Arsip 2007 ~ Sekarang

Masukkan alamat surat elektronik Anda untuk mengikuti blog ini dan menerima pemberitahuan tentang tulisan baru melalui surat elektronik.

Bergabunglah dengan 5.175 pengikut lainnya.

Harga BBM dan Bank Dunia

logo-bank-duniaArgumen bahwa pencabutan subsidi BBM memang perlu dilakukan, sudah banyak ditulis. Saya juga pernah menulis bagaimana Iran yang jauh lebih kaya minyak daripada Indonesia juga mencabut subsidi BBM-nya (namun prosesnya sangat panjang, rakyat Iran diberi berbagai fasilitas untuk berpindah ke bahan bakar gas dulu, baru harga bensin naik).

Pertanyaannya, mengapa sekarang? Mengapa baru sebulan setelah dilantik, Presiden Jokowi sudah menaikkan harga BBM (apapun istilahnya: pengurangan subsidi, pengalihan subsidi, dll)? Mengapa tidak dilakukan dulu hal-hal kreatif untuk menambah pundi-pundi APBN (misalnya, menyingkirkan Mafia Migas dulu,  menghentikan subsidi bunga obligasi rekap perbankan sisa “warisan” BLBI era krisis moneter 1997/98 atau melakukan subsidi silang harga BBM)?

Rizal Ramli menulis, keputusan itu diambil karena tekanan Bank Dunia. Berita yang dirilis Antara pada Maret 2014 juga menegaskan bahwa Bank Dunia merekomendasikan kenaikan BBM Rp2000. Soal Bank Dunia ini yang akan saya tulis secara singkat.

Sebenarnya bukan fakta baru bahwa Indonesia ini berada di bawah tekanan berbagai lembaga donor. Ketika Anda berhutang banyak, sangat banyak, pada lembaga-lembaga rente, mau tak mau Anda harus menuruti kemauan mereka. Jadi, siapapun presidennya, opsi pencabutan subsidi BBM pasti diambil (Prabowo pun pernah menyatakan dukungan atas pencabutan subsidi BBM dan menyebut subsidi BBM = membakar uang. Sila tonton rekamannya di youtube).

Ada 10 lembaga donor terbesar Indonesia (=lembaga yang memberi hutang kepada Indonesia), yaitu: Asian Development Bank (jumlah utang: 96T), Bank Dunia (jumlah utang: 122 T) , Japan International Cooperation Agency (jumlah utang: 226T), Australian Agency for International Development, Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria, Agence Française de Développement, United States Agency for International Development, United Nations, Millennium Challenge Corp. dan Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (data tahun 2012). Total utang pemerintah Indonesia: 123M USD (sekitar 1476T). Total utang swasta kepada asing: 146M USD (1752T).

Lalu, apa yang disarankan oleh Bank Dunia kepada Indonesia? Sama sekali tidak mengagetkan, sama saja dengan yang disarankan oleh IMF yang memberikan ‘pertolongan’ kepada Pak Harto saat Indonesia hampir kolaps diterjang krisis moneter 1998: privatisasi, pencabutan subsidi, deregulasi (demi kenyamanan investor asing). Bukan cuma Bank Dunia, lembaga-lembaga donor (=renternir) lainpun punya resep yang senada-seirama dengan IMF. (Untuk lebih jelasnya, silahkan baca tulisan saya sebelumnya : Kejamnya Liberalisme Ekonomi).

Mari kita baca dokumen STRATEGI KEMITRAAN Bank Dunia untuk  Indonesia tahun fiskal 2013-2015. Minimalnya, ada lima kalimat yang senada “subsidi BBM menyerap sebagian besar anggaran yang sebetulnya dapat digunakan bagi infrastruktur dan perlindungan sosial” (meskipun redaksi tidak persis).

Dalam tabel saya kutip dari dokumen itu, terlihat sekali kemiripan program Bank Dunia dengan program Jokowi:

Tujuan Jangka     Panjang Indonesia Kendala Kelompok Bank Dunia akan Berkontribusi pada: Tonggak Pembangunan Indikatif Jangka Menengah Mode Keterlibatan Kelompok Bank Dunia
Infrastruktur

Meningkatkan taraf dan efisiensi investasi publik dan swasta dalam infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan dan memperkuat daya saing

Kurangnya investasi infrastruktur; tidak mungkin didukung oleh investasi publik saja -Peningkatan kilometer efektif jalan nasional yang akan dipelihara dan dibangun-mengurangi hambatan infrastruktur kelistrikan untuk memenuhi kebutuhan-meningkatkan investasi swasta pada infrastruktur -mengurangi kebutuhan subsidi PLN

-dibentuknya mekanisme dana pendamping pemerintah [kartu indonesia sehat, dll?]

-setidaknya satu transaksi Kemitraan Publik Swasta untuk proyek air baku

Pembiayaan untuk: Transportasi kawasan timur Indonesia, Proyek perbaikan jalan kawasan barat Indonesia, pemeliharaan aset jalan, DPL konektivitas, Pembangunan transmisi I&II, Energi terbarukan untuk Listrik, .. investasi oleh IFC pada listrik, air, pelabuhan, perkapalan, dan logistik, telekomunikasi, minyak,dan gasPengetahuan: Kajian Industri Konstruksi Jalan, Layanan Konsultasi mengenai layanan dan subsidi energi, Dana Pendamping Pemerintah, dll

 

Secara umum, kelihatannya program-program tersebut baik-baik saja. Tentu saja, saat ini masih terlalu pagi untuk menilai bagaimana Jokowi melaksanakan janjinya (bahwa subsidi dialihkan untuk infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan rakyat). Meskipun, berdasarkan track record kinerja Bank Dunia selama ini (baik di Indonesia maupun di negara Dunia Ketiga lainnya), bisa diprediksikan bagaimana hasilnya. Anggoro,  peneliti dari Institute of Global Justice (2008) menulis, kerugian yang diderita Indonesia karena menerima pinjaman dari Bank Dunia antara lain:

