Kajian Timur Tengah

Beranda » Tata Pemerintahan Global

Category Archives: Tata Pemerintahan Global

“Jika minyak dan pengaruh adalah imbalan yang dikejar dalam Perang Irak dan pascaperang, maka Chinalah –bukan Amerika—yang memenangkannya, tanpa pernah melepaskan satu tembakan pun.” (Jamil Anderlini)

Tulisan terbaru di ic-mes.org “Bagaimana China Berjaya di Timur Tengah Tanpa Tembakan Peluru” (terjemahan tulisan Ramzy Baroud). “

https://ic-mes.org/…/bagaimana-china-berjaya-di-timur…/

Posisi Indonesia dalam Perseteruan Nuklir AS-Iran

Dina Yulianti (Dosen Prodi Hubungan Internasional Unpad)Dina

Oleh:

Dina Yulianti (Dosen Prodi Hubungan Internasional Unpad)

Menteri Luar Negeri Iran, Javad Zarif, baru-baru ini berkunjung ke Indonesia dan bertemu dengan Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi serta Presiden Joko Widodo.

Press release dari Kementerian Luar Negeri Iran antara lain mengapresiasasi posisi Jakarta di Dewan Keamanan PBB yang mendukung dan mempertahankan JCPOA.

JCPOA (Joint Comprehensive Plan Action) adalah perjanjian nuklir yang ditandantangani oleh P5+1, atau negara-negara anggota Dewan Keamanan PBB plus Uni Eropa (diwakili oleh Jerman) pada 14 Juli 2015.

Perjanjian yang merupakan hasil upaya diplomasi panjang sekitar dua belas tahun ini dikacaukan oleh aksi mantan Presiden Donald Trump yang secara sepihak menarik diri dari JCPOA pada Mei 2018.

(lebih…)

AS Mengancam Negara-Negara Arab yang Mau Menormalisasi Hubungan dengan Suriah

Pasangan ini (Bashar dan Asma) selama bertahun-tahun dicitrakan sebagai penjahat keji, pembunuh massal rakyatnya sendiri, oleh media Barat (dan media pro-teroris). Mereka diperangi selama 10 tahun oleh milisi-milisi “jihad” (alias teroris) yang datang dari berbagai penjuru dunia (termasuk ekstremis dari Indonesia). Milisi-milisi teror ini dipasok dana dan senjata oleh AS, Inggris, Israel, Turki, dan negara-negara Teluk.

Tapi, mereka tetap bertahan, tidak melarikan diri ke luar negeri, tetap melindungi rakyat dari penjagalan para teroris. Mereka tidak mungkin bisa bertahan bila benar mayoritas rakyat menolak mereka. Waktu pun membuktikan bahwa mayoritas rakyat Suriah mendukung mereka (Assad kembali menang pilpres bulan lalu, dengan suara mayoritas).

Negara-negara Arab pensupport “jihadis” juga sudah mulai memperbaiki hubungan, misalnya UAE, Bahrain, Oman kembali membuka kedutaan mereka di Damaskus.

Namun, baru-baru ini, AS mengancam negara-negara Arab yang ingin menormalisasi hubungan dengan Suriah. Pejabat AS untuk Urusan Timur Dekat (Acting Assistant Secretary for Near Eastern Affairs), Joey Hood, mengingatkan, jika negara-negara Arab memilih jalur normalisasi, mereka berisiko terkena tekanan ekonomi dari Amerika Serikat. [1]

AS memberlakukan “Caesar Act”, yaitu undang-undang untuk menghalangi transaksi bisnis dengan pemerintahan Assad.

Untuk membangun kembali Suriah yang sudah diporakporandakan oleh “jihadis” selama 10 tahun, yang dibutuhkan Suriah adalah:

(lebih…)

MEMBELA PALESTINA BUKAN BERARTI GANTI BENDERA

Membela Palestina itu bukan berarti kita GANTI BENDERA ya! Aneh banget kalau ada yang menggeser opini seperti ini. Seolah kalau kita bela Palestina, bendera kita ganti jadi bendera Palestina.

Bendera orang Indonesia ya jelas tetap merah putih. Kebijakan luar negeri kita juga jelas, pro Palestina. Masak Presiden Jokowi dibilang ganti bendera?

Bu Menlu Retno pernah bilang, “Palestina Ada di Jantung Politik Luar Negeri Indonesia.” Pak Jokowi pernah bilang, “Palestina ada di setiap helaan nafas diplomasi Indonesia.”

Begitu sulitkah memahami bahwa bahwa pembelaan kepada Palestina adalah amanah dari Bapak Bangsa kita, Bung Karno; amanah UUD 45, “bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan..?”

