang dimiliki media-media alternatif). Donaturnya, Uni Eropa dan Soros. Silahkan browsing, rekam jejak Soros dan upaya penggulingan rezim di berbagai negara, terutama Eropa Timur (juga penggulingan Soeharto). Soros juga ada di balik CANVAS. Aliran dana untuk the White Helmets (yang juga mengaku ‘relawan medis’), juga terlink dengan Soros.
See the template, follow the money.
***
[1] video bisa lihat di sini: https://dinasulaeman.wordpress.com/2016/05/04/prahara-aleppo-3-tamat/