-Indonesia kehilangan hasil dari pengilangan minyak dan penambangan mineral (karena diberikan untuk membayar hutang dan karena proses pengilangan dan penambangan itu dilakukan oleh perusahaan-perusahaan transnational partner Bank Dunia)
-Jebakan hutang yang semakin membesar, karena mayoritas hutang diberikan dengan konsesi pembebasan pajak bagi perusahaan-perusahaan AS dan negara donor lainnya.
-Hutang yang diberikan akhirnya kembali dinikmati negara donor karena Indonesia harus membayar “biaya konsultasi” kepada para pakar asing, yang sebenarnya bisa dilakukan oleh para ahli Indonesia sendiri.
-Hutang juga dipakai untuk membiayai penelitian-penelitian yang tidak bermanfaat bagi Indonesia melalui kerjasama-kerjasama dengan lembaga penelitian dan universitas-universitas.
-Bahkan, sebagian hutang dipakai untuk membangun infrastuktur demi kepentingan perusahaan-perusahaan asing, seperti membangun fasilitas pengeboran di ladang minyak Caltex atau Exxon Mobil. Pembangunan infrastruktur itu dilakukan bukan di bawah kontrol pemerintah Indonesia, tetapi langsung dilakukan oleh Caltex dan Exxon. (selengkapnya, baca tulisan saya: Peran Bank Dunia dalam Kemunduran Ekonomi Indonesia)

Indonesia, Keluar Saja dari G-20!

Polisi AS siap menembak demonstran anti KTT G-20 di Pittsburgh

Polisi AS siap menembak demonstran anti KTT G-20 di Pittsburgh

Senang sekali saya saat membaca berita, Menteri Kelautan Susi Pudjiastuti blak-blakan menyerukan agar Indonesia keluar saja dari G-20. Benar-benar ‘sesuatu’. Semoga Presiden Jokowi dan tim ekonominya menyetujui seruan Susi.

Berikut ini tulisan lama saya yang menjelaskan apa sebenarnya G-20 (pernah dimuat di jurnal The Global Review, Mei 2013)

BRICS, G-2O, dan IMF

Dina Y. Sulaeman*

 

(1) BRICS: Kekuatan Ekonomi Baru?

Krisis ekonomi di Eropa dan AS yang telah melemahkan Dollar menjadi momen penting bagi lima negara kapitalis plat merah (kapitalisme yang dikontrol oleh negara/pemerintah, bukan oleh swasta), yaitu Brazil, Russia, India, China dan South Africa (BRICS). Pada bulan Maret 2013 lalu, pemimpin kelima negara itu berkumpul di Durban, Afrika Selatan dan menyepakati dibentuknya lembaga keuangan sejenis IMF. BRICS memiliki kekuatan dari sisi jumpah penduduk, yaitu 40% dari populas dunia, dan GDP mereka adalah seperlima dari total GDP dunia. Bahkan Bank Dunia pun menyatakan, dalam kondisi ekonomi sulit seperti sekarang, pertumbuhan ekonomi dunia bergantung pada BRICS yang memiliki 27% kekuatan daya beli dunia. Selain itu 45% tenaga kerja global berada di negara-negara BRICS. Mereka juga memiliki cadangan mata uang asing sebesar 4,4 Trilyun Dollar.

Waktulah yang akan membuktikan apakah rencana BRICS ini akan terwujud. Namun setidaknya, ini telah menjadi ancaman besar bagi kekuatan kapitalis Barat yang sejak tahun 1944 telah mendominasi ekonomi dan keuangan internasional melalui dua institusinya, IMF dan Bank Dunia, serta pemaksaan penggunaan dollar sebagai mata uang utama dalam perdagangan dan keuangan dunia.

IMF adalah semacam lembaga yang mengumpulkan cadangan dana dalam jumlah besar untuk kemudian dipinjamkan kepada negara-negara yang membutuhkannya. Meskipun dana itu dikumpulkan dari semua negara anggotanya, namun keputusan IMF sangat didominasi oleh AS. Ketika hampir semua negara berkembang memiliki hutang kepada IMF dan Bank Dunia, AS pun mengontrol segala kebijakan politik dan ekonomi di negara-negara tersebut. Hutang yang menjerat bangsa-bangsa telah menyeret mereka ke jurang kemiskinan dan ketidakberdayaan. Mantan Presiden Brazil, Luis Ignacio Silva pernah mengatakan, “Perang Dunia III telah dimulai, perang yang sunyi… Perang ini sedang merobek Brazil, Amerika Latin, dan hampir semua negara Dunia Ketiga. Yang tewas bukanlah tentara, tetapi anak-anak; jutaan orang memang tidak terluka, tetapi mereka kehilangan pekerjaan; jembatan-jembatan tidak diedakkan, tetapi pabrik-pabrik, sekolah, rumah sakit, dan semua kegiatan ekonomi menjadi bangkrut. Ini adalah perang antara AS melawan Amerika Latin dan Dunia Ketiga. Ini adalah perang melawan hutang luar negeri, AS menggunakannya sebagai senjata utama; senjata yang lebih mematikan daripada bom atom, dan lebih merusak daripada sinar laser.”[1]

(lebih…)

Soal Migas: Jasmerah (Jangan Melupakan Sejarah)

oil warDina Y. Sulaeman

Mari kita runut lagi ke belakang, mengapa Indonesia sedemikian lemah soal migas?

Pada tahun 1998, Indonesia terkena krisis ekonomi yang parah dan Suharto memilih untuk meminta bantuan IMF. IMF pun memberikan hutang dengan sejumlah syarat yang sejatinya merampok negeri ini (jadi, mengerikan sekali bila masih ada yang pro Soeharto dan kroninya, dan bilang piye kabare le, enak jamanku tho? Kalau ingin tahu bagaimana dulu Soeharto saat baru menjabat sebagai presiden menjual murah kekayaan alam kita kepada asing, tonton film ini, dijamin nangis karena sedih dan sakit hati).

Salah satu syarat hutang dari IMF adalah reformasi energi, yaitu mereformasi harga, lembaga pengelola energi, membuka investasi sebesar-besarnya bagi swasta, dan mereduksi peran monopolistik Pertamina. Reformasi itu dituangkan dalam UU Migas. Perhatikan ini:

-RUU Migas yang mengakomodasi kehendak IMF itu diajukan pertama kali di zaman BJ Habibie, tapi ditolak DPR.

