Beranda » Resolusi Konflik
Category Archives: Resolusi Konflik
Diskusi dengan Kaum Bigot Itu Pekerjaan Sia-Sia
[Bigot adalah kata dalam bahasa Inggris, artinya fanatik buta. Bigot bisa berasal dari agama apa saja, atau ‘isme’ apa saja.]
Suatu hari, saya pernah hadir di sebuah acara diskusi yang diselenggarakan sebuah ormas besar untuk bicara soal Suriah. Saya dipanelkan dengan seorang ustadz terkemuka di daerah itu (dari kalangan pro “jihadis”) dan seorang ustadz Syiah. Si ustadz Syiah mengklarifikasi (membantah) semua tuduhan-tuduhan yang diberikan ustadz anti-Syiah dengan argumen dan data.
Lalu, saya menjelaskan panjang lebar soal konflik Suriah. Saya tampilkan foto-foto dan video-video untuk memperlihatkan betapa banyak hoax yang tersebar. Saya jelaskan soal geopolitik Timteng. Saya bicara soal perebutan jalur pipa gas. Semua itu saya sampaikan untuk mendukung argumen saya bahwa konflik Suriah bukan konflik antarmazhab.
Anda tahu apa yang terjadi? Si ustadz anti-Syiah mengabaikan sama sekali semua paparan ustadz Syiah dan mengulangi tuduhannya. Jadi misalnya, “Qur’an-nya Syiah itu beda”. Padahal sudah diklarifikasi dengan argumen yang sangat logis, tapi si ustadz kembali mengulangi tuduhannya: “Qur’an-nya Syiah itu beda”.
Template
Seorang mahasiswa bertanya, setelah kita mempelajari geopolitik Timur Tengah, apa pelajaran yang bisa kita ambil sebagai rakyat Indonesia?
Jawaban saya singkat: pelajari polanya, template-nya. Lihat siapa power yang berkepentingan untuk mendistribusi ruang (dengan segenap sumber daya alamnya) di Timteng, lalu selidiki, apakah aktor-aktor yang sama juga “bermain” di Indonesia?
Berikut ini saya copas tulisan lama saya soal Suriah. Mungkin nama-nama orang dan organisasi yang saya sebut ini tidak ‘terlihat’ di Indonesia. Apalagi keterbukaan informasi di negeri kita sangat minim, terlalu banyak info yang kita tidak tahu, jadi sulit mengidentifikasi siapa saja yang ‘bermain’ (kecuali bila kita orang lapangan, bisa masuk ke ‘dalam’). Tapi dengan sedikit kerajinan ‘melacak’, minimalnya bisa ketemu jejaringnya di Indonesia dan memperkirakan apakah template yang sama sedang dipakai di Indonesia.
***
The NGOs
Berbagai NGO (Non-Government Organization) atau LSM, bersama lembaga-lembaga “think tank” (pusat studi) memiliki rekam jejak dalam upaya penggulingan rezim di berbagai penjuru dunia. Di Mesir, misalnya, aksi-aksi demo penggulingan Mobarak dimotori oleh aktivis LSM yang dilatih oleh AS (melalui Freedom House dan National Endowment for Democracy/NED) agar mahir menggalang massa dan mengelola isu. FH dan NED juga bermain di Suriah. Bedanya, bila di Mesir aksi demo bisa tereskalasi (jumlah pendemo sangat masif) sehingga Mobarak terguling dengan mudah, di Suriah modus ini gagal total. Yang muncul malah demo tandingan yang jauh lebih masif, menunjukkan dukungan kepada Assad. Kejadian sama juga terlihat di Libya, aksi demo tidak pernah tereskalasi, bahkan yang terjadi demo luar biasa besar di Tripoli mendukung Qaddafi. [1]
Ada lagi LSM bernama CANVAS, yang memberikan pelatihan berbagai strategi revolusi kepada para aktivis yang ingin menggulingkan rezim di negara mereka. Para pendukung dana CANVAS adalah lembaga-lembaga terkemuka seperti United States Institute for Peace (USIP) yang didanai Kongres AS, New Tactics (didanai Ford Foundation dan Soros Foundation), dan lain-lain. Foreign Policy melaporkan, selama enam bulan pertama tahun 2012, 40 aktivis oposisi Syria mengadakan pertemuan di Jerman yang dikoordinir oleh USIP untuk merancang bentuk dan agenda pemerintahan pasca-Assad.
Nah karena aksi demo “damai” tidak berhasil di Libya dan Suriah, masuklah para “jihadis” untuk melakukan “tugas” mereka. Kali ini tentu saja mereka tidak membawa isu demokrasi, melainkan khilafah (dan khusus di Suriah, mereka membawa isu Sunni-Syiah, yang terbukti sangat efektif dalam menggalang pasukan dan dana dari kaum Muslim di berbagai penjuru dunia). Untuk Libya, terbukti, setelah Qaddafi tumbang, tidak ada khilafah, meski bendera Al Qaida sempat berkibar-kibar di gedung pemerintah. Kapitalis Barat berpesta pora menguasai sumber daya alam sementara sebagian rakyat sibuk bertempur satu sama lain; sebagian lagi mengungsi ke negeri-negeri jauh dan banyak yang mati di tengah jalan.