Begitu mudahnya sebagian netizen termakan propaganda yang ingin menggeser opini kemana-mana, termasuk ke urusan bendera. Tujuan penggeseran opini ini (sadar atau tidak) adalah melemahkan pembelaan kepada Palestina, sekaligus menggoyang kebijakan luar negeri RI.

Kalau tidak sanggup mikir yang berat, tidakkah tersisa sedikit saja hati nurani?

(lebih…)

Kata “apartheid” biasanya identik dengan Afrika Selatan. Kata ini memang berasal dari Afrika Selatan, yang bermakna pemisahan atau segregasi. Pada tahun 1948, Afrika Selatan secara resmi menerapkan sistem pemerintahan apartheid yang memisahkan kehidupan sosial, ekonomi, dan politik berdasarkan ras.

Kaum kulit putih memiliki status dan hak-hak yang jauh lebih besar dibandingkan kaum kulit hitam. Pada tahun 1994, rezim apartheid tumbang. Kini, di tahun 2021, tiba-tiba saja, Human Right Watch mengeluarkan laporan yang menyebut Israel sebagai pemerintahan apartheid.

Penyebutan Israel sebagai rezim apartheid sebenarnya sudah sering dilakukan oleh para pengamat, penulis, atau diplomat yang mendukung Palestina.

Konvensi Internasional 1973 tentang Penindasan dan Hukuman Kejahatan Apartheid dan Statuta Roma 1998 untuk Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) mendefinisikan apartheid sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan yang terdiri dari tiga elemen utama: niat untuk mempertahankan dominasi satu kelompok ras atas yang lain; penindasan sistematis oleh kelompok dominan atas kelompok yang terpinggirkan; dan tindakan tidak manusiawi.

Yang dimaksud “tindakan tidak manusiawi” antara lain adalah penangkapan sewenang-wenang dan pemenjaraan ilegal, membagi populasi menurut garis ras dengan membuat lokasi terpisah untuk ras tertentu, pemindahan paksa, perampasan tanah, menolak hak untuk “pergi dan kembali ke negara mereka”, dan menolak hak kewarganegaraan atas ras tertentu.

Silakan dibaca lanjutannya di https://fixindonesia.com/…/wYZDaHCPMVVDBnCYKHn9t7…

Jawaban Untuk ZSM Penyembah Israel (1)

Ada akun pendukung Zionis di Indonesia; dia orang Indonesia asli tapi fanatik membabi-buta membela Israel, membuat video ngawur membantah pernyataan saya. Istilah untuk orang macam ini adalah ZSM (Zionis Sawo Matang).

Saya akan jawab satu-satu ya. Pertama, si ZSM koplak ini bilang, “Siapa bilang Palestina belum merdeka, kan Palestina punya Presiden?”

Argumen seperti ini adalah cara ZSM mengelabui orang-orang awam Indonesia dengan tujuan agar semakin banyak orang Indonesia yang pro-Israel, kalau perlu, buka hubungan diplomatik dengan Israel.

Jawaban saya begini :

(1) Status Palestina adalah “non-member observer state” di PBB (negara-pengamat-non-anggota). ARTINYA: status Palestina BEDA dengan negara “normal”. DI PBB, Palestina tidak punya hak suara.

(lebih…)

Tulisan terbaru sayaBiden dan Kebijakan Luar Negeri AS di Timteng.

https://fixindonesia.com/…/cb3c830a-d715-4a10-b9c2…

Ancaman dari Facebook

Beberapa hari yll, postingan saya bulan Januari, berupa foto Jend. QS dan info webinar tentang beliau, dihapus FB disertai ancaman pemblokiran page.

Hari ini muncul ancaman lagi, dengan menyebut kesalahan yang sama disertai tuduhan “Anda telah melanggar standar komunitas kami terus-menerus”.

Terus-menerus? Lha saya baru sekali itu posting foto Jend QS.

(lebih…)

Diskusi Dina Y. Sulaeman dengan Gus Najih, Habib Nuruzzaman, dan Eko Kuntadhi

https://www.youtube.com/watch?v=GJw3opEYdv0

Studi Hubungan Internasional itu mempelajari hampir semua hal: hubungan luar negeri, diplomasi, ekonomi, politik, keamanan, terorisme, radikalisme, budaya, lingkungan, identitas (termasuk agama), kesehatan, dan banyak lagi… bahkan bisa masuk ke isu pertanian.

Saat proses penelitian untuk disertasi, saya sampai nginap bareng-bareng ibu-ibu petani aktivis, nanya-nanya (wawancara ke mereka), pernah juga jauh-jauh naik ke pegunungan Kendeng ketemu dengan petani-petani di sana. Apa hubungan “pertanian” dengan “internasional”? Ya banyak. Terkadang bahkan nasib petani Indonesia itu ditentukan oleh pialang saham di New York atau sidang WTO di kota-kota elit dunia.

(lebih…)