-RUU yang sama, diajukan lagi ke DPR oleh Menteri Pertambangan dan Energi era Presiden Gus Dur, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono… dan DPR bersedia membahasnya!

-Gus Dur digulingkan, digantikan Megawati. RUU itu pun disahkan pada masa Megawati, tepatnya 23 Nov 2001, menjadi UU tahun 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

UU Migas ini sangat liberal: divestasi, deregulasi, kompetisi, equal treatment (perlakuan sama antara Pertamina/BUMN dan perusahaan asing), dan penyerahan harga pada pasar. UU ini didasarkan oleh LoI (Letter of Intent) antara IMF dan Indonesia tanggal 11 Sept 1998, 19 Okt 1998, 13 Nov 1998, 20 Jan 2000, 1 Mei 2000, 31 Juli 2000, 13 Des 2001.

Melalui UU Migas ini, Pertamina harus bersaing dengan perusahaan lain untuk mendapatkan kontrak wilayah eksploitasi di wilayah NKRI (!)

Pengesahan UU Migas ini tidak disetujui sepenuhnya oleh DPR (ada juga anggota DPR yang menolak dan membuat nota keberatan). UU ini lalu diajukan ke MK, dan tidak dibatalkan MK, hanya dicabut/dikoreksi 3 pasal. Patut dicatat, saat UU itu dalam proses uji di MK, pemerintah (tahun 2004, zaman SBY) sedang menandatangani kontrak migas dengan investor asing. Selain itu, perusahaan minyak seperti Caltex, Medco, dan Star Energy mengancam akan mengajukan gugatan milyaran dollar AS jika UU Migas dicabut dan memperkarakan pihak-pihak yang membatalkan kontrak kerja yang sudah dibuat ke arbitrase internasional.

Saat itu, sudah ada 105 perusahaan asing yang mendapat izin untuk bermain di sektor industri hilir migas termasuk membuka SPBU. Pemerintah saat itu, Menko Perekonomian Aburizal Bakrie menyatakan agar UU Migas jangan dicabut karena menurutnya, UU itu dibuat untuk memberikan kepastian hukum kepada calon invetor di sektor hulu dan hilir industri migas.

Penting dicatat: Keterlibatan AS melalui USAID dalam UU Migas tertuang dalam dokumen resmi berjudul “Energy Sector Governance Strengthened dan Energy Sector Reform”, salah satu kutipannya:

“USAID telah menjadi pendonor bilateral utama yang bekerja dalam reformasi sektor energi yang membantu mempengaruhi pinjaman-pinjaman multilateral yang lebih luas lagi”

 

Jadi, menimpakan kesalahan pada tokoh tertentu di HARI INI, tanpa mengingat lagi bagaimana sejarahnya kita sampai masuk ke kubangan besar ini, jelas naif. Presiden yang bisa membawa keluar kita dari kubangan ini, jelas harus presiden yang benar-benar kuat, ideologis, dan revolusioner. Apakah Jokowi bisa? Saya terus-terang pesimis. Tapi tak ada salahnya berdoa dan menunggu saja, siapa tahu ada keajaiban. Toh dia presiden kita sekarang, mau apa lagi? Jangan lupa pula, seperti ditulis Perkins di buku Economic Hitman-nya, kalau ada presiden negara dunia ketiga berani melawan ‘imperium’, dia akan mati. Tak heran bila presiden-presiden di Amerika Latin yang berani galak pada ‘imperium’, mati perlahan karena kanker (baca di sini). Atau, negerinya diinvasi, seperti Libya dan Suriah.

NB: Sekedar unek-unek untuk mereka yang gagal move on dan masih gemar berkata di facebook.. “Coba kalau Prabowo yang jadi Presiden…” : silahkan browsing, bagaimana tim Prabowo melobby pengusaha-pengusaha AS (berita valid, bukan hoax ala Jonru dkk) dan bahwa Prabowo juga setuju pencabutan subsidi BBM (tonton pernyataannya langsung di youtube). Soal Freeport, beredar kabar Prabowo bilang mau menasionalisasi (saya berusaha cari kalimat aslinya, tapi belum ketemu). Tapi yang jelas timnya telah meralat. Prabowo (orang militer) jelas lebih tahu, apa akibatnya kalau dia sampai berani melawan ‘imperium’.

—-

Ref: Kudeta Putih (Syamsul Hadi dkk, 2012, penerbit: Indonesia Berdikari)

Jadi, Siapa Mafia Migas Sebenarnya?

mafiaSebelumnya, saya menulis artikel ini, mengkritik seorang pengamat yang ‘pagi-pagi’ sudah melayangkan tuduhan bahwa Rini Sumarno adalah mafia migas. Silahkan baca tulisan si pengamat itu di sini (dan menariknya, pernyataannya dikutip oleh media-media online terkemuka di Indonesia secara berbarengan).

Apa yang ditulis si pengamat tersebut, kelihatan sekali mengutip artikel Ratu Adil di Kompasiana. Apakah saya sedang membela Rini Sumarmo? Jelas tidak. Sangat mungkin benar apa yang dikatakan orang-orang itu, bahwa Rini memang mafia migas. Who knows? Saya sih tidak tahu. Poin tulisan saya bukan di Rini-nya. Kali ini saya ingin menyambung tulisan saya sebelumnya karena ada perkembangan menarik. Baru-baru ini, Effendi Simbolon, yang pernah sekelas dengan saya di beberapa kelas perkuliahan S3, mengkritik keras menteri Jokowi.