Jadi, dalam menganalisis soal Suriah, penting untuk menoleh tajam ke arah NGOs dan think-tank yang berkeliaran di sana (atau bersuara berisik dari luar negeri). Di awal konflik, Amnesty International dan Federation of Human Rights (FHR) menggalang aksi demo massa di jalanan Paris dengan membawa bendera Suriah era mandat Prancis (hijau-putih-hitam). FHR didanai oleh NED. Mantan Sekjen PBB, Kofi Annan, yang awalnya ditugasi menjadi mediator perdamaian di Syria, ternyata adalah trustee (penasehat) di International Crisis Group (ICG), bersama tokoh-tokoh Zionis, seperti George Soros, Zbigniew Brzezinski, dan Shimon Peres. Brooking Institution juga berperan, antara lain menerbitkan desain perubahan rezim di Libya, Suriah, dan Iran. Baik NED, ICG, Brooking, dll, didanai oleh Big Oil (Conoco-Philips, Chevron, ExxonMobil), Coca Cola, Bank of America, Microsoft, Standard Chartered, Citigroup, Hilton, McDonald, GoldmanSach, dll. (Goldman Sachs dan Rockefeller juga berada di belakang Médecins Sans Frontières, relawan di bidang medis, yang ‘bermain’ di Suriah).
Ada dua LSM yang sering sekali dikutip media Barat (dan media jihad), Syrian Observatory of Human Rights dan Syrian Network of Human Rights yang berkantor di Inggris. Keduanya seolah paling tahu atas setiap serangan, jumlah korban, nama-nama, dan berbagai hal soal Suriah (dan datanya jelas beda dengan data yang dimiliki media-media alternatif). Donaturnya, Uni Eropa dan Soros. Silahkan browsing, rekam jejak Soros dan upaya penggulingan rezim di berbagai negara, terutama Eropa Timur (juga penggulingan Soeharto). Soros juga ada di balik CANVAS. Aliran dana untuk the White Helmets (yang juga mengaku ‘relawan medis’), juga terlink dengan Soros.
See the template, follow the money.
***
[1] video bisa lihat di sini: https://dinasulaeman.wordpress.com/2016/05/04/prahara-aleppo-3-tamat/
Di Universitas Pertahanan (Sentul)
Presentasi paper “Towards a New Concept of Counterterrorism in Indonesia: a Gender-Sensitive Approach”.
Perempuan yang tergabung dalam organisasi teroris itu sebenarnya pelaku saja, atau sekaligus juga korban? Korban doktrin radikal, korban sistem patriarki puritan versi Wahabi.
Tapi kalau dianggap korban, kok seolah perempuan itu tak berdaya banget, tak bisa membebaskan diri dari penjajahan pemikiran?
*silahkan saja kalau mau komen dan diskusi tapi mohon maaf sedang tidak bisa diskusi, masih banyak PR 🙂
** nanti kalau paper saya sudah dipublish, akan dishare di sini.
Menyambung Status Kemarin…
Menanggapi berbagai komen (sebagian sih sudah saya jawab langsung), ada yang perlu saya jelaskan. Ingat, ini bukan dalam rangka membela teroris atau tidak bersimpati sama korban ISIS ya (saya akan blokir orang-orang yang berani komen kayak gini lagi, sialan bener).
1. Kasus yang kita bahas adalah: petempur ISIS dan keluarganya asal Indonesia yang SEDANG DITAWAN oleh otoritas Kurdi Suriah (=pemerintah daerah). FYI, Kurdi itu suku, agamanya mayoritas Muslim Sunni.
2. Mereka ini ditahan karena MENYERAH. Jadi, secara hukum internasional, mereka harus “dilindungi”, ga bisa ditembakin semena-mena oleh SAA (tentara Suriah). Coba saja Assad berani melakukan pembantaian massal kepada mereka, besoknya pesawat tempur NATO akan langsung menyerbu dengan tuduhan “Assad melakukan kejahatan kemanusiaan”.
Prahara Suriah, Hoax, Media Sosial, Perpecahan Bangsa
Banyak orang resah melihat semakin meningkatnya radikalisme di Indonesia dan semakin kerasnya friksi antarumat akibat perbedaan posisi politik. Banyak yang luput memahami fenomena ini dari perspektif geopolitik global, khususnya yang terkait dengan Perang Suriah.
Inilah era Facebook, Twitter, dan WA, ketika perang tidak hanya terjadi di Damaskus, Homs, Idlib, atau Aleppo, melainkan merasuk hingga ke rumah dan mimbar-mimbar di Indonesia. Kemarahan terhadap orang-orang yang terlibat perang nun jauh di sana, ditumpahkan melalui narasi penuh kebencian di berbagai forum, disertai dengan berbagai foto dan video palsu, dengan tujuan merekrut petempur dan donasi.