Begini runtutan pikiran saya:

  1. TM2000 tahun 2012 ‘membongkar’ Petral dan keterlibatan Riza Chalid (selanjutnya, kita tahu, selama masa kampanye pilpres, TM2000 berbalik mendukung Prabowo-Hatta Radjasa, padahal jelas Riza adalah teman dekat Hatta. ) Saya pernah mengutip kicauan TM2000 di tulisan Pak Wid dan Subsidi BBM.
  2.  Ratu Adil, pendukung Prabowo semasa kampanye, menulis artikel panjang yang membela Riza dan Petral, dan melemparkan tuduhan bahwa mafia migas adalah Rini Sumarno, Ari Sumarno, dan Effendi Simbolon.
  3. Tiba-tiba, Effendi Simbolon, menggebrak Jokowi. Kesan saya terhadap pak Effendi di kelas, beliau memang antineolib, dan kalau mengkritisi kasus-kasus yang sedang diangkat oleh teman-teman dalam kelas seminar, pemikirannya memang asyik (antineolib, cocok-lah sama saya).

Pernyataannya berikut ini (saya copas dari Kompas), juga cocok dengan pemikirannya (yang saya tau itu):

“Siapa Sudirman Said? Siapa Rini Soemarno? Siapa itu Sofyan Djalil? Apa mereka ini yang membawa garis liberal ekonomi?” ujar Effendi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (4/11/2014).

Effendi menegaskan, sejatinya, arah politik ekonomi PDI Perjuangan adalah Trisakti. Mestinya, komoditas yang menyangkut hajat hidup orang banyak, salah satunya BBM, dikuasai oleh pemerintahan, bukan malah dilepas ke mekanisme pasar.

“Wajar saja kalau harga BBM katanya naik. Yang pengambil kebijakan regulasinya bukan dari ideologi itu (Trisakti). Saya enggak tahu, siapa ya mereka itu,” lanjut Effendi.

Pria yang menjadi anggota Komisi VII DPR RI pada periode 2009-2014 tersebut mengatakan, mestinya, kenaikan harga BBM diikuti dengan sejumlah kebijakan, misalnya pembangunan kilang minyak, memperbaiki jalur distribusi minyak, meningkatkan produksi minyak, dan sebagainya.

“Ini menterinya belum ngapa-ngapain. Petral juga belum dibubarkan, malah main naikin harga BBM saja,” lanjut dia.

Tapi, bagaimana dengan ‘tuduhan’ tulisan Ratu Adil di atas (yang dikutip pula oleh ‘pengamat’, dan disebarkan di banyak media online), bahwa Effendi Simbolon justru bagian dari mafia migas? Ditambah pula dengan berita ini (2 Okt 2013, jadi jauh sebelum kampanye pilpres 2014). Dalam berita itu disebutkan:

Ratusan massa menggelar aksi di Gedung KPK dan Kantor PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (2/10/2013). Mereka melayangkan surat terbuka untuk Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri. Surat ini terkait nama kader PDIP Effendi Simbolon yang dituding sebagai mafia minyak dan gas (migas).

Demonstran yang menamakan diri Gerakan Masyarakat Peduli Indonesia (Gempari) ini menyebut Effendi sebagai mafia migas karena Effendi menjadi fasilitator menangnya tender PT Parna Raya. Terkuaknya keterlibatan Effendi adalah seiring tertangkapnya mantan Kepala SKK MIGAS Rudi Rubiandini dalam kasus suap yang melibatkan Dirut PT. Surya Parna Niaga, Artha Meris Simbolon yang dikenal sebagai orang dekat Effendi Simbolon.

Lihatlah, betapa simpang-siurnya. Jadi, siapa yang mafia migas sebenarnya? Bahwa mafia migas (dan berbagai jenis mafia lainnya) memang ada, itu sudah jelas dan pasti. Tapi siapa orangnya? Itulah yang simpang siur.

Saya jadi teringat diskusi saya dengan seseorang yang saya yakini tahu urusan ‘dalam’ politik dalam negeri. Waktu itu (tahun 2012) yang jadi topik adalah TrioMacan2000 yang membongkar masalah Petral (saya bahkan tahu apa itu Petral berkat TM2000 ini). Yang jadi bulan-bulanan saat itu adalah Riza Chalid, yang konon kaya raya berkat jadi makelar BBM via Petral. (Di tahun 2014, Riza dan Petral dibela oleh Ratu Adil -demi membela kubu Prabowo- dengan cara menuduh orang lain lagi yang mafia.)

Teman saya ini waktu itu (tahun 2012) mengatakan, yang di belakang TM2000 kemungkinan besar adalah sesama mafia migas juga, hanya tidak kebagian proyek. Jadi ini bukan pertarungan antara mafia dengan kubu anti mafia, tapi antara sesama mafia yang ingin saling menjegal. Teorinya, saya pikir cocok untuk menganalisis kesimpangsiuran berita soal mafia migas akhir-akhir ini.

Lalu, bagaimana dengan rakyat? Sejauh ini, berkat ‘kehebatan’ para pengamat, baik yang pakai nama asli, maupun akun gadungan ala TrioMacan atau Ratu Adil, yang terjadi hanya keributan dan perdebatan tak kunjung usai. Mereka pun, terindikasi memberikan pengamatan sesuai ‘arah angin politik’. Rakyat (terutama kelas menengah) hanya jadi korban, emosinya diaduk-aduk, menghabiskan energi berjam-jam untuk berdebat di jejaring sosial. Sementara rakyat menengah ribut, para elit tetap leluasa mengeruk kekayaan alam kita.

Siapa yang peduli pada nasib 50% rakyat Indonesia yang harus hidup dengan kurang dari Rp20.000 sehari (data Bank Dunia), sementara segelintir lainnya bergelimang uang minyak; sementara “pengamat-pengamat” dibayar untuk menjegal satu tokoh, demi mengunggulkan tokoh lain (padahal, keduanya terindikasi sama-sama mafia).

Kalau saya, lebih memilih mengajak kita semua untuk belajar lebih dalam tentang apa itu neoliberalisme, belajar mengindentifikasinya. Karena, sebuah ideologi tidak akan mampu bisa sedemikian berkuasa seperti ideologi neolib ini kalau tidak melakukan penetrasi budaya dan pemikiran secara masif di masyarakat. Hati-hati, jangan-jangan otak kita sedang teracuni neolib tanpa sadar, sementara mulut aktif bicara antineolib. Kita sibuk memperdebatkan “sesuatu”, tapi di saat yang sama tetap dengan senang hati berkubang di dalam lumpur yang menghasilkan “sesuatu” itu, dan bahkan berpartisipasi melanggengkan lumpur itu.

Teori Konspirasi dan Mafia Migas

mafiaOleh: Dina Y. Sulaeman

Saya, terus terang saja, tidak (belum) mampu menulis analisis politik mikro Indonesia; saya hanya bisa menganalisis secara makro saja, tidak sampai ke personal aktornya. Masalah utama ada di data. Sejak kuliah di S3 HI, saya jadi kenal dengan banyak orang yang membuat saya agak takjub. Mereka ini pejabat di instansinya masing-masing. Saya mendapat banyak cerita off the record tentang politik dalam negeri. Apakah semua omongan itu benar? Saya tidak mampu mengeceknya. Jadi, saya tidak menjadikan semua omongan di kelas atau di warung tegal dekat kampus kami itu sebagai bahan tulisan.

Berbeda situasinya dengan saat saya menulis tentang politik AS. Dalam buku saya Obama Revealed (saya tulis saat seluruh dunia termasuk Indonesia tergila-gila pada Obama-sampai-sampai buku itu terhalang diterbitkan oleh penerbit besar karena bosnya rupanya pro Obama), saya mencoba membuktikan bahwa kabinet Obama sangat kental kaitannya dengan Zionis. Data-data yang saya pakai valid, bukan rumor. Misal, menteri X, ternyata komisaris di perusahaan Y (dan itu data resmi perusahaan tersebut, yang bisa diakses publik, bukan info bisik-bisik). Dan ternyata saham perusahaan Y dimiliki Z. Lalu, bisa dicek juga, siapa Z, ternyata orang Yahudi. Lalu, ditelusuri, apa saja selama ini yang dikatakan Z, apakah pro Israel atau tidak (karena belum tentu setiap Yahudi pro-Israel). Dari situlah saya ambil kesimpulan. Di AS, semua data mudah sekali diakses, data itu valid digunakan untuk penelitian (cara penelitian dan penulisan yang sama juga pernah digunakan oleh Prof Hubungan Internasional favorit saya, John J. Mearsheimer dalam makalahnya tentang lobby Israel dalam Polugri AS). Dan semua sumber data saya itu, saya tuliskan lengkap di catatan kaki.

[Cara yang sama juga saya gunakan dalam menulis buku Prahara Suriah, karena aktor utama konflik adalah AS, data dan buktinya juga dengan mudah diakses, sehingga saya bisa memberikan argumen bahwa AS-Israel-lah yang ada di belakang para “mujahidin” –tentu saja para “mujahidin” menyangkalnya, dan bak katak dalam tempurung tetap merasa sedang berjuang menegakkan Khilafah Islam].

Sejak tadi malam, saya membaca beberapa media online sudah memberitakan dua menteri Kabinet Kerja Jokowi sebagai mafia migas (Rini Soemarno dan Sudirman Said). Dan sumbernya adalah pernyataan seorang analis politik, sebut saja Mr. XYZ. Tapi saya tidak menemukan sumber data yang dipakai Mr XYZ. Okelah dia mungkin sumbernya dari omongan-omongan orang dalam (seperti saya juga tahu beberapa hal di balik layar, dari obrolan di warung tegal bersama teman kuliah saya). Tapi, masalahnya, layakkah kita percaya begitu saja?

(lebih…)

Beda-Sama antara Demokrasi Terpimpin dan Orba (Prof Abdul Hadi)

Tulisan berikut ini menarik sekali dan membuka wawasan saya, sehingga saya merasa perlu menyimpannya di sini. Disalin dari facebook Prof Abdul Hadi WM.

Perbedaan dan Persamaan antara Demokrasi Terpimpin dan Orde Baru

Berikut ini saya sampaikan cuplikan dari makalah saya beberapa tahun yang lalu mengenai perbedaan dan persamaan Orde Baru dan rezim sebelumnya, yaitu rezim Demokrasi Terpimpin yang didukung oleh PKI, elemen-elemen TNI dan kelompok-kelompok Islamo-phobia. Lantas apa persamaannya? Persamaannya ialah kedua rezim ini menjalankan pemerintahan sentralistik, otoriter, dan hegemonik. Karena itu keduanya cenderung tidak domokratis. Kecenderungan tidak demokratis ini dimulai dengan jelas ketika presiden RI yang pertama mengumumkan Dektrit Presiden pada bulan Juli 1959 dengan dalih kembali ke UUD 45 dan sekaligus membubarkan parlemen hasil pemilihan umum 1955. Tidak lama kemudian eks wakil presiden Muhammad Hatta menulis risalah berjudul Demokrasi Kita. Dikatakan antara lain dalam buku itu bahwa demokrasi bisa dimatikan untuk sementara waktu dan nanti akan bangkit kembali.

Tetapi apa persamaannya? Baik Demokrasi Terpimpin maupun Orde Baru sama-sama berhasil menanamkan ingatan kolektif yang buruk ke dalam kesadaran kita, yaitu ingatan bahwa cara berpolitik yang baik ialah dengan memaksakan pendapat, menggempur pikiran orang melalui penguasaan makna, menabur wacana phobia ini dan itu, dan berusaha menjawab persoalan tanpa menyentuh substansi permasalahan yang sebenarnya. Marilah saya ambil contoh penggunaan logo ’goyong royong’ pada masa Demokrasi Terpimpin dan asas kekeluargaan pada masa Orde baru yang ternyata menyuburkan KKN.

Penggunaan logo ’gotong royong’ untuk menegakkan etos persatuan pada masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965) dilakukan dengan alasan bahwa gotong royong merupakan intipati Pancasila setelah diperas sedemikian rupa. Sebagai nilai budaya yang penting, sebenarnya gotong royong sangat bagus sejauh diberi makna yang luas dan dihayati dengan semangat persatuan benar-benar. Pada tahun 1930an Muhammad Hatta menggunakan istilah kolektivisme, yang sebenarnya mengandung makna yang sama dengan gotong royong. Lebih jauh istilah ini dapat dipadankan dengan solidaritas, suatu prinsip yang penting dalam mendirikan negara di samping prinsip subsidiaritas. Tetapi sementara para petinggi negara dan pemimpin menyerukan pentingnya gotong royong, di samping slogan dan semboyan lain, orang yang sama bersemangat menanamkan benih perpecahan dan memupuk dendam kesumat berkepanjangan. Misalnya melalui nyanyian ”Nasakom bersatu, singkirkan kepala batu…”. Artinya persatuan dan gotong royong diperlukan untuk menyingkirkan golongan-golongan yang berseberangan dengan pandangan penguasa atau rezim yang berkuasa.