BEDAH BUKU “PRAHARA SURIAH” & “SALJU DI ALEPPO”
BEDAH BUKU “PRAHARA SURIAH” & “SALJU DI ALEPPO” (karya Dina Y. Sulaeman) dan “MUSIM SEMI SURIAH” (karya Trias Kuncahyono)
HOAX…MEDIA SOSIAL…PERPECAHAN BANGSA
Narasumber :
1. Kombes Pol.R.Ahmad Nurwahid,S.E.,M.M., Kabagbanops Densus 88 AT POLRI
2. Prof Dr Henry Subiakto, Staf Ahli Menkominfo
3. M.Najih Arromadhoni, Sekjen Alumni Suriah
4. Trias Kuncahyono, Penulis Buku
5. Dr. Dina Y. Sulaeman, Penulis Buku
Moderator: Dr. Ahmad Najib Burhani
Lokasi : Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat
Tanggal : Jum’at, 18 Januari 2019
Waktu : 13.00 – 16.00 WIB
Tentang China dan Uyghur (1) : Metodologi
Kasus Uyghur sebenarnya pengulangan dari konflik-konflik lain yang disikapi emosional oleh orang Indonesia. Jadi, ini adalah tulisan ‘metodologis’, tentang bagaimana cara kita menyikapi konflik yang terjadi nuh jauh di luar sana.
Mengapa ini penting? Karena melelahkan sekali, juga tidak mungkin, bila kita harus mengecek satu-satu setiap isu yang disebar; perlu langkah metodologis yang kita kuasai sehingga dengan cepat mampu menangkap ‘bau’ hoax.
Tahap pertama: FAKTA
Fakta artinya: benarkah terjadi? Ketika disebut “orang Muslim dibunuh pemerintah China” atau “orang Sunni dibunuh orang Syiah”, perlu dicek (1) benarkah terjadi? (2) kalau benar, dalam kondisi apa, atas alasan apa?
Kesetiaan Indonesia Pada Palestina
Dalam KTT OKI 2017 di Turki, banyak yang tidak tahu, sebenarnya yang paling tegas dan blak-blakan bicara bukanlah Erdogan, melainkan Presiden Indonesia, Joko Widodo.
Pernyataan yang “terkeras” Pak Jokowi adalah, “Negara anggota OKI yang memiliki hubungan dengan Israel agar mengambil langkah-langkah diplomatik, termasuk kemungkinan meninjau kembali hubungan dengan Israel sesuai dengan berbagai Resolusi OKI.”
Jangan harap Erdogan akan berani mengusulkan hal tersebut karena Kedubes Israel berdiri aman sentosa di Jalan Mahatma Gandhi no 85, Ankara, Turki; serta ada dua konsulat di Istanbul dan Izmir.
Presiden Jokowi juga menyatakan bahwa OKI harus secara tegas menolak pengakuan unilateral [bahwa Jerusalem adalah ibu kota Israel] yang dilakukan Trump.
Jokowi menyerukan, OKI harus konsisten memperjuangkan berdirinya negara Palestina dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.
Analisis Konflik: Aggravating Factor
Sebelum ini, baik di seminar, di blog, atau di fanpage, saya berkali-kali menjelaskan bahwa dalam menganalisis konflik, ada 4 faktor yang perlu diteliti, akar, pemicu, faktor yang memperuncing konflik (aggravating factor) dan faktor mobilisasi. Dalam perang Suriah, menurut saya, perdagangan senjata dan NGO Barat masuk ke dalam aggravating factor ini. Kalau pedagang senjata sih sudah jelas ya, mereka memang ingin dapat keuntungan dari jualan senjata, karena itulah mereka ingin perang selalu ada.
Bagaimana dengan NGO? Mereka ini antara lain perannya:
(1) terlibat dalam suplai senjata dan rekrutmen petempur
NGO seperti ini biasanya berkedok menggalang dana, namun kemudian penyalurannya malah kepada kelompok teroris yang menjadi proxy Imperium untuk mengganggu sebuah negara. Selengkapnya bisa dibaca di “Banjir Senjata ke Teroris Syria, Dari Mana?” (karya Wendy Wong)
(2) memprovokasi massa di daerah konflik agar memilih opsi yang disukai oleh para juragan perang. Misalnya, untuk Kurdistan Irak, aktivis NGO Barat akan mendorong publik di sana agar sepakat untuk bereferendum. Seolah-olah ini demokratis dan menuju kepada situasi yang lebih baik. Tapi lagi-lagi, kalau dilihat dari peta besar konflik (taruh 4 faktornya secara utuh), NGO-NGO itu tak lebih dari perpanjangan tangan juragan perang (yaitu Imperium).
Pembahasannya agak rumit buat orang yang terbiasa berpikir hitam putih (kalau kamu menolak A, pasti kamu golongan B, padahal ada banyak kemungkinan di antara A dan B, misalnya A’, A”, ..dst). (lebih…)