Konsekwensi dari itu ialah dibubarkannya beberapa partai politik yang enggan memberikan dukungan kepada proyek mercu suar rezim Demokrasi Terpimpin yang menggunakan logo-logo seperti Nasakom, Manipol Usdek dan lain-lain. Beberapa media cetak juga diberangus dan dilarang, termasuk tiga penerbitan Indonesia Raya, Abadi dan Pedoman, yang pada masa Orde Baru juga dibreidel karena sikap kritisnya terhadap pemerintah. Anehnya apabila Muhammad Hatta mengatakan bahwa itu menandakan matinya demokrasi, H. Benda justru berpendapat bahwa dengan diberlakukannya Demokrasi Terpimpin (setelah Dekrit Presiden 1959) bangsa Indonesia menemukan kembali kepribadiannya yang asli.

(lebih…)

Harrison Ford dan Hutan Indonesia

Kesampingkan dulu soal ‘siapa’ Menhut yang ada di video ini (yang kebetulan berasal dari kubu KMP, dan akhir-akhir ini -betapa menyedihkan- sepertinya mengkritisi apapun jadi dianggap bernuansa KIH vs KMP). Kesampingkan dulu soal gaya Harrison Ford yang (mungkin) mengganggu rasa nasionalisme. Saya mengajak Anda untuk fokus pada isu kerusakan hutan di Indonesia. Di video ini terlihat jelas bahwa bangsa ini selama bertahun-tahun telah menyia-nyiakan kekayaan alam yang diberikan Tuhan; hutan dibabat secara masif untuk diganti dengan kebun sawit, yang ternyata sangat merugikan rakyat Indonesia (dan hanya menguntungkan segelintir pengusaha kaya dan kroni-kroni mereka). Video ini menunjukkan bukti dari kejahatan ekonomi neolib.

Ironis, kisah pilu masyarakat yang tanahnya dirampas oleh perkebunan sawit (berbekal izin pemerintah) seolah tak terdengar, karena media nasional kita tak gencar memberitakannya. Misalnya, pernahkah Anda mendengar nama Eva Bande? Perempuan ini dipenjara karena memperjuangkan tanahnya yang dirampas oleh KLS, perusahaan sawit di Banggai, Sulteng. KLS merampas lahan petani di Desa Piondo, Singkoyo, Moilong, Tou, Sindang Sari, Bukit Jaya, dan beberapa desa lain. Secara keseluruhan tanah-tanah petani digusur KLS seluas 7.000 hektar. Sejak 1996, KLS membuka perkebunan sawit skala besar di Toili Kabupaten Banggai. KLS mendapat izin pengelolaan hutan tanaman industri (HTI) 13.000 hektar dengan dana pinjaman pemerintah untuk penanaman sengon dan akasia Rp11 miliar. Hingga kini dana tidak dikembalikan dan lahan HTI malah jadi kebun sawit.

Atau, apakah Anda tahu, apa yang terjadi pada masyarakat Buol yang tanahnya dirampas oleh perusahaan milik Hartati Murdaya? Dulu mereka bertani. Setelah melalui berbagai negosiasi, mereka diperkerjakan di kebun sawit milik Hartati, dengan kondisi yang amat buruk. Kisah selengkapnya dibaca di sini. Hartati kemudian ditangkap KPK karena terbukti menyuap Bupati Buol. Dia hanya dihukum 22 bulan dan denda 150 juta. Tapi bagaimana dengan nasib ribuan petani yang kini hidup miskin, bagaimana masa depan anak-anak mereka?

Ironis, mengapa harus orang asing yang mengingatkan orang Indonesia tentang kejahatan ini? Saya mengenal salah satu LSM (dari beberapa LSM) yang aktif membantu rakyat Buol untuk menuntut hak mereka; dan LSM (yang saya kenal) itu memang dibiayai asing. Tapi, apakah kemudian karena ‘asing’, lalu kasus Buol (dan kasus-kasus kejahatan lingkungan lainnya) diabaikan dengan kata-kata “itu upaya asing untuk mengacau Indonesia!” ? Apakah karena kesal pada Harrison Ford yang Amerika, kita menutup mata pada realitas? Setidaknya, setelah dilabrak oleh Ford, ada sedikit perubahan yang terjadi (tiga perusahaan sawit yang merampas kawasan hutan lindung di Tessa Nilo, mengembalikan lahan kepada pemerintah). Mengapa setelah ‘dikejar-kejar’ oleh LSM asing, pemerintah baru bergerak? Kemana rakyat Indonesia, yang seharusnya lebih peduli terhadap tanah dan hutannya?

Saya pikir, menonton video ini penting, untuk melihat apa yang sudah ‘mereka’ (para pengusaha -entah lokal atau asing- dan pemerintah) lakukan pada hutan milik kita semua. Saya juga meminta anak saya menontonnya, supaya ia tahu, apa yang sedang terjadi di  negeri ini.

(Ada teks terjemahan bahasa Indonesia)

Resolusi PBB Tentang ISIS

John McCain dan para pemberontak Suriah

John McCain dan para pemberontak Suriah

Pada tanggal 24 September 2014, Obama memimpin sidang Dewan Keamanan PBB; ini sebuah momen yang langka. Dewan Keamanan PBB dengan suara bulat (15-0) mengeluarkan resolusi yang isinya memerintahkan kepada negara-negara anggota PBB agar melarang warga mereka melakukan perjalanan untuk bergabung dengan ISIS.

Dalam sidang itu, Obama mengatakan, tidak ada satu negara pun dapat melawan ancaman ISIS/IS, yang dalam beberapa bulan terakhir telah ‘mencemooh’ batas kedaulatan untuk memindahkan milisi, sumber daya dan uang, serta untuk memulai serangan. Sebagian besar pemimpin dunia pada pertemuan tersebut mendukung pernyataan Obama, terutama negara- negara Arab yang bergabung dengan koalisi militer AS melawan ISIS (dan mereka sejak sekitar tanggal 20-an September sudah mulai menyerang Suriah dengan alasan menggempur ISIS).

Menurut Chossudovsky, yang tidak disebut dalam pemberitaan media massa, adalah bahwa para kepala negara-negara yang mendukung kampanye AS melawan IS, sebagaimana disarankan oleh agen intelejen mereka, sebenarnya sangat menyadari bahwa intelijen AS adalah arsitek –diam-diam- dari IS, dan menjadi bagian dari jaringan sangat luas entitas teroris ini. Negara-negara anggota DK PBB, sebagiannya dipaksa untuk mendukung Resolusi yang disponsori AS; sebagian lainnya terlibat dalam agenda teror AS.

Jangan dilupakan, Saudi Arabia, Qatar,  telah membiayai dan melatih teroris ISIS (sebelum kemudian berganti nama jadi IS) atas nama AS.  Israel memberikan perlindungan kepada ISIS di dataran tinggi Golan, NATO bekerja sama dengan Turki [Turki adalah anggota NATO] sejak Maret 2011 telah terlibat dalam mengkoordinasikan proses rekrutmen jihadis yang dikirim ke Suriah. Lebih jauh lagi, brigade-brigade di Suriah dan Irak diintegrasikan oleh para penasehat militer dan pasukan khusus Barat.

mcCain sedang rapat dengan pemberontak Suriah

mcCain sedang rapat dengan pemberontak Suriah

Semua ini diketahui dan terdokumentasikan, hampir tidak ada kepala negara yang memiliki keberanian untuk menunjukkan absurditas resolusi DK PBB yang disetujui penuh pada September 24; selain Presiden Argentina, Cristina Fernandez yang mengkritik AS yang telah mempersenjatai pemberontak oposisi Suriah dan mentraining mereka di kamp-kamp di Arab Saudi. Dia juga menyebut kasus Afganistan dimana AS-lah yang mempersenjatai mujahidin Afghanistan melawan penjajah Soviet, dan kasus Irak, dimana AS memberikan bantuan militer kepada pemerintah Saddam Hussein pada 1980-an (dalam memerangi Iran).

“Absurditas” pun bukan istilah yang tepat karena yang kita saksikan sesungguhnya adalah sebuah kejahatan yang dilakukan di bawah naungan PBB.

Meskipun diplomasi internasional memang sering didasarkan pada ‘tipuan’, namun AS sudah terang-terangan melakukan kebohongan politik luar negeri. Apa yang kita saksikan saat ini adalah penghancuran total dari bangunan praktik diplomasi. Dalam kasus ISIS, ada kebenaran yang disembunyikan [the “Forbidden Truth”] yaitu bahwa IS adalah instrumen Washington; dan aset intelijen AS.

Resolusi DK PBB menyeru negara-negara anggota untuk “suppress the recruiting, organizing, transporting, equipping” and financing of foreign terrorist fighters.”

Secara khusus, resolusi itu menunjuk kepada ISIS, Al Nusrah, dll: the particular and urgent need to implement this resolution with respect to those foreign terrorist fighters who are associated with ISIL [Islamic State of Iraq and the Levant], ANF [Al-Nusrah Front] and other cells, affiliates, splinter groups or derivatives of Al-Qaida…”

Bukankah nama-nama kelompok yang disebut itu adalah ‘pejuang oposisi’ yang selama ini dilatih dan direkrut oleh sekutu militer Barat [Qatar, Jordan, Turki, Arab Saudi], dalam upaya untuk menggulingkan pemerintahan Bashar Al Assad?

Yang dilakukan Obama saat ini adalah tahap lanjutan dari proyek George W. Bush tahun 2001, saat dia mengancam dunia “kalau kalian tidak bersama kami, maka kalian adalah musuh kami.” Kini AS dalam Sidang PBB mengajak dunia internasional untuk bergabung dalam “Perang Melawan ISIS”, padahal AS sendiri yang terlibat dalam menciptakan sebuah jaringan teror itu. ISIS telah dimanfaatkan untuk memuluskan keinginan AS untuk menggulingkan pemerintah berdaulat di Suriah dan Irak. Ironisnya, PBB pun terlibat dalam usaha ini.
referensi:

-http://www.globalresearch.ca/the-terrorists-r-us-the-islamic-state-big-lie-and-the-criminalization-of-the-united-nations/5404146

- http://www.usnews.com/news/articles/2014/09/24/obama-led-un-security-council-unanimously-passes-anti-isis-resolution

 

Bandung dan Bung Karno

(Dimuat di harian Pikiran Rakyat, 30 September 2014)

sumber foto: roberni.com

sumber foto: roberni.com

Pengantar: Saya beruntung diundang dalam acara international gala dinner untuk memperingati HUT ke-204 kota Bandung, di Gedung Merdeka. Meski saya cuma duduk dan ngobrol-ngobrol saja sama beberapa orang, sambil menikmati rendang ala chef (yang rasa dagingnya jauh lebih lembut dibanding rendang di warung Padang :D), tapi aura Gedung Merdeka, seperti biasa -setiap kali saya masuk ke sana- selalu memberi inspirasi. Setiap masuk ruangan itu, saya teringat pada betapa heroiknya Konperensi Asia Afrika 1955. Indonesia sebagai penggagas dan tuang rumah konperensi ini, sempat dihina-hina oleh media Barat (dikatai “beggars who never will learn“), tapi para negarawan Indonesia zaman itu berhasil membuktikan bahwa Indonesia mampu melaksanakan konperensi besar yang membawa cita-cita besar itu dengan baik. DR. Roeslan Abdulgani dalam bukunya “Bandung Connection” menceritakan dengan detil pelaksanaan konperensi itu. Ini bagian yang mengharukan:

[penjaga Gedung Merdeka] “Pak, lapor! Gedung Merdeka bocor! Di bagian ruang sidang pleno. Payah Pak! Basah dimana-mana. Air menggenang di lantai!”

mkaa2

suasana gala dinner, di kejauhan, meja Surya Paloh dan Walikota Bandung Ridwan Kamil

Tanpa menyelesaikan makan siang, saya [Roeslan Abdulgani] meloncat ke dalam mobil… Memang keadaan di dalam Gedung merdeka mengerikan… Tempat duduk delegasi di bagian barat dan tempat balkan bawah untuk para menteri dan pembesar-pembesar lain basah kuyup. …Kita yang di dalam gedung, termasuk Ir Srigati Santoso, saya, dan staf saya beserta belasan petugas-petugas lainnya terus memobilisasi lap-lap pel, dan goni-goni dan ember-ember air yang ada. Sambil melepaskan celana, jas, kemeja, kaos kaki, dan sepatu, dan hanya mengenakan celana dan kaos dalam saja, kita semua mengepel lantai, mengeringkan kursi-kursi, dan meja-meja dengan goni-gini dan lap-lap yang dapat menyerap air. Pintu gedung kirta tutup rapat sampai 14.45, mencegah jangan sampai ada delegasi yang kepagian datang.  Akhirnya dalam waktu 45 menit itu semua kelihatan bersih dan kering kembali. Kita semua dapat bernafas lega kembali.

Dalam pembukaan Konperensi itu, Bung Karno mengingatkan

“…janganlah melihat kolonialisme dalam bentuk klasiknya saja, seperti yang kita di Indonesia dan saudara-saudara kita berbagai-bagai wilayah Asia dan Afrika, mengenalnya. Kolonialisme mempunyai juga baju modern, dalam bentuk penguasaan ekonomi, penguasaan intelektuil, penguasaan materiil yang nyata, dilakukan oleh sekumpulan kecil orang-orang asing yang tinggal di tengah-tengah rakyat.”

Sayangnya, peringatan Bung Karno ini masih jadi ‘kenyataan’ di Indonesia. Kita hingga hari ini masih terjajah secara ekonomi dan intelektual. Berikut ini tulisan saya, yang terinspirasi oleh aura Gedung Merdeka.

(lebih…)

Timur Tengah dan Kejahatan Industri Pertanian

peta the fertile crescent

peta the fertile crescent

Dina Y. Sulaeman

Siapa sebenarnya yang bertanggung jawab atas konflik di Timur Tengah? Ada banyak versi jawaban yang bisa diberikan. Namun, ada hal yang menarik yang baru saya temukan setelah mengikuti kuliah umum Dr. Vandana Shiva di UI pada 18 Agustus 2014, yang disponsori  Yayasan Kehati dan Mantasa. Tulisan ini bukan ringkasan isi kuliah tersebut (silahkan menonton videonya di Youtube), melainkan refleksi saya.

Industri pertanian global adalah (salah satu) pihak yang bertanggung jawab atas kemiskinan umat manusia. Kata FAO, hari ini, produksi pangan dunia sebenarnya cukup untuk memberi makan semua orang. Namun karena yang menghasilkan pangan adalah industri, pangan itu dijual di pasar bebas dengan harga tinggi, sehingga banyak orang miskin tak mampu membelinya. Orang yang semula tidak miskin pun jatuh miskin karena mahalnya pangan. Tahun 2013, ada 800 juta orang di seluruh dunia yang kekurangan pangan, termasuk di Indonesia.

Kekurangan bahan pangan berdampak panjang, yaitu penurunan kualitas pertumbuhan fisik dan intelektual anak-anak. Di masa depan, anak-anak yang lemah ini akan menjadi generasi yang lemah dan tidak memiliki daya saing, sehingga tidak mampu mempertahankan negaranya dari agresi ekonomi maupun militer yang dilancarkan negara lain. Siapa yang akan diuntungkan dalam kondisi ini? Jelas negara-negara kaya dan kuat, dan mereka pula yang menguasai industri pertanian global saat ini.

Dalam artikelnya di The Observer, Rami Zurayk menulis bahwa di Mesir, roti dikenal dengan nama aish, yang bermakna “life”. Wilayah bulan sabit yang subur, yang membentang dari sungai Nil hingga sungai Tigris dan Eufrat (diistilahkan Fertile Crescent) adalah tanah yang pertama kali menghasilkan gandum dan kacang-kacangan, dalam sejarah dunia. Namun, kini justru wilayah itulah yang menjadi pengimpor pangan terbesar di dunia. Kecuali Suriah, negara-negara di wilayah itu hanya menghasilkan gandum sangat sedikit, sehingga harus mengimpor.

Penyebabnya adalah karena rezim-rezim di wilayah itu telah dijajah oleh IMF dan Bank Dunia. Mereka memberikan hutang, namun harus dibayar dengan industrialisasi dan liberalisasi pertanian, pengurangan subsidi pertanian. Petani didorong (atau dipaksa) untuk menanam buah-buahan dan sayuran untuk ekspor, dan melepaskan produksi gandum yang sangat penting bagi kecukupan pangan lokal. Yang mendapatkan keuntungan besar dari situasi ini adalah segelintir pengusaha industri pertanian yang berkolusi dengan rezim; dan rezim-rezim di Mesir, Tunisia, dll, didukung oleh AS. Jangan lupakan bahwa ada tiga perusahaan yang mengontrol 90% gandum dunia, Cargill, ADM,dan Bunge yang ketiganya berbasis di AS. Ketika rakyat di Fertile Crescent (kecuali Suriah) tidak mampu lagi memproduksi sendiri gandumnya, sudah tentu para pedagang gandum transional yang mengeruk untung besar.

Tulisan ini dimuat di http://www.liputanislam.com. Selengkapnya, klik Timur Tengah dan Kejahatan Industri Pertanian

New Release 2013

prahara suriah

New Release (2013)

"dokter cilik"
obama
"princess nadeera"
"doktor cilik"
ahmadinejad
"pelangi di persia"
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 5.175 pengikut lainnya